Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

Konsep RTH Sepanjang Pedestrian Jalan Kajaolalido-Thamrin, Pemkot Siapkan Pohon "Natif" Lokal Sulawesi

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, tak ingin revitalisasi pedestrian Kajaolalido-Thamrin hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Penataan kawasan ini juga memperhatikan keberadaan pepohonan sebagai bagian penting dari ekosistem kota. Karena itu, Pemkot Makassar lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melibatkan ahli arborist untuk memastikan setiap pohon yang berada di area proyek mendapat penanganan dan perawatan sesuai kondisi serta karakteristiknya. Dalam proyek tersebut, tim ahli arborikultur turut dilibatkan untuk memberikan kajian terhadap kondisi pohon, sistem perakaran, ruang tumbuh, hingga potensi konflik antara vegetasi dengan infrastruktur dan utilitas yang berada di kawasan pedestrian. Ahli arborikultur sekaligus praktisi arsitektur lanskap, Rully Wijaya, mengatakan penanganan vegetasi dilakukan berdasarkan kondisi dan karakter pohon serta kesesuaiannya dengan ruang tumbuh yang tersedia. Menurut Rully, persoalan yang ditemukan bukan semata-mata karena jenis pohonnya, melainkan karakter sistem perakaran yang menjadi persoalan ketika pohon tumbuh di kawasan dengan kepadatan infrastruktur dan utilitas cukup tinggi. "Ketapang kencana itu pohon yang akarnya ekspansif. Jadi sebenarnya pohonnya tidak salah karena itu merupakan karakter pertumbuhannya," ujarnya, Jumat (25/9/2026), menanggapi adanya pedestrian percontohan dengan konsep RTH. "Jadi, persoalannya adalah mengapa pohon tersebut dulu ditanam di lokasi yang memiliki banyak infrastruktur dan utilitas," tambah Rully. Revitalisasi pedestrian di kawasan Kajaolalido-Thamrin tidak hanya menyasar pembenahan jalur pejalan kaki, tetapi juga penataan berbagai aset utilitas yang berada di sepanjang area pekerjaan. Proyek yang mencakup pedestrian Kajaolalido sepanjang 427,9 meter dan Thamrin sepanjang 225 meter tersebut turut menata sejumlah tiang utilitas, mulai dari tiang listrik eksisting, tiang trafo, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga tiang jaringan fiber optik. Dalam proses penataan kawasan, keberadaan pepohonan juga menjadi perhatian. Tercatat terdapat sejumlah pohon yang masuk dalam area pekerjaan, terdiri dari 80 pohon ketapang, sembilan pohon mahoni berukuran besar, serta dua pohon berukuran kecil. Penanganan vegetasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian desain dan pekerjaan konstruksi di lapangan. Sementara itu, dari 62 tiang fiber optik yang berada di area pekerjaan, direncanakan dilakukan penataan dengan mengonsolidasikannya menjadi 17 tiang induk. Ia merespon positif solusi dari Pemkot Makassar menyiapkan ratusan pohon endemik ditanaman di ruas jalan tersebut. Rully menjelaskan, karakter akar yang ekspansif dapat menimbulkan konflik dengan pedestrian maupun infrastruktur lain ketika ruang tumbuh akar terbatas. Karena itu, menurutnya, pemotongan akar bukan menjadi solusi jangka panjang. Sehingga ia menawarkan konsep dalam pembangunan pedestrian. "Kalau akarnya kita potong, kemudian trotoarnya kita perbaiki, dalam waktu tertentu akar itu akan tumbuh lagi dan kembali membongkar trotoar. Sehingga butuh strategi," imbuh Rully. Dia mengatakan, penanganan vegetasi dalam proyek revitalisasi diarahkan pada penggantian pohon dengan spesies yang memiliki karakter sistem perakaran lebih sesuai untuk kawasan pedestrian. Pemilihan jenis pohon juga didorong untuk mempertimbangkan aspek adaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. "Secara teknis, pohon itu harus dihilangkan, bukan sekadar dibuang, tetapi diganti dengan pohon lain yang akarnya lebih ramah. Sebisa mungkin kita memilih pohon asli atau pohon natif Sulawesi agar adaptasinya lebih cepat," katanya. Menurut Rully, pemilihan pohon pengganti tidak boleh hanya mempertimbangkan bentuk tajuk atau nilai estetika, tetapi juga karakter perakaran dan ruang tumbuh yang tersedia. "Jenis pohonnya juga harus dipilih yang akarnya tidak agresif atau ekspansif. Dengan begitu, daya tahannya bisa lebih lama," jelasnya. Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar persoalan yang sama tidak kembali muncul setelah pedestrian selesai dibangun. Rully menekankan, keberhasilan penanaman pohon di kawasan pedestrian tidak cukup hanya dengan menyediakan lubang tanam. Menurutnya, perencana harus memperhitungkan ruang tumbuh akar sejak tahap awal pembangunan. "Yang dibutuhkan tanaman sebenarnya bukan sekadar lubang untuk menanam, tetapi ruang bagi akarnya untuk tumbuh. Kita sering tidak melihat bagian yang berada di bawah tanah," ungkapnya. Ia menjelaskan, akar membutuhkan air dan oksigen untuk dapat tumbuh dengan baik. Karena itu, desain pedestrian harus memungkinkan air dan udara tetap mencapai ruang tumbuh akar. "Supaya pohon bisa tumbuh, tanah harus memiliki air dan oksigen. Kalau semuanya tertutup sehingga air dan oksigen tidak bisa masuk, akar akan mati," terangnya. Konsep tersebut, lanjut Rully, dapat diterapkan dengan menyediakan ruang tanah di bawah pedestrian serta menggunakan material perkerasan yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah. "Walaupun trotoarnya tidak terlalu besar, bagian dalamnya dapat diisi tanah dan bagian atasnya menggunakan perkerasan yang memungkinkan air masuk, misalnya beton berpori," tuturnya. "Dengan begitu, akar dapat tumbuh di dalam ruang tersebut dan tidak cepat muncul ke permukaan," lanjutnya. Selain mengidentifikasi konflik antara akar dan infrastruktur, tim arboris juga melakukan kajian terhadap pohon-pohon tua yang berada di sekitar kawasan pedestrian, khususnya jalur menuju kawasan Lapangan Karebosi. Menurut Rully, penanganan pohon tua pada lokasi tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda dengan pohon yang berkonflik dengan infrastruktur. Jika konflik akar dengan pedestrian lebih berkaitan dengan keberlanjutan fungsi infrastruktur, kondisi pohon tua memiliki dimensi keselamatan yang lebih besar karena berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan masyarakat. Di sisi lain, dekat Lapangan Karebosi dan seterusnya, ada jalur yang berisi pohon-pohon tua. "Ini berbeda kasus, kalau yang tadi adalah konflik permanen antara pohon dengan infrastruktur dan utilitas," ujarnya. Karena itu, kajian terhadap pohon dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing vegetasi, termasuk potensi risiko terhadap lingkungan sekitar. Rully menegaskan, penataan vegetasi dalam revitalisasi pedestrian seharusnya menjadi bagian dari perencanaan kawasan secara menyeluruh. Dengan memperhitungkan jenis pohon, karakter akar, ruang tumbuh, kebutuhan air dan oksigen, serta hubungan vegetasi dengan infrastruktur. Keberadaan pohon di kawasan pedestrian diharapkan tetap dapat memberikan manfaat ekologis dan estetika tanpa menimbulkan persoalan baru terhadap fasilitas publik. "Pendekatan ini, menjadi bagian dari upaya menghadirkan pedestrian yang tidak hanya nyaman bagi pejalan kaki, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan," tukasnya. Pada kesempatan ini, salah satu perwakilan Arborist yakni Faris menjelaskan, pohon yang nantinya ditanam sebagai pengganti akan dipilih dari jenis yang lebih adaptif, termasuk tanaman yang merupakan pohon natif Indonesia dan memiliki keterkaitan kuat dengan ekosistem maupun budaya Sulawesi. Menurutnya, penggantian sejumlah pohon, khususnya ketapang kencana di kawasan depan Karebosi, bukan semata-mata karena pohon tersebut berukuran besar. "Persoalan utamanya adalah kondisi beberapa pohon dan potensi konflik sistem perakaran dengan infrastruktur serta jaringan utilitas yang berada di kawasan pedestrian," saran Faris. Dia menyebut terdapat pohon yang kondisinya sudah memiliki banyak rongga dan kemiringan sekitar 40 derajat. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berpotensi membahayakan masyarakat yang beraktivitas dan berolahraga di sekitar kawasan Karebosi. "Pohon tumbang itu tidak pernah bilang, tiba-tiba rubuh saja," ujar Faris saat menjelaskan pentingnya aspek keselamatan dalam penataan pohon. Ia menjelaskan, persoalan lain yang perlu diperhitungkan adalah karakter akar ketapang kencana yang dapat tumbuh cepat ketika mendapatkan sumber air dan nutrisi dari sistem drainase. Jika ketapang kencana tetap dipertahankan dengan sistem drainase baru, menurutnya, akar pohon berpotensi tumbuh masuk ke jaringan tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat menyebabkan drainase tersumbat dan meningkatkan biaya pemeliharaan maupun perbaikan infrastruktur. "Permasalahannya adalah konflik antara akar ketapang kencana dengan infrastruktur dan utilitas yang ada," jelasnya. Karena itu, opsi yang didorong bukan menghilangkan fungsi penghijauan, melainkan mengganti jenis pohon dengan tanaman yang lebih sesuai dengan karakter kawasan. Faris menyebut sejumlah pohon natif Sulawesi yang dapat menjadi pilihan, salah satunya pohon bitti atau Vitex cofassus. Pohon ini memiliki nilai kultural yang kuat di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai salah satu jenis kayu yang digunakan dalam pembuatan kapal pinisi, termasuk untuk bagian utama kapal. Pilihan lainnya adalah padiasa atau Kleinhovia hospita, yang juga dikenal memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain itu, terdapat Elaeocarpus atau jenis pohon yang dikenal dengan nama jati tri/jelatri sebagai alternatif vegetasi. Menurut Faris, jenis-jenis tersebut memiliki karakter perakaran yang relatif lebih mudah dikendalikan. Pengendalian dapat dilakukan melalui penggunaan root barrier maupun pemangkasan akar secara berkala sehingga pertumbuhan akar tidak mengganggu drainase dan utilitas. "Bukan pohonnya ditebang dan dihilangkan. Tetapi diganti dengan jenis pohon yang baru, yang kebetulan juga adalah pohon natif Sulawesi," katanya. Meski demikian, Faris menegaskan pemilihan jenis pohon nantinya tetap perlu dikoordinasikan dengan tim desain dan desainer lanskap. Jenis tanaman yang dipilih harus disesuaikan dengan konsep, bentuk, fungsi, serta kebutuhan kawasan pedestrian. Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah pilihan vegetasi lain yang dapat digunakan, termasuk beberapa jenis tanaman dengan karakter tajuk dan ukuran yang lebih sesuai untuk ruang perkotaan. Untuk pohon asam, Faris menyebut jenis tersebut juga dapat dipertimbangkan pada lokasi yang memiliki ruang lebih luas. Meski bukan tanaman asli Indonesia, pohon asam telah lama tumbuh dan digunakan di Indonesia serta memiliki manfaat ekologis. "Kalau dipilih tanaman tersebut, pertumbuhannya tergantung kepada arah atau intensi desain yang akan dilakukan oleh para desainer," tutup Faris. Diketahui, hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dr. Helmy Budiman, memberikan gambaran umum terkait konsep tersebut. (*)

Tak Mau Tunggu Maret, Munafri Genjot Tender Dini Proyek Strategis Mulai Januari 2027

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menjelaskan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar. Hal itu, disampaikan Munafri alias Appi dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026). Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Dalam penyampaiannya, Munafri menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD tidak sekadar melakukan penyesuaian angka anggaran, tetapi diarahkan agar setiap program dan kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat," ujar Munafri. Lebih lanjut, orang nomor satu Kota Makassar itu menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, kerja sama kedua lembaga tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menghasilkan dampak nyata di tengah masyarakat. "Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik," tuturnya. "Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik," tambah Appi. Wali Kota Makassar itu berharap, struktur anggaran yang disusun melalui perubahan APBD mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Makassar. "Supaya dampak yang dihasilkan dalam struktur anggaran ini punya impact langsung di tengah-tengah masyarakat," tuturnya. Dalam nota keuangan yang disampaikan Munafri, Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal daerah selama tahun berjalan, baik dari sisi pendapatan maupun kebutuhan belanja. Menurutnya, penyesuaian tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan prioritas pembangunan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. "Angka ini, mengalami penurunan sekitar Rp128 miliar lebih atau 2,75 persen, dibandingkan target pendapatan pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih," jelasnya. Sementara itu, kata Appi belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar lebih atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,17 triliun lebih. Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sebesar Rp699,85 miliar lebih yang akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2025. "Dimana, pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar," terangnya. Tak hanyanitu, sebagai bentuk tranparansi, Appi mengungkapkan dari sisi pendapatan. PAD pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih. Dikatakan, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp57 miliar lebih atau 2,47 persen dibandingkan target PAD dalam APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,32 triliun lebih. Sementara Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp2,228 triliun lebih, turun sekitar Rp137 miliar lebih atau 5,80 persen dibandingkan target pada APBD Pokok 2026 sebesar Rp2,365 triliun lebih. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp65 miliar lebih, yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Pokok 2026. Kemudian, dari sisi belanja, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp4,33 triliun lebih, meningkat sekitar Rp146 miliar lebih atau 3,49 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,18 triliun lebih. Sedangkan, belanja Modal direncanakan sebesar Rp919 miliar lebih, mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar lebih atau 5,68 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp975 miliar lebih. Belanja Tidak Terduga tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar. Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp699,85 miliar lebih, meningkat sekitar Rp219 miliar lebih atau 45,80 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar. "Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025," ungkap Munafri. Dia menjelaskan, Rancangan Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan pembangunan Kota Makassar secara bertahap. Terdapat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ketiga, mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Keempat, mengembangkan pusat inovasi, seni budaya dan pariwisata. Kelima, mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum. Keenam, meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga. "Ketujuh, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana," tegas Appi, menjelaskan poin tersebut. Munafri menambahakan, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang harus diprioritaskan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah dan DPRD untuk tetap menghadirkan program yang memiliki manfaat bagi masyarakat. "Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik," kata Munafri. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan fiskal daerah sebagai bagian dari semangat kolaborasi dalam pembangunan Kota Makassar. "Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah ini sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong dalam membangun Makassar ke arah yang lebih baik," ajakanya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menjelaskan mengenai sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, termasuk rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar kembali memasukkan Karebosi dalam perencanaan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. "Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan," kata Munafri. Selain Karebosi, pemerintah kota juga menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek yang telah memiliki perencanaan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan tidak harus menunggu hingga memasuki triwulan pertama atau proses anggaran berjalan lebih jauh. Dengan tender dini, pekerjaan yang telah siap secara perencanaan diharapkan dapat dimulai lebih awal pada Januari 2027. "Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan," jelasnya. Munafri menyebut sejumlah proyek strategis telah dipersiapkan untuk skema tersebut, termasuk proyek yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau multiyears. Ia menegaskan, setelah proses penganggaran selesai, proyek-proyek yang telah memenuhi kesiapan perencanaan akan langsung didorong pelaksanaannya sejak awal tahun 2027. "Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027," tegasnya. Munafri menegaskan, pembahasan Perubahan APBD selanjutnya akan dilakukan secara lebih rinci dan teknis bersama DPRD Kota Makassar. Dia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dalam semangat kolaborasi dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap berpihak pada kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Munafri menutup penyampaian nota keuangan dengan menegaskan arah pembangunan Kota Makassar yang terus bergerak menuju kota yang lebih maju, inklusif dan berdaya saing. "Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing," pungkasnya. (*)

Ketua Tim Penggerak PKK Makassar Pelajari Konsep Kampung Pusaka di Kota Bogor

BOGOR — Usai mengikuti agenda penyambutan di Balai Kota Bogor, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama rombongan melanjutkan kunjungan studi tiru ke Kampung Pusaka, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Kamis (24/9/2026). Menuju lokasi, rombongan diajak menikmati perjalanan menggunakan Bus Uncal, layanan bus wisata keliling Kota Bogor yang dikelola Pemerintah Kota Bogor. Bus dengan konsep kabin terbuka tersebut menjadi bagian dari pengalaman kunjungan sebelum rombongan melihat langsung inovasi pemberdayaan masyarakat di Kampung Pusaka. Setibanya di lokasi, Melinda Aksa melihat langsung kawasan yang mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan PKK dalam satu ruang yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurut Melinda, Kampung Pusaka memiliki suasana yang asri, sejuk, dan cukup luas. Yang menarik, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar dan bermain bagi anak-anak di sekitar. “Tempatnya asri, sejuk, dan luas. Yang paling menarik, ruang ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat, termasuk anak-anak yang datang sore hari untuk bermain dan membaca buku,” ujar Melinda. Melinda menilai konsep tersebut menjadi salah satu hal yang dapat dipelajari dalam kunjungan studi tiru TP PKK Kota Makassar. Menurutnya, keberadaan ruang publik yang menggabungkan unsur edukasi, kreativitas, lingkungan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat dapat membuat program PKK lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Lurah Bubulak, Anjar Apriyana, menjelaskan Kampung Pusaka merupakan salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan di wilayahnya dengan mengintegrasikan 10 Program Pokok PKK dalam satu kawasan. “Jadi 10 Program PKK tidak berdiri sendiri, tetapi kami coba hadirkan dalam satu kawasan yang bisa dilihat, digunakan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya. Kampung Pusaka dilengkapi sejumlah fasilitas, mulai dari Taman Baca Masyarakat Bu Ceri atau Bugul Berkisah, Pojok Ekspresi sebagai ruang bermain dan berkreasi anak, kawasan Aku Hatinya PKK untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, hingga Posko Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS TTBB). Kawasan ini juga dibangun melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Tidak hanya melibatkan kader PKK, tetapi juga lembaga kemasyarakatan kelurahan, anak-anak, tokoh masyarakat hingga pihak CSR. Bagi Melinda, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting yang membuat sebuah program dapat terus hidup dan berkembang. “Yang kita lihat di sini bukan hanya tempatnya, tetapi bagaimana masyarakat ikut merasa memiliki. Ketika masyarakat terlibat dan ruangnya digunakan bersama, program akan lebih mudah berkembang dan memberi manfaat,” tuturnya. Melinda berharap pengalaman dari Kampung Pusaka dapat menjadi inspirasi bagi TP PKK Kota Makassar untuk mengembangkan ruang-ruang pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, sekaligus menghadirkan tempat yang nyaman untuk belajar, bermain, berkreasi, dan berinteraksi. “Kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan di sini, kemudian melihat apa yang bisa kita kembangkan di Makassar sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat kita,” kata Melinda. Kunjungan ke Kampung Pusaka menjadi salah satu rangkaian studi tiru Tim Penggerak PKK Kota Makassar di Kota Bogor untuk melihat secara langsung berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat dan penerapan 10 Program Pokok PKK di tingkat wilayah.(*)

Aliyah Mustika Ilham Dorong Barongko Go International Lewat Kolaborasi Gastronomi Makassar–Prancis

MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mendorong pengembangan kuliner khas Makassar agar semakin inovatif dan mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Hal tersebut disampaikan Aliyah Mustika Ilham saat menghadiri Rendez-Vous Rasa 2026 – France Indonesia Gastronomy Week di Anjungan Pantai Losari, Jalan Penghibur, Makassar, Kamis (24/9/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Alliance Française Makassar bersama mitra Prancis dan Indonesia ini menjadi ruang kolaborasi budaya melalui gastronomi, dengan mengangkat kekayaan kuliner Makassar. Salah satu kuliner yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan tersebut adalah barongko, kudapan tradisional Bugis-Makassar berbahan dasar pisang. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rendez-Vous Rasa 2026. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kuliner lokal. “Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Harapan saya, kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada kesinambungan dan keberlanjutan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Menurut Aliyah Mustika Ilham, pertemuan antara tradisi gastronomi Makassar dan Prancis merupakan momentum untuk menciptakan inovasi baru tanpa menghilangkan identitas kuliner lokal. Ia secara khusus menyoroti potensi barongko untuk dikembangkan dari sisi rasa, bentuk, kemasan maupun metode penyajiannya agar lebih praktis dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan. “Barongko ini merupakan makanan tradisional kami. Mudah-mudahan dari sini muncul ide dan gagasan baru, apakah dari rasanya, kemasannya atau cara penyajiannya, sehingga bisa menjadi makanan yang lebih praktis dan bisa dinikmati oleh semua kalangan,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham juga mendorong keterlibatan para chef serta alumni sekolah kuliner internasional yang berada di Makassar untuk membangun jejaring dan menghasilkan kreasi kuliner baru. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan kuliner khas Makassar dalam perspektif gastronomi global. “Kita punya banyak alumni sekolah kuliner internasional di Makassar. Mereka bisa dikumpulkan dan diajak berdiskusi untuk melahirkan ide dan kreativitas baru, sehingga tercipta kuliner hasil kolaborasi Makassar dan Prancis,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, kolaborasi gastronomi menghadirkan Chef Stéphane Carrade, chef peraih dua bintang Michelin, Chef Eko Hadiwijaya, alumnus Le Cordon Bleu Paris, serta Chef Natalia Tanyadji, pemilik Mama Toko Kue. Aliyah Mustika Ilham berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dampak lebih luas bagi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pelaku usaha kuliner di Kota Makassar. “Jangan sampai setelah kegiatan ini selesai, semuanya berhenti sebagai seremoni. Kita berharap ada hasil yang melekat, ada inovasi baru yang bisa kita persembahkan untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, bahkan diperkenalkan ke dunia internasional,” tutupnya. Bagi Pemerintah Kota Makassar, pengembangan gastronomi tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan peluang promosi daerah. Melalui momentum Rendez-Vous Rasa 2026, Aliyah Mustika Ilham berharap kuliner khas Makassar seperti barongko dapat terus dikembangkan dengan tetap mempertahankan karakter tradisionalnya, sekaligus memiliki daya tarik dan nilai ekonomi yang semakin luas. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin, sejumlah perwakilan dan undangan dari unsur Prancis dan Indonesia, serta perwakilan dari Jajaran DPD ASITA Sulsel.

Wali Kota Munafri Antar Makassar Raih Predikat Kota TP2DD Terbaik 2026

JAKARTA—Upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mendorong transformasi digitalisasi layanan Pemerintah Kota Makassar dan transaksi keuangan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, diganjar penghargaan Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI‎. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026). Munafri menerima penghargaan tersebut bersama sembilan kota/kabupaten se-Indonesia lainnya. Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, hingga Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah se-Indonesia dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan khususnya dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Usai menerima penghargaan, Munafri mengatakan upaya transformasi digitalisasi Pemerintah Kota Makassar tidak hanya sekedar diarahkan pada transformasi sistem konvensional menjadi digital. Tetapi juga pada bagaimana teknologi digunakan untuk membangun ekosistem keuangan dan transaksi daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini melanjutkan bahwa ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan yang dikembangkan juga diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat. Sehingga dapat memangkas panjangnya proses pelayanan dan mendekatkan akses pemerintah kepada masyarakat. “Ini adalah upaya yang kita lakukan bersama untuk memaksimalkan progres digitalisasi di dalam sistem Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan jaminan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mempermudah layanan dan akses layanan dari pemerintah ke masyarakat,” kata. Dengan tujuan tersebut, lanjut Appi, berbagai aplikasi dan layanan digital terintegrasi yang telah di kembangkan Pemerintah Kota Makassar tidak hanya menjadi sebuah gerakan. Tetapi dikembangkan untuk memberikan dampak nyata program pemerintah ditengah-tengah pelayanan yang dirasakan masyarakat. Sehingga bagi Munafri, ukuran keberhasilan transformasi digitalisasi keuangan dan transaksi benar-benar berhasil ketika teknologi yang dihadrikan mampu menyelesaikan persoalan pelayanan yang dihadapi masyarakat. “Inilah yang terus kita kembangkan dengan berbagai platform yang ada di pemerintah kota supaya percepatan akses digitalisasi ini benar-benar tidak hanya menjadi sebuah gerakan, tapi memberikan dampak nyata untuk bisa semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat,” harapnya.(*)

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar, yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Skema tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pertamina memaparkan rencana pembagian SPBU di Kota Makassar ke dalam empat klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Deni mengatakan, pembagian klaster dilakukan agar pelayanan Solar lebih terarah sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas. "Jadi, kami bagi menjadi empat klaster, Pak," kata Deny. Klaster pertama adalah Klaster Pelabuhan yang mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar (yang terletak tepat di ujung akses tol). Menurut Deny, kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda karena mayoritas konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang aktivitasnya berkaitan dengan pergerakan barang dan kedatangan kapal. Karena itu, pihak Pertamina akan memprioritaskan pelayanan Solar di klaster tersebut, termasuk melakukan rekonfigurasi nozzle agar kapasitas pelayanan Solar dapat ditingkatkan. "Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle," jelasnya. Berbeda dengan klaster lainnya, Pertamina tidak akan menerapkan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan Pelabuhan. Lanjut dia, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan armada logistik yang waktu operasionalnya mengikuti aktivitas bongkar muat dan kedatangan kapal. "Untuk Klaster Pelabuhan ini tidak ada jam pembatasan waktu pembeliannya. Prioritasnya untuk angkutan logistik," ungkap Deni. Selanjutnya, Klaster Perintis mencakup kawasan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin di Sudiang hingga wilayah sekitar Universitas Hasanuddin (Unhas). Dijelakaan, klaster ini terdapat empat SPBU yang diprioritaskan menjadi pusat pelayanan Solar. Namun, berbeda dengan Klaster Pelabuhan, Pertamina tetap memberlakukan pembatasan waktu pengisian. SPBU (SPBU Pintu 1 Unhas), SPBU Tamalanrea/Depan BTP)Terletak di wilayah Tamalanrea. Kemudian, SPBU Perintis/KM 16), serta SPBU KM 18/Pai), mendekati arah gerbang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Deny mengatakan, pengaturan tersebut dilakukan karena dalam dua bulan terakhir konsentrasi antrean di kawasan Perintis cukup mengganggu arus lalu lintas. "Di Klaster Perintis ini tetap kami berlakukan pembatasan waktu, karena kami amati dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis memang cukup mengganggu lalu lintas," katanya. "Selain kondisi jalan yang relatif terbatas, kawasan tersebut juga banyak dilalui kendaraan logistik dan bus sehingga antrean kendaraan besar berpotensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas," tambah Deny. Dikatakan, klaster ketiga adalah Klaster Penyokong Solar di kawasan Pettarani. Kawasan ini dipilih karena menjadi salah satu jalur penghubung dari arah Gowa menuju kawasan Perintis dan Maros. Klaster Pettarani terdiri atas empat SPBU, yakni kawasan Alauddin, Pengayoman, Pettarani, dan Veteran Utara. Untuk klaster ini, Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian. Skema pengaturan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan karakteristik pengguna Solar di masing-masing lokasi. Deny menyebut, penerapan pengaturan waktu di kawasan dalam kota juga dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil-genap sesuai arahan pemerintah setempat. "Untuk wilayah Pettarani, sesuai dengan hasil pertemuan ini, bisa diberlakukan ganjil-genap di wilayah klaster dalam kota," tuturnya. Sementara itu, Pertamina masih memfinalisasi klaster keempat sebagai bagian dari skema penataan pelayanan Solar di Kota Makassar. Oleh sebabitu, Deny menjelaskan, secara umum kondisi antrean BBM di Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pertamina juga terus mengevaluasi kebijakan pengaturan jam maupun ganjil-genap agar kondisi tersebut. "Antrean di Kota Makassar sekarang sudah cenderung normal. Kami juga memperketat terutama dengan kebijakan ganjil-genap yang sudah diberlakukan," katanya. Ia menambahkan, konsumsi Pertalite maupun Solar saat ini juga berada dalam kondisi normal. Meski demikian, Solar tetap menjadi perhatian karena membutuhkan pengaturan lebih spesifik agar pelayanan kepada konsumen tidak berdampak terhadap pengguna jalan lainnya. "Produk gasoil atau Solar ini menjadi concern (kekuatiran) kita bersama. Karena memang ini perlu diatur," lanjut Deny. Menurutnya, pengaturan klaster dan jam pengisian yang telah diterapkan sebelumnya menunjukkan hasil positif di lapangan. Karena itu, pola tersebut akan terus dievaluasi dan disesuaikan bersama Pemerintah Kota Makassar. "Harapannya kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan landai ini bisa seterusnya berlaku," harpanya. "Jadi, bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk Solar, tetapi juga pengguna jalan lain bisa menikmati dan merasakan kenyamanan," tambah dia. Untuk solusi BBM jenis Solar, Deny juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina siap mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan pengaturan klaster maupun jam operasional pengisian Solar. Pengaturan nantinya akan mempertimbangkan kondisi jalan serta karakteristik pengguna Solar di masing-masing kawasan. Dalam kesempatan tersebut, selaku perwakilan Pertamina menyampaikan perkembangan operasional SPBU di Kota Makassar. Dari total 45 SPBU yang ada di Makassar, Pertamina sempat mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam ketika terjadi peningkatan antrean BBM. Dalam kondisi normal, jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebelumnya hanya sekitar 11 titik. "Saat terjadi krisis itu kami operasionalkan 25 SPBU selama 24 jam. Tetapi dalam kondisi normal sebenarnya hanya 11 SPBU, artinya sudah naik dua kali lipat," ungkap Deny. Saat kondisi mulai kembali normal, konfigurasi operasional secara bertahap dikembalikan. Namun, Pertamina tetap memberikan tambahan waktu pelayanan di sejumlah SPBU. Sebanyak delapan SPBU di Kota Makassar mendapatkan perpanjangan jam operasional dengan rata-rata waktu pelayanan hingga 18 jam. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan berdasarkan kondisi kebutuhan BBM di lapangan. Pihak Pertamina sebelumnya juga melaporkan bahwa penyaluran BBM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah kembali normal, sembari tetap melakukan penguatan pasokan dan penyesuaian operasional SPBU. Selain penataan klaster, Pertamina memastikan pengawasan penyaluran Solar bersubsidi tetap dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. "Kami jajaran Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi," tegasnya. Dia berharap koordinasi tersebut dapat terus diperkuat bersama Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk melalui pengawasan di tingkat kecamatan. Terkait target kondisi antrean hingga akhir tahun, Deni mengatakan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan. "Kami juga melaporkan dan berkoordinasi terus dengan Bapak Wali Kota dan juga Pemprov," tuturnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya. (*)