Senin-Jumat: 08:00 - 16:00 WITA(0411) 112 · info@makassarkota.go.id
Cerah28°CCerah•Kelembapan 79%•Angin 6.7 km/jam

Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

ᨆᨍᨘ ᨑᨗ ᨄᨚᨒᨙ ᨈᨚᨉᨚ (Maju ri pole todo)

Dari petikan dawai kecapi anak negeri di rindangnya rumpun bambu, mari kita jaga kekayaan tradisi Makassar agar terus hidup menyongsong masa depan!

Layanan Publik

Layanan Untuk Masyarakat

Ikon Layanan

Lontara+

Layanan Makassar Super Apps

Akses Layanan →
Ikon Layanan

Dukcapil Online

Layananan Kependudukan dan Catatan Sipil

Akses Layanan →
Ikon Layanan

SP4N Lapor

Layanan Lapor.go.id

Akses Layanan →
Ikon Layanan

Mall Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Akses Layanan →
Ikon Layanan

JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Akses Layanan →
Ikon Layanan

Satu Data Kota Makassar

Portal Satu Data Kota Makassar

Akses Layanan →
Ikon Layanan

SolataBoss

Layanan Perizinan Non Berusaha

Akses Layanan →
Ikon Layanan

SPMB

Sistem Pendaftaran Murid Baru

Akses Layanan →

Menyajikan Publikasi Data Publik

Transparansi Data Daerah

PDF

Transparansi • IPKD

06. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)

PERWALI 26 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD 2025

PDF

Transparansi • Pengumuman

01. Surat Edaran Pelaksaanaan Pembelajaran Daring Jenjang TK, SD, DAN SMP di Kota Makassar

Surat Edaran Nomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Daring Bagi Murid Jenjang TK, SD, DAN SMP di Kota Makassar

PDF

Transparansi • IPKD

13. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)

Dokumen catatan informasi keuangan dan laporan kinerja keuangan daerah pada periode 2026

PDF

Transparansi • IPKD

11. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Dokumen catatan informasi keuangan dan laporan kinerja keuangan daerah pada periode 2026

PDF

Transparansi • APBD

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makasar Tahun Aggaran 2025

Jangan Lewatkan

Event Kota Makassar

Makassar Hybrid Race, Grab Your Ticket!
Event Terbaru

Makassar Hybrid Race, Grab Your Ticket!

05 Des 2026Summarecon Mutiara Makassar Convention Center
Event akan dimulai dalam:
00Hari
00Jam
00Menit
00Detik
Selengkapnya

Data & Fakta

Kota Makassar dalam Angka

85,66 %

Indeks Pembangunan Manusia

6.61 %

Pertumbuhan Ekonomi

2,75 %

Inflasi Tahunan

0,391

Gini Rasio

4,43 %

Penduduk Miskin

9,60 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Senin, 16 November 2026

Jaga Kanal Tetap Bersih, Kecamatan Makassar Libatkan 18 Satgas dan Dinas PU

MAKASSAR — Tumpukan sampah yang kembali memenuhi Kanal Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.Merespons adanya di medsos yang ramai diperbincangkan, jajaran Pemerintah Kecamatan Makassar bergerak melakukan pembersihan bersama Satgas Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU), Senin (16/11/2026).Camat Makassar, Tri Sugiarto Burhan, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan 18 personel Satgas Kebersihan Kecamatan Makassar untuk menangani tumpukan sampah di kanal tersebut.Pembersihan juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Satgas Drainase Dinas PU agar penanganan dapat berjalan lebih maksimal."Hari ini ada 18 orang petugas kebersihan dari Satgas Kecamatan Makassar. Kami juga berkolaborasi dengan Satgas Drainase dari Dinas PU untuk bersama-sama membersihkan kanal," jelas Tri Sugiarto Burhan.Pembersihan dilakukan sebagai langkah cepat untuk mengatasi penumpukan sampah yang dikhawatirkan menghambat aliran air, terlebih di tengah kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan.Ia mengungkapkan, persoalan sampah di kanal tersebut bukan hal baru. Satgas Kecamatan Makassar bahkan hampir setiap hari melakukan pembersihan karena volume sampah yang dihasilkan cukup besar, mencapai hampir satu mobil truk dalam sehari.Menurutnya, penumpukan sampah yang terlihat di wilayah Kelurahan Bara-Baraya Timur juga dipengaruhi kondisi volume air kanal yang sedang menurun."Akibatnya, sedimen dan material yang mengendap di dasar kanal semakin terlihat jelas," tuturnya.Sementara itu, terkait kondisi warna air kanal, Tri menjelaskan bahwa kawasan tersebut didominasi aktivitas usaha pengolahan kedelai, khususnya industri pembuatan tempe dan tahu.Meski demikian, upaya pembersihan tidak akan cukup apabila tidak dibarengi kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.Karena itu, Pemerintah Kecamatan Makassar mengingatkan warga, khususnya yang bermukim dan beraktivitas di sekitar kanal, agar tidak menjadikan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah."Pengawasan dan partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang," katanya.Selaku pimpinan Kecamatan Makassar, ia berharap, melalui pembersihan rutin yang diperkuat kolaborasi lintas instansi serta kesadaran warga, kondisi Kanal Bara-Baraya dapat lebih terjaga."Sehingga fungsi drainase dan kanal bersih serta bebas dari genangan akibat penyumbatan," tulasnya. (*)

Baca Selengkapnya
Senin, 16 November 2026

Apresiasi Atlet Juara Umum Porprov, Wali Kota Munafri Siapkan Bonus Ganda

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dan juga Wali Kota secara pribadi menyiapkan bonus bagi atlet dan ofisial yang sukses mengantarkan kontingen Kota Makassar meraih juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo.Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah akan mendapatkan apresiasi atas prestasi dan dedikasi mereka sepanjang kompetisi."Tentu bentuk apresiasi dan penghargaan kita berikan bonus ke atlet. Namun, besaran bonus yang akan diberikan masih dalam tahap penghitungan," ujar Munafri, kepada awak media di Rujab Wali Kota, Senin (16/11/2026).Munafri mengatakan, perhitungan tersebut perlu dilakukan secara cermat agar pemberian bonus memiliki formulasi yang adil bagi seluruh atlet."Semua prestasi tentu akan diberikan apresiasi. Kita sedang menghitung nilai yang akan diberikan berdasarkan ketersediaan medali, karena ada perbedaan antara nomor perorangan dan beregu. Formulanya sedang kita hitung secara detail sebelum diumumkan," jelas Munafri.Ia memastikan, penghargaan tersebut tidak hanya menyasar atlet peraih medali, tetapi juga semua pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam keberhasilan kontingen Makassar, termasuk pelatih dan ofisial.Bahkan, secara khusus Munafri mengungkapkan rencana memberikan penghargaan tambahan kepada atlet perorangan yang berhasil mengumpulkan medali terbanyak.Menurutnya, apresiasi tersebut merupakan bentuk penghormatan atas kerja keras, kedisiplinan, dan perjuangan para atlet dalam membawa nama Kota Makassar menjadi yang terbaik di tingkat provinsi."Selain dari Pemkot Makassar, secara pribadi, saya juga akan berikan bonus kepada atlet," tuturnya.Diketahui, kontingen Kota Makassar kembali mengukuhkan dominasinya sebagai kekuatan utama olahraga di Sulawesi Selatan dengan keluar sebagai juara umum Porprov XVIII Sulsel 2026.Berdasarkan rekapitulasi perolehan medali yang diumumkan pada penutupan Porprov di Lapangan Merdeka, Kabupaten Wajo, Kota Makassar mengoleksi total 505 medali, terdiri atas 244 emas, 127 perak, dan 134 perunggu.Capaian tersebut melampaui target awal yang ditetapkan Munafri sebanyak 200 medali emas. Artinya, kontingen Makassar berhasil melampaui target dengan tambahan 44 medali emas.Jumlah tersebut sekaligus menjadi catatan perolehan medali terbanyak sepanjang penyelenggaraan Porprov Sulawesi Selatan.Munafri menyebut keberhasilan itu merupakan buah dari persiapan dan pembinaan yang dilakukan secara kolektif, melibatkan atlet, pelatih, ofisial, serta dukungan berbagai pihak.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan Porprov tidak boleh berhenti pada capaian juara umum dan perolehan medali semata. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kota Makassar.Sejumlah hal yang menjadi perhatian ke depan di antaranya pembenahan infrastruktur olahraga, peningkatan kualitas pembinaan atlet, hingga pendampingan setelah kompetisi."Yang lebih penting bukan hanya berapa banyak medali yang didapatkan, tetapi bagaimana prestasi ini bisa berkelanjutan," saran Appi."Kita harus melihat apa yang masih menjadi kekurangan, mulai dari infrastruktur olahraga, proses pembinaan, hingga pembinaan setelah atlet bertanding. Ini menjadi pekerjaan rumah kita untuk memaksimalkan olahraga di kota ini," tambah Wali Kota.Ia juga memastikan Pemkot Makassar akan terus memfasilitasi atlet-atlet daerah yang memiliki peluang melangkah ke kompetisi lebih tinggi, termasuk persiapan menuju ajang prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON).Munafri berharap, keberhasilan di Porprov XVIII menjadi pijakan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional."Dengan bonus yang kita siapkan, bukan sekadar penghargaan atas medali yang diraih, melainkan juga bentuk dukungan dan motivasi agar semangat berprestasi atlet Makassar terus terjaga," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya
Senin, 16 November 2026

Dorong Keberlanjutan Tenun Lokal, Dekranasda Makassar Latih Calon Penenun

MAKASSAR – Upaya menjaga keberlangsungan kerajinan tenun di Kota Makassar terus diperkuat. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar resmi memulai pelatihan tenun selama 10 hari di Gedung Makassar Governance Centre (MGC) Lantai 1, Senin (16/11/2026).Pelatihan ini bertujuan menjaga keberlanjutan kerajinan tenun lokal sekaligus menciptakan perajin yang terampil, produktif, dan berdaya saing.Dalam pelaksanaannya, Dekranasda menggandeng penenun lokal sebagai narasumber serta Cita Tenun Indonesia, lembaga yang selama ini konsisten mendampingi pengembangan perajin tenun di berbagai daerah.Wakil Ketua Harian II Dekranasda Kota Makassar, Rosnani Raja Asih mengatakan pelatihan tersebut tidak sekadar menjadi ruang belajar keterampilan menenun, tetapi juga bagian dari upaya membangun keberlanjutan ekosistem kerajinan tenun di Kota Makassar.“Kami ingin memastikan tenun tidak hanya kita kenang sebagai warisan, tetapi tetap hidup dan memberi penghidupan bagi perajin kita. Karena itu, regenerasi penenun menjadi hal penting yang harus kita dorong bersama,” ujarnya.Menurutnya, keterlibatan penenun lokal dan Cita Tenun Indonesia diharapkan memberikan pengalaman belajar yang komprehensif kepada peserta.Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya berkaitan dengan teknik menenun, tetapi juga pemahaman mengenai proses pengembangan tenun dari hulu hingga hilir.Ia berharap para peserta mampu menghasilkan tenun dengan pengerjaan yang rapi, berkualitas, dan memiliki daya saing, sekaligus mampu mengikuti perkembangan selera pasar tanpa meninggalkan identitas serta karakter motif khas daerah.Tidak berhenti pada pelatihan selama 10 hari, Dekranasda bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar juga menyiapkan pendampingan berkelanjutan bagi para peserta.Pendampingan tersebut mencakup penguatan keterampilan dasar menenun, teknik pewarnaan, pengembangan desain motif, hingga pengolahan hasil tenun menjadi produk yang memiliki nilai tambah.Selain peningkatan kapasitas produksi, akses pemasaran juga menjadi perhatian. Dekranasda berkomitmen membuka peluang promosi bagi hasil karya perajin melalui gerai, pameran, serta jejaring pemasaran yang dimiliki.“Kami ingin para peserta tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu berkembang menjadi perajin yang mandiri. Setelah pelatihan, kami akan terus mendampingi, mulai dari pengembangan produk hingga membuka akses pemasaran melalui gerai, pameran, dan jejaring yang kami miliki,” ujar Rosnani.Ia berharap pelatihan ini dapat melahirkan penenun-penenun baru yang memiliki keterampilan, kreativitas, dan semangat untuk mengembangkan kerajinan lokal.Melalui program ini, Dekranasda Kota Makassar ingin memastikan pelestarian budaya berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kreatif.Sebab, tenun tidak cukup hanya dijaga sebagai warisan masa lalu, tetapi harus terus dikembangkan agar menjadi karya bernilai yang mampu memberikan penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan para perajin.Dengan hadirnya generasi baru penenun, diharapkan kerajinan tenun Makassar semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu tampil percaya diri di pasar lokal maupun nasional.(*)

Baca Selengkapnya
Senin, 16 November 2026

Listrik di Makassar Sering Padam, Wali Kota Appi Panggil PLN Bahas Solusi Pemulihan

MAKASSAR — Merespons keresahan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah teknis dengan memanggil jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Senin (16/11/2026).Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, dihadiri jajaran PLN yang dipimpin langsung General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono.Agenda utamanya membahas penyebab gangguan pasokan listrik sekaligus mendorong langkah konkret untuk mengatasi pemadaman bergilir yang belakangan dikeluhkan masyarakat.Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pertemuan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah kota terhadap berbagai aspirasi dan keluhan warga yang merasakan langsung dampak pemadaman listrik.Ia berharap, komunikasi langsung dengan pihak PLN tidak sekadar menghasilkan penjelasan teknis mengenai penyebab gangguan, tetapi juga melahirkan solusi nyata agar pasokan listrik di Kota Makassar segera kembali normal."Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi," ujar Appi.Menurutnya, gangguan pasokan listrik bukan hanya persoalan teknis kelistrikan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, pelayanan dasar, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi.Karena itu, Pemerintah Kota Makassar meminta PLN agar mempercepat langkah pemulihan, termasuk mengoptimalkan dukungan pembangkit listrik alternatif untuk mengurangi dampak gangguan pasokan.Salah satu langkah yang dibahas adalah mendatangkan tambahan generator set (genset) sebagai solusi sementara, sembari menunggu penanganan teknis yang membutuhkan waktu.Appi juga berharap PLN dapat mempertimbangkan penempatan genset di sejumlah wilayah Kota Makassar agar dukungan pasokan listrik bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat."Kita memahami ada persoalan teknis yang tidak bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Tetapi kita menunggu upaya-upaya yang dilakukan pihak PLN, salah satunya dengan mendatangkan genset yang ada," jelasnya."Kami juga berharap kepada PLN agar genset yang tersedia bisa ditempatkan di wilayah Kota Makassar," lanjutnya.Selain mendorong percepatan pemulihan, Appi menekankan pentingnya penguatan pola koordinasi antara pemerintah kota dan PLN untuk memastikan ketersediaan serta distribusi listrik berjalan lebih baik.Perhatian khusus juga diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usahanya.Menurutnya, pemadaman yang berlangsung berulang dapat menghambat produktivitas, mengganggu pelayanan kepada konsumen, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kecil."Ini kondisi yang tentu tidak mengenakkan bagi semua pihak. Tetapi kita Pemerintah Kota juga harus memastikan pola koordinasi dengan PLN berjalan baik, sehingga penyediaan listrik bisa mencukupi dan terdistribusi dengan baik, terutama bagi kalangan usaha mikro," tegasnya.Melalui pertemuan tersebut, Wali Kota mengingatkan PLN dapat memberikan kepastian langkah penanganan, termasuk keterbukaan informasi mengenai jadwal dan wilayah yang terdampak gangguan.Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengantisipasi aktivitas sehari-hari, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat umum dan pelaku usaha yang membutuhkan pasokan listrik."Besar harapan kepastian solusi pemulihan listrik kembali normal. Tentu, komunikasi dan koordinasi dengan PLN terus kita bangun, hingga persoalan pasokan listrik dapat ditangani secara optimal," tutup Appi.Pada kesempatan ini, pihak PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir yang belakangan meresahkan masyarakat di Kota Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.Defisit pasokan listrik akibat penurunan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dipicu fenomena El Nino menjadi salah satu faktor utama gangguan kelistrikan tersebut.General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar), Didik Wicaksono, menjelaskan bahwa sejumlah pembangkit besar yang menjadi penopang sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan mengalami penurunan produksi akibat minimnya ketersediaan air.Dikatakan, pembangkit yang terdampak antara lain PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru. Jika dalam kondisi normal total kapasitas pasokan dari pembangkit-pembangkit tersebut mencapai sekitar 800 megawatt (MW), saat ini produksinya turun drastis menjadi sekitar 300 MW."Artinya, terjadi kehilangan pasokan sekitar 500 MW yang menyebabkan sistem kelistrikan mengalami defisit daya," katanya."Memang secara kelistrikan kami masih kekurangan daya akibat variasi musim. Pembangkit-pembangkit besar kami, seperti PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru, karena El Nino kapasitasnya turun drastis. Dari total sekitar 800 MW, sekarang hanya sekitar 300 MW," lanjut Didik.Kondisi tersebut membuat PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir, langkah itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan agar tidak terjadi pemadaman secara menyeluruh.Didik pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Makassar dan seluruh pelanggan PLN atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan pasokan listrik tersebut."Kami mewakili PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat Makassar dan juga seluruh pelanggan PLN," ujarnya.Untuk mengatasi kondisi tersebut, PLN mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya mendatangkan tambahan daya melalui pembangkit sewa dengan total kapasitas mencapai 700 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.Dari jumlah tersebut, sekitar 125 MW telah beroperasi, sementara tambahan 200 MW lainnya masih dalam proses pengadaan dan pengoperasian.Tambahan pasokan tersebut nantinya ditempatkan di sejumlah wilayah, di antaranya Sungguminasa, Bulukumba, Palopo, serta beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara.Termasuk di dalam skema tambahan daya tersebut adalah pengadaan sekitar 50 unit genset yang sebelumnya turut dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar.Didik berharap, masuknya tambahan daya tersebut dapat membantu mengurangi defisit pasokan sekaligus menekan intensitas pemadaman bergilir yang dirasakan masyarakat."Totalnya nanti 700 MW untuk mendukung sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan," ungkapnya.Meski demikian, PLN juga masih berharap kondisi cuaca segera membaik dan hujan turun merata di wilayah daerah tangkapan air pembangkit PLTA.Sebab, menurut Didik, pemulihan kapasitas pembangkit hidroelektrik sangat bergantung pada ketersediaan air.Jika curah hujan kembali meningkat dan waduk mampu menampung air secara optimal, produksi listrik dari PLTA diharapkan kembali normal."Kalau air sudah ada, insyaallah ini akan segera berlalu. Karena pembangkit terbesar kami adalah PLTA, sehingga memang masih sangat bergantung pada ketersediaan air," tuturnya.Di tengah keresahan akibat pemadaman bergilir, PLN juga menanggapi keluhan sejumlah pelanggan yang mengaku mengalami kenaikan tagihan listrik meskipun pasokan listrik tidak berjalan normal.Didik menegaskan, PLN tidak melakukan kenaikan tarif listrik. Ia meminta pelanggan yang merasa tagihannya tidak sesuai untuk terlebih dahulu memeriksa catatan pemakaian pada meteran masing-masing.Menurutnya, kondisi cuaca panas juga dapat memengaruhi konsumsi listrik rumah tangga, terutama penggunaan pendingin ruangan atau air conditioner (AC) yang membutuhkan energi lebih besar ketika suhu lingkungan meningkat."Secara tarif PLN tidak menaikkan, tidak ada kenaikan tarif. Kalau ada tagihan yang dirasakan tidak sesuai, silakan dicek pemakaian di masing-masing meteran. Kalau memang tidak sesuai, silakan melapor kepada kami," jelasnya.Terkait dampak pemadaman terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan listrik seperti usaha laundry dan sektor UMKM lainnya, PLN menyatakan mekanisme kompensasi tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.Hal serupa juga berlaku bagi pelanggan yang mengeluhkan kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan kelistrikan.Didik mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan PLN pusat serta kementerian terkait untuk memastikan mekanisme pemberian kompensasi, termasuk ketentuan dan perhitungan yang menjadi dasar apakah pelanggan berhak mendapatkannya."Kompensasi PLN mengikuti peraturan yang ada. Kami akan konsultasi ke PLN pusat dan kementerian terkait, apakah berdasarkan perhitungan yang ada pelanggan mendapatkan kompensasi atau tidak," tutup Didik. (*)

Baca Selengkapnya
Senin, 16 November 2026

Kota Makassar Sabet Penghargaan Nasional, Terbaik dalam Program Berhenti Merokok

JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Kota Makassar berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).Penghargaan itu diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mewakili Wali Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pada 15 November 2026 di Gedung Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat."Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan Upaya Berhenti Merokok dan mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara berkelanjutan," jelas Nursaidah, Senin (16/11/2026).Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan konseling berhenti merokok sekaligus memperkuat penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan program kesehatan masyarakat yang dilakukan secara konsisten, mulai dari penyediaan layanan konseling di Puskesmas hingga pembinaan dan pengawasan kawasan tanpa rokok di berbagai lingkungan.Salah satu indikator keberhasilan program UBM adalah ketersediaan layanan konseling berhenti merokok di fasilitas kesehatan. Sebanyak 50 persen Puskesmas telah menyelenggarakan layanan tersebut dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih."Melalui layanan ini, masyarakat, khususnya perokok yang ingin berhenti, mendapatkan akses konsultasi, pendampingan, serta konseling untuk membantu menjalani proses berhenti merokok," tuturnya.Selain itu, dikatakan layanan UBM juga diintegrasikan dengan kegiatan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui Posbindu PTM, pelayanan terpadu di Puskesmas, serta berbagai kegiatan promotif dan preventif.Pendampingan terhadap klien dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga pemantauan dan tindak lanjut untuk mengevaluasi perkembangan serta keberhasilan mereka.Di sisi lain, Pemkot Makassar juga memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku."Pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Satgas KTR, hingga unsur masyarakat," jelas Nursaida.Dia menambahkan, Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan KTR tidak berhenti pada aturan semata, tetapi benar-benar diterapkan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok.Nursaidah menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian seremonial, melainkan menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas program pengendalian konsumsi tembakau di Kota Makassar.Ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen memperluas akses layanan Upaya Berhenti Merokok, memperkuat pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat.Upaya tersebut diharapkan mampu menekan prevalensi merokok, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi tembakau, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat."Prestasi di tingkat nasional ini, menjadi komitmen kita dalam membangun kota, yang tidak hanya maju dari sisi pembangunan, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas kesehatan dan perlindungan warga," tukasnya. (*)

Baca Selengkapnya
Minggu, 15 November 2026

Wali Kota Appi Perjuangkan Perlindungan Jamsostek untuk Ojol, Nelayan hingga Pelaku UMKM

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, bersama DPRD Kota terus mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal, pekerja rentan, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan.Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Hadir jajaran SKPD Pemkot Makassar.Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, kehadiran Ranperda tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pekerja.Khususnya mereka yang berada di sektor informal dan kelompok rentan, mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya."Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial," ujar Appi.Menurutnya, melalui regulasi ini, Pemkot Makassar ingin mengintegrasikan penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT)."Langkah ini, memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan," tuturnya.Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program inovatif Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45.000 pekerja rentan.Program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah kota untuk menghadirkan perlindungan yang lebih inklusif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor pekerjaan informal.Dalam prosesnya, pembahasan Ranperda ini terus dikawal bersama oleh pansus DPRD Kota Makassar dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.Sinergi eksekutif dan legislatif tersebut diharapkan mampu melahirkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi landasan akademik, tetapi juga memiliki kejelasan mekanisme pelaksanaan.Sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran."Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Appi.Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal, kelompok rentan hingga pekerja sosial keagamaan.Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menyampaikan pandangan umum sekaligus hasil pencermatan terhadap substansi draf Ranperda yang digagas.Fahrizal menjelaskan, pembentukan regulasi ini merupakan bentuk komitmen politik dan tanggung jawab konstitusional DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja."Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan," katanya.Lanjut politisi PKB itu, Pansus berpandangan, program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.Dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah, keberlangsungan program tidak lagi semata-mata bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun."Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan," demikian salah satu substansi pandangan Pansus.Alumni Fakultas Kedokteran itu mengungkapkan, penyusunan Ranperda tersebut juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Selain itu, substansinya telah diselaraskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Selain itu, dijelaskan dalam hasil pencermatan Pansus, Ranperda ini mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Kelima program tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh, mulai dari risiko kecelakaan kerja, kematian, keberlangsungan kehidupan setelah masa produktif hingga risiko kehilangan pekerjaan."Cakupan perlindungannya juga diperluas terhadap berbagai kategori pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan," jelasnya.Secara khusus, Pansus memberi perhatian terhadap pekerja sosial keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum tentu memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai.Menurutnya, kelompok tersebut meliputi imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.Pansus menilai, pemberian bantuan iuran bagi kelompok tersebut merupakan bentuk keadilan sosial sekaligus penghargaan atas kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat."Tidak hanya itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan akses perlindungan," ungkapnya.Lebih lanjut dia menyampaikan, substansi lainnya dari Ranperda tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran hingga pembinaan dan pengawasan.Bagi sektor swasta, Ranperda ini mengarahkan agar bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.Ia menilai, ketentuan tersebut dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja agar kegiatan usaha di Kota Makassar turut menjamin hak dan perlindungan tenaga kerjanya.Sementara untuk sektor konstruksi, Pansus menekankan pentingnya kewajiban penyedia jasa memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek pekerjaan."Bukti kepesertaan jaminan sosial, kita harapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi," harapnya.Ia menyebutkan, adapun bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah didorong berperan memberikan informasi prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.Salah satu substansi yang mendapat perhatian utama Pansus adalah pengaturan program perlindungan pekerja rentan melalui skema bantuan iuran.Fahrizal menilai, pekerja rentan membutuhkan kehadiran nyata pemerintah daerah karena memiliki keterbatasan pendapatan, kondisi pekerjaan tidak stabil, serta kemampuan terbatas untuk membiayai perlindungan jaminan sosial secara mandiri.Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran dipersyaratkan berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.Pemberian bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan. Pansus turut mendorong agar penetapan penerima bantuan mempertimbangkan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas."Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan," tuturnya.Ia menambahkan, untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Ranperda juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi, perencanaan program, peningkatan kepesertaan hingga penentuan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.Menutup pandangannya, Fahrizal menegaskan bahwa Ranperda ini bukan sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Melainkan membangun sistem perlindungan pekerja yang lebih komprehensif melalui tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan serta pengawasan.Dia berharap tidak ada lagi pekerja yang terabaikan hanya karena bekerja di sektor informal, menjalankan pekerjaan secara mandiri ataupun memiliki keterbatasan ekonomi."Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja," tukasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Video Gallery

Kegiatan & Dokumentasi Video

Lihat Semua Video
Lapor Kak RT Ep 1 "Baru Terpilih, Sudah Pusing"

Lapor Kak RT Ep 1 "Baru Terpilih, Sudah Pusing"

Eee... Ballassi ki Aspar karena terpilih jadi Ketua RT padahal dia cuma iyakan kopinya Dek Ramlah. Tidak tenangmi setiap hari ada saja yang ketuk pintunya pagi-pagi. Tapi senang ki juga Aspar karena jadi dekat sama dek Ramlah. Tapi pusingki juga. Tapi senang, tapi... ah sudahlah. Nonton sendiri maki di Youtube Pemerintah Kota Makassar! Lapor Kak RT Ep 1 "Baru Terpilih, Sudah Pusing" now streaming.

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri. Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa. Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri. Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.

Cara Menggunakan LONTARA+, Makin Dekat, Dalam Satu Genggaman

Cara Menggunakan LONTARA+, Makin Dekat, Dalam Satu Genggaman

Punya aduan tentang kondisi atau pelayanan di sekitar ta’? Kini, laporkan dengan mudah melalui aplikasi LONTARA+!Ikuti langkah-langkahnya, mulai dari membuka fitur Aduan Masyarakat, mengisi informasi aduan, hingga mengirimkan laporan. Pastikan informasi yang diberikan jelas agar aduan dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.LONTARA+. Makin Dekat, Semua Dalam Satu Genggaman

Bus Sekolah Gratis: Melaju Bersama Menjemput Anak Bangsa

Bus Sekolah Gratis: Melaju Bersama Menjemput Anak Bangsa

Perjalanan ke sekolah kini menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Melalui program Bis Sekolah Gratis, anak-anak dapat berangkat dan pulang sekolah bersama teman-teman dengan lebih aman tanpa biaya perjalanan. Sebab, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan.

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah. LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya. Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya. Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta. Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar? Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.

Jejak Rasa Kota Makassar

Jejak Rasa Kota Makassar

Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!

Lompat ke Menu Aksesibilitas (Tekan ENTER)