Data & Fakta

Kota Makassar dalam Angka

85,66 %

Indeks Pembangunan Manusia

6.61 %

Pertumbuhan Ekonomi

2,75 %

Inflasi Tahunan

0,391

Gini Rasio

4,43 %

Penduduk Miskin

9,60 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Kamis, 15 Oktober 2026

Appi Paparkan Inovasi Perlindungan Pekerja Rentan di Jamsostek Award 2026, Perkuat Jaminan Hari Tua

JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal itu, disampaikan dalam Wawancara Nasional Jamsostek Award Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan keselamatan kerja dan masa depan. "Pemkot Makassar terus menghadirkan berbagai terobosan agar perlindungan ketenagakerjaan, dan juga melibatkan masyarakat, dunia usaha, hingga aparatur sipil negara (ASN)," ujarnya. Melalui berbagai skema kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar berupaya membangun sistem perlindungan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, dengan menempatkan pekerja rentan sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian dan perlindungan. Dijelaskan, bahwa salah satu inovasi yang dipaparkan adalah pemberian jaminan hari tua bagi pekerja rentan yang telah terdata di Kota Makassar. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus. "Dengan inovasi, kami melakukan kegiatan dengan menjadi kota pertama di Indonesia yang menghadirkan jaminan hari tua kepada seluruh pekerja rentan yang sudah terdata di Kota Makassar," kata Appi. Tak berhenti pada intervensi program, Pemkot Makassar juga memperkuat strategi perluasan kepesertaan melalui keterlibatan langsung masyarakat di tingkat akar rumput. Munafri menjelaskan, para ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kota Makassar didorong menjadi agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). "Peran ini, kita harapkan dapat membantu memastikan pekerja rentan memperoleh informasi, akses, dan pendampingan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri," harapnya. Dia menambahkan, pendekatan tersebut dinilai penting karena RT dan RW merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat membantu mengidentifikasi pekerja rentan yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, Pemkot Makassar mengajak dunia usaha berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dukungan perusahaan diarahkan untuk membantu pembiayaan jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat, terutama pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pemkot juga membuka ruang gotong royong melalui keterlibatan ASN. Setiap aparatur didorong menjadi penjamin bagi sedikitnya satu pekerja rentan agar dapat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. "Yang terakhir, kami memberikan kesempatan kepada sesama ASN untuk menjadi penjamin minimal satu orang dari para pekerja rentan yang ada di Kota Makassar untuk bisa ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya. Upaya memperluas perlindungan tersebut turut diarahkan kepada kelompok pekerja keagamaan. Pemkot Makassar berencana bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memastikan semakin banyak pekerja rentan yang dapat dijangkau, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program perlindungan ketenagakerjaan. Bagi Appi, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan pekerja rentan memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja sekaligus memperoleh jaminan untuk masa depan. Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan semakin menjadi instrumen perlindungan sosial yang kuat bagi masyarakat, baik di Makassar maupun di berbagai daerah di Indonesia. "Mudah-mudahan dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi satu perisai yang sangat baik atau menjadi sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja dan jaminan hari tua kepada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota-kota," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Kamis, 15 Oktober 2026

Bertahun-tahun Langganan Banjir, Kini Pemkot Makassar Keruk Drainase di Tiga Titik Paccerakkang

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengintensifkan normalisasi saluran drainase dan pengerukan kanal di sejumlah wilayah rawan banjir. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik rawan genangan, termasuk di Kompleks Mangga Tiga dan Kompleks Gubernur. Kepala Bidang Drainase Dinas PU Makassar, Lukmanul Hakim, mengatakan langkah antisipasi dilakukan lebih awal dengan membersihkan saluran, memperbaiki drainase di sisi jalan, serta mengecek kondisi pintu air. Menurutnya, normalisasi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko genangan, terutama di kawasan yang selama ini kerap terdampak saat hujan dengan intensitas tinggi. "Paccerakkang memang menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Makassar. Karena itu, kami melakukan normalisasi saluran untuk memastikan aliran air tidak terhambat," ujarnya, Kamis (15/10/2026). Proses pembersihan dan pengerjaan saluran drainase dilakukan beberapa hari lalu. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan menjelang musim hujan pada November dan Desember mendatang. Ia menyebutkan, melalui pengerjaan tersebut, Pemkot Makassar berupaya memastikan saluran air berfungsi optimal sehingga mampu menampung dan mengalirkan debit air hujan dengan lancar. "Dalam pelaksanaan ini, kami Dinas PU mengerahkan sekitar 150 personel Satuan Tugas (Satgas) Drainase," tuturnya. Kawasan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, memang menjadi salah satu titik langganan banjir tahunan paling parah di Kota Makassar. Keluhan warga mengenai masalah yang terus berulang selama bertahun-tahun sejak pemerintahan sebelumnya. Kini, Dinas PU melakukan langkah konkret dengan melakukan normalisasi dan pengerukan drainase secara intensif di sepanjang Jalan Paccerakkang, Biringkanaya. Langkah ini merupakan wujud tindak lanjut dari komitmen dan janji Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), saat melakukan peninjauan langsung ke wilayah rawan banjir tersebut guna menghadirkan solusi permanen bagi warga. Lebih lanjut , Lukman menjelaskan, pengerjaan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kecamatan setempat agar penanganan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari hasil pengerjaan, petugas menemukan sejumlah saluran mengalami penyempitan akibat penumpukan sedimen. "Selain itu, terdapat pula saluran yang tersumbat sampah sehingga menghambat aliran air," terangnya. Dia menyebutkan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kapasitas saluran yang berkurang dapat memperlambat aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat. Karena itu, normalisasi tidak hanya difokuskan pada pengangkatan sedimen dan pembersihan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi infrastruktur drainase. "Kami mengajak masyarakat ikut mengambil peran dalam menjaga kebersihan saluran air di lingkungan masing-masing," imbuh Lukman. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menangani persoalan banjir perlu didukung kesadaran warga untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Masyarakat diimbau tidak membuang sampah ke selokan, tidak menutup jalur aliran air, serta rutin membersihkan saluran di sekitar rumah agar tidak terjadi penyumbatan. Lanjuta dia, budaya gotong royong juga diharapkan kembali diperkuat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan dan keberlanjutan infrastruktur publik. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, normalisasi drainase diharapkan memberikan manfaat lebih optimal dalam mengurangi risiko genangan saat musim hujan tiba. "Tim Satgas di PU terus siaga langkah antisipatif sejak dini, agar membersihkan aliran air tetap lancar dan masyarakat dapat menjalani aktivitas saat hujan," tukasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Kamis, 15 Oktober 2026

Aliyah Mustika Ilham: Selamat kepada Andi Herfida Attas sebagai Ketua PPM Sulsel Periode 2026-2031

MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031 yang berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang, Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (14/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Herfida Attas yang ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031 melalui rapat formatur yang dilaksanakan pada Selasa (13/10/2026) dan dihadiri 19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC). “Selamat kepada saudariku Andi Herfida Attas atas amanah yang diberikan untuk memimpin Pemuda Panca Marga Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, membawa organisasi semakin solid, serta terus menjaga nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Aliyah Mustika Ilham berharap kepengurusan baru PPM Sulawesi Selatan dapat memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi antarkader, serta membangun kolaborasi yang positif dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, sinergi ant organisasi memiliki peran penting dalam merawat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Sebagai Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keluarga besar purnawirawan TNI-Polri. Semangat persaudaraan dan nilai-nilai kebangsaan perlu terus diwariskan kepada generasi penerus agar tetap menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. “Harapan kita bersama, PPM Sulawesi Selatan dapat terus berkembang, menjaga persaudaraan, dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kepengurusan yang baru senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah organisasi,” tambahnya. Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PPM, Patriani Paramita Mulia, Ketua Dewan Paripurna PD PPM Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, jajaran pengurus Pemuda Panca Marga, serta sejumlah pengurus FKPPI Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarpengurus dan anggota organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan pengabdian bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya

Rabu, 14 Oktober 2026

Respons Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Sekda Makassar Instrukturkan Langkah Strategis ke SKPD

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pencemaran Udara (PM2.5) dan Kabut Asap di Kota Makassar, Rabu (14/10). Dalam rapat tersebut, terungkap kualitas udara di Kota Makassar dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan hingga masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Diketahui PM2.5 adalah partikel udara atau materi partikulat (particulate matter) yang berukuran sangat kecil, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer (u m). Sebagai perbandingan, ukurannya sekitar 1/30 dari diameter rambu manusia. Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan berdasarkan laporan validasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemburukan kualitas udara disebabkan oleh polusi kendaraan serta asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bertiup dari luar wilayah. "Berdasarkan laporan BMKG dan Dinas DLH, kualitas udara kita saat ini sudah tervalidasi sangat tidak sehat," jelas Sekda Makassar, Andi Zulkifly. Identifikasi menunjukkan sumber pencemaran ini sebagian besar merupakan kiriman dari luar, kata Sekda Zulkifly, itu akibat kebakaran hutan di Pangkep sejak tanggal 30, lalu disusul kebakaran di Selayar, Soppeng, Bone, hingga Maluku dan Papua yang terbawa angin dari arah timur ke tenggara. "Nah kondisi ini ditambah dengan volume transportasi kota yang tinggi," tukasnya. Kendati status kualitas udara berada pada level yang memprihatinkan, mantan Camat Ujung Pandang ini mengonfirmasi Dinas Kesehatan belum mencatat adanya lonjakan kasus penyakit respirasi secara signifikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar belum memberlakukan kebijakan meliburkan siswa sekolah maupun pegawai instansi. Sumber Utama PM2.5 Emisi Kendaraan (Terutama mesin diesel) Asap Industri dan Pembangkit Listrik (Batu bara dan Bahan bakar fosil) Pembakaran Terbuka (Sampah, limbah pertanian dan Kebakaran hutan) Debu Konstruksi dan aktivitas rumah tangga (Memasak, merokok). PM2.5 dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun sumber alami. Misal aktivitas manusia, Pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, emisi pembangkit listrik (seperti batu bara), proses industri, pembakaran sampah, serta asap rokok. Sumber alami seperti debu, jelaga, spora tanaman, serbuk sari, dan asap akibat kebakaran hutan, Reaksi kimia yaitu terbentuk dari reaksi gas-gas polutan di atmosfer seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Dampak bagi Kesehatan Karena ukurannya yang sangat mikroskopis, PM2. 5 tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan sangat mudah terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan bagian dalam hingga menembus ke aliran darah. Dampak jangka pendek, iritasi mata, hidung, tenggorokan, serta memperparah gejala asma. Dampak jangka panjang, Penyakit jantung, bronkitis, penurunan fungsi paru-paru, stroke, hingga risiko kanker paru-paru. Cara melindungi diri yakni menggunakan masker N95 atau masker khusus polusi saat berada diluar ruangan.Pantau indfeks kualitas udara secara berkala Kurangi aktivitas diluar ruang saat udara sedang buruk. Nyalakan penjernih udara (Air purifier) di dalam rumah. "Dampak kesehatan sejauh ini belum menunjukkan adanya kedaruratan medis, sehingga kita belum mengambil kebijakan meliburkan pegawai atau anak sekolah. Namun, langkah-langkah pencegahan harus segera berjalan," tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Sekda Makassar Andi Zulkifly menginstruksikan sejumlah langkah strategis. Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pemantauan harian di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Daya terkait perkembangan penyakit terdampak polusi, serta menyalurkan bantuan masker medis ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Dinas Kominfo dan DLH berkoordinasi secara berkala dengan BMKG untuk memperbarui informasi kualitas udara harian melalui saluran aplikasi resmi pemerintah dengan penyampaian bahasa yang mudah dipahami publik. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar): Mengagendakan sosialisasi pencegahan kebakaran secara masif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Satpol PP dan Dinas Perhubungan: Memberikan imbauan penggunaan masker bagi pengguna jalan serta menjadi contoh kedisiplinan di lapangan. Sementara itu, Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG Wilayah IV Makassar, Rizky Yudha Pahlawan, mengimbau masyarakat—khususnya kelompok rentan—agar meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan. "Hari ini terjadi kenaikan status dari kategori tidak sehat menjadi sangat tidak sehat. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil, untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan serta selalu menggunakan masker," ujar Rizky Yudha. Rizky memperkirakan kondisi kualitas udara di wilayah Makassar dan sekitarnya masih akan berfluktuasi pada rentang kategori sedang hingga tidak sehat dalam beberapa hari ke depan. (*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 14 Oktober 2026

Arahan Wali Kota, Sekda Boyong SKPD Turun ke Sekolah, Bagikan Masker Cegah Dampak Kabut Asap

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, bergerak melindungi anak-anak sekolah dari dampak kabut asap yang menyelimuti langit Kota Makassar. Pembagian masker gratis kepada siswa menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Makassar berada dalam kategori sangat tidak sehat. Pembagian masker dilakukan di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memulai kegiatan di SD Telkom melalui kolaborasi dengan pihak sekolah. Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar, Rabu (14/10/2026). Di hadapan para siswa, Zulkifly menjelaskan pentingnya menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap dan pencemaran. Ia mengingatkan bahwa udara yang terlihat cerah belum tentu memiliki kualitas yang baik. Karena itu, masyarakat perlu memahami kondisi udara dan mengambil langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan. "Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena terjadi pencemaran udara," ujarnya. "Kita melihat cuaca cerah dan tidak hujan, tetapi banyak asap. Setelah berkoordinasi dengan BMKG, kita mengetahui bahwa kualitas udara Makassar dalam dua hari terakhir masuk kategori sangat tidak sehat," tambah Andi Zulkifly. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor bersama BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penurunan kualitas udara diduga dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah wilayah, serta polusi kendaraan bermotor di dalam kota. Selain membagikan masker, Pemkot Makassar meminta pihak sekolah mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk sementara waktu. Zulkifly meminta kepala sekolah dan guru memperbanyak kegiatan belajar di dalam kelas, termasuk membatasi olahraga dan aktivitas bermain di lapangan selama kualitas udara belum membaik. "Kami mengimbau siswa menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan yang meningkatkan paparan terhadap udara tercemar," imbuh mantan camat Ujung Pandang. Zulkifly berharap seluruh warga ikut berperan menjaga lingkungan, menghindari pembakaran sampah, dan membiasakan perilaku yang mengurangi pencemaran udara. "Mari kita jaga lingkungan dan kesehatan bersama. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat diperlukan, dan hindari membakar sampah," tutupnya. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengambil langkah antisipatif untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Makassar. Salah satunya melalui kolaborasi pembagian masker kepada peserta didik di SD Telkom Makassar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pembagian masker merupakan upaya preventif untuk mengurangi risiko paparan udara yang kualitasnya sedang memburuk, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. "Pembagian masker ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk melindungi anak-anak kita dari paparan udara yang kualitasnya sedang tidak baik," ujarnya. Menurutnya, kondisi kualitas udara saat ini membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, perlindungan terhadap siswa harus menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman. "Kita ingin memastikan anak-anak tetap terlindungi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini," jelas Achi. Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Achi juga mengapresiasi kolaborasi pihak SD Telkom dalam pelaksanaan pembagian masker tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan satuan pendidikan penting untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa. "Ini menjadi komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun, khususnya bagi anak-anak kita di SD Telkom," tuturnya. Selain pembagian masker, pihak sekolah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan aktivitas pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik. "Melalui langkah ini, kita berharap perlindungan kesehatan siswa tetap terjaga sekaligus memastikan lingkungan sekolah menjadi ruang belajar yang aman di tengah kondisi kabut asap," demikian pesan Achi. (*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 14 Oktober 2026

Wali Kota Appi Berikan Solusi bagi PKL Terdampak Penertiban, 1.500 Pedagang Didata Dapat KUR

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, menghadirkan solusi melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang terdampak penataan ruang publik. Melalui program ini, sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL diakomodasi untuk mendapatkan pendampingan serta peluang akses permodalan. Langkah ini menjadi upaya Pemkot Makassar menjaga keseimbangan antara penataan kota yang tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program fasilitasi akses permodalan inkubasi pembiayaan merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro memperoleh dukungan modal. Menurutnya, program ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku usaha PKL dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki kesiapan untuk mengakses layanan perbankan. "Program ini sesuai arahan pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiba, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR," ujarnya Rabu (14/10/2026). Melalui program fasilitasi akses permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pelaku usaha mikro dan PKL mendapatkan akses pembiayaan sekaligus pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Arlin menyebutkan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penataan kota tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga mendapat perhatian. "Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM kena dampak penertiban," jelas Arlin. Program tersebut dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar, perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank. Disebutkan, hingga pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi yang berlangsung pada 12–16 Oktober 2026, namun, kini 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam program tersebut. "Tentu, bagian dari jemput bola di 15 Kecamatan. Tahap pra-inkubasi berlangsung selama sepekan, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026, dengan sasaran seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar," tuturnya. Hadirnya solusi, memberikan bukti bahwa penataan ruang publik di Kota Makassar tidak hanya berfokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Akan tetpaiz, Wali Kota Munafri Arifuddin, saat ini juga menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Lebih lanjut Arlin membeberkan bahwa, pelaksanaannya menyasar sejumlah wilayah secara serentak, antara lain Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala, serta dilanjutkan di kecamatan lainnya. Melalui pendekatan jemput bola, tim Inkubasi Pembiayaan mendatangi wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, dan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan kebutuhan administrasi. Selain itu, pendampingan meliputi pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem transaksi digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses pengajuan KUR. "Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, tetapi juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan," ungkapnya. Arlin menyebutkan, Pemerintah Kota menggeser pola fasilitasi yang sebelumnya cenderung konvensional menuju pendekatan berbasis pendampingan dan pengembangan usaha. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif. "Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan menjadi stimulus," terangnya. Dia menambahkan, penataan ruang publik dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan. Ia menilai, PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi usahanya, termasuk melalui akses modal, legalitas, dan pengembangan pasar. Karena itu, fasilitasi KUR diharapkan dapat membantu pedagang memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan ruang publik. "Meski demikian, akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimis tetap terealisasi," katanya, penuh optimis. Mengakhiri keterangan, Arlin menyebutkan program Pemerintah Kota untuk pemberdayaan PKL berfokus pada pendampingan dan fasilitasi, bukan jaminan bahwa seluruh pengajuan kredit akan disetujui. Dengan pemerataan fasilitasi di 15 kecamatan, Dia menuturkan semakin banyak pelaku usaha mikro dan PKL yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan mandiri secara finansial. "Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga, artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang," tutup Arlin. (*)

Baca Selengkapnya

Lihat Semua Berita

Video Gallery

Kegiatan & Dokumentasi Video

Lihat Semua Video

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri. Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa. Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri. Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah. LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya. Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya. Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta. Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar? Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.

Jejak Rasa Kota Makassar

Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!