MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, berupaya mencarikan solusi terbaik bagi warga yang selama ini menjalankan usaha peternakan babi di Jalan Kesadaran, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang.Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung menemui para peternak dan warga setempat, Rabu (4/11/2026), untuk mendengarkan aspirasi sekaligus membahas langkah penataan kawasan tersebut.Dalam pertemuan itu, pemilik kandang peternak menyampaikan harapan agar pemerintah menghadirkan solusi yang memungkinkan aktivitas usaha mereka tetap berlanjut.Menanggapi hal ini, Munafri menegaskan, pemerintah kota ingin memastikan proses penataan tidak mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha peternakan."Kita coba carikan tempat yang lebih baik, tertata, dan representatif. Jadi, aktivitas peternakan maupun jual beli hewan bisa dilokalisasi di tempat yang memang sesuai peruntukannya. Lingkungan juga bisa kita benahi," ujarnya.Menurutnya, Pemerintah Kotaakan mencari lokasi alternatif yang memungkinkan para peternak dan pedagang tetap menjalankan aktivitas usahanya secara lebih tertib, tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat di kawasan permukiman.Tidak hanya menyiapkan solusi relokasi, Munafri juga membuka peluang pemberian dukungan permodalan bagi para pelaku usaha yang terdampak penataan.Salah satunya melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng perbankan, termasuk Bank Sulselbar.Ia meminta agar kebutuhan para peternak didata secara menyeluruh, sehingga bantuan yang diberikan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing."Nanti kita data, apa yang dibutuhkan untuk mendukung usaha peternakan mereka. Kita fasilitasi akses permodalan melalui KUR," katanya."Jadi, kalau memang membutuhkan bantuan untuk pengembangan usaha, kita lihat dan carikan jalan keluarnya," sambung Appi.Mantan CEO PSM itu juga menyebutkan, pemerintah akan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat penataan, termasuk aspirasi warga terkait kerugian maupun kebutuhan perbaikan lingkungan.Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar agar penataan kawasan berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Ia menegaskan, kebijakan penertiban tidak semata-mata menghilangkan aktivitas usaha warga, melainkan mengarahkan kegiatan ekonomi agar berlangsung di lokasi yang sesuai aturan, lebih tertata, dan memiliki prospek pengembangan.Melalui pendekatan tersebut, Appi berharap para peternak dan pedagang yang terdampak dapat memperoleh ruang usaha yang lebih layak, sekaligus memiliki akses permodalan untuk meningkatkan kapasitas usahanya."Dengan, penataan kawasan tidak hanya menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih tertib dan nyaman, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat," tutur Munafri.Dia menambahkan, penataan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan daerah serta rencana tata ruang wilayah Kota Makassar."Berdasarkan peruntukannya, kawasan Jalan Kesadaran merupakan zona permukiman, bukan kawasan peternakan.Kondisi tersebut membuat keberadaan aktivitas peternakan di lokasi itu perlu ditata sesuai ketentuan yang berlaku.Hal ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. (*)
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, terus memperluas gerakan urban farming atau pertanian perkotaan dengan menargetkan seluruh Rukun Warga (RW) memiliki lahan produktif.Program ini didorong menjadi salah satu kekuatan ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mengubah keterbatasan lahan menjadi peluang untuk menghasilkan bahan pangan secara mandiri.Salah satunya melalui pengembangan urban farming atau pertanian perkotaan yang kini mulai memberikan hasil nyata bagi kelompok tani dan warga.Komitmen tersebut terlihat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memanen bawang dan sejumlah jenis sayuran di Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026).Tidak hanya di satu lokasi, Munafri yang akrab disapa Appi kemudian melanjutkan kunjungannya ke Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar di Jalan Deppasawi Luar, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.Di lokasi tersebut, Appi turut menyaksikan hasil panen berupa cabai (lombok), kangkung, dan terong yang dibudidayakan oleh anggota kelompok wanita tani."Kunjungan ke dua lokasi urban farming ini menjadi bentuk dukungan pemerintah kota terhadap gerakan pertanian perkotaan yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga menghasilkan bahan pangan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," ujar Appi.Orang nomor satu Kota Makassar itu mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan sekaligus hasil dari program urban farming yang dikembangkan kelompok tani di wilayah Kota Makassar.Menurutnya, pertanian perkotaan menjadi salah satu solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan masyarakat, khususnya di tengah keterbatasan lahan yang menjadi tantangan bagi kota metropolitan.Melalui pemanfaatan pekarangan dan ruang-ruang kosong, masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan produktif dengan menanam berbagai komoditas pangan dan sayuran."Program urban farming ini penting karena menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga," katanya."Walaupun dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri," demikian pesan yang disampaikan Appi.Pemerintah Kota Makassar melalui kelompok-kelompok tani terus memotivasi warga agar mengembangkan pertanian perkotaan agar masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.Lebih dari sekadar aktivitas bercocok tanam, urban farming juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat, memperkuat kebersamaan antarwarga, serta berpotensi membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga."Kita berharap gerakan urban farming dapat tumbuh menjadi budaya produktif masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang dimulai dari lingkungan keluarga," tutup Appi.Sedangkan, Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, mengatakan, dari total 677 RW yang tersebar di wilayah Kecamatan Tamalate, sekitar 60 persen di antaranya saat ini telah memiliki urban farming."Capaian ini, akan terus kita tingkatkan hingga seluruh RW memiliki minimal satu kawasan pertanian perkotaan," tuturnya.Pihaknya menargetkan urban farming tumbuh di setiap kelurahan, bahkan menjangkau seluruh RT/RW untuk memanfaatkan lahan kosong.Tidak hanya menyasar kelompok masyarakat, pengembangan kebun produktif juga didorong melalui organisasi pemberdayaan perempuan dan kemasyarakatan, seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP)."Target kami, setiap kelurahan wajib memiliki urban farming di setiap RW. Begitu juga PKK dan DWP harus memiliki urban farming sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan," ujarnya.Menurut Aril, kunjungan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke salah satu kawasan urban farming, menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan program tersebut.Bahkan, Wali Kota menilai kondisi urban farming di wilayah itu layak dijadikan salah satu proyek percontohan atau pilot project bagi pengembangan pertanian perkotaan di Kecamatan Tamalate.Menindaklanjuti arahan tersebut, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan para lurah untuk mengidentifikasi dan mengarahkan pengembangan urban farming di wilayah masing-masing, dengan menjadikan RW 5 Maccini Sombala sebagai salah satu rujukan.Aril menjelaskan, pengembangan urban farming di setiap wilayah tidak bisa diseragamkan. Kondisi geografis dan ketersediaan lahan menjadi pertimbangan dalam menentukan metode budidaya.Bagi wilayah yang memiliki lahan memadai, warga dapat memanfaatkan media tanam tanah secara langsung. Sementara kawasan dengan keterbatasan lahan bisa mengembangkan sistem hidroponik."Karakteristik setiap wilayah berbeda. Kalau tidak memiliki lahan yang cukup, bisa menggunakan metode hidroponik. Jadi, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mengembangkan urban farming," jelasnya.Selama ini, hasil panen dari kebun-kebun urban farming tersebut masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar, terutama warga RT dan RW yang mengelolanya.Meski demikian, Aril menilai manfaat program ini tidak semata-mata diukur dari jumlah produksi. Urban farming juga membangun partisipasi warga, menumbuhkan budaya bercocok tanam, serta memperkuat kemandirian pangan mulai dari tingkat lingkungan.Bahkan, Kecamatan Tamalate berhasil meraih juara pertama dalam lomba kebun "Aku Hatinya PKK" tingkat Kota Makassar. Prestasi tersebut menjadi salah satu bukti berkembangnya gerakan pemanfaatan pekarangan dan kebun produktif di wilayah tersebut.Ke depan, tantangan utama yang akan dihadapi adalah mengajak masyarakat yang tidak memiliki lahan agar tetap terlibat dalam gerakan urban farming.Salah satu alternatifnya melalui sistem hidroponik. Namun, metode ini membutuhkan biaya awal yang relatif lebih besar, terutama untuk penyediaan instalasi dan sarana pendukung.Karena itu, pemerintah kecamatan bersama kelurahan akan terus melakukan edukasi sekaligus mencari solusi agar persoalan pembiayaan tidak menjadi penghambat masyarakat untuk memulai pertanian perkotaan."Kami akan terus mengedukasi masyarakat, termasuk mencari solusi terhadap kendala anggaran. Harapan kami, seluruh RW di Kecamatan Tamalate nantinya memiliki minimal satu urban farming," tukasnya. (*)
MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata terus diwujudkan hingga wilayah kepulauan. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), layanan Keluarga Berencana (KB) bergerak dihadirkan langsung bagi masyarakat Pulau Lae-Lae, Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar ke-419, sekaligus menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana tanpa terkendala jarak geografis. Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Makassar, Yuyun Fahruddin, SE, yang hadir mewakili Kepala DPPKB Kota Makassar, menjelaskan bahwa Pelayanan KB Bergerak merupakan salah satu upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama warga yang memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas pelayanan di daratan. Menurutnya, kondisi geografis wilayah kepulauan menjadi perhatian pemerintah dalam merancang pelayanan yang lebih mudah dijangkau, sehingga masyarakat tidak harus menyeberang ke pusat kota untuk mendapatkan layanan KB. “Melalui pelayanan KB bergerak ini, kami ingin memastikan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan juga memperoleh akses pelayanan keluarga berencana. Jarak dan kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan,” ujar Yuyun. Dalam kegiatan tersebut, DPPKB menyediakan pelayanan kontrasepsi non-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non-MKJP), meliputi suntik KB, pil KB, dan kondom. Selain pelayanan kontrasepsi, masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi mengenai kesehatan keluarga serta memperoleh edukasi terkait upaya percepatan penurunan stunting. Pelayanan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kontrasepsi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, serta pengasuhan dan pemenuhan gizi anak. Yuyun menekankan bahwa program keluarga berencana memiliki peran penting dalam membantu keluarga merencanakan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. “Pelayanan ini bukan hanya tentang penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat untuk merencanakan keluarga dengan baik, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mendukung upaya pencegahan stunting sejak dini,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa momentum HUT Kota Makassar ke-419 yang mengusung tema “Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan” menjadi pengingat pentingnya menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di pulau-pulau. Melalui pendekatan jemput bola, Pemerintah Kota Makassar berupaya memperkecil kesenjangan akses layanan antara wilayah daratan dan kepulauan, sekaligus memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga di tengah masyarakat. “Harapan kami, masyarakat Pulau Lae-Lae semakin memahami pentingnya keluarga berencana dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Dengan keluarga yang sehat dan terencana, kita turut mempersiapkan generasi Makassar yang lebih berkualitas di masa depan,” tuturnya. DPPKB Kota Makassar menegaskan upaya menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat inovasi pelayanan publik melalui transformasi digital dan program pemberdayaan masyarakat.Dua inovasi unggulan, yakni Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) dan SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana).Kedua inovasi tersebut dipaparkan langsung Munafri Arifuddin dalam tahapan penilaian presentasi kepala daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026)."Inovasi ini, kami terapkan di Pemkot Makassar, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif berbasis digital, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana," ujar Appi.Dalam presentasinya dari Balai Kota Makassar, Munafri menjelaskan bahwa inovasi Lontara+ yang dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 berangkat dari kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan publik dan tantangan perkotaan.Ia mengakui, sebelumnya masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik, layanan digital yang berjalan sendiri-sendiri, hingga belum maksimalnya integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat, pemerataan akses pelayanan, persoalan infrastruktur perkotaan, seperti banjir, genangan dan kemacetan, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui inovasi."Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," jelas Munafri.Dari kondisi tersebut, Pemkot Makassar kemudian menghadirkan Lontara+ sebagai super-apps yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi pemerintah dalam satu platform digital.Dikatakan bahwa melalui Lontara+, dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman.Dimana, platform ini juga dirancang untuk mempercepat pelayanan, mengintegrasikan data antar-OPD, memperluas akses layanan, serta mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat."Hadirnya inovasi Lontara+ tidak sekadar aplikasi digital, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan agar lebih terhubung, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tuturnya.Pengembangannya turut diperkuat melalui regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2024.Lanjut Appi, pihak Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan.Disebutkan, hasilnya, Lontara+ mulai menunjukkan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data yang dipaparkan, platform ini telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna, dengan lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.Tidak hanya itu, Lontara+ juga telah menerima lebih dari 20 ribu aduan masyarakat. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen."Ini menjadi bagian dari tujuh program strategis yang kami siapkan untuk memastikan digitalisasi berjalan terarah dan terukur," katanya."Kami ingin menjadikan Lontara+ sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal informasi dan pelayanan," sambung mantan CEO PSM itu.Selain inovasi digital Lontara+, Munafri juga memperkenalkan inovasi non-digital bernama SALAMA atau Sahabat Anak Lewat Afirmasi Aman Bencana yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.Disebutkan, berbeda dengan Lontara+, Salama menyasar penguatan literasi dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui pendekatan edukatif dan psikologis."Program ini dirancang agar anak-anak sekolah tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental sehingga tidak mudah panik saat menghadapi situasi darurat," terangnya.Menurutnya, inovasi tersebut dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terus memberikan edukasi kepada siswa.Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode Hypno-Shield, yakni pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang terintegrasi dengan psikologi untuk membangun mentalitas tangguh pada anak.Melalui metode tersebut, anak-anak diberikan pemahaman kebencanaan dengan pendekatan yang lebih menyenangkan, sekaligus dilatih untuk tetap tenang dan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.Appi menerangkan bahwa, pelaksanaannya melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan, psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, tenaga pendidik, relawan, serta pihak sekolah.Selain itu, personel BPBD juga dihadirkan sebagai sahabat anak, sehingga edukasi kebencanaan tidak terasa kaku, tetapi lebih dekat dan mudah dipahami."Jadi, anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi situasi tersebut," paparnya.Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu menuturkan, inovasi SALAMA juga dirancang agar dapat direplikasi di sekolah maupun daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi risiko bencana setempat.Dari implementasi program tersebut, tercatat sekitar 400 keluarga sekolah telah terlibat. Sementara itu, tingkat pemahaman siswa terhadap langkah-langkah kesiapsiagaan bencana meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen."Tentu, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari hadirnya sebuah program, tetapi juga dari dampak dan manfaat," tuturnya.Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, serta keberlanjutan inovasi agar program yang dibangun tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.Besar harapan bahwa inovasi ini tidak hanya berjalan selama masa pemerintahan sekarang, tetapi menjadi fondasi digitalisasi yang berkelanjutan."Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, informatif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Munafri. (*)
MAKASSAR — Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.Penguatan ini menyasar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas, camat hingga lurah, untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan, serta akuntabel.Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, memberikan perhatian terhadap pentingnya pengawasan berlapis guna memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan."Hari ini, koordinasi dan penguatan pendalaman melalui uji petik aspek administrasi sekaligus mencocokkan kesesuaian dokumen di lingkungan Pemkot, sebagai bentuk pencegahan," ujarnya.Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan Kota Makassar sekaligus memastikan setiap catatan dapat ditindaklanjuti secara tepat.Dalam evaluasi tersebut, KPK memberikan perhatian khusus terhadap empat sektor, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan)."Empat poin itu masing-masing memiliki catatan tersendiri. Namun, sejauh ini masih berupa catatan yang harus diklarifikasi dan didalami lebih lanjut agar tidak terjadi salah persepsi," jelas Edi SuryantoDia menyebutkan, khusus pengadaan barang dan jasa, KPK mengingatkan pentingnya memastikan seluruh pekerjaan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, terlebih tahun anggaran 2026 hanya menyisakan dua bulan.Lanjut dia, jangan sampai pekerjaan yang belum selesai dipaksakan untuk dituntaskan secara terburu-buru, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan maupun menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi."Jangan sampai ada paket atau pekerjaan yang tidak selesai, atau selesai tetapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi perhatian kami," tegasnya.Sebagai tindak lanjut, KPK mendorong agar seluruh catatan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi melalui mekanisme audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kota Makassar.Apabila dalam prosesnya ditemukan kendala, pengawasan dapat ditingkatkan melalui Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri."Kami KPK akan terus mengoordinasikan dan memonitor hasil tindak lanjut," ungkapnya.Edi Suryanto menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan KPK belum serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran.Karena itu, diperlukan proses pendalaman dan audit untuk memastikan kebenaran setiap temuan.Ia juga memastikan proses klarifikasi terhadap sejumlah persoalan tersebut masih memungkinkan diselesaikan dalam sisa waktu dua bulan tahun anggaran 2026.Sementara itu, proses audit terhadap pekerjaan yang telah selesai dapat dilanjutkan hingga Januari atau Februari 2027.Melalui koordinasi ini, ia berharap Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.Serta membangun kesadaran kolektif seluruh aparatur untuk menjauhkan praktik korupsi dari setiap lini pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan."Penguatan integritas ini, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tutup Edi Suryanto.Merespon adanya arahan dari perwakilan KPK, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan anomali dalam pengelolaan pemerintahan yang menjadi perhatian KPK."Saya memastikan setiap catatan tersebut akan didalami lebih lanjut melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh Inspektorat sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal pemerintah Kota," terangnya.Ditegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.Menurut Munafri, catatan yang disampaikan KPK menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.Ia berharap, melalui pendalaman lebih detail, berbagai anomali yang ditemukan dapat dijelaskan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit."Kita berharap dari beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit," jelasnya.Munafri menekankan, pengawasan internal memiliki peran penting untuk memastikan setiap catatan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan administrasi.Karena itu, Inspektorat Kota Makassar diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk melakukan klarifikasi dan audit terhadap berbagai catatan yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi bersama KPK."Ini penting sekali bagi kita untuk memastikan pengawasan internal, dalam hal ini Inspektorat, melakukan klarifikasi dan audit untuk memastikan anomali-anomali tersebut. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.Selain catatan dari KPK, Munafri juga menyebut terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian terkait DPRD dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan Inspektorat.Ia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar akan menunggu hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan."Beberapa catatan dari DPRD juga akan ditindaklanjuti melalui Inspektorat. Kita tunggu bagaimana hasilnya nanti," tambahnya.Munafri berharap, proses tersebut tidak sekadar menjadi tindak lanjut administratif, tetapi juga momentum memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah."Dengan arahan KPK, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar kita laksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar," tukas Appi. (*)
MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya menjaga integritas bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah.Ia meminta seluruh aparatur tidak hanya menjadikan integritas sebagai slogan, tetapi benar-benar menerapkannya dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan."Dengan pertemuan dan pengawasan ini, kita ingin menjaga integritas, pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan pribadi dan golongan," jelasnya.Munafri menekankan, integritas harus tercermin melalui keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan kepatuhan terhadap aturan.Jajaran Pemkot juga diminta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar, yang dilaksanakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Kasatgas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi KPK RI Tri Budi Rochmanto, serta Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian.Dalam kesempatan itu, alumni FH Unhas itu menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat."Kami akan menindaklanjuti rekomendasi dan catatan dari lembaga terkait, termasuk KPK, BPKP, dan LKPP, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan," tuturnya.Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penindakan, tetapi harus dimulai dari kesadaran setiap aparatur untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.Penguatan integritas, kata dia, harus berjalan pada dua dimensi sekaligus, yakni internal pemerintahan dan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Pada dimensi internal, seluruh aparatur dituntut bekerja secara profesional, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan."Termasuk mengoptimalkan pengelolaan konflik kepentingan, mencegah gratifikasi, suap, serta memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegansya.Munafri juga menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat, dalam memperkuat pengawasan dan memastikan setiap program maupun penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.Sementara pada dimensi eksternal, Pemkot Makassar berkomitmen meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, adil, dan responsif."Tentu, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta pencegahan pungutan liar dan praktik gratifikasi menjadi perhatian penting dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas," tuturnya.Di sisi lain, Munafri turut menyinggung sejumlah anomali yang menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola pemerintahan. Ia memastikan hal tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan audit secara lebih mendalam.Ia meminta Inspektorat mengambil peran aktif untuk melakukan pengawasan internal, sehingga setiap temuan dapat dijelaskan berdasarkan data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan."Beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit. Karena itu, kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik," ujarnya.Munafri berharap, melalui pengawasan dan proses audit tersebut, setiap anomali dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sebagai bentuk keseriusan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, jajaran eksekutif mulai dari pimpinan OPD hingga unsur legislatif, yakni pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, turut melakukan penandatanganan pakta integritas.Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri."Melalui komitmen bersama ini, kita berharap seluruh jajaran pemerintah tidak hanya memahami arahan dan rekomendasi KPK, tetapi juga konsisten melaksanakannya dalam setiap kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat," tutup Appi.Pada kesempatan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mendorong Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.Dukungan tersebut disampaikan Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar, di Balai Kota Makassar.Boyke menilai, kolaborasi antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah kota, DPRD, sekretaris daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah."Sinergi lintas lembaga ini, dapat membantu pemerintah Kota memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.Ia berharap, penguatan pengawasan dan pembenahan sistem keuangan yang dilakukan Pemkot Makassar dapat membawa perubahan positif, sekaligus menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan bagi kota-kota lainnya."Acara hari ini sangat luar biasa. Kementerian Dalam Negeri bersama KPK, Wali kota, Ketua DPRD, Sekda, dan seluruh stakeholder bisa bersinergi membantu pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta dilakukan dengan baik dan benar," ujarnya.Boyke juga menyebutkan sejumlah catatan dan anomali dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.Ia menegaskan, Kemendagri dalam kapasitasnya sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah terus memberikan masukan dan pendampingan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki.Menurutnya, apabila dalam proses evaluasi ditemukan kesalahan, pemerintah daerah diharapkan tidak menunda pembenahan, melainkan segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku."Catatan dari kami, selaku pengampu pembinaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentu memberikan masukan-masukan terkait tata kelola yang sudah dilakukan pemerintah kota," jelasnya."Anomali-anomali ini perlu dipercepat penyelesaiannya dan diperbaiki apabila memang terdapat kesalahan," lanjutnya.Ia berharap, langkah pembenahan tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah serta mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.Boyke pun optimistis, melalui sinergi pemerintah daerah bersama Kemendagri dan KPK, tata kelola keuangan Kota Makassar akan semakin baik, tidak hanya pada tahun ini, tetapi juga dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya."Kami berharap Kota Makassar menjadi lebih baik lagi tahun ini dan tahun depan, serta menjadi kota yang selalu bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya," tutupnya. (*)
Eee... Ballassi ki Aspar karena terpilih jadi Ketua RT padahal dia cuma iyakan kopinya Dek Ramlah.
Tidak tenangmi setiap hari ada saja yang ketuk pintunya pagi-pagi.
Tapi senang ki juga Aspar karena jadi dekat sama dek Ramlah. Tapi pusingki juga. Tapi senang, tapi... ah sudahlah.
Nonton sendiri maki di Youtube Pemerintah Kota Makassar!
Lapor Kak RT Ep 1 "Baru Terpilih, Sudah Pusing" now streaming.
Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.
Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali.
Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri.
Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata.
Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri.
Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.
Cara Menggunakan LONTARA+, Makin Dekat, Dalam Satu Genggaman
Punya aduan tentang kondisi atau pelayanan di sekitar ta’? Kini, laporkan dengan mudah melalui aplikasi LONTARA+!Ikuti langkah-langkahnya, mulai dari membuka fitur Aduan Masyarakat, mengisi informasi aduan, hingga mengirimkan laporan. Pastikan informasi yang diberikan jelas agar aduan dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.LONTARA+. Makin Dekat, Semua Dalam Satu Genggaman
Bus Sekolah Gratis: Melaju Bersama Menjemput Anak Bangsa
Perjalanan ke sekolah kini menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Melalui program Bis Sekolah Gratis, anak-anak dapat berangkat dan pulang sekolah bersama teman-teman dengan lebih aman tanpa biaya perjalanan.
Sebab, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan.
Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar
Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah.
LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya.
Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.
29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan
Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus
Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?
Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya.
Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta.
Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar?
Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!
Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.
Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan.
Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.
Jejak Rasa Kota Makassar
Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!
31°C
.png)
