Data & Fakta

Kota Makassar dalam Angka

85,66 %

Indeks Pembangunan Manusia

6.61 %

Pertumbuhan Ekonomi

2,75 %

Inflasi Tahunan

0,391

Gini Rasio

4,43 %

Penduduk Miskin

9,60 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Jumat, 2 Oktober 2026

Fasilitas Kesehatan Lengkap, Kota Makassar Dipilih Jadi Pilot Project Reformasi JKN Nasional

MAKASSAR — Dibawa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, Kota Makassar dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara nasional. Hal itu, disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (2/10/2026). Merespon hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kepercayaan tersebut, dengan menyatakan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung penuh pelaksanaan uji coba reformasi sistem kesehatan, khususnya sebagai daerah percontohan di luar Pulau Jawa. "Kami berterima kasih atas kepercayaan untuk program menjadi percontohan nasional. Ini bukti program kita canangkan diperhatikan pusat," ujarnya, kepala awak media. Dalam program ini, Kota Makassar bersama empat daerah lainnya menjadi lokasi uji coba sejumlah pembaruan sistem pelayanan kesehatan. Meliputi Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta penerapan tarif layanan Indonesian Diagnosis Related Group (IDRG). Pertama, Sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) yang diarahkan untuk alur rujukan dengan menyesuaikan kebutuhan pasien dan kompetensi masing-masing fasilitas kesehatan. Dengan pola ini, pasien diharapkan dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tidak mengalami proses rujukan yang berulang atau tidak sesuai kapasitas layanan. Kedua, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mendorong penerapan standar fasilitas rawat inap yang lebih seragam bagi peserta JKN. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi perbedaan fasilitas berdasarkan kelas perawatan serta memastikan peserta memperoleh standar pelayanan yang setara. Ketiga, sistem pembayaran Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) yang menggunakan pengelompokan diagnosis dan tindakan medis sebagai dasar pembayaran layanan kesehatan. Penerapan sistem ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan sekaligus mendukung keberlanjutan program JKN dan BPJS Kesehatan. Menurut Appi, program ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Ini sangat penting, karena ini bukan hanya menyangkut kepentingan sepihak, tetapi juga kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat, yang menjadi perhatian Presiden melalui Kementerian Kesehatan," tutur Munafri. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengukur kesiapan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, hingga mekanisme pelayanan dan rujukan sebelum reformasi JKN diberlakukan secara lebih luas. Appi menegaskan, Pemkot Makassar siap memberikan dukungan maksimal sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan. Dia juga berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan masukan secara langsung mengenai kekurangan maupun kebutuhan pembenahan di fasilitas kesehatan yang ada di Makassar. "Dari pemerintah kota, tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain memberikan dukungan semaksimal mungkin terhadap program ini," jelasnya. "Kami juga berharap agar Pak Menteri melihat hal-hal yang masih kurang dan perlu kami benahi agar pola pelayanan ini bisa berjalan maksimal dan menjangkau masyarakat," sambung Appi. Ia mengungkapkan, sejumlah fasilitas kesehatan di Makassar telah dikunjungi untuk melihat langsung kesiapan dan kondisi pelayanan, mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit milik pemerintah provinsi, hingga rumah sakit vertikal milik kementerian. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses identifikasi sekaligus evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur dan pelayanan kesehatan dalam mendukung penerapan sistem baru. Munafri berharap, melalui proses uji coba ini, berbagai kekurangan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah perbaikan bisa dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. "Tm dari pusat kemarin sudah dilihat beberapa puskesmas kita, rumah sakit daerah, rumah sakit provinsi, hingga rumah sakit kementerian. Semuanya ada di Kota Makassar," katanya. "Kami sudah menyampaikan, jika ada hal yang perlu ditingkatkan dan dibenahi, tolong disampaikan kepada kami," lanjutnya. Dia menambahkan, kepercayaan sebagai daerah percontohan reformasi JKN bukan sekadar pelaksanaan kebijakan. Tetapi juga kesempatan bagi Makassar untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan yang lebih merata, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. "Tentu, kami berkomitmen menjadikan proses ini sebagai pijakan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal," tutup Appi. Sedangkan, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, mengatakan Makassar memiliki infrastruktur kesehatan yang cukup siap serta didukung sumber daya manusia (SDM) yang dinilai mumpuni. Selain itu, Makassar memiliki jejaring fasilitas kesehatan yang lengkap, mulai dari puskesmas dan klinik hingga rumah sakit milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Kelengkapan tersebut dinilai penting karena uji coba reformasi JKN, khususnya Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Pelayanan (RBKP), akan menguji alur pelayanan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit dengan tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi. "Kenapa pilih Makassar? Karena infrastrukturnya sudah cukup siap, SDM-nya juga mumpuni. Kemudian ada rujukan yang cukup lengkap, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit milik kota, milik provinsi, sampai rumah sakit milik Kementerian Kesehatan," kata Azhar. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Makassar memiliki rantai pelayanan kesehatan yang lengkap untuk menguji mekanisme rujukan secara lebih utuh sebelum sistem diterapkan secara nasional. Dalam uji coba tersebut, fasilitas kesehatan akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan menjadi empat tingkatan, yakni Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. "Pengelompokan ini menjadi bagian dari penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi, sehingga pasien dapat dirujuk sesuai kebutuhan medis dan kemampuan fasilitas kesehatan," jelasnya. Azhar menjelaskan, sistem baru tersebut memungkinkan pasien dari puskesmas langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan tingkat kemampuan pelayanan yang sesuai apabila memang membutuhkan penanganan lebih tinggi. "Kalau dokter di puskesmas merasa pasien ini harus dirujuk ke rumah sakit Paripurna, bisa langsung tanpa harus melalui rumah sakit Madya ataupun Utama. Jadi ini sesuai dengan kompetensinya," tuturnya. Diketahui, Kota Makassar menjadi satu dari empat daerah yang dipilih untuk pelaksanaan uji coba tersebut. Tiga daerah lainnya yakni Kota Bandung, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim. Namun, menurut Azhar, Makassar dan Bandung memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dua kabupaten lainnya karena memiliki jejaring pelayanan yang lebih lengkap hingga fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan Kementerian Kesehatan. "Kalau di dua kabupaten lainnya hanya punya puskesmas sampai rumah sakit kabupaten, tidak ada rumah sakit provinsi dan rumah sakit Kementerian Kesehatan. Jadi Makassar ini terpilih karena fasilitasnya paling lengkap," ujarnya. Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan selanjutnya meminta dukungan Pemerintah Kota Makassar agar pelaksanaan uji coba dapat berjalan optimal. Hasil pelaksanaan di lapangan nantinya diharapkan menghasilkan masukan untuk penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Azhar menyebutkan, uji coba akan dilaksanakan setelah Peraturan Presiden (Perpres) tentang JKN ditandatangani Presiden. "Pelaksanaannya diperkirakan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah regulasi tersebut resmi ditetapkan. Buat lead lebih ringkas dan tajam Perjelas manfaat reformasi bagi pasien," tukasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Jumat, 2 Oktober 2026

Dukung Rencana TPS3R, Melinda Aksa Pimpin Jumat Bersih di Talasalapang

MAKASSAR — Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, memimpin kegiatan Jumat Bersih di kawasan Talasalapang, Kecamatan Rappocini, Jumat (2/10/2026). Kawasan tersebut merupakan rencana lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Kegiatan ini diikuti jajaran TP PKK Kota Makassar, Dekranasda Kota Makassar, Bunda PAUD Kota Makassar, serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar. Aksi bersih-bersih juga melibatkan Camat Rappocini, para Satgas Kecamatan Rappocini, serta seluruh lurah se-Kecamatan Rappocini yang bersama-sama turun langsung membersihkan kawasan Talasalapang tersebut. Bagi Melinda, kegiatan Jumat Bersih menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi lingkungan sekaligus mengajak lebih banyak pihak mengambil peran dalam menjaga kebersihan. Terlebih, kawasan Talasalapang direncanakan menjadi salah satu lokasi TPS3R yang nantinya diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah di tingkat wilayah. “Jumat Bersih bukan hanya soal membersihkan lingkungan hari ini. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran dan kebiasaan untuk menjaga lingkungan setiap hari. Apalagi di lokasi ini direncanakan TPS3R, sehingga tentu kita ingin bersama-sama menyiapkan lingkungan yang lebih tertata dan mendukung pengelolaan sampah yang baik,” ujar Melinda. Menurut Melinda, pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi yang kuat dan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Peran masyarakat, organisasi, kader, hingga jajaran kewilayahan sangat penting, terutama dalam membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Karena itu, keterlibatan TP PKK, Dekranasda, Bunda PAUD dan DWP Kota Makassar dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan kepedulian lingkungan. Sementara keterlibatan Camat Rappocini, Satgas Kecamatan, serta para lurah se-Kecamatan Rappocini memperkuat aksi di tingkat wilayah agar gerakan kebersihan dapat berjalan secara berkelanjutan. Melinda juga mengajak masyarakat untuk tidak melihat sampah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Dengan pemilahan yang tepat, sampah organik maupun anorganik dapat dikelola dan memiliki nilai manfaat. Hal tersebut sejalan dengan upaya membangun pola pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan. “Kalau kita ingin Makassar menjadi kota yang lebih bersih dan nyaman, gerakannya harus dimulai dari kita semua. Mulai dari rumah, lingkungan sekitar, sampai tingkat kecamatan. Tidak perlu menunggu, kita bisa mulai dari hal sederhana seperti memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan,” kata Melinda. Ia berharap semangat yang dibangun melalui Jumat Bersih di Talasalapang dapat terus berlanjut dan menjadi gerakan bersama di berbagai wilayah Kota Makassar. Bukan hanya membersihkan kawasan, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. “Mariki' rawat lingkungan ini bersama. Karena kota yang bersih tidak lahir dari satu orang, tetapi dari banyak orang yang mau bergerak dan peduli,” tutup Melinda.(*)

Baca Selengkapnya

Jumat, 2 Oktober 2026

Sapa Warga Pulau Terluar, Munafri Serahkan Bantuan untuk 143 Nelayan di Lumu-lumu

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menyapa masyarakat Pulau Lumu-lumu, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Jumat (2/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menyerahkan bantuan alat navigasi Global Positioning System (GPS) kepada 14 kelompok nelayan dengan total 143 orang penerima manfaat. Di hadapan masyarakat, Appi menjelaskan bahwa GPS diharapkan dapat membantu nelayan memantau posisi saat melaut sekaligus menentukan lokasi penangkapan ikan yang potensial. "Hari ini, kami kembali bertemu warga di Pulau Lumu-lumu, saya serahkan bantuan kepada kelompok nelayan, alat navigasi GPS untuk memantau nelayan ketika sedang melaut," kata Munafri. Bantuan Pemerintah Kota Makassar ini, menjadi bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, dalam meningkatkan keselamatan melaut, efisiensi operasional, serta produktivitas hasil tangkapan. Menurut Appi, keberadaan alat navigasi tersebut menjadi salah satu solusi untuk mendukung aktivitas nelayan agar lebih aman dan efisien. Dengan mengetahui posisi dan titik penangkapan ikan di siang dan malam hari, bahkan nelayan dapat mengurangi waktu perjalanan serta menekan konsumsi bahan bakar. "Yang paling pertama, dengan adanya GPS ini, nelayan mampu memastikan keselamatan dalam kegiatan melaut atau mencari ikan," ujarnya. Ia menambahkan, penggunaan GPS juga memungkinkan nelayan menentukan lokasi penangkapan ikan tanpa harus mencari titik potensial secara berulang-ulang. "Kalau perjalanan lebih singkat, berarti penggunaan bahan bakar jauh lebih irit. Kalau penggunaan bahan bakarnya irit, tentu harga jual ikan bisa lebih baik dan hasil yang didapat bisa lebih maksimal," jelasnya. Munafri berharap bantuan tersebut dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kelompok penerima. Ia menegaskan bahwa dukungan kepada masyarakat kepulauan akan terus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah. Di sektor perikanan, Pemkot Makassar juga terus mendorong penguatan kapasitas nelayan melalui program pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan bagi kelompok nelayan binaan. "Langkah ini, menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mendorong aktivitas perikanan yang produktif," katanya. Bagi Appi, perhatian terhadap masyarakat kepulauan tidak hanya sebatas bantuan sarana perikanan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Khusus untuk Pulau Lumu-lumu, Pemkot Makassar merencanakan penambahan 14 titik lampu penerangan yang dijadwalkan dipasang pada November mendatang," ungkap Appi. Selain itu, pemerintah Kota juga tengah mempersiapkan rencana penyediaan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih dan air minum yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun depan. "Insya Allah, tahun depan di Pulau ini, kita akan memasang mesin untuk menghasilkan air langsung minum dari air laut. Sehingga minum juga tidak lagi menggunakan air asin," tuturnya. "Kami juga sedang melakukan kajian, dan izin kepada pusat, jika selsai. Maka akan kita upayakan bangun dermaga di Pulau Lumu-lumu," lanjut Appi, disambut tepuk tangan warga. Rencana tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih yang lebih layak, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan warga di wilayah kepulauan. Tidak hanya itu, perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Munafri menyebut perbaikan fasilitas sekolah serta penambahan insentif bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan menjadi bagian penting yang terus diperjuangkan. Dia menegaskan, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan dan fasilitas publik sebagaimana warga yang bermukim di daratan Kota Makassar. "Ini penting sekali untuk kita pastikan bahwa saudara-saudara yang ada di kepulauan itu punya hak yang sama dengan saudara-saudara yang hidup di Kota Makassar ini," tegasnya. Tak hanya memberikan perhatian kepada nelayan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Wali Kota Makassar, juga menaruh perhatian terhadap sektor pendidikan di wilayah kepulauan. Munafri turut menyerahkan bantuan 20 unit sepeda kepada siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan untuk memotivasi anak-anak agar terus semangat belajar dan meraih prestasi. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memotivasi siswa akses pendidikan serta memberikan perhatian kepada generasi muda di wilayah kepulauan, agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mengukir prestasi. Dalam kesempatan itu, Munafri turut mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas bantuan yang telah diserahkan serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pulau. "Mari kita menjaga bantuan yang diberikan ini, dan yang kedua, mari kita menjaga terus kebersihan pulau ini," pesannya. Ditambahkan, melalui penyerahan bantuan GPS, rencana penambahan penerangan, serta pengembangan akses air bersih, Pemkot Makassar terus memperhatikan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan terluar. "Upaya ini kami lakukan, wujud komitmen Pemerintah Kota untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat dan memastikan warga Pulau Lumu-lumu mendapatkan perhatian dalam pembangunan Kota Makassar," tutup Appi. Hadir pada kesempatan ini, Kadishub Makassar Muhammad Rheza, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar Fadli Tahar, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Aulia Arsyad. (*)

Baca Selengkapnya

Kamis, 1 Oktober 2026

Sapa Pengemudi Gojek, Munafri Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan dan Jaminan Sosial

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyapa langsung para mitra pengemudi Gojek dalam kegiatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Gojek yang berlangsung di Nipah Mall, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (1/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran para pekerja, khususnya pengemudi transportasi daring, untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatan sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai penyakit. Munafri mengatakan, pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan meski seseorang belum merasakan gejala penyakit. "Pemeriksaan kesehatan sangat penting, deteksi sejak dini dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi tubuh sekaligus mencegah risiko kesehatan," ujarnya. Pada kesempatan ini, Appi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya, terutama mereka yang menjadi tulang punggung keluarga dengan kondisi ekonomi yang rentan. Ia menggambarkan kondisi sebuah keluarga yang hanya bergantung pada penghasilan kepala rumah tangga, sehingga lewat PBJS ketenaga kerjaan Pemkot menyiapkan Jaminan hari tua bagi Go Ojek. "Ketika pencari nafkah utama mengalami musibah atau meninggal dunia, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarga," tuturnya. Pemerintah Kota Makassar melalui Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) memberikan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 81.466 pekerja rentan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dan Jaminan Kematian (JKM), dengan sebagian di antaranya (sekitar 45.000 pekerja) juga mendapatkan tambahan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) Karena itu, ia menilai keberadaan berbagai bentuk jaminan sosial dan perlindungan bagi pekerja menjadi hal penting. Jaminan tersebut, kata dia, memberikan rasa aman bagi pekerja untuk menjalankan aktivitasnya sekaligus memastikan keluarga tetap mendapat perhatian ketika terjadi risiko. "Jaminan BPJS inilah yang akan memberikan kekuatan kepada mereka bahwa di dalam konsentrasi bekerja ada negara yang menjamin kehidupan keluarga mereka, ada negara yang terus memperhatikan kehidupan mereka," katanya. Munafri berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis seperti yang digelar Gojek dapat terus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia juga mengingatkan para mitra pengemudi Gojek agar tetap menjaga kesehatan, mengutamakan keselamatan saat bekerja, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. "Kami Pemkot Makassar terus menyiapkan berbagai jaminan sosial bagi masyarakat. Memberikan bantuan, memberikan pertolongan, inilah yang menjadi harapan kita bersama," tuturnya. Lebih jauh, Munafri mendorong agar perhatian terhadap kesehatan tidak hanya diberikan kepada para pengemudi, tetapi juga diperluas kepada anggota keluarga mereka. Dia menyebut Pemerintah Kota Makassar akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Di akhir kesempatan, Munafri menyampaikan apresiasi kepada Gojek yang telah membuka ruang kolaborasi melalui pelaksanaan program CKG tersebut. "Sinergi kita diperkuat sehingga kesehatan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga, dapat menjadi perhatian bersama," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Kamis, 1 Oktober 2026

TPA Tamangapa Punya Potensi Ekonomi, Oikos Earth Tawarkan Perdagangan Karbon

MAKASSAR — Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, mulai dilirik sebagai aset lingkungan yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi bagi Kota Makassar. Gas metana dari timbunan sampah yang selama ini berpotensi lepas ke atmosfer dijajaki untuk dikelola melalui skema perdagangan karbon (carbon trade). Peluang tersebut ditawarkan perusahaan Oikos Earth kepada Pemerintah Kota Makassar dalam audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (1/10/2026). Hadir Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Melinda Aksa. CEO Oikos Earth, Muh. Syiraz, mengatakan pihaknya tengah mengeksplorasi kemungkinan pengembangan proyek pengurangan emisi berbasis pengelolaan gas metana di TPA Tamangapa. Menurutnya, TPA Tamangapa memiliki potensi besar karena timbunan sampah telah terbentuk sejak dekade 1990-an. Proses pembusukan sampah organik dalam timbunan tersebut menghasilkan gas metana yang perlu ditangkap dan dikelola. "Hari ini kami sudah melihat langsung ke lokasi (TPA Antang). Sudah ada kegiatan untuk melakukan penangkapan metana (methane capture) dari landfill TPA," ujar Syiraz. Ia menjelaskan, gas metana yang berhasil ditangkap dapat memiliki nilai ekonomi apabila memenuhi persyaratan teknis dan mekanisme pengurangan emisi yang berlaku. Pengurangan emisi tersebut selanjutnya berpotensi dikonversi menjadi instrumen lingkungan berupa kredit karbon (carbon credit). "Metana yang tadinya bisa terlepas ke atmosfer, dengan kita tangkap, itu bisa kita terbitkan instrumen lingkungan yang namanya carbon credit," katanya. "Jadi, eksplorasi ini sebenarnya ingin melihat bahwa TPA itu bukan cuma cost, tetapi juga bisa menjadi pendapatan, bisa menjadi PAD," tambah dia. Menurut Syiraz, pemanfaatan gas metana sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya pengelolaan TPA yang lebih berkelanjutan. Pasalnya, metana merupakan gas rumah kaca yang memiliki dampak pemanasan global yang signifikan. Dengan sistem penangkapan yang baik, gas tersebut tidak langsung dilepaskan ke atmosfer, melainkan dikelola untuk mengurangi emisi dan, pada tahap berikutnya, berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selama TPA ini sudah terbentuk sejak tahun 1990-an, tentu potensi metana yang selama ini terlepas ke atmosfer cukup besar. "Dengan capture, kita mencegah emisi metana tersebut. Tinggal bagaimana upaya yang dilakukan Pemkot melalui dinas dan seluruh pihak ini juga bisa memberikan pendapatan," jelasnya. Tak berhenti pada perdagangan karbon, Oikos Earth juga melihat peluang pemanfaatan metana sebagai bahan bakar alternatif. Gas metana yang berhasil ditangkap, kata Syiraz, berpotensi diolah dan dimurnikan menjadi biometana terkompresi yang selanjutnya dapat dipasarkan kepada sektor industri. "Setelah gas metannya diambil, ada potensi untuk kita jual sebagai bio-CNG. Kita proses, kita kompres, kemudian bisa dijual ke industri. Itu salah satu hal yang sedang kami coba eksplorasi bersama Pemkot," ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, tim Oikos Earth bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman dan Ketua Tim Ahli Pemkot Makassar Andi Hudli Huduri, juga meninjau langsung kondisi TPA Tamangapa. Oleh sebab itu, Syiraz mengapresiasi pembenahan yang dilakukan Pemkot Makassar dalam beberapa bulan terakhir. Ia menyebut progres penataan TPA menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan hasil kunjungannya, sekitar area timbunan yang ditinjau telah mendapatkan soil cover. Selain itu, telah tersedia delapan sumur penangkap gas metana, dengan tiga di antaranya disebut sudah aktif. "Progresnya luar biasa. Per hari ini rampung sudah ditutup dengan soil cover. Sumur penangkap metananya sudah ada delapan dan tiga sudah aktif," tuturnya. Selain pengendalian gas metana, pembenahan sistem pengelolaan air lindi juga menjadi bagian dari penataan TPA Tamangapa. Syiraz menilai langkah cepat Pemkot Makassar menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem pengelolaan persampahan. "Pak Wali Kota anagat serius memperbaiki TPA. Saya melihat intervensi yang dilakukan dengan cepat. Kalau kita planning dengan baik, harusnya masalah persampahan di Makassar bisa jauh lebih cepat teratasi," katanya. Pengembangan proyek carbon trade berbasis TPA sendiri membutuhkan sistem pengelolaan yang memenuhi standar teknis. Karena itu, ia menyebutkan pengelolaan TPA perlu meninggalkan pola open dumping dan beralih menuju sistem controlled landfill atau sanitary landfill yang dilengkapi infrastruktur penangkapan gas metana. Gas yang berhasil ditangkap kemudian dapat dikelola lebih lanjut, antara lain melalui proses flaring atau dimanfaatkan sebagai sumber energi apabila secara teknis dan ekonomis memungkinkan. "Dengan pendekatan ini, pembenahan TPA Tamangapa tidak hanya diarahkan untuk mengurangi persoalan lingkungan dan emisi, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai bagian dari ekonomi sirkular," pungkasnya. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa bagi Pemkot Makassar, penjajakan bersama Oikos Earth ini menjadi salah satu opsi untuk melihat TPA dari perspektif kedepan. "Bukan semata sebagai beban biaya pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai aset lingkungan yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dengan teknologi, standar, dan tata kelola yang tepat," singkat Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Kamis, 1 Oktober 2026

Munafri-Aliyah Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (1/10/2026). Upacara tersebut diikuti Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran Pemerintah Kota Makassar, mulai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sekaligus mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Munafri mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen aparatur pemerintah dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan, gotong royong, keadilan dan kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan NKRI serta memperkuat pelayanan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Melalui peringatan hari Kesaktian Pancasila ini, kita harapkan terus menjaga semangat kebangsaan dan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat," singkat Appi. Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham membacakan naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Dalam ikrar tersebut ditegaskan bahwa sejak diproklamasikannya Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai rongrongan terhadap NKRI telah terjadi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ikrar juga mengingatkan bahwa berbagai ancaman tersebut dapat terjadi karena kelemahan dan kurangnya kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang bertujuan menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena itu, semangat kebersamaan yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila menjadi kekuatan penting dalam memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian bagian ikrar yang dibacakan Wakil Wali Kota, dalam upacara tersebut. (*)

Baca Selengkapnya

Lihat Semua Berita

Video Gallery

Kegiatan & Dokumentasi Video

Lihat Semua Video

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri. Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa. Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri. Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah. LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya. Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya. Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta. Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar? Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.

Jejak Rasa Kota Makassar

Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!