Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal MI, membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018 dengan menggunakan aplikasi e-LHKPN. Bimtek yang digelar dilangsungkan di Ruang Sipakalebbi Lantai 2 , Kantor Balaikota Makassar, Senin (19/3/2018).

Padq kesempatan bimtek dihadiri langsung spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN KPK Pusat , Andika Widiarto dan seluruh jajaran SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya Syamsu Rizal Menyerukan bahwa sosialisasi LHKPN sangatlah penting karena merupakan tanggung jawab semua ASN sebagai pejabat pemerintahan dalam bentuk mencantumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan.

" Dalam peraturan Wali Kota Makassar no 43 tahun 2017, telah teecantun didalamnya diwajibkan semua pejabat di pemerintahan mulai dari eselon tiga sampai dua untuk mengisi dan menyetorkan LHKPN secara transparan dan tepat waktu," katanya

Menurutnya, perundang-undangan telah mengatur bahwa hanya eselon 1, tetapi karena kita ingin seluruh pejabat di Pemerintah Kota Makassar mengisi LHKPN, hal ini tentu saja akan di jadikan sebagai ukuran dan indikator-indikator kinerja kita semua.

"Dengan pengisian LHKPN akan kelihatan betul bahwa mana yang taat asas dan mana yang komitmen untuk melakukan pengisian LHKPN," terangnya.

Dia menambahkan dengan adanya pengisian tersebut bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban kepada publik khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan harus transparan dan berani mempertanggung jawabkan asal usul harta kekayannya.

"Dengan begitu maka akan mengurangi pikiran negatif masyarakat terhadapt pejabat
Pemerintahan dan sekaligus juga tidak ada dusta diantara kita," ujar pria berlatar doktor kebijakan publik ini

Untuk itu, diharapkan seluruh pejabat mampu mengisi LHKPN dengan baik dan lancar secara administrasi sehingga capaian yang di peroleh tahun kemarin tidak menurun tetapi semakin lebih baik.

"Melalui sistem e-LHKPN ini kita bisa lebih familiar, bukan hanya sekedar pengisian blangko-blangko tetapi kita juga ingin ada pembiasan-pembiasaan sehingga kita menjadi lebih Ower terhadap perkembangan aktual dan tentu saja bukan dalam konteks administrasi tapi juga strategisnya," harapnya.

Tak hanya itu, ia juga melaporkan terkait rencana aksi pemberantasan korupsi yang terintegrasi di pemerintah Kota Makassar.

"Ini adalah bagian dari komitmen kami juga untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan pemerintah Kota Makassar bersifat akuntabel, transparan dan terukur," ucapnya