Data & Fakta

Kota Makassar dalam Angka

85,66 %

Indeks Pembangunan Manusia

6.61 %

Pertumbuhan Ekonomi

2,75 %

Inflasi Tahunan

0,391

Gini Rasio

4,43 %

Penduduk Miskin

9,60 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Rabu, 7 Oktober 2026

RSUD Daya Siapkan 125 Bed KRIS, Makassar Matangkan Reformasi Sistem Rujukan JKN

MAKASSAR — Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional dalam pelaksanaan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Reformasi tersebut mencakup penerapan Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta sistem pembayaran berbasis Indonesian Diagnosis Related Group (IDRG). Sebagai salah satu rumah sakit yang dipersiapkan mendukung implementasi kebijakan tersebut, RSUD Daya Kota Makassar terus melakukan berbagai pembenahan, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun kesiapan sumber daya manusia. Direktur Utama RSUD Daya Kota Makassar, dr. A. Any Muliany mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan selama kurang lebih satu tahun berdasarkan arahan dan petunjuk Kementerian Kesehatan. "Verifikasi dan validasi sudah kami lakukan, bahkan dari tahun lalu. Terakhir kami lakukan sekitar beberapa bulan lalu. Verifikasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan langsung bersama Dinas Kesehatan Provinsi," ujar dr. Any, Rabu (7/10/2026). Menurutnya, kesiapan RSUD Makassar menjadi bagian penting dalam memastikan reformasi JKN, tidak sekadar mengubah sistem administrasi. Dia menilai, semua presudur harus benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsip utamanya, kata dia, rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang layak, aman, bermutu, terjangkau, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh peserta JKN. Ia menegaskan, dalam penerapan Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), mekanisme rujukan nantinya juga mengalami perubahan mendasar. Jika selama ini masyarakat mengenal rumah sakit berdasarkan tipe A, B, atau C, maka dalam sistem baru rujukan akan lebih diarahkan berdasarkan kemampuan atau kompetensi layanan yang dimiliki rumah sakit. "Kalau kita sudah berbicara mengenai rujukan berbasis layanan kompetensi, tidak ada lagi istilah A, B, C. Misalnya jantung, kulit, atau muskuloskeletal, itu langsung dirujuk ke rumah sakit yang punya layanan tersebut. Nanti sistem yang melakukan," jelasnya. "Artinya, rujukan akan mengikuti diagnosis yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang merujuk," tambah dia. Dijelaskan, ketika seorang pasien membutuhkan layanan dengan kompetensi tertentu, sistem akan mengarahkan pasien ke rumah sakit yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhannya. Karena itu, menurut dr. Any, kesiapan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi sangat penting. Sebab, tenaga medis di fasilitas kesehatan yang merujuk harus mampu menentukan diagnosis dan kebutuhan layanan pasien secara tepat. Begitu pun, tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. "Yang harus dilatih betul-betul itu dokter faskes kesehatan. Kami (RSUD) ini hanya menyiapkan SDM dan sarana dan prasarana kesehatan (sarprasnya)," katanya. Di RSUD Daya sendiri, sebanyak 24 layanan kompetensi telah dipersiapkan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah memenuhi standar, mulai dari kompetensi dasar hingga madya. "Untuk saat ini, dari 24 layanan yang ditetapkan itu, semuanya sudah memenuhi standar mulai dari dasar sampai dengan madya," ungkapnya. Selain layanan kompetensi, RSUD Daya juga melakukan penyesuaian terhadap standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). dr. Any menyebut terdapat 12 indikator KRIS yang harus dipenuhi rumah sakit dan seluruh indikator tersebut telah dipersiapkan. Dari total 145 tempat tidur yang disiapkan untuk standar rawat inap, sebanyak 125 tempat tidur atau sekitar 86 persen telah memenuhi standar KRIS. "Jadi, sekitar 86 persen dari total tempat tidur yang dihitung sebagai tempat tidur rawat inap," ujarnya. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tempat tidur yang dapat disesuaikan dengan ketentuan karena kebutuhan pelayanan pasien. Salah satunya lima tempat tidur yang tetap dipertahankan untuk melayani pasien dengan kondisi tertentu. Selain itu, dr. Any mengatakan, pihaknya tidak ingin melakukan penyesuaian secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil pasien, seperti pola penyakit yang sebenarnya terjadi di Makassar. Menurutnya, pemetaan pola penyakit menjadi penting agar investasi alat kesehatan, tenaga ahli, maupun sarana pendukung benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. "Jangan sampai warga tidak butuh banyak layanan dasar, lalu kita semua pergi beli alat mahal, panggil ini untuk ke paripurna, ternyata malah zong nanti," terangnya. Karena itu, RSUD Daya memilih mempertahankan seluruh 24 layanan yang sudah tersedia sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait pemetaan kompetensi berdasarkan jenis penyakit. Nantinya, data dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dapat digunakan untuk melihat kecenderungan penyakit yang paling banyak ditangani. Data tersebut kemudian disesuaikan dengan klasifikasi kompetensi yang ditetapkan pemerintah. "Kita bisa menyesuaikan. Cuma sampai sekarang belum ada. Jadi yang penting semua layanan bisa kita lakukan dari 24 itu," katanya. Menurut dr. Any, pola tersebut akan terus dievaluasi setelah sistem RBKP mulai berjalan. RSUD Daya akan melihat apakah kebutuhan masyarakat lebih banyak berada pada layanan kompetensi dasar, madya, utama, maupun paripurna. Dengan demikian, pengembangan rumah sakit dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata mengejar kelengkapan fasilitas. Sementara terkait waktu implementasi reformasi JKN secara penuh, dr. Any menyebut pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). "Menunggu Perpres. Tapi kalau Makassar karena sudah menjadi kota pilot project untuk pelaksanaan ini, selayaknya persiapannya sudah maksimal. Tinggal menunggu saja," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 7 Oktober 2026

Appi Tekankan Kepala Sekolah Harus Adaptif, Jadi Lokomotif Perubahan Pendidikan

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong kepala sekolah menjadi lokomotif perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Ia meminta Kepala sekolah tidak hanya berfokus pada pengelolaan sekolah, tetapi juga terus meningkatkan kapasitas, membuka diri dan para guru-gurunya terhadap perkembangan teknologi serta perubahan karakter peserta didik. Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Acara Rembuk Pendidikan Jilid 1 yang digelar Badan Koordinasi HMI Sulsel di Ballroom Teater Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (7/10/2026), dihadiri kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar. Menurutnya wali kota yang akrab disapa Appi ini, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan infrastruktur. Kualitas tenaga pendidik dan kemampuan sekolah beradaptasi dengan perubahan menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian. “Kalau kita bicara pendidikan, kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur pendidikan, tapi kita menginginkan apa yang output yang didapatkan dari kualitas pendidikan yang ada,” katanya. Karena itu, Appi meminta kepala sekolah dan guru terus memperbarui kapasitas. Terlebih pada wawasan perkembangan teknologi dan perubahan karakter antargenerasi yang berlangsung semakin dinamis. Untuk itu, Appi juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap pengembangan pendidikan Kota Makassar melalui berbagai program yang akan digodok Dinas Pendidikan. Lebih jauh, Appi mendorong kepala sekolah dan guru memanfaatkan berbagai peluang pengembangan wawasan. Termasuk program pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan pemerintah pusat maupun lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri. Ia pun meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan informasi mengenai berbagai program tersebut dapat diteruskan kepada sekolah sehingga kepala sekolah dan guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya. Selain pengembangan wawasan, Appi juga menyoroti pentingnya keteladanan kepala sekolah dan guru dalam membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan karakter tidak cukup diberikan melalui materi pembelajaran, tetapi juga melalui perilaku yang ditunjukkan guru setiap hari. Terakhir, Appi menekankan pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun kualitas pendidikan. Karena itu Pemerintah harus terus hadir menjadi simpul yang mempertemukan pemerintah, sekolah, akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk merumuskan langkah bersama. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah akan menjadi simpul dari elemen pendidikan yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya, membuat ini menjadi padu untuk melangkah dan maju secara bersama-sama,” ujarnya.(*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 7 Oktober 2026

Munafri Ajak REI Susun Rasio Pembangunan Hunian dan Infrastruktur Dasar, Agar Warga Tak Jauh Sekolah

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengembangan kawasan perumahan di Kota Makassar harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur layanan dasar oleh Pemerintah. Munafri menggaris bawahi, pertumbuhan kawasan hunian perlu diikuti ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya agar perkembangan permukiman berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Real Estet Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan bertajuk “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah” tersebut di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026). Munafri menekankan pengembangan kawasan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan rumah. Seiring bertambahnya jumlah hunian dan penduduk, pengembang perlu bersinergi bersama pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat ikut dipetakan sejak tahap perencanaan. “Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri. Ia mencontohkan wilayah perumahan baru di kawasan Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan permukiman dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus bergerak keluar jauh dari kawasan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selain pendidikan, Munafri menekankan pentingnya fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya hadir beriringan dengan pertumbuhan kawasan permukiman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang semakin jauh untuk mendapatkan layanan dasar. Karena itu, Munafri mengajak REI membangun pola kolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan rasio pembangunan hunian dan kebutuhan fasilitas publik. Ia berharap kolaborasi perencanaan seperti itu dapat menjadi langkahnya strategis pengembangan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan. “Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Munafri menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Kota Makassar. Ia menyebut kiprah pengembang turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah melalui berbagai sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi turunannya. “REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya. Munafri juga menyampaikan bahwa perekonomian Kota Makassar pada triwulan terakhir tumbuh 7,04 persen, meningkat dari 6,61 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencakup kontribusi sektor dunia usaha yang bergerak di bidang real estate dan perumahan. Terakhir Munafri menyampaikan harapannya agar Musda XV DPD REI Sulsel menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi tersebut ia nilai penting untuk mendukung penyediaan hunian, sekaligus membangun kawasan permukiman yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutupnya(*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 7 Oktober 2026

Inovasi Direksi Terminal Makassar "Appilei": Siap Diluncurkan, Pesan Tiket Bus Cukup Klik Ponsel

MAKASSAR — Perumda Terminal Makassar Metro, menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan aktivitas dan menarik masyarakat maupun angkutan umum masuk ke kawasan terminal Layanan transportasi di Terminal Regional Daya, Makassar, bakal memasuki babak baru dengan menghadirkan inovasi layanan fitur aplikasi digitalisasi diberi nama "Appilei", untuk mempermudah penumpang. Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, mengatakan pengembangan aplikasi tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Secara sistem, aplikasi telah mencapai sekitar 90 persen dan saat ini masih digunakan secara internal untuk memastikan seluruh data yang ditampilkan akurat. "Secara prinsip, kita sudah siap, Tinggal launching. Insya Allah November, mungkin bersamaan dengan ulang tahun Kota Makassar, kita akan merilis sistem aplikasi itu yang bekerja sama dengan Gojek di Lontara Plus," kata Elber, Selasa (5/10/2026). Dikatakan, saat ini pihak tim Perumda Terminal Makassar Metro mematangkan sistem digitalisasi layanan tiket dan perjalanan bus yang nantinya terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus milik Pemerintah Kota Makassar dan platform Gojek. Inovasi tersebut diberi nama "Appilei". Melalui fitur ini, masyarakat nantinya dapat mengakses informasi perjalanan bus sekaligus melakukan pemesanan tiket secara digital tanpa harus datang ke loket dan menggunakan transaksi tunai. Ia menjelaskan, melalui aplikasi tersebut, calon penumpang nantinya dapat memilih perusahaan otobus (PO), tujuan perjalanan, jadwal keberangkatan hingga tarif tiket. Konsepnya dibuat menyerupai layanan pemesanan perjalanan digital. Informasi keberangkatan dan kedatangan bus akan ditampilkan dalam satu sistem sehingga masyarakat dapat mengetahui pilihan perjalanan sebelum menuju terminal. "Mulai dari sisi PO busnya, kemudian jam keberangkatan, berikut dengan nominal berapa rupiahnya, tujuan ke suatu kota, seperti itu," jelasnya. Tak hanya tiket, Elber menyampaikan, Perumda Terminal juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi manifes penumpang. Data penumpang yang sebelumnya dikelola secara manual akan tercatat secara digital sehingga jumlah penumpang yang berangkat dari setiap PO dapat dipantau secara lebih akurat. Menurut Elber, digitalisasi tersebut penting bukan hanya untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan terminal. Sistem pembayaran secara tunai yang selama ini digunakan secara bertahap akan diminimalkan. Selain itu, kata dia transaksi nantinya tercatat secara digital sehingga pembayaran dapat langsung masuk ke sistem administrasi terminal dan potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan. "Jadi, pembayaran langsung masuk ke kas terminal, sehingga kebocoran pendapatan bisa diminimalkan. Poin utamanya adalah kami ingin memaksimalkan pendapatan daerah yang ada di terminal," ujarnya. Ia menggambarkan sistem tersebut seperti layanan di bandara, penumpang tidak lagi harus menunjukkan tiket fisik atau melakukan pembayaran manual di pintu masuk, melainkan cukup menggunakan tiket digital yang telah tercatat dalam sistem. "Kurang lebih gambarannya seperti itu, tidak ada lagi tiket fisik di pintu masuk karena kita sudah MoU dengan pemilik PO," katanya. Untuk mendukung sistem tersebut, Perumda Terminal Makassar Metro juga menyiapkan loket bersama yang akan menghimpun layanan dari sekitar 50 PO yang beroperasi di terminal. Seluruh informasi perjalanan akan disajikan secara terintegrasi melalui sistem digital. Perumda Terminal juga terus melakukan sosialisasi kepada pihak PO agar proses migrasi dari sistem manual menuju digital dapat berjalan optimal. "Nantinya perwakilan PO akan kami kumpulkan. Pihak operator Lontara dan Gojek akan mempresentasikan sekaligus mengaplikasikan langsung sistemnya kepada teman-teman PO," tutur Elber. Menurutnya, pihak PO menyambut baik digitalisasi tersebut karena sistem yang lebih transparan dapat mengurangi potensi keluhan penumpang terkait biaya tambahan maupun ketidakjelasan informasi perjalanan. Selain layanan tiket, sistem juga diarahkan untuk mengembangkan informasi ketersediaan kursi. Namun, fitur tersebut masih membutuhkan integrasi lebih lanjut dengan sistem internal masing-masing PO yang sifatnya privat. "Ini berbeda aplikasi, jadi mau tidak mau kita harus secara tertulis, apakah pendekatan seperti apa untuk bisa masuk ke sistemnya mereka," terangnya. Elber mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara Pemkot Makassar, Perumda Terminal Makassar Metro, Lontara Plus dan Gojek dalam mendorong ekosistem transportasi publik yang semakin digital. Karena itu, pihaknya memilih membangun sistem layanan dan aktivitas ekonomi yang membuat masyarakat maupun operator angkutan memiliki alasan untuk datang ke terminal. "Dengan adanya aplikasi tersebut, orang naik di depan atau naik di terminal itu kan sama saja. Kita sudah tidak terpengaruh oleh hal itu," terangnya. "Jadi, mungkin kita meminta kesadaran dari penumpang atau masyarakat supaya mau masuk ke dalam terminal dengan adanya digitalisasi ini," sambung Elbert. Menurutnya, Perumda Terminal tidak dapat sepenuhnya memaksa masyarakat untuk masuk ke terminal karena aspek regulasinya berada di luar kewenangan perusahaan daerah tersebut. "Secara regulasi, kita tidak bisa menekan atau mengatur mereka untuk masuk ke terminal. Regulasi bukan berada di Direksi terminal, melainkan di Dishub, baik Dishub Provinsi maupun Dishub Kementerian," jelasnya. Dia menyebut digitalisasi yang dilakukan tahun ini merupakan peningkatan dari sistem sebelumnya yang baru sebatas pemanfaatan QRIS dan sejumlah program perbankan. "Kita tingkatkan skalanya, bukan hanya pembayaran, tetapi bagaimana seluruh proses layanan di terminal bisa terdigitalisasi," tegas Elber. Selain transformasi digital, Perumda Terminal Makassar Metro juga menyiapkan inovasi di bidang lingkungan melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Lahan kosong yang tersedia di kawasan terminal akan dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah sekaligus memperkuat penerapan program lingkungan di kawasan terminal. Elber mengatakan berbagai inovasi tersebut diarahkan agar terminal tidak hanya menjadi tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga berkembang menjadi fasilitas publik yang lebih tertata, modern, transparan dan ramah lingkungan. "Semua program dari Bapak Wali Kota dapat bersinergi dan langsung kami terapkan di terminal ini, baik berupa digitalisasi maupun TPS 3R," ungkapnya. Lebih lanjut, Elbert menyampaikan, ada program rencana yang sedang dimatangkan adalah menjadikan kawasan Terminal Daya sebagai terminal ekspedisi barang. Konsepnya, aktivitas terminal akan dibagi berdasarkan waktu. Pada sore hingga malam hari, kawasan tersebut tetap menjalankan fungsi sebagai terminal AKAP dan AKDP. Sementara pada pagi hingga sore hari, kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung aktivitas terminal feeder dan ekspedisi. Dengan pola tersebut, Terminal Daya diharapkan tidak lagi mengalami kekosongan aktivitas pada pagi hingga siang hari. "Core business kita adalah ingin membuat terminal ekspedisi barang di sini. Pada sore sampai malam hari fungsinya sebagai terminal AKAP/AKDP. Sedangkan pagi sampai sore kita asumsikan sebagai terminal feeder," ungkapnya. "Jadi, kalau rencana ini berjalan, mudah-mudahan terminal ini tidak mati suri lagi di pagi hari. Sudah ada kegiatan dari pagi sampai malam, saling bersambung," lanjut Elbert. Untuk mendukung rencana tersebut, studi kelayakan atau feasibility study (FS) telah disiapkan. Dokumen tersebut juga telah ditandatangani Dewan Pengawas dan telah disampaikan kepada Wali Kota Makassar. Saat ini, dokumen pengembangan tersebut masih dalam proses telaah di Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Makassar. "Insya Allah kalau bisa tahun ini. Kami sangat berharap karena proses administrasinya sudah berjalan," harpanya. Selain terminal ekspedisi, Perumda Terminal juga merencanakan pembangunan SPBU di bagian depan kawasan Terminal Daya, tepatnya di sekitar area samping Polsek. Menurut Elbert, keberadaan SPBU dapat menjadi magnet tambahan bagi kendaraan untuk masuk ke kawasan terminal. "Kalau ada penunjang berupa SPBU, mobil-mobil nantinya bisa datang ke sini tanpa harus masuk ke kota lagi untuk mengantar, karena mereka sudah mengisi BBM di sini," katanya. Dengan konsep tersebut, pihaknya berharap kendaraan maupun pelaku usaha memiliki kepentingan sendiri untuk datang ke terminal tanpa harus dipaksa. "Meskipun tidak disuruh masuk, mereka akan tetap masuk dengan sendirinya. Itu strategi yang ingin kita terapkan," terang Elbert. Sementara untuk kawasan Terminal Mallengkeri, Elbert mengatakan aktivitas terminal telah dimaksimalkan dengan menggabungkan sejumlah fungsi transportasi dan kegiatan ekonomi. Pada malam hari, kawasan tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas bongkar muat sayur-mayur. Sedangkan pada pag i hingga siang hari, kawasan itu difungsikan sebagai terminal feeder. Di kawasan tersebut juga telah tersedia pul Bluebird. Kehadiran berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak moda transportasi lokal untuk masuk dan beraktivitas di dalam terminal. "Sekarang sudah ada sekitar 80 sampai 100 unit mobil di dalam terminal. Saya anggap kawasan itu sudah ramai dan bisa memancing teman-teman pengemudi seperti Gojek dan pete-pete masuk ke dalam terminal," ungkapnya. Berbeda dengan Daya dan Mallengkeri, Terminal Toddoppuli justru direncanakan untuk dikosongkan. Lokasi tersebut nantinya diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Makassar. Namun, proses pengosongan masih menunggu penyelesaian persoalan hukum dan administrasi. Terakhir, Elbert mengungkapkan, upaya pengosongan sebelumnya sempat mendapat gugatan dari para pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pihaknya bahkan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa surat peringatan terakhir, namun memilih mengedepankan pendekatan persuasif. Menurut Elbert, langkah tersebut diambil agar proses penataan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Kami tidak ingin bersikap arogan, meskipun sebenarnya bisa saja kami keluarkan. Jadi kita tunggu dahulu keputusan hukumnya, baru kita tindak lanjuti," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Senin, 5 Oktober 2026

Rakernas GWS di Makassar, Munafri Beri Berkelakar: Jangan Diet dan Jangan Cuma Sehari

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) tidak menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II sekadar agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Rakernas II Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Sulawesi Selatan yang digelar DPW GWS Provinsi Sulsel di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026) malam. "Atas nama Pemerintah Kota Makasar saya mengapresiasi GWS yang memilih Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Rakernas," ucap Appi. Rakernas II GWS Sulsel diharapkan menjadi ruang konsolidasi sekaligus penyusunan program kerja yang mampu memperkuat pemberdayaan perempuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Khususnya dalam isu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perhatian GWS terhadap isu swasembada dan ketahanan pangan menjadi hal penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam memastikan pemenuhan gizi generasi mendatang. "Organisasi GWS ini menjadi satu bagian dari kekuatan perempuan yang berpikir tentang seperti apa itu swasembada. Ini yang menurut saya menjadi sangat menarik," ujar Munafri. Ia mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun ketahanan dan karakter bangsa. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketersediaan bahan pangan harus diikuti dengan kemampuan memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dalam konteks tersebut, Munafri menilai ketahanan pangan tidak selalu harus dibangun melalui lahan pertanian berskala luas. Kota, kata dia, juga memiliki peluang besar memanfaatkan lahan-lahan terbatas melalui konsep urban farming. "Ketahanan pangan, tidak hanya harus melalui lahan yang luas, sawah yang terbentang dari ujung barat sampai ujung timur," katanya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menyebutkan, di Makassar digaungkan urban farming, dimana pemanfaatan lahan sempit melalui urban farming dapat menjadi bagian dari sistem yang membantu memastikan kebutuhan pangan sekaligus gizi rumah tangga tetap terpenuhi. Karena itu, ia berharap gagasan dan program yang dibahas dalam Rakernas II GWS tidak berhenti pada forum organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gerakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. "Harapan kami adalah kegiatan rapat kerja akan menghasilkan rancangan-rancangan kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung nyata kepada masyarakat," harapnya. Selaku Wali Kota, ia menilai, fokus GWS terhadap isu swasembada menjadi modal penting untuk memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan. Ia menambahkan, keberagaman budaya sekaligus penghormatan terhadap adat istiadat merupakan bagian penting dalam menjaga Makassar sebagai kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun tamu yang datang. "Kota Makassar ini adalah tempat asimilasi dari bagaimana kita membangun budaya secara bersama," tuturnya. Di penghujung sambutannya, Munafri pun mencairkan suasana dengan candaan khas Makassar. Ia mengingatkan para peserta Rakernas agar tidak terlalu lama berada di Kota Makassar karena banyak godaan kuliner yang sulit ditolak. "Jangan lupa di Kota Makassar ini aturannya tidak boleh diet. Karena makanannya enak-enak, Bu Ketua," kelakarnya. Bahkan, Munafri menyebut ada dua peraturan yang perlu diingat para peserta selama berada di Makassar. "Ada dua peraturan yang sangat penting, yang pertama dilarang diet, yang kedua tidak boleh tinggal kalau cuma satu hari," ujarnya disambut tawa emak-emak. (*)

Baca Selengkapnya

Senin, 5 Oktober 2026

Setahun Menjabat, Appi Siapkan Evaluasi dan Rotasi Lurah, Kinerja Jadi Penentu

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah setelah satu tahun masa kepemimpinannya. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026). Munafri mengatakan, pemerintah saat ini tidak lagi cukup mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun serapan anggaran. Orientasi pemerintahan harus bergeser dari sekadar menghasilkan output menuju outcome, public value, hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact," ujarnya. "Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat," sambung Munafri. Menurutnya, perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Ia menekankan, tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Munafri menyebut, evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan ke depan. Penilaian akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta capaian kinerja di masing-masing wilayah. Ia memastikan proses tersebut akan dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada intervensi atau kepentingan personal. "Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu," ungkapnya. "Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini," lanjutnya menegaskan. Menurutnya, evaluasi juga akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir, termasuk capaian yang telah diperoleh dibandingkan dengan periode sebelumnya. "Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang," jelasnya. Munafri menambahkan, seorang lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat karena berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejumlah indikator kinerja yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat. "Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya," katanya. Dalam arahannya, Munafri juga menekankan perlunya pergeseran pola pemerintahan dari pendekatan yang sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi. Dikatakan, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, ikut menentukan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan. "Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakatdi wilayah masing-masing," imbuh Appi. Ia mencontohkan penanganan persoalan pedagang, kebersihan, maupun penertiban. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Munafri mengatakan, masyarakat saat ini memiliki tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik. Pelayanan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna. Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan warga serta tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayahnya. "Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi," saran Appi. Dia juga mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah, kata dia, merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik. Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing. "Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih," Ketua IKA FH Unhas itu. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti tugas lurah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar. Ia menegaskan, menjaga keamanan bukan semata-mata menjadi tugas aparat penegak hukum. Dimana, lurah harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. " Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama," katanya. Oleh sebab itu, Munafri meminta para lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat. Dia mengingatkan, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota. Selain pelayanan dan keamanan, Munafri kembali menegaskan bahwa program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan. Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing. "Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan," tegasnya. Hal yang sama berlaku untuk penertiban bangunan liar. Menurut Munafri, seluruh jajaran wilayah harus tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan pendekatan komunikasi dan solusi. Ia juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama. "Sebab, keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Lihat Semua Berita

Video Gallery

Kegiatan & Dokumentasi Video

Lihat Semua Video

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri. Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa. Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri. Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah. LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya. Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya. Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta. Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar? Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.

Jejak Rasa Kota Makassar

Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!