Lorong Wisata Tuntaskan Masalah Pendidikan di Makassar

MAKASSAR – Program Lorong Wisata yang digagas Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak hanya sekedar untuk menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Bahkan melalui program Lorong Wisata, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berjanji akan menuntaskan persoalan anak putus sekolah. Khususnya yang tinggal di lorong. Hal itu sejalan dengan program strategis Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah yang merupakan penjabaran dari misi revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. “Jadi Lorong Wisata adalah pintu seluruh program strategis pemerintah kota. Seluruh OPD saya minta untuk mengisi semua form-nya dalam minggu ini, dan Insya Allah ini akan membawa harum nama Kota Makassar,” beber Danny, Senin (25/7). Dia mengaku bangga sebab Lorong Wisata mampu menarik perhatian dunia. Hal itu dilihat dari respon Pemerintah Amerika Serikat saat dia memaparkan program tersebut. “Telah diakui di Forum National Science Foundation (NSF) kemarin bahwa pengambilan data yang kita lakukan sudah memenuhi standar internasional,” tuturnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar, Muhammad Rheza mengatakan Lorong Wisata memiliki banyak potensi untuk mendukung program strategis Pemkot Makassar. Bahkan menurut Rheza, hampir semua potensi di Lorong Wisata masuk dalam 24 program strategis Pemkot Makassar. Salah satunya terkait masalah pendidikan. “Delapan program strategis yang pertama masalah pendidikan. Di sini, Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Dinas Sosial (Dinsos) mendata anak-anak yang putus sekolah,” kata Rheza. Kemudian ada juga program Seribu Beasiswa Anak Lorong. Artinya, Disdik mendata dan mencari anak lorong yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. “Di situ Disdik melihat siapa anak yang berhak untuk diberikan beasiswa,” ungkapnya. Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Disdik Makassar Muhyiddin mengatakan sudah mulai turun mendata anak-anak yang putus sekolah. Khususnya mereka yang tinggal di lorong-lorong. “Pendataan anak di lorong-lorong itu kita fokuskan yang tidak sekolah. Nanti kita sinkronkan datanya dengan Dinsos. Kita turun langsung di semua lorong,” ujarnya. Tidak hanya sekedar mendata, Disdik juga memiliki program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang akan menampung anak-anak putus sekolah. “Setiap lorong nanti akan kami buat ruang belajar (semacam PKBM) khusus anak tidak sekolah. Nanti tetap ada ijazahnya, kita ikutkan paket A untuk SD,” jelasnya. Jika ada anak yang masih usia sekolah tapi tidak melanjutkan pendidikan maka akan ditarik masuk ke sekolah formal. Jelasnya semua anak harus sekolah. Sedangkan program Seribu Beasiswa Anak Lorong, pihaknya akan berkolaborasi dengan pihak swasta. Termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Program kolaborasi ini dikarenakan Disdik Makassar hanya menyiapkan beasiswa untuk 200 anak yakni masing-masing seratus anak untuk SD dan SMP. “Anggaran kami kan seratus SD dan seratus SMP, jadi program ini nanti kami berkolaborasi dengan swasta. Data ini akan dikoordinasikan dengan Baznas bahwa sekian anak yang butuh beasiswa,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar  

Didukung NSF, Danny Optimis Perbaiki Penanganan Drainase di Lorong Wisata

MAKASSAR, — Tim National Science Foundation (NSF) dan Department of State Amerika Serikat mengajak Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melanjutkan kunjungan kerjanya di Ibu Kota Amerika Serikat (AS), Washington DC, Senin (25/7/22). Kunjungannya ini dalam rangka melihat sistem drainase yang diterapkan pada kawasan pemukiman warga Washington DC. NSF yang mendukung Danny membuat pertanian dalam lorong ini juga mendukung untuk menerapkan sistem drainase tertutup di kota Makassar khususnya di 5.000 Lorong Wisata dengan memberikan alat sensor data yang dapat mengukur tingkat kelembaban. Hal ini sesuai dengan visi misi Danny sebelumnya yakni untuk memperbaiki sistem alur jalannya air di Kota Makassar. “Kami meninjau bagaimana mereka mengelola air tanpa melawan alam. Aliran-aliran air itu dia pakai biotek reservoir alamiah yakni bebatuan dan dibantu teknologi yang dapat menampung air hujan yang kemudian menjadi air tanah. Mereka benar-benar memperhatikan pengelolaan air bersih dan air kotor baik aliran dari rumah tangga hingga air yang turun dari atas,” ujar Danny. Danny pun optimis agar sistem tersebut dilakukan di Kota Makassar. Langkah awal yang dilakukan adalah mendeteksi penanganan serapan jalur air dengan membuatkan celah untuk menghindari aliran lumpur yang dapat menghambat saluran air. Tak hanya itu, edukasi ke warga menjadi salah satu poin penting untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan sistem manajemennya tersebut Danny menyebutkan dapat mendukung kejernihan air yang masuk ke dalam penyimpanan atau penampungan air. Satu hal yang bisa diterapkan di Makassar adalah menghindari masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terutama sampah plastik yang banyak membuat dan menyumbat saluran got tersumbat sehingga sering memicu banjir. “Nanti kami pulang dan mulai uji coba di Makassar, Saya lihat partisipasi dan kesadaran masyarakatnya bagus sekali di sini. Tidak adanya limbah plastik dan limbah rumah tangga lainnya sepanjang pemukiman penduduk di salah satu kota terpadat di dunia. Warga kita pun harus sering diedukasi,” tuturnya. Untuk tahap awal Lorong Wisata sendiri hingga saat ini masih dibenahi hingga standarnya terpenuhi. Rencananya, sebanyak 41 lorong akan dilaunching pada tanggal 17 Agustus mendatang. Sumber : Humas Kominfo Makassar  

Menuju Kota Informatif, Pemkot Makassar Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik

Makassar, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk menjadi kota pertama peraih predikat informatif di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas (Kominfo) Kota Makassar, menggelar uji konsekuensi informasi publik.   Uji konsekuensi informasi publik menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pelaksana di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, guna mendalami penetapan informasi terkecualikan, sehingga terikat dan resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik.   Uji kompetensi dibuka secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Muh Ansar, yang juga selaku pengarah PPID Pemerintah Kota Makassar.   “Mengingat ketentuan pasal 29 UU No 14 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik, ditentukan bahwa PPID di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang,” ungkap Sekda Kota Makassar dalam sambutannya.   Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Kominfo Makassar, Mahyuddin,S.STP., M.AP., terkait komitmen menyediakan informasi bagi masyarakat.   “Melalui uji konsekuensi hari ini, Pemkot Makassar sebagai badan publik menunjukkan komitmennya untuk menyediakan informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.   Ketua Panitia Pelaksana, Isnaniah Nurdin, menambahkan, dalam uji konsekuensi yang digelar di Four Points By Sheraton, menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulsel, Rusdi Sudin, ST., MT., serta praktisi dan penggiat keterbukaan informasi publik, Prof Dr Abdul Kadir Patwa.   Sumber : Humas Kominfo Makassar  

BPBD Makassar Siapkan Masyarakat Lorong Wisata Tangguh Bencana

Makassar, – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi masyarakat yang ada di Lorong Wisata di 4 (empat) kecamatan di Kota Makassar.   “Pelatihan ini melibatkan masyarakat yang ada di lorong wisata dengan melatih keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga bisa tanggap terhadap bencana,” ungkap Ahmad Ismunandar selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar.   Kegiatan nantinya diikuti oleh dewan lorong sebanyak 350 orang yang tersebar di empat kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang dan Manggala.   “Untuk kegiatan hari pertama di kecamatan Biringkanaya, hari kedua di Tamalanrea, selanjutnya di Panakukang dan Terakhir di Manggala,” katanya.   Dia berharap, melalui kegiatan ini masyarakat bisa tangguh dalam menghadapi dan menanggulangi jika terjadi bencana di lorong.   Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan salah satu program strategis Pemkot Makassar adalah Program Lorong Wisata sebagai daya tarik baru sektor pariwisata sekaligus sektor ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di lorong.   “Penekanan program lorong wisata adalah peran aktif masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam program ini terutama dalam hal peningkatan ekonomi, utamanya bagi usaha UMKM nantinya,” ungkap Hendra saat membuka acara di kantor Camat Biringkanaya, Senin (25/07).   Selain itu, menurut Hendra masyarakat yang ada di lorong perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana.   “Bencana kebakaran atau banjir sering terjadi di Kota Makassar, sehingga perlu kesiapan masyarakat khususnya yang tinggal di lorong untuk bisa mengantisipasi terjadinya bencana,” katanya.   Lanjut dia, UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pencegahan terhadap bencana adalah mendorong koordinasi dan kerjasama antar semua pihak.   “Paradigma baru penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana secara responsif, preventif dan kolaboratif. Jadi keterlibatan masyarakat juga perlu dalam pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat khususnya yang tinggal di lorong bisa tangguh dalam menghadapi bencana,” bebernya.   Sumber : Humas BPBD Makassar