MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meresmikan showroom Dealer Geely Ricklean Makassar milik PT Ricklean Budi Guna Sejahtera di Jalan Veteran Selatan, Jumat (23/10/2026).Kehadiran dealer ini menambah pilihan masyarakat Makassar dalam mendapatkan kendaraan, khususnya kendaraan listrik dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).Munafri menyambut baik hadirnya investasi baru otomotif ini di Kota Makassar. Menurutnya, pembukaan usaha baru tidak hanya akan menambah pilihan produk bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.Ia menjelaskan, keberadaan showroom dan dealer otomotif turut berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pajak. Serta berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.“Usaha yang dibuka di setiap kota itu membantu memberikan nilai pertumbuhan ekonomi yang baik untuk kota itu,” katanya.Munafri mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 7,04 persen pada kuartal II. Hal itu sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kemudahan berusaha dan investasi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, juga terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak pelaku usaha tertarik mengembangkan bisnis di Makassar.Munafri berharap kehadiran dealer Geely Ricklean dapat meningkatkan persaingan industri otomotif sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kendaraan bagi masyarakat.Di sisi lain, Ia mengingatkan pentingnya edukasi kepada konsumen mengenai aturan berlalu lintas. Menurutnya, penjualan kendaraan perlu diikuti pemahaman pengguna terhadap ketentuan berkendara dan penggunaan fasilitas jalan secara tertib.Ia menyoroti kebiasaan parkir di tempat terlarang, termasuk di jalur pejalan kaki, yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.Munafri pun meminta aparat kepolisian yang turut hadir agar menegakkan aturan secara konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas agar tercipta budaya berkendara yang lebih tertib di Kota Makassar.Selain mendorong pertumbuhan investasi, Munafri turut menyinggung pentingnya penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Ia menyebut penggunaan mobil listrik sebagai salah satu upaya mengurangi emisi gas buang.“Mobil dinas saya mobil listrik. Karena kita mencoba untuk mengurangi emisi gas buang, memberikan contoh kepada masyarakat,” tuturnya.Sementara itu, Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengatakan Makassar merupakan lokasi strategis bagi pengembangan pasar Geely di kawasan Indonesia Timur.Menurutnya, sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Makassar memiliki kebutuhan mobilitas yang beragam, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga perjalanan keluarga dan kegiatan usaha.“Dealer Geely Ricklean Makassar mengusung konsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) yang memungkinkan konsumen mendapatkan layanan penjualan, perawatan kendaraan, dan suku cadang dalam satu lokasi,” jelasnya.Ia melanjutkan, kehadiran dealer tersebut juga menjadi bagian dari upaya Geely mendekatkan pilihan kendaraan energi baru kepada masyarakat, termasuk kendaraan listrik dan PHEV yang lebih efisien dan rendah emisi.(*)
MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Seremoni Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.Kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ini digelar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Jumat (23/10/2026). Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo.Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 ditandai dengan pelepasan tali kapal virtual serta pelepasan truk Mini Distribution Center Tokomoditi Kota Makassar.Kehadiran Munafri menegaskan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, serta ketahanan pangan masyarakat.“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi semua pihak. Makassar memiliki peran strategis dalam distribusi pangan di kawasan timur Indonesia. Karena,” katanya.Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa GPIPS kali ini merupakan pelaksanaan seremoni keempat pada 2026, digelar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan pasokan pangan.“Ini merupakan momentum GPIPS keempat pada 2026 sekaligus momentum memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur,” katanya.Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.Dalam kesempatan tersebut, Mentan RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapenas), Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, hadir memberikan sejumlah arahan.Andi Amran menekankan pentingnya memperkuat produksi dan distribusi pangan untuk menghadapi risiko perubahan iklim. Termasuk dengan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan pemangkasan rantai pasok agar ketersediaan pangan terjaga serta harga lebih stabil.Sementara Dradjad Hari Wibowo, menekankan pentingnya menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antardaerah, serta memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi tekanan inflasi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.(*)
MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, Kamis (22/10/2026).Mengusung tema “Berinovasi Kini, Menjaga Pangan Masa Depan”, kegiatan yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini berlangsung di halaman Kantor Perumda Pasar Makassar Raya, Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar.Di Kota Makassar, Gerakan Pangan Murah dilaksanakan di dua titik, Kantor Kecamatan Tallo dan Kantor Perumda Pasar Makassar Raya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, ID FOOD, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut.Menurutnya, Gerakan Pangan Murah merupakan langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan meringankan pengeluaran rumah tangga.“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapanas, BULOG, dan seluruh pihak terkait yang telah berkolaborasi menghadirkan kegiatan ini. Kami berharap Gerakan Pangan Murah seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham.Ia juga menyambut baik rencana pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Nasional berikutnya pada 2 Desember mendatang. Aliyah Mustika Ilham berharap kegiatan tersebut dapat kembali memberikan keberkahan serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham turut menyerahkan bantuan beras CSR secara simbolis sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.Apresiasi terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Makassar juga disampaikan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Mayjen TNI (Purn.) Ito Hediarto.Ia menyebut pelaksanaan GPM di Kota Makassar sebagai salah satu yang paling ramai dan terbanyak, bahkan menempatkannya pada peringkat pertama menurut penilaiannya. Apresiasi ini menjadi catatan positif bagi Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan program tersebut.Berbagai komoditas pangan pokok tersedia dalam Gerakan Pangan Murah, mulai dari beras SPHP, beras medium dan premium, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, MinyaKita, minyak goreng premium, hingga gula pasir.Untuk memperkuat pasokan, ID FOOD menyalurkan dukungan bagi lima titik di Jakarta dan Makassar, meliputi 9.900 liter minyak goreng, 5.880 kilogram gula, 5.000 kilogram beras medium, serta 1.800 pak daging ayam.Sementara itu, BULOG Kanwil Sulawesi Selatan dan Barat mengalokasikan 10 ton beras SPHP, satu mobil boks MinyaKita, serta 50 kilogram cabai pada setiap titik dukungannya.Selain menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, pemerintah bersama BUMN pangan juga menyalurkan bantuan sosial berupa beras gratis dan voucher belanja bagi masyarakat yang membutuhkan.Di Kota Makassar, bantuan tersebut disalurkan di dua lokasi. Di Kantor Kecamatan Tallo, sebanyak 100 warga kurang mampu menerima bantuan beras premium gratis dari CSR BULOG serta 400 voucher belanja ID FOOD senilai total Rp6 juta.Adapun di Kantor Perumda Pasar Makassar Raya, bantuan beras premium gratis diberikan kepada 200 warga kurang mampu, disertai 600 voucher belanja ID FOOD senilai total Rp9 juta.Secara keseluruhan, bantuan di kedua lokasi tersebut mencakup 300 paket beras CSR dengan berat masing-masing 5 kilogram atau total 1,5 ton, serta 1.000 voucher belanja dengan nilai keseluruhan Rp15 juta.Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.Kehadiran Aliyah Mustika Ilham dalam kegiatan ini menegaskan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keterjangkauan pangan serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Camat Makassar Tri Sugiarto Burhan, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Zainal Ibrahim, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nirman Niswan Mungkasa, serta jajaran direksi Perumda Pasar Makassar Raya.Hadir pula Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Mayjen TNI (Purn.) Ito Hediarto dan Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani.
JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).Orang nomor satu Kota Makassar itu, hadir didampingi Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, hadir bersama kepala daerah se-Indonesia.Forum berskala nasional yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" tersebut, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Selaku Wali Kota, pria yang akrab disapa Appi itu mengatakan, forum tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden terkait langkah-langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan."Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.Bagi Pemerintah Kota Makassar, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan pelaksanaannya pada kebutuhan serta program pembangunan di tingkat Kota."Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar," tuturnya.Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan dan produk keuangan.Munafri menyampaikan bahwa hasil dari Rakornas ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan, sehingga kebijakan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha," katanya."Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat," tambahnya.Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.Dalam arahnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.Prabowo menilai pembentukan TPAKD di seluruh daerah merupakan pencapaian kelembagaan yang patut dihargai karena menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat."Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan," ujar Ketua umum partai Gerindra itu.Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan.Presiden menyebut, penerima manfaat tersebut berasal dari kalangan pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri."Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri," kata Prabowo. (*)
MAKASSAR, — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menerima audiensi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dalam rangka penyampaian draf rekomendasi kebijakan pemenuhan hak digital bagi penyandang disabilitas melalui aplikasi Lontara+.Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, di Ruang Rapat Diskominfo Makassar, Kamis (22/10/2026).Pertemuan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi dalam mendorong penguatan transformasi digital yang inklusif, khususnya untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik berbasis digital.Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menyambut baik kehadiran SAFEnet beserta rekomendasi kebijakan yang disampaikan.Menurutnya, masukan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.“Kami menyambut baik rekomendasi yang disampaikan SAFEnet. Apalagi Kota Makassar memang terus didorong menjadi kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Tentu masukan ini menjadi hal positif dalam pengembangan layanan digital yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat,” ujar Roem.Ia menilai pengembangan layanan publik berbasis digital perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata.Sementara itu, Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi SAFEnet, Aseanty Pahlevi, menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap isu pemenuhan hak digital yang inklusif, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.Menurut Aseanty, Kota Makassar dipilih sebagai salah satu fokus kajian dengan mempertimbangkan perkembangan transformasi digital serta berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah kota, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik Lontara+.“Selama tiga tahun terakhir, kami fokus pada isu hak digital yang inklusif. Kami memilih Makassar karena melihat berbagai capaian dan penghargaan yang diperoleh, termasuk kehadiran aplikasi Lontara+ sebagai salah satu inovasi layanan digital pemerintah kota,” ungkap Aseanty.Ia menjelaskan, dalam proses kajian, SAFEnet bersama berbagai pihak melakukan diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi tantangan aksesibilitas layanan digital bagi penyandang disabilitas.Dari rangkaian diskusi tersebut, aplikasi Lontara+ disepakati sebagai fokus kajian karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan publik masyarakat.“Lontara+ merupakan aplikasi yang strategis untuk kami kaji dan uji aksesibilitasnya. Dari hasil tersebut, kami menyusun sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan layanan digital yang semakin inklusif,” jelasnya.Berdasarkan materi kajian yang dipaparkan, SAFEnet mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar, ketersediaan informasi yang ramah bagi penyandang disabilitas tuli, kemudahan navigasi bagi pengguna dengan hambatan motorik, serta penyederhanaan struktur menu dan konten aplikasi.Selain itu, SAFEnet turut menyampaikan rekomendasi mengenai integrasi layanan dasar, transparansi dan perlindungan data pribadi, serta pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi layanan digital.Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya menjadikan aksesibilitas sebagai bagian dari pengembangan aplikasi sejak tahap awal, bukan sekadar penyesuaian setelah layanan diluncurkan.Aseanty juga mengapresiasi keterbukaan jajaran Diskominfo Makassar dalam menerima hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan.Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan aksesibilitas aplikasi Lontara+, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses informasi maupun pelayanan publik.“Harapan kami tentu pemenuhan hak digital bagi penyandang disabilitas dapat semakin terwujud, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital,” pungkas Aseanty. (*)
MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional maupun di Provinsi.Terbaru, Kota Makassar meraih peringkat Terbaik I, pada ajang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.Mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menerima penghargaan tersebut dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (21/10) kemarin.Menanggapi penghargaan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri alias Appi mengatakan, penghargaan yang dikenal sebagai Paritrana Award tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah kota dalam menghadirkan program perlindungan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat."Bagi kami, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras jajaran Pemerintah Kota Makassar. Program jaminan sosial yang kami terapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Munafri, Kamis (22/10/2026).Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemkot Makassar memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah.Capaian Jamsostek Award 2026 ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkot Makassar untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan dan kesempatan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.Menurut Appi, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama mereka yang bekerja dengan penghasilan tidak tetap.Melalui program Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Pemkot Makassar memberikan perlindungan kepada 81.000 pekerja rentan dan pekerja keagamaan melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan anggaran APBD."Program ini menyasar masyarakat yang rentan kehilangan sumber penghasilan ketika mengalami kecelakaan kerja maupun ketika pencari nafkah utama dalam keluarga meninggal dunia," ungkapnya.Munafri mencontohkan, risiko yang dialami seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh harian tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya.Ketika pencari nafkah utama meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan berpotensi kehilangan sumber penghasilan, bahkan menghadapi risiko kemiskinan ekstrem dan terhambatnya pendidikan anak.Karena itu, perlindungan jaminan sosial dinilai penting untuk memastikan keluarga pekerja tetap memiliki penyangga ekonomi ketika menghadapi risiko yang tidak terduga."Ini, bukti Pemerintah hadir dalam kondisi seperti ini. Kita ingin memastikan masyarakat bisa bekerja dengan aman dan nyaman, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga apabila terjadi sesuatu terhadap pencari nafkah," jelasnya.Selain perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Pemkot Makassar juga memperluas cakupan program melalui Jaminan Hari Tua (JHT).Orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, terdapat 45.000 pekerja rentan dan pekerja keagamaan yang menjadi sasaran perlindungan JHT.Dimana, program tersebut diharapkan menjadi tabungan masa depan bagi peserta ketika memasuki usia tidak produktif atau tidak lagi mampu bekerja.Lanjut Appi, manfaat jaminan kematian dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, termasuk melalui santunan dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan."Bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah, manfaat dari program dapat membantu menjaga keberlanjutan pendidikan anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga," tuturnya.Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp44 miliar setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut.Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus disertai pembaruan dan verifikasi data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.Melalui Dinas Ketenagakerjaan terus melakukan pemeriksaan data peserta, termasuk menyesuaikan kepesertaan apabila kondisi sosial ekonomi penerima mengalami perubahan."Langkah ini, dilakukan agar program tetap tepat sasaran dan pekerja yang kondisinya sudah membaik dapat membuka kesempatan bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan," katanya.Di sisi lain, Munafri menyadari bahwa perlindungan pekerja rentan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetapi belum terjangkau program pemerintah.Karena itu, Pemkot Makassar membuka ruang keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR), aparatur sipil negara (ASN), hingga masyarakat di tingkat lingkungan.Sebanyak 6.032 pengurus RT/RW di Kota Makassar juga didorong berperan sebagai agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk membantu mengidentifikasi pekerja rentan di wilayah masing-masing.Keterlibatan RT/RW dinilai strategis karena mereka lebih memahami kondisi sosial ekonomi warga, sehingga dapat membantu menemukan masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetapi belum terdata."Ini bentuk kolaborasi yang harus kita bangun. Ada masyarakat yang belum bisa dijangkau pemerintah, tetapi bisa dijangkau melalui ASN, agen-agen di lingkungan masyarakat, maupun perusahaan," tuturnya.Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemkot Makassar turut mengembangkan sistem digital guna memantau perkembangan kepesertaan, perubahan data, dan klaim manfaat setiap bulan.Masyarakat juga dapat mengakses informasi program melalui ekosistem layanan digital Pemkot Makassar, termasuk Lontara+, sementara warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi dapat meminta bantuan melalui RT/RW setempat.Munafri menegaskan, digitalisasi bukan hanya bertujuan memudahkan pengelolaan administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui hak dan perlindungan yang mereka terima.Ia berharap, program Makassar Berjasa dapat terus berkembang melalui kolaborasi yang lebih luas, sehingga perlindungan jaminan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kepedulian bersama."Harapan kami, masyarakat yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya bisa lebih tenang dan fokus menjalankan pekerjaannya," terangnya."Dengan adanya jaminan sosial, mereka tidak perlu terus-menerus merasa waswas terhadap risiko yang dapat terjadi saat bekerja," sambung Munafri, menutup keterangan. (*)
Cara Menggunakan LONTARA+, Makin Dekat, Dalam Satu Genggaman
Punya aduan tentang kondisi atau pelayanan di sekitar ta’? Kini, laporkan dengan mudah melalui aplikasi LONTARA+!Ikuti langkah-langkahnya, mulai dari membuka fitur Aduan Masyarakat, mengisi informasi aduan, hingga mengirimkan laporan. Pastikan informasi yang diberikan jelas agar aduan dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.LONTARA+. Makin Dekat, Semua Dalam Satu Genggaman
Bus Sekolah Gratis: Melaju Bersama Menjemput Anak Bangsa
Perjalanan ke sekolah kini menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Melalui program Bis Sekolah Gratis, anak-anak dapat berangkat dan pulang sekolah bersama teman-teman dengan lebih aman tanpa biaya perjalanan.
Sebab, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan.
Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.
Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali.
Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri.
Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata.
Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri.
Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.
Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar
Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah.
LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya.
Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.
29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan
Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus
Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?
Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya.
Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta.
Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar?
Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!
Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.
Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan.
Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.
Jejak Rasa Kota Makassar
Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!
31°C
.png)
