MAKASSAR,—Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar menyepakati dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,26 triliun. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk memastikan kebijakan belanja pemerintah tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. “APBD ini diharapkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Itulah gunanya ada anggaran Perubahan ini untuk memastikan fit-nya antara kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat yang bisa disupport oleh pemerintah,” ujarnya. Dalam APBD Perubahan 2026, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp5,26 triliun, dengan pendapatan daerah Rp4,56 triliun. Munafri menyebut, nilai APBD Perubahan tersebut meningkat sekitar Rp80 miliar dibandingkan APBD pokok. Sementara, tambahan pembiayaan netto sebesar Rp699,85 miliar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dengan disahkannya APBD Perubahan, Munafri selanjutnya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Ia mendorong seluruh OPD untuk tetap memaksimalkan realisasi belanja di atas 95 persen. “Setelah perubahan ini kan ada terkoreksi anggaran, mereka (OPD) harus memaksimalkan seperti target awal kita bahwa kita punya komitmen bersama-sama untuk memberikan kepastian terhadap realisasi belanja di atas 95%,” tegasnya. Munafri mengatakan, capaian tersebut akan terus dipantau melalui monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal. “Inilah gunanya kita terus melakukan monev untuk memastikan serapan belanja itu bisa maksimal sampai di penghujung tahun,” ujarnya. Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas pembahasan APBD Perubahan yang telah dilakukan secara bersama-sama. Ia menilai pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS hingga Ranperda Perubahan APBD 2026 menunjukkan komitmen eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pandangan anggota Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sungguh sangat berarti bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar, baik sekarang maupun di masa yang akan datang,” katanya. Pengesahan ini, lanjutnya, menjadi salah satu agenda strategis Pemkot Makassar dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kota Makassar. “Kita berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat semakin memperkuat program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tentunya, seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.(*)
MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, membuka kegiatan Pembekalan bagi Pra Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar di Krakatau Ballroom, Hotel Horison Ultima Makassar, Rabu (30/9/2026). Mengangkat tema “Siap Kerja, Siap Berkarya, Migrasi Aman Menuju CPMI yang Unggul dan Profesional,” kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pembekalan kepada para pencari kerja yang berminat memperoleh kesempatan kerja di luar negeri. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa peluang bekerja di luar negeri harus diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai prosedur penempatan, hak dan kewajiban pekerja, serta aspek perlindungan selama menjalani proses migrasi kerja. “Penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga pekerja migran mendapatkan perlindungan, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Menurutnya, migrasi kerja yang aman membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pelatihan, lembaga perlindungan pekerja migran, perusahaan penempatan, hingga masyarakat sebagai calon pekerja migran. Aliyah Mustika Ilham juga mengingatkan para peserta agar tidak mudah mempercayai informasi maupun tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak jelas legalitas dan prosedurnya. Pemahaman terhadap informasi yang benar menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penempatan pekerja migran secara nonprosedural. “Jangan sampai mereka berangkat membawa harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru menjadi korban karena kurangnya informasi dan perlindungan,” tegasnya. Berbekal pengalamannya sebagai anggota DPR RI Komisi IX periode 2014–2024, Aliyah Mustika Ilham juga menekankan pentingnya perhatian serius dari seluruh pihak terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Ia berharap proses penempatan pekerja migran tidak hanya berorientasi pada keberangkatan, tetapi juga memastikan kesiapan, kompetensi, keamanan, serta perlindungan para pekerja hingga mereka kembali ke daerah asal. “Harapan kita, mereka yang bekerja di luar negeri tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga pengalaman dan keterampilan. Ketika kembali ke Makassar, mereka dapat mengembangkan usaha dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, adil, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Makassar. Ia menilai peningkatan kompetensi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan tenaga kerja menghadapi kebutuhan pasar kerja global yang semakin kompetitif. “Peningkatan kompetensi merupakan suatu keharusan agar tenaga kerja kita mampu memenuhi standar yang dibutuhkan pasar kerja global,” tutupnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 100 peserta pencari kerja dari Kota Makassar. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari lulusan SMA, SMK, diploma hingga sarjana, termasuk lulusan baru maupun pencari kerja yang telah memiliki pengalaman kerja. Zainal Ibrahim menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi kepada peserta mengenai peluang pasar kerja luar negeri, prosedur penempatan yang aman dan sesuai ketentuan, pemahaman mengenai migrasi aman, serta kompetensi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi persaingan pasar kerja global. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi dan lembaga terkait, yakni Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan, Fanny Wahyu Kurniawan, menyampaikan materi “Migrasi Aman untuk Akses Kerja Pasar Global (Sinkronisasi Program SMK Go Global).” Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Nasrun Ilmullah, membawakan materi “Penyiapan Kompetensi untuk Akses Pasar Kerja Global.” Adapun materi mengenai “Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penyiapan Akses Pasar Kerja” disampaikan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kota Makassar, Dr. Usman. Turut hadir Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Disnaker Kota Makassar, Rizka Mahardika; Kepala Balai K3 Makassar; Kacab PT Timur Raya Jaya Lestari; Kacab PT Al Widha selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta jajaran terkait lainnya. Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap para pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri memiliki bekal informasi, keterampilan, dan pemahaman yang memadai sehingga mampu mengakses peluang kerja global secara aman, legal, kompeten, dan profesional. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses kesempatan kerja dan mendukung penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas serta daya saing tenaga kerja daerah.
MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut inisiasi kolaboratif revitalisasi Kanal Panampu di kawasan Masjid Al-Markaz Al-Islami. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Wilayah Sulawesi dan Maluku (Suma), Azri Rasul, di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Rabu (30/9/2026). Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, beserta jajaran terkait. Wali Kota Makassar, yang akrab disapa Appi, menyambut baik inisiatif penataan kanal yang direncanakan sepanjang 170 meter tersebut. Upaya penataan kota dari sisi lingkungan dan infrastruktur termasuk pada kawasan kanal memang sangat menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinannya. Menurut Appi, revitalisasi kanal tidak hanya mengembalikan fungsi lingkungantetapi juga dapat memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kanal yang tertata dapat mengembalikan jalur air yang kerap jadi penyebab banjir di musim hujan. Salin itu, mengembalikan fungsi badan jalan pada sisi kanal sepenuhnya dapat menjadi jalur alternatif pengendara. "Penataan kanal ini tidak hanya soal maintanance (perawatan lingkungan), tetapi juga bisa menjadi jalur alternatif pengurai kemacetan dan estetika kota," ujarnya. Appi pun menekankan pelaksanaan penataan dengan konsep terintegrasi, mulai penataan air kanal, penataan badan kanal dan jalanan hingga sistem pengendalian sampah secara berkelanjutan. Ia juga memastikan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk melibatkan dinas teknis hingga jajaran kecamatan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan. Appi berharap proyek percontohan (pilot project) tersebut berjalan sukses sehingga model penataannya dapat diterapkan pada kanal-kanal lain di Kota Makassar. Sementara itu, Kapusdal LH Suma, Azri Rasul, menargetkan pekerjaan fisik rampung akhir tahun ini, sehingga kawasan kanal sudah dapat difungsikan oleh masyarakat setidaknya pada bulan Ramadan mendatang. "Kita mau jadikan kanal ini kita tata jadi menarik bisa jadi wisata baru, jadi pilot program penataan kanal yang juga akan melibatkan UMKM,” ujar Azri. Ia mengatakan penataan kawasan ini dilakukan secara kolaboratif berdasarkan kewenangan teknis antara Pemerintah, Pusdal LH Suma, dan BBWS Pompengan Jeneberang. “InsyaAllah, kami juga akan undang provinsi untuk membahas ini bersama,” tambahnya.(*)
MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) Sulselbartra periode 2025–2030. Pelantikan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan ini menjadi momentum bagi para alumni ekonomi untuk kembali memperkuat silaturahmi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan ekonomi di kawasan Sulawesi. Mengusung tema “Transformasi Ekonomi Sulawesi: Dari Komoditas ke Nilai Tambah,” kegiatan tersebut mengajak seluruh pihak melihat potensi ekonomi Sulawesi tidak sekadar dari besarnya komoditas yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasinya atas tema yang diangkat. Menurutnya, tema tersebut sangat dekat dengan tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini. “Sulawesi memiliki berbagai potensi ekonomi yang besar. Tantangan kita bukan hanya bagaimana menghasilkan komoditas sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana memastikan komoditas tersebut mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” ujar Aliyah Mustika Ilham saat menyampaikan sambutan wali kota Makassar. Ia berharap keberadaan IKA ISMEI Sulselbartra dapat menjadi ruang bertemunya berbagai gagasan dari akademisi, birokrasi, dunia usaha, perbankan, industri, mahasiswa, hingga masyarakat. “Kita membutuhkan lebih banyak generasi muda yang tidak hanya mampu membaca peluang, tetapi juga berani menciptakan peluang,” tuturnya. Aliyah Mustika Ilham juga mengajak seluruh elemen untuk membangun ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. “Mari kita bergerak dari komoditas menuju nilai tambah. Dari potensi menuju produktivitas. Dari ide menuju inovasi. Dan dari kolaborasi menuju aksi nyata,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham turut menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Pengurus IKA ISMEI Sulselbartra periode 2025–2030 yang telah dilantik. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Prov Sulsel, Rachmatika Dewi, serta Bahtiar Sebayang, SE, dan Hasan Basri, SE selaku Koordinator Wilayah IKA ISMEI Sulselbartra. Sementara Aditya Putra Asnawing, S.Ak., MM dipercaya sebagai Ketua Panitia. Aliyah Mustika Ilham berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan terus menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. “Semoga semakin solid dalam membangun organisasi dan semakin luas kontribusinya bagi masyarakat,” pungkasnya.
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan inovasi penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya. Program yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ini menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih merata bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, khususnya warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air tawar. Melalui sistem desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO), air laut diolah menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum setelah melalui proses pemurnian dan memenuhi standar kualitas air minum. Rencana penerapan teknologi ini dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026). Munafri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan keterbatasan air bersih yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah pulau. "Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau," ujar Munafri, usai menyimak paparan dari pihak PT Prolink Intidata Nusantara. Teknologi tersebut dirancang menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga, sehingga dapat menjadi alternatif penyediaan air bersih yang lebih mandiri di wilayah kepulauan. Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat di pulau yang tinggal jauh dari pusat perkotaan. Oleh sebab itu, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses air bersih dan air minum yang layak, sebagaimana masyarakat yang tinggal di daratan Kota Makassar. "Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota," jelasnya. Munafri menjelaskan, wilayah Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, dengan enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni. Karena program ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemkot Makassar akan memprioritaskan penerapan teknologi tersebut di pulau-pulau yang memiliki penduduk. Langkah awal dilakukan melalui survei lapangan untuk melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kontur wilayah, serta kebutuhan air bersih masyarakat. Tim dijadwalkan meninjau sejumlah pulau pada Rabu (30/9/2026), yakni Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo. Survei tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan teknologi yang ditawarkan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi warga. "Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki," ungkap Munafri. Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, penerapan teknologi tidak boleh hanya didasarkan pada kecanggihan alat, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi riil di lapangan. Karena itu, dalam pembahasan tersebut, Munafri turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan masukan teknis. "Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak," tuturnya. Lebih lanjut, Appinmengungkapkan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam, selama puluhan tahun. Beberapa pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan harus memanfaatkan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, untuk kebutuhan tertentu, masyarakat di sejumlah pulau harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar. "Kondisi ini, menjadi perhatian pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga," terang Appi. Ia mencontohkan, keterbatasan air bersih juga dapat memengaruhi pengembangan potensi wisata di wilayah kepulauan. Padahal, sejumlah pulau memiliki daya tarik yang dapat dikembangkan, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Menurutnya, ketersediaan air bersih harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan kepulauan, baik untuk memenuhi kebutuhan warga maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. "Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini," harpanya. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar itu menjelaskan, teknologi desalinasi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Teknologi tersebut sebelumnya menarik perhatian saat dirinya mengunjungi sebuah pameran di Jakarta tahu lalu. Dalam sistem yang dipaparkan, air laut diproses melalui teknologi RO untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar. Munafri menyebut, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sedangkan sisanya berupa air dengan kadar garam lebih tinggi. Dikatakan, air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang diperlukan. Pemanfaatan hasil samping ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dari penerapan teknologi desalinasi di wilayah kepulauan. "Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau," ungkapnya. Selain menjawab persoalan air bersih, penggunaan tenaga surya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rencana penerapan teknologi tersebut. Munafri mengatakan, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan bakar tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dari sisi biaya operasional dan distribusi energi ke wilayah kepulauan. "Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri," tuturnya. Munafri berpandangan, pemanfaatan energi surya juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan dasar yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Dengan dukungan energi mandiri, sistem pengolahan air diharapkan dapat beroperasi tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset. "Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan," kata Appi. Terkait pembiayaan, Munafri menyebut Pemkot Makassar berencana mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam anggaran pokok. Rencana penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi. Bahkan, Pemkot Makassar akan terlebih dahulu memastikan lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, hingga jumlah penduduk yang akan dilayani. Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beroperasi secara berkelanjutan. Bagi Munafri, inovasi ini bukan semata menghadirkan teknologi baru, melainkan bagian dari upaya memastikan masyarakat kepulauan memperoleh pelayanan dasar yang layak. Dengan menjajaki desalinasi air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan solusi yang menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni ketersediaan air bersih dan kemandirian energi. "Program ini, kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar," tukas Appi. (*)
MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban dan tanggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026). Munafri menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Makassar. “Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri. Ia menjelaskan, Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan agar program yang dijalankan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan. Di sisi pendapatan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dilakukan melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. Sementara dari sisi belanja, Munafri memastikan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya. Munafri menekankan perubahan anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakatakan perubahan ini menjadi penajaman program pemerintah, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran digunakan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata. “Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya. Ia juga meminta agar pelaksanaan program dan anggaran terus dikawal bersama sehingga tidak terjadi penumpukan kegiatan di penghujung tahun. Pemerintah Kota Makassar, katanya, akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Munafri menegaskan, pembahasan perubahan APBD merupakan proses bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Ia berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan secara optimal. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya pembahasan perubahan APBD 2026 dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, Pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. “Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” tambahnya. “Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.(*)
Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.
Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali.
Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri.
Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata.
Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri.
Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.
Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar
Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah.
LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya.
Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.
29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan
Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus
Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?
Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya.
Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta.
Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar?
Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!
Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.
Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan.
Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.
Jejak Rasa Kota Makassar
Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!
25°C
.png)
