Data & Fakta

Kota Makassar dalam Angka

85,66 %

Indeks Pembangunan Manusia

6.61 %

Pertumbuhan Ekonomi

2,75 %

Inflasi Tahunan

0,391

Gini Rasio

4,43 %

Penduduk Miskin

9,60 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Selasa, 3 November 2026

Lontara+ dan SALAMA Jadi Andalan Pemkot Makassar dalam Penilaian IGA Kemendagri 2026

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat inovasi pelayanan publik melalui transformasi digital dan program pemberdayaan masyarakat.Dua inovasi unggulan, yakni Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) dan SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana).Kedua inovasi tersebut dipaparkan langsung Munafri Arifuddin dalam tahapan penilaian presentasi kepala daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (3/11/2026)."Inovasi ini, kami terapkan di Pemkot Makassar, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif berbasis digital, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana," ujar Appi.Dalam presentasinya dari Balai Kota Makassar, Munafri menjelaskan bahwa inovasi Lontara+ yang dikembangkan Pemkot Makassar sejak 2025 berangkat dari kebutuhan untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan publik dan tantangan perkotaan.Ia mengakui, sebelumnya masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik, layanan digital yang berjalan sendiri-sendiri, hingga belum maksimalnya integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat, pemerataan akses pelayanan, persoalan infrastruktur perkotaan, seperti banjir, genangan dan kemacetan, hingga penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui inovasi."Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat," jelas Munafri.Dari kondisi tersebut, Pemkot Makassar kemudian menghadirkan Lontara+ sebagai super-apps yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi pemerintah dalam satu platform digital.Dikatakan bahwa melalui Lontara+, dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan pemerintahan dalam satu genggaman.Dimana, platform ini juga dirancang untuk mempercepat pelayanan, mengintegrasikan data antar-OPD, memperluas akses layanan, serta mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat."Hadirnya inovasi Lontara+ tidak sekadar aplikasi digital, tetapi menjadi bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan agar lebih terhubung, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tuturnya.Pengembangannya turut diperkuat melalui regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2024.Lanjut Appi, pihak Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, serta masyarakat.Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, hingga evaluasi capaian secara berkelanjutan.Disebutkan, hasilnya, Lontara+ mulai menunjukkan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan data yang dipaparkan, platform ini telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna, dengan lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.Tidak hanya itu, Lontara+ juga telah menerima lebih dari 20 ribu aduan masyarakat. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya telah diselesaikan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen."Ini menjadi bagian dari tujuh program strategis yang kami siapkan untuk memastikan digitalisasi berjalan terarah dan terukur," katanya."Kami ingin menjadikan Lontara+ sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal informasi dan pelayanan," sambung mantan CEO PSM itu.Selain inovasi digital Lontara+, Munafri juga memperkenalkan inovasi non-digital bernama SALAMA atau Sahabat Anak Lewat Afirmasi Aman Bencana yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.Disebutkan, berbeda dengan Lontara+, Salama menyasar penguatan literasi dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini melalui pendekatan edukatif dan psikologis."Program ini dirancang agar anak-anak sekolah tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental sehingga tidak mudah panik saat menghadapi situasi darurat," terangnya.Menurutnya, inovasi tersebut dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terus memberikan edukasi kepada siswa.Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode Hypno-Shield, yakni pendekatan afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang terintegrasi dengan psikologi untuk membangun mentalitas tangguh pada anak.Melalui metode tersebut, anak-anak diberikan pemahaman kebencanaan dengan pendekatan yang lebih menyenangkan, sekaligus dilatih untuk tetap tenang dan memahami tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.Appi menerangkan bahwa, pelaksanaannya melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan, psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, tenaga pendidik, relawan, serta pihak sekolah.Selain itu, personel BPBD juga dihadirkan sebagai sahabat anak, sehingga edukasi kebencanaan tidak terasa kaku, tetapi lebih dekat dan mudah dipahami."Jadi, anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi situasi tersebut," paparnya.Lebih lanjut, Ketua IKA FH Unhas itu menuturkan, inovasi SALAMA juga dirancang agar dapat direplikasi di sekolah maupun daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi risiko bencana setempat.Dari implementasi program tersebut, tercatat sekitar 400 keluarga sekolah telah terlibat. Sementara itu, tingkat pemahaman siswa terhadap langkah-langkah kesiapsiagaan bencana meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen."Tentu, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari hadirnya sebuah program, tetapi juga dari dampak dan manfaat," tuturnya.Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, serta keberlanjutan inovasi agar program yang dibangun tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.Besar harapan bahwa inovasi ini tidak hanya berjalan selama masa pemerintahan sekarang, tetapi menjadi fondasi digitalisasi yang berkelanjutan."Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, informatif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkas Munafri. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 3 November 2026

Jaga Pemerintahan Tetap Bersih, Munafri Respons Catatan KPK dengan Audit Menyeluruh

MAKASSAR — Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.Penguatan ini menyasar seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari kepala dinas, camat hingga lurah, untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan, serta akuntabel.Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar yang digelar Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, memberikan perhatian terhadap pentingnya pengawasan berlapis guna memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan."Hari ini, koordinasi dan penguatan pendalaman melalui uji petik aspek administrasi sekaligus mencocokkan kesesuaian dokumen di lingkungan Pemkot, sebagai bentuk pencegahan," ujarnya.Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan dalam pengelolaan pemerintahan Kota Makassar sekaligus memastikan setiap catatan dapat ditindaklanjuti secara tepat.Dalam evaluasi tersebut, KPK memberikan perhatian khusus terhadap empat sektor, yakni pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, serta pengeluaran di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan)."Empat poin itu masing-masing memiliki catatan tersendiri. Namun, sejauh ini masih berupa catatan yang harus diklarifikasi dan didalami lebih lanjut agar tidak terjadi salah persepsi," jelas Edi SuryantoDia menyebutkan, khusus pengadaan barang dan jasa, KPK mengingatkan pentingnya memastikan seluruh pekerjaan pemerintah berjalan sesuai ketentuan, terlebih tahun anggaran 2026 hanya menyisakan dua bulan.Lanjut dia, jangan sampai pekerjaan yang belum selesai dipaksakan untuk dituntaskan secara terburu-buru, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan maupun menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi."Jangan sampai ada paket atau pekerjaan yang tidak selesai, atau selesai tetapi tidak benar karena dikerjakan terburu-buru. Ini menjadi perhatian kami," tegasnya.Sebagai tindak lanjut, KPK mendorong agar seluruh catatan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi melalui mekanisme audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kota Makassar.Apabila dalam prosesnya ditemukan kendala, pengawasan dapat ditingkatkan melalui Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri."Kami KPK akan terus mengoordinasikan dan memonitor hasil tindak lanjut," ungkapnya.Edi Suryanto menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan KPK belum serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran.Karena itu, diperlukan proses pendalaman dan audit untuk memastikan kebenaran setiap temuan.Ia juga memastikan proses klarifikasi terhadap sejumlah persoalan tersebut masih memungkinkan diselesaikan dalam sisa waktu dua bulan tahun anggaran 2026.Sementara itu, proses audit terhadap pekerjaan yang telah selesai dapat dilanjutkan hingga Januari atau Februari 2027.Melalui koordinasi ini, ia berharap Pemerintah Kota Makassar semakin memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.Serta membangun kesadaran kolektif seluruh aparatur untuk menjauhkan praktik korupsi dari setiap lini pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan."Penguatan integritas ini, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tutup Edi Suryanto.Merespon adanya arahan dari perwakilan KPK, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan anomali dalam pengelolaan pemerintahan yang menjadi perhatian KPK."Saya memastikan setiap catatan tersebut akan didalami lebih lanjut melalui mekanisme klarifikasi dan audit oleh Inspektorat sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal pemerintah Kota," terangnya.Ditegaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program, berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.Menurut Munafri, catatan yang disampaikan KPK menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.Ia berharap, melalui pendalaman lebih detail, berbagai anomali yang ditemukan dapat dijelaskan secara objektif berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit."Kita berharap dari beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit," jelasnya.Munafri menekankan, pengawasan internal memiliki peran penting untuk memastikan setiap catatan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan administrasi.Karena itu, Inspektorat Kota Makassar diminta menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk melakukan klarifikasi dan audit terhadap berbagai catatan yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi bersama KPK."Ini penting sekali bagi kita untuk memastikan pengawasan internal, dalam hal ini Inspektorat, melakukan klarifikasi dan audit untuk memastikan anomali-anomali tersebut. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.Selain catatan dari KPK, Munafri juga menyebut terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian terkait DPRD dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan Inspektorat.Ia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar akan menunggu hasil pemeriksaan tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan."Beberapa catatan dari DPRD juga akan ditindaklanjuti melalui Inspektorat. Kita tunggu bagaimana hasilnya nanti," tambahnya.Munafri berharap, proses tersebut tidak sekadar menjadi tindak lanjut administratif, tetapi juga momentum memperkuat sistem pengendalian internal dan membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah."Dengan arahan KPK, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar kita laksanakan secara tertib, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar," tukas Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 3 November 2026

Cegah Korupsi dari Internal Birokrasi, Munafri Minta Kadis hingga Lurah dan Camat Jaga Integritas

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya menjaga integritas bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah.Ia meminta seluruh aparatur tidak hanya menjadikan integritas sebagai slogan, tetapi benar-benar menerapkannya dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintahan."Dengan pertemuan dan pengawasan ini, kita ingin menjaga integritas, pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik yang merugikan pribadi dan golongan," jelasnya.Munafri menekankan, integritas harus tercermin melalui keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan kepatuhan terhadap aturan.Jajaran Pemkot juga diminta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar, yang dilaksanakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026).Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Kasatgas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi KPK RI Tri Budi Rochmanto, serta Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian.Dalam kesempatan itu, alumni FH Unhas itu menyebut rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat."Kami akan menindaklanjuti rekomendasi dan catatan dari lembaga terkait, termasuk KPK, BPKP, dan LKPP, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan," tuturnya.Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penindakan, tetapi harus dimulai dari kesadaran setiap aparatur untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.Penguatan integritas, kata dia, harus berjalan pada dua dimensi sekaligus, yakni internal pemerintahan dan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.Pada dimensi internal, seluruh aparatur dituntut bekerja secara profesional, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan."Termasuk mengoptimalkan pengelolaan konflik kepentingan, mencegah gratifikasi, suap, serta memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegansya.Munafri juga menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat, dalam memperkuat pengawasan dan memastikan setiap program maupun penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.Sementara pada dimensi eksternal, Pemkot Makassar berkomitmen meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, adil, dan responsif."Tentu, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta pencegahan pungutan liar dan praktik gratifikasi menjadi perhatian penting dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas," tuturnya.Di sisi lain, Munafri turut menyinggung sejumlah anomali yang menjadi perhatian dalam evaluasi tata kelola pemerintahan. Ia memastikan hal tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan audit secara lebih mendalam.Ia meminta Inspektorat mengambil peran aktif untuk melakukan pengawasan internal, sehingga setiap temuan dapat dijelaskan berdasarkan data dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan."Beberapa kasus yang menjadi anomali ini akan kita dalami lebih detail. Seperti yang disampaikan Pak Direktur, akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit. Karena itu, kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik," ujarnya.Munafri berharap, melalui pengawasan dan proses audit tersebut, setiap anomali dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sebagai bentuk keseriusan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, jajaran eksekutif mulai dari pimpinan OPD hingga unsur legislatif, yakni pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, turut melakukan penandatanganan pakta integritas.Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri."Melalui komitmen bersama ini, kita berharap seluruh jajaran pemerintah tidak hanya memahami arahan dan rekomendasi KPK, tetapi juga konsisten melaksanakannya dalam setiap kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan kepada masyarakat," tutup Appi.Pada kesempatan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mendorong Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.Dukungan tersebut disampaikan Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian, dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Kota Makassar, di Balai Kota Makassar.Boyke menilai, kolaborasi antara Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah kota, DPRD, sekretaris daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah."Sinergi lintas lembaga ini, dapat membantu pemerintah Kota memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.Ia berharap, penguatan pengawasan dan pembenahan sistem keuangan yang dilakukan Pemkot Makassar dapat membawa perubahan positif, sekaligus menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan bagi kota-kota lainnya."Acara hari ini sangat luar biasa. Kementerian Dalam Negeri bersama KPK, Wali kota, Ketua DPRD, Sekda, dan seluruh stakeholder bisa bersinergi membantu pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan, serta dilakukan dengan baik dan benar," ujarnya.Boyke juga menyebutkan sejumlah catatan dan anomali dalam tata kelola keuangan daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.Ia menegaskan, Kemendagri dalam kapasitasnya sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah terus memberikan masukan dan pendampingan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki.Menurutnya, apabila dalam proses evaluasi ditemukan kesalahan, pemerintah daerah diharapkan tidak menunda pembenahan, melainkan segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku."Catatan dari kami, selaku pengampu pembinaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentu memberikan masukan-masukan terkait tata kelola yang sudah dilakukan pemerintah kota," jelasnya."Anomali-anomali ini perlu dipercepat penyelesaiannya dan diperbaiki apabila memang terdapat kesalahan," lanjutnya.Ia berharap, langkah pembenahan tersebut dapat semakin meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah serta mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari.Boyke pun optimistis, melalui sinergi pemerintah daerah bersama Kemendagri dan KPK, tata kelola keuangan Kota Makassar akan semakin baik, tidak hanya pada tahun ini, tetapi juga dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya."Kami berharap Kota Makassar menjadi lebih baik lagi tahun ini dan tahun depan, serta menjadi kota yang selalu bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya," tutupnya. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 3 November 2026

Dinkes Makassar Gelar Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ratusan Anak Ikut Serta

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar ke-419. Kegiatan yang berlangsung di Aula Makassar Government Center (MGC), Selasa (3/11/2026), ini menghadirkan dua layanan utama, yakni sunatan massal gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 134 anak tercatat sebagai peserta sunatan massal, sementara layanan pemeriksaan kesehatan gratis diikuti oleh 190 orang yang melibatkan tiga puskesmas, yakni Puskesmas Barrang Lompo, Puskesmas Jumpandang Baru, dan Puskesmas Tarakan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan HUT Kota Makassar tidak hanya dimaknai sebagai perayaan bertambahnya usia kota, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. “Dinas Kesehatan berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini,” ucapnya. Pelaksanaan sunatan massal gratis menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang menyasar anak-anak, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan akses tindakan sunat tanpa biaya. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis dihadirkan sebagai langkah mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala. Keterlibatan tiga puskesmas dalam kegiatan ini juga mencerminkan sinergi jajaran pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, pada 3–4 November 2026, tersebut sejalan dengan semangat HUT Kota Makassar ke-419 yang mengusung tema “Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan.” Dinas Kesehatan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya mewujudkan kota yang maju harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kesehatan warganya. Melalui semangat “Sehat Warganya, Bahagia Kotanya”, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peringatan HUT ke-419 Kota Makassar pun menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 3 November 2026

Komitmen Cegah Stunting, Melinda Aksa Hadiri Launching Aksi Stop Stunting

MAKASSAR – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, menghadiri Launching Aksi Stop Stunting Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).Peluncuran program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat percepatan pencegahan dan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga di 3.060 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.060 anggota Tim Penggerak PKK desa/kelurahan secara resmi ditempatkan untuk menjalankan tugas pendampingan keluarga. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya orang tua, dalam menerapkan pola asuh serta pemenuhan gizi yang tepat bagi anak.Melinda Aksa menilai, pelibatan kader PKK hingga tingkat desa dan kelurahan merupakan langkah penting untuk memastikan upaya pencegahan stunting berjalan lebih dekat dengan keluarga sebagai sasaran utama.Menurutnya, keluarga memiliki peran mendasar dalam membangun pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi, serta memantau tumbuh kembang anak sejak dini.Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya melalui intervensi kesehatan, tetapi juga edukasi berkelanjutan dan pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga.“Upaya pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Karena itu, kader PKK memiliki peran penting untuk mendampingi, mengedukasi, dan mengajak masyarakat agar semakin peduli terhadap pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak,” menjadi semangat yang perlu terus diperkuat dalam gerakan ini.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Aksi Stop Stunting 2026 merupakan kelanjutan dari program yang telah berjalan pada 2025.Ia mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan, melainkan berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas anak di masa depan.Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Sulawesi Selatan mengalami penurunan dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada 2024, atau turun 4,1 poin persentase.Sulawesi Selatan juga memperoleh pengakuan sebagai salah satu dari tiga provinsi terbaik dalam percepatan penurunan stunting tingkat nasional pada 2025.Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, yang hadir secara virtual, menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemenuhan gizi ibu, penanganan anemia, pemberian ASI eksklusif, serta makanan pendamping ASI yang bergizi.Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang paling membutuhkan secara terukur dan berkelanjutan.Dalam peluncuran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut menyiapkan paket intervensi gizi berupa multivitamin, susu bagi ibu hamil, serta Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting sesuai kebutuhan.Selain itu, Sulawesi Selatan memperoleh alokasi Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) dari Kementerian Kesehatan RI sebanyak 184.350 saset untuk 1.229 anak dengan gizi buruk. Bantuan ini diharapkan memperkuat layanan tata laksana gizi buruk sekaligus mendukung pemulihan status gizi anak.Melalui keikutsertaan dalam gerakan ini, Tim Penggerak PKK Kota Makassar diharapkan semakin memperkuat peran kader dan jejaring pendampingan keluarga dalam mendukung percepatan penurunan stunting.Sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan keluarga menjadi kunci untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian, asupan gizi, serta lingkungan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang optimal.(*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 3 November 2026

Geliat Ekonomi dan Seni Budaya Festival FBB Sukses Sedot Ribuan Pengunjung dalam Dua Hari

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Kebudayaan sukses menyelenggarakan rangkaian Festival Bulan Budaya di kawasan Central Point of Indonesia (CPI), 31 Oktober - 1 November 2026.Perhelatan akbar ini mendapat apresiasi luas dari para seniman dan budayawan lokal, salah satunya datang dari Dian Ekawati. Sebab, dinilai mampu menghadirkan ruang ekspresi yang memadai sekaligus memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat.Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Makassar, Andi Patiware, menjelaskan Festival Bulan Budaya merupakan program rutin dan agenda tahunan yang didedikasikan untuk memperingati Hari Kebudayaan Nasional setiap 17 Oktober, yang dirangkaikan langsung dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar."Jadi, Festival Bulan Budaya ini event tahunan program rutin di mana itu dikhususkan untuk momen Hari Kebudayaan Nasional. Kan Hari Kebudayaan Nasional ini kan dia punya tanggal 17 Oktober dan bertepatan juga dengan apa menjadi rangkaian daripada HUT Kota Makassar ya," ujar Andi Patiware saat dikonfirmasi, Senin (2/11).Menurut Andi Patiware, apresiasi tinggi dari para pelaku seni budaya mengalir karena pemerintah kota secara konsisten menyediakan ruang berekspresi yang luas. Pada penyelenggaraan tahun ini, ribuan elemen seni dilibatkan, termasuk ratusan penari tradisional serta para pelaku industri kreatif melalui kegiatan wedding showcase."Jadi mereka apresiasi karena sudah diberikan ruang, ruang berekspresi yang mereka anggap itu begitu besar dan begitu luas. Sehingga, kegiatan yang kemarin itu mempunyai dampak efek yang langsung ke para pelaku seni budaya," ungkapnya.Ia merinci, khusus untuk pementasan tari kolosal dan perlombaan, pihaknya melibatkan kurang lebih 400 penari dari berbagai kalangan usia, termasuk pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).Rangkaian perlombaan bahkan telah dimulai sejak Jumat, sementara puncak acara dipusatkan di Anjungan Pantai Losari selama dua hari penuh pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu).Menatap ke depan, Disbud Kota Makassar berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan agar manfaat kebudayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas maupun para pekerja seni."Ke depannya, pastinya sesuai dengan arahan pimpinan, ya bagaimana Festival Bulan Budaya ini bisa mempunyai dampak yang positif ke masyarakat luas, khususnya bagi para pelaku seni budaya," pungkas Andi Patiware.Dampak Positif Terhadap Pariwisata, Seni, dan UMKMPenyelenggaraan Festival Bulan Budaya mencatatkan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pariwisata, seni budaya, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan acara selama dua hari berturut-turut, perhelatan ini berhasil menarik ribuan pengunjung serta melibatkan ratusan seniman dan pelaku usaha lokal.Lonjakan Partisipasi dan Keterlibatan Seniman LokalPenyelenggaraan festival pada hari pertama langsung menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat dan dunia pendidikan. Tercatat sebanyak 400 pelajar berpartisipasi dalam lomba tari tingkat SD dan SMP, dengan masing-masing menyumbangkan 200 peserta. Selain itu, kegiatan adat seperti penampilan okkio bunting melibatkan 10 peserta. Pada hari kedua, kemeriahan berlanjut dengan pementasan seni tradisional akkorong tigi yang melibatkan total 17 orang.Panggung hiburan juga dimeriahkan oleh penampilan grup musik (band) dengan keterlibatan 10 orang pada hari pertama dan 16 orang pada hari kedua. Secara keseluruhan, total sanggar seni yang dilibatkan mencapai 125 orang pada hari pertama dan 78 orang pada hari kedua, yang memperlihatkan komitmen festival dalam menyediakan ruang panggung bagi ekosistem seni lokal.Penggerak Roda Ekonomi Kerakyatan Melalui UMKMSektor ekonomi kerakyatan turut merasakan dampak langsung dari penyelenggaraan festival ini. Sebanyak 38 pelaku UMKM konsisten dilibatkan dan diberi ruang pamer serta berniaga selama dua hari penuh di area stan (booth) yang disediakan. Kehadiran puluhan stan UMKM ini menjadi magnet tersendiri bagi perputaran transaksi ekonomi di lokasi acara.Rekor Kunjungan MasyarakatAntusiasme publik terhadap Festival Bulan Budaya terbukti sangat tinggi. Berdasarkan catatan rekapitulasi pengunjung di area festival, total kunjungan dan partisipasi masyarakat yang memadati area Festival Bulan Budaya selama dua hari penyelenggaraan menembus ribuan orang."Festival Bulan Budaya tidak hanya menjadi ajang hiburan dan pelestarian seni budaya tradisional, tetapi juga instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal serta mempererat kebersamaan masyarakat. (*)

Baca Selengkapnya

Lihat Semua Berita

Video Gallery

Kegiatan & Dokumentasi Video

Lihat Semua Video

Lapor Kak RT Ep 1 "Baru Terpilih, Sudah Pusing"

Eee... Ballassi ki Aspar karena terpilih jadi Ketua RT padahal dia cuma iyakan kopinya Dek Ramlah. Tidak tenangmi setiap hari ada saja yang ketuk pintunya pagi-pagi. Tapi senang ki juga Aspar karena jadi dekat sama dek Ramlah. Tapi pusingki juga. Tapi senang, tapi... ah sudahlah. Nonton sendiri maki di Youtube Pemerintah Kota Makassar! Lapor Kak RT Ep 1 "Baru Terpilih, Sudah Pusing" now streaming.

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri. Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa. Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri. Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.

Cara Menggunakan LONTARA+, Makin Dekat, Dalam Satu Genggaman

Punya aduan tentang kondisi atau pelayanan di sekitar ta’? Kini, laporkan dengan mudah melalui aplikasi LONTARA+!Ikuti langkah-langkahnya, mulai dari membuka fitur Aduan Masyarakat, mengisi informasi aduan, hingga mengirimkan laporan. Pastikan informasi yang diberikan jelas agar aduan dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.LONTARA+. Makin Dekat, Semua Dalam Satu Genggaman

Bus Sekolah Gratis: Melaju Bersama Menjemput Anak Bangsa

Perjalanan ke sekolah kini menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Melalui program Bis Sekolah Gratis, anak-anak dapat berangkat dan pulang sekolah bersama teman-teman dengan lebih aman tanpa biaya perjalanan. Sebab, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan.

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah. LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya. Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya. Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta. Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar? Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.

Jejak Rasa Kota Makassar

Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!