Data & Fakta

Kota Makassar dalam Angka

85,66 %

Indeks Pembangunan Manusia

6.61 %

Pertumbuhan Ekonomi

2,75 %

Inflasi Tahunan

0,391

Gini Rasio

4,43 %

Penduduk Miskin

9,60 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Rabu, 14 Oktober 2026

Respons Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Sekda Makassar Instrukturkan Langkah Strategis ke SKPD

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pencemaran Udara (PM2.5) dan Kabut Asap di Kota Makassar, Rabu (14/10). Dalam rapat tersebut, terungkap kualitas udara di Kota Makassar dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan hingga masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Diketahui PM2.5 adalah partikel udara atau materi partikulat (particulate matter) yang berukuran sangat kecil, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer (u m). Sebagai perbandingan, ukurannya sekitar 1/30 dari diameter rambu manusia. Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan berdasarkan laporan validasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemburukan kualitas udara disebabkan oleh polusi kendaraan serta asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bertiup dari luar wilayah. "Berdasarkan laporan BMKG dan Dinas DLH, kualitas udara kita saat ini sudah tervalidasi sangat tidak sehat," jelas Sekda Makassar, Andi Zulkifly. Identifikasi menunjukkan sumber pencemaran ini sebagian besar merupakan kiriman dari luar, kata Sekda Zulkifly, itu akibat kebakaran hutan di Pangkep sejak tanggal 30, lalu disusul kebakaran di Selayar, Soppeng, Bone, hingga Maluku dan Papua yang terbawa angin dari arah timur ke tenggara. "Nah kondisi ini ditambah dengan volume transportasi kota yang tinggi," tukasnya. Kendati status kualitas udara berada pada level yang memprihatinkan, mantan Camat Ujung Pandang ini mengonfirmasi Dinas Kesehatan belum mencatat adanya lonjakan kasus penyakit respirasi secara signifikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar belum memberlakukan kebijakan meliburkan siswa sekolah maupun pegawai instansi. Sumber Utama PM2.5 Emisi Kendaraan (Terutama mesin diesel) Asap Industri dan Pembangkit Listrik (Batu bara dan Bahan bakar fosil) Pembakaran Terbuka (Sampah, limbah pertanian dan Kebakaran hutan) Debu Konstruksi dan aktivitas rumah tangga (Memasak, merokok). PM2.5 dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun sumber alami. Misal aktivitas manusia, Pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, emisi pembangkit listrik (seperti batu bara), proses industri, pembakaran sampah, serta asap rokok. Sumber alami seperti debu, jelaga, spora tanaman, serbuk sari, dan asap akibat kebakaran hutan, Reaksi kimia yaitu terbentuk dari reaksi gas-gas polutan di atmosfer seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Dampak bagi Kesehatan Karena ukurannya yang sangat mikroskopis, PM2. 5 tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan sangat mudah terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan bagian dalam hingga menembus ke aliran darah. Dampak jangka pendek, iritasi mata, hidung, tenggorokan, serta memperparah gejala asma. Dampak jangka panjang, Penyakit jantung, bronkitis, penurunan fungsi paru-paru, stroke, hingga risiko kanker paru-paru. Cara melindungi diri yakni menggunakan masker N95 atau masker khusus polusi saat berada diluar ruangan.Pantau indfeks kualitas udara secara berkala Kurangi aktivitas diluar ruang saat udara sedang buruk. Nyalakan penjernih udara (Air purifier) di dalam rumah. "Dampak kesehatan sejauh ini belum menunjukkan adanya kedaruratan medis, sehingga kita belum mengambil kebijakan meliburkan pegawai atau anak sekolah. Namun, langkah-langkah pencegahan harus segera berjalan," tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Sekda Makassar Andi Zulkifly menginstruksikan sejumlah langkah strategis. Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pemantauan harian di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Daya terkait perkembangan penyakit terdampak polusi, serta menyalurkan bantuan masker medis ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Dinas Kominfo dan DLH berkoordinasi secara berkala dengan BMKG untuk memperbarui informasi kualitas udara harian melalui saluran aplikasi resmi pemerintah dengan penyampaian bahasa yang mudah dipahami publik. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar): Mengagendakan sosialisasi pencegahan kebakaran secara masif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Satpol PP dan Dinas Perhubungan: Memberikan imbauan penggunaan masker bagi pengguna jalan serta menjadi contoh kedisiplinan di lapangan. Sementara itu, Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG Wilayah IV Makassar, Rizky Yudha Pahlawan, mengimbau masyarakat—khususnya kelompok rentan—agar meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan. "Hari ini terjadi kenaikan status dari kategori tidak sehat menjadi sangat tidak sehat. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil, untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan serta selalu menggunakan masker," ujar Rizky Yudha. Rizky memperkirakan kondisi kualitas udara di wilayah Makassar dan sekitarnya masih akan berfluktuasi pada rentang kategori sedang hingga tidak sehat dalam beberapa hari ke depan. (*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 14 Oktober 2026

Arahan Wali Kota, Sekda Boyong SKPD Turun ke Sekolah, Bagikan Masker Cegah Dampak Kabut Asap

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, bergerak melindungi anak-anak sekolah dari dampak kabut asap yang menyelimuti langit Kota Makassar. Pembagian masker gratis kepada siswa menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Makassar berada dalam kategori sangat tidak sehat. Pembagian masker dilakukan di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memulai kegiatan di SD Telkom melalui kolaborasi dengan pihak sekolah. Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar, Rabu (14/10/2026). Di hadapan para siswa, Zulkifly menjelaskan pentingnya menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap dan pencemaran. Ia mengingatkan bahwa udara yang terlihat cerah belum tentu memiliki kualitas yang baik. Karena itu, masyarakat perlu memahami kondisi udara dan mengambil langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan. "Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena terjadi pencemaran udara," ujarnya. "Kita melihat cuaca cerah dan tidak hujan, tetapi banyak asap. Setelah berkoordinasi dengan BMKG, kita mengetahui bahwa kualitas udara Makassar dalam dua hari terakhir masuk kategori sangat tidak sehat," tambah Andi Zulkifly. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor bersama BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penurunan kualitas udara diduga dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah wilayah, serta polusi kendaraan bermotor di dalam kota. Selain membagikan masker, Pemkot Makassar meminta pihak sekolah mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk sementara waktu. Zulkifly meminta kepala sekolah dan guru memperbanyak kegiatan belajar di dalam kelas, termasuk membatasi olahraga dan aktivitas bermain di lapangan selama kualitas udara belum membaik. "Kami mengimbau siswa menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan yang meningkatkan paparan terhadap udara tercemar," imbuh mantan camat Ujung Pandang. Zulkifly berharap seluruh warga ikut berperan menjaga lingkungan, menghindari pembakaran sampah, dan membiasakan perilaku yang mengurangi pencemaran udara. "Mari kita jaga lingkungan dan kesehatan bersama. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat diperlukan, dan hindari membakar sampah," tutupnya. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengambil langkah antisipatif untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Makassar. Salah satunya melalui kolaborasi pembagian masker kepada peserta didik di SD Telkom Makassar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pembagian masker merupakan upaya preventif untuk mengurangi risiko paparan udara yang kualitasnya sedang memburuk, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. "Pembagian masker ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk melindungi anak-anak kita dari paparan udara yang kualitasnya sedang tidak baik," ujarnya. Menurutnya, kondisi kualitas udara saat ini membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, perlindungan terhadap siswa harus menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman. "Kita ingin memastikan anak-anak tetap terlindungi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini," jelas Achi. Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Achi juga mengapresiasi kolaborasi pihak SD Telkom dalam pelaksanaan pembagian masker tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan satuan pendidikan penting untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa. "Ini menjadi komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun, khususnya bagi anak-anak kita di SD Telkom," tuturnya. Selain pembagian masker, pihak sekolah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan aktivitas pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik. "Melalui langkah ini, kita berharap perlindungan kesehatan siswa tetap terjaga sekaligus memastikan lingkungan sekolah menjadi ruang belajar yang aman di tengah kondisi kabut asap," demikian pesan Achi. (*)

Baca Selengkapnya

Rabu, 14 Oktober 2026

Wali Kota Appi Berikan Solusi bagi PKL Terdampak Penertiban, 1.500 Pedagang Didata Dapat KUR

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, menghadirkan solusi melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang terdampak penataan ruang publik. Melalui program ini, sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL diakomodasi untuk mendapatkan pendampingan serta peluang akses permodalan. Langkah ini menjadi upaya Pemkot Makassar menjaga keseimbangan antara penataan kota yang tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program fasilitasi akses permodalan inkubasi pembiayaan merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro memperoleh dukungan modal. Menurutnya, program ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku usaha PKL dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki kesiapan untuk mengakses layanan perbankan. "Program ini sesuai arahan pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiba, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR," ujarnya Rabu (14/10/2026). Melalui program fasilitasi akses permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pelaku usaha mikro dan PKL mendapatkan akses pembiayaan sekaligus pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Arlin menyebutkan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penataan kota tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga mendapat perhatian. "Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM kena dampak penertiban," jelas Arlin. Program tersebut dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar, perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank. Disebutkan, hingga pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi yang berlangsung pada 12–16 Oktober 2026, namun, kini 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam program tersebut. "Tentu, bagian dari jemput bola di 15 Kecamatan. Tahap pra-inkubasi berlangsung selama sepekan, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026, dengan sasaran seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar," tuturnya. Hadirnya solusi, memberikan bukti bahwa penataan ruang publik di Kota Makassar tidak hanya berfokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Akan tetpaiz, Wali Kota Munafri Arifuddin, saat ini juga menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Lebih lanjut Arlin membeberkan bahwa, pelaksanaannya menyasar sejumlah wilayah secara serentak, antara lain Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala, serta dilanjutkan di kecamatan lainnya. Melalui pendekatan jemput bola, tim Inkubasi Pembiayaan mendatangi wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, dan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan kebutuhan administrasi. Selain itu, pendampingan meliputi pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem transaksi digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses pengajuan KUR. "Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, tetapi juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan," ungkapnya. Arlin menyebutkan, Pemerintah Kota menggeser pola fasilitasi yang sebelumnya cenderung konvensional menuju pendekatan berbasis pendampingan dan pengembangan usaha. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif. "Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan menjadi stimulus," terangnya. Dia menambahkan, penataan ruang publik dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan. Ia menilai, PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi usahanya, termasuk melalui akses modal, legalitas, dan pengembangan pasar. Karena itu, fasilitasi KUR diharapkan dapat membantu pedagang memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan ruang publik. "Meski demikian, akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimis tetap terealisasi," katanya, penuh optimis. Mengakhiri keterangan, Arlin menyebutkan program Pemerintah Kota untuk pemberdayaan PKL berfokus pada pendampingan dan fasilitasi, bukan jaminan bahwa seluruh pengajuan kredit akan disetujui. Dengan pemerataan fasilitasi di 15 kecamatan, Dia menuturkan semakin banyak pelaku usaha mikro dan PKL yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan mandiri secara finansial. "Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga, artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang," tutup Arlin. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 13 Oktober 2026

Puluhan Ribu Aduan Tercatat, Roem Sebut Makassar Perkuat Layanan Publik Berbasis Digital di Forum Kemendagri

JAKARTA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, memaparkan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Makassar. Paparan disampaikan di hadapan peserta Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Dalam forum tersebut, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital Kota Makassar dibangun melalui integrasi sistem pemerintahan, pengelolaan data terpadu, peningkatan kualitas layanan masyarakat, dan penguatan sistem pemantauan kinerja pemerintah daerah. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Super apps Lontara+, yang dikembangkan sebagai pintu akses digital bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan dan informasi pemerintahan. “Melalui Lontara+, Pemerintah Kota Makassar mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pengaduan inspektorat, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, informasi cuaca dan kebencanaan, informasi wisata dan kegiatan, hingga layanan ketenagakerjaan dan transportasi,” ucapnya. “Aplikasi ini juga mencakup berbagai program dan layanan lainnya, seperti Makassar Creative Hub, SPMB, Nikah Massal, informasi bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan,” sambung Roem. Melalui pendekatan satu platform, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan tanpa harus berpindah-pindah sistem. Muhammad Roem juga memaparkan pengembangan tata kelola data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data. Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai OPD. Pemanfaatan data juga diperkuat melalui dashboard dengan empat lapisan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis. Tak hanya itu, aspek lain yang dipaparkan adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat 29.389 tiket pengaduan. Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed atau selesai. Sementara itu, 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat berstatus Dashboard tersebut mencatat keterlibatan 52 OPD dengan total 29.389 tiket pengaduan. Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan tercatat sekitar 5 hari 7 jam 28 menit. Data per OPD juga digunakan untuk melihat jumlah laporan dan rata-rata waktu penyelesaian, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi sektor pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi dalam dashboard, yakni 16.232 tiket. Data ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan, meningkatkan respons terhadap laporan warga, dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah. “Namun, tindak lanjut terhadap laporan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kita,” ungkapnya. Dia juga mengutarakan sistem penanganan pengaduan dirancang melalui enam tahapan, yaitu penerimaan laporan melalui aplikasi yakni pusat panggilan atau media sosial, validasi dan pencatatan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) serta konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai. Melalui mekanisme tersebut, penanganan isu masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi. “Untuk mendukung pengawasan dan koordinasi, Kota Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi 24 jam dengan sistem pergantian petugas,” pungkasnya. Dari inivasi tersebut, lahirlah sejumlah prestasi dan pengakuan, termasuk pilot nasional program “Pantau SPMB” yang melibatkan PANRB, Kemendikdasmen, dan Ombudsman. Apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan dan masuknya Pemerintah Kota Makassar dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025 serta penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori. Penghargaan dan pengakuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan layanan digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Roem berharap partisipasi dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi praktik pengembangan kota cerdas dan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan perkotaan yang inovatif, responsif, dan berkelanjutan. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 13 Oktober 2026

Prihatin Kabut Asap di Makassar, Appi Instruksikan Dinas Bagi Masker Gratis ke Siswa dan Kelompok Rentan

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan perhatian serius terhadap kondisi kabut asap dan penurunan kualitas udara yang terjadi di Kota Makassar dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah agenda internasional United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, Appi meminta jajaran Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi tersebut, Appi menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk menyiapkan masker yang dapat dibagikan secara gratis kepada anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan. "Saya merasa prihatin dengan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara yang terjadi saat ini," ujar Appi, dalam keterangan resmi, Selasa (13/10/2026). "Saya sudah instruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menyiapkan masker untuk dibagikan secara gratis kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan, termasuk para lanjut usia dan ibu hamil," sambung Appi. Menurutnya, langkah perlindungan perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan partikel debu, asap, dan polutan di udara. Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, khususnya ketika kondisi udara memburuk dan aktivitas di luar ruangan berpotensi meningkatkan paparan partikel berbahaya. Selain pembagian masker, Appi juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), serta perangkat daerah lainnya, memperkuat koordinasi dan berkolaborasi pihak swasta dalam merespons kondisi tersebut. "Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memetakan kondisi di lapangan, meningkatkan kewaspadaan, serta menyiapkan langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu. Dia menegaskan, bahwa upaya tersebut, termasuk kemungkinan penyemprotan air dan langkah pendukung lainnya, perlu dikoordinasikan berdasarkan kondisi lapangan dan efektivitasnya dalam membantu mengendalikan debu maupun partikel di lingkungan. Tak hanya itu, Appi juga mengimbau masyarakat umum untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga, terutama kelompok rentan, diminta mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. "Perlindungan diri harus menjadi perhatian bersama. Kami mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi kegiatan apabila kondisi udara sedang kurang baik," pesannya. Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi yang berkembang di daerah, Appi dijadwalkan meninggalkan rangkaian kegiatan United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, dan kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2026, meskipun agenda tersebut belum selesai. Rencananya tiba di Makassar, Munafri akan melakukan koordinasi dan pemantauan langsung terhadap langkah-langkah penanganan yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Makassar. Ia menegaskan, Pemkot Makassar menempatkan perlindungan kesehatan warga sebagai salah satu perhatian dalam merespons kondisi kabut asap. Sehingga langkah antisipasi melalui pembagian masker, koordinasi lintas perangkat daerah, dan imbauan kesehatan diharapkan dapat membantu mengurangi risiko paparan, sembari terus memantau perkembangan kualitas udara. "Kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga, mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang memburuk akibat paparan asap," imbuh Appi sebagai bentuk kepedulian. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, Dinas Pendidikan Kota Makassar menyiapkan aksi pembagian masker gratis kepada siswa sebagai langkah perlindungan terhadap dampak penurunan kualitas udara dan kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Sekolah Telkom untuk melaksanakan kegiatan pembagian masker gratis pada Rabu (14/10/2026) pagi. Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut atas perhatian Wali Kota Makassar terhadap kesehatan peserta didik, khususnya di tengah kondisi kualitas udara yang perlu diwaspadai. "Menindaklanjuti arahan Bapak Wali Kota, kami akan berkolaborasi dengan Sekolah Telkom untuk melaksanakan kegiatan pembagian masker gratis kepada siswa pada Rabu pagi," ujar Achi. Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi siswa sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Pembagian masker juga menjadi bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi risiko paparan debu dan partikel asap saat siswa beraktivitas. Ia berharap kolaborasi ini dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman dan sehat. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan serta mengingatkan siswa agar menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. "Upaya ini, sejalan dengan arahan Wali Kota Makassar agar perangkat daerah terkait bergerak bersama mengambil langkah pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak penurunan kualitas udara," tutup Achi. (*)

Baca Selengkapnya

Selasa, 13 Oktober 2026

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi Yayasan Kareba Baji, Bahas Penguatan Kolaborasi Penanggulangan TB

MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Yayasan Kareba Baji Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Senin (13/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis (TB) di Kota Makassar. Audiensi ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat peran komunitas dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong deteksi dini, memutus rantai penularan, serta memastikan pasien TB mendapatkan pendampingan hingga menyelesaikan pengobatan. Dalam pertemuan tersebut, Yayasan Kareba Baji menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari strategi penanggulangan TB. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat lebih luas, terutama mereka yang masih menghadapi stigma dan kehilangan harapan ketika didiagnosis TB. Keterlibatan penyintas TB juga menjadi salah satu hal yang dibahas. Melalui pengalaman dan kesaksian mereka, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa TB dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan. Selain pengobatan, upaya pencegahan melalui pemeriksaan kontak serumah, skrining, dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar dinilai penting agar pasien tidak merasa sendiri serta dapat menjalani proses pengobatan dengan baik. Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan komitmen Yayasan Kareba Baji Sulawesi Selatan dalam mendukung upaya penanggulangan TB di Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa penanganan TB membutuhkan kerja bersama, tidak hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan melibatkan komunitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Pemerintah Kota Makassar menyambut baik keterlibatan Yayasan Kareba Baji dalam upaya penanggulangan TB. Kolaborasi seperti ini penting agar edukasi, pencegahan, dan pendampingan kepada pasien dapat berjalan lebih optimal. Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, tidak memberikan stigma kepada pasien, serta mendukung mereka sampai sembuh,” ujarnya. Dalam diskusi tersebut, turut dibahas tantangan dalam menemukan kasus TB secara dini, penguatan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), serta optimalisasi pemeriksaan bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien. Penguatan skrining, termasuk melalui pemeriksaan rontgen bergerak atau mobile X-ray, juga menjadi bagian dari pembahasan untuk membantu menjangkau masyarakat dan mendukung penemuan kasus secara lebih aktif. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan terus mendorong penguatan program penanggulangan TB, termasuk dukungan terhadap pelayanan, pencegahan, serta penganggaran sesuai kebutuhan program dan ketentuan yang berlaku. Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan para penyintas TB. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta mengurangi stigma terhadap pasien. Penanggulangan TB bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Makassar yang lebih sehat. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes., serta perwakilan Bappeda Kota Makassar, yakni Sekretaris Bappeda Dr. A. Ato Rakhmawan, S.IP., S.AP., M.A.P., dan Perencana Ahli Muda Bappeda Rizni Nadirah Rizal, S.STP., M.M. Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan Konsorsium Penabulu–STPI, Direktur Eksekutif POP TB Indonesia, WHO Indonesia, Yayasan Kareba Baji Sulawesi Selatan, serta unsur pendamping program penanggulangan TB di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Lihat Semua Berita

Video Gallery

Kegiatan & Dokumentasi Video

Lihat Semua Video

Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.

Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali. Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri. Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.

Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa. Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata. Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri. Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.

Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar

Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah. LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya. Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.

29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan

Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus

Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?

Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya. Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta. Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar? Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!

Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.

Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan. Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.

Jejak Rasa Kota Makassar

Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!