Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

Wali Kota Munafri Antar Makassar Raih Predikat Kota TP2DD Terbaik 2026

JAKARTA—Upaya Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mendorong transformasi digitalisasi layanan Pemerintah Kota Makassar dan transaksi keuangan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, diganjar penghargaan Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2026 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI‎. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026). Munafri menerima penghargaan tersebut bersama sembilan kota/kabupaten se-Indonesia lainnya. Penyerahan penghargaan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, hingga Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah se-Indonesia dalam mempercepat digitalisasi pemerintahan khususnya dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Usai menerima penghargaan, Munafri mengatakan upaya transformasi digitalisasi Pemerintah Kota Makassar tidak hanya sekedar diarahkan pada transformasi sistem konvensional menjadi digital. Tetapi juga pada bagaimana teknologi digunakan untuk membangun ekosistem keuangan dan transaksi daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini melanjutkan bahwa ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan yang dikembangkan juga diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat. Sehingga dapat memangkas panjangnya proses pelayanan dan mendekatkan akses pemerintah kepada masyarakat. “Ini adalah upaya yang kita lakukan bersama untuk memaksimalkan progres digitalisasi di dalam sistem Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan jaminan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mempermudah layanan dan akses layanan dari pemerintah ke masyarakat,” kata. Dengan tujuan tersebut, lanjut Appi, berbagai aplikasi dan layanan digital terintegrasi yang telah di kembangkan Pemerintah Kota Makassar tidak hanya menjadi sebuah gerakan. Tetapi dikembangkan untuk memberikan dampak nyata program pemerintah ditengah-tengah pelayanan yang dirasakan masyarakat. Sehingga bagi Munafri, ukuran keberhasilan transformasi digitalisasi keuangan dan transaksi benar-benar berhasil ketika teknologi yang dihadrikan mampu menyelesaikan persoalan pelayanan yang dihadapi masyarakat. “Inilah yang terus kita kembangkan dengan berbagai platform yang ada di pemerintah kota supaya percepatan akses digitalisasi ini benar-benar tidak hanya menjadi sebuah gerakan, tapi memberikan dampak nyata untuk bisa semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat,” harapnya.(*)

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema baru untuk mengurai antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar, yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Skema tersebut dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pertamina memaparkan rencana pembagian SPBU di Kota Makassar ke dalam empat klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen. Deni mengatakan, pembagian klaster dilakukan agar pelayanan Solar lebih terarah sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu arus lalu lintas. "Jadi, kami bagi menjadi empat klaster, Pak," kata Deny. Klaster pertama adalah Klaster Pelabuhan yang mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar (yang terletak tepat di ujung akses tol). Menurut Deny, kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda karena mayoritas konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang aktivitasnya berkaitan dengan pergerakan barang dan kedatangan kapal. Karena itu, pihak Pertamina akan memprioritaskan pelayanan Solar di klaster tersebut, termasuk melakukan rekonfigurasi nozzle agar kapasitas pelayanan Solar dapat ditingkatkan. "Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle," jelasnya. Berbeda dengan klaster lainnya, Pertamina tidak akan menerapkan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan Pelabuhan. Lanjut dia, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan armada logistik yang waktu operasionalnya mengikuti aktivitas bongkar muat dan kedatangan kapal. "Untuk Klaster Pelabuhan ini tidak ada jam pembatasan waktu pembeliannya. Prioritasnya untuk angkutan logistik," ungkap Deni. Selanjutnya, Klaster Perintis mencakup kawasan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin di Sudiang hingga wilayah sekitar Universitas Hasanuddin (Unhas). Dijelakaan, klaster ini terdapat empat SPBU yang diprioritaskan menjadi pusat pelayanan Solar. Namun, berbeda dengan Klaster Pelabuhan, Pertamina tetap memberlakukan pembatasan waktu pengisian. SPBU (SPBU Pintu 1 Unhas), SPBU Tamalanrea/Depan BTP)Terletak di wilayah Tamalanrea. Kemudian, SPBU Perintis/KM 16), serta SPBU KM 18/Pai), mendekati arah gerbang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Deny mengatakan, pengaturan tersebut dilakukan karena dalam dua bulan terakhir konsentrasi antrean di kawasan Perintis cukup mengganggu arus lalu lintas. "Di Klaster Perintis ini tetap kami berlakukan pembatasan waktu, karena kami amati dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis memang cukup mengganggu lalu lintas," katanya. "Selain kondisi jalan yang relatif terbatas, kawasan tersebut juga banyak dilalui kendaraan logistik dan bus sehingga antrean kendaraan besar berpotensi mempengaruhi kelancaran lalu lintas," tambah Deny. Dikatakan, klaster ketiga adalah Klaster Penyokong Solar di kawasan Pettarani. Kawasan ini dipilih karena menjadi salah satu jalur penghubung dari arah Gowa menuju kawasan Perintis dan Maros. Klaster Pettarani terdiri atas empat SPBU, yakni kawasan Alauddin, Pengayoman, Pettarani, dan Veteran Utara. Untuk klaster ini, Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian. Skema pengaturan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan karakteristik pengguna Solar di masing-masing lokasi. Deny menyebut, penerapan pengaturan waktu di kawasan dalam kota juga dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil-genap sesuai arahan pemerintah setempat. "Untuk wilayah Pettarani, sesuai dengan hasil pertemuan ini, bisa diberlakukan ganjil-genap di wilayah klaster dalam kota," tuturnya. Sementara itu, Pertamina masih memfinalisasi klaster keempat sebagai bagian dari skema penataan pelayanan Solar di Kota Makassar. Oleh sebabitu, Deny menjelaskan, secara umum kondisi antrean BBM di Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pertamina juga terus mengevaluasi kebijakan pengaturan jam maupun ganjil-genap agar kondisi tersebut. "Antrean di Kota Makassar sekarang sudah cenderung normal. Kami juga memperketat terutama dengan kebijakan ganjil-genap yang sudah diberlakukan," katanya. Ia menambahkan, konsumsi Pertalite maupun Solar saat ini juga berada dalam kondisi normal. Meski demikian, Solar tetap menjadi perhatian karena membutuhkan pengaturan lebih spesifik agar pelayanan kepada konsumen tidak berdampak terhadap pengguna jalan lainnya. "Produk gasoil atau Solar ini menjadi concern (kekuatiran) kita bersama. Karena memang ini perlu diatur," lanjut Deny. Menurutnya, pengaturan klaster dan jam pengisian yang telah diterapkan sebelumnya menunjukkan hasil positif di lapangan. Karena itu, pola tersebut akan terus dievaluasi dan disesuaikan bersama Pemerintah Kota Makassar. "Harapannya kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan landai ini bisa seterusnya berlaku," harpanya. "Jadi, bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk Solar, tetapi juga pengguna jalan lain bisa menikmati dan merasakan kenyamanan," tambah dia. Untuk solusi BBM jenis Solar, Deny juga menyampaikan bahwa pihak Pertamina siap mendukung langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan pengaturan klaster maupun jam operasional pengisian Solar. Pengaturan nantinya akan mempertimbangkan kondisi jalan serta karakteristik pengguna Solar di masing-masing kawasan. Dalam kesempatan tersebut, selaku perwakilan Pertamina menyampaikan perkembangan operasional SPBU di Kota Makassar. Dari total 45 SPBU yang ada di Makassar, Pertamina sempat mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam ketika terjadi peningkatan antrean BBM. Dalam kondisi normal, jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebelumnya hanya sekitar 11 titik. "Saat terjadi krisis itu kami operasionalkan 25 SPBU selama 24 jam. Tetapi dalam kondisi normal sebenarnya hanya 11 SPBU, artinya sudah naik dua kali lipat," ungkap Deny. Saat kondisi mulai kembali normal, konfigurasi operasional secara bertahap dikembalikan. Namun, Pertamina tetap memberikan tambahan waktu pelayanan di sejumlah SPBU. Sebanyak delapan SPBU di Kota Makassar mendapatkan perpanjangan jam operasional dengan rata-rata waktu pelayanan hingga 18 jam. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan berdasarkan kondisi kebutuhan BBM di lapangan. Pihak Pertamina sebelumnya juga melaporkan bahwa penyaluran BBM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah kembali normal, sembari tetap melakukan penguatan pasokan dan penyesuaian operasional SPBU. Selain penataan klaster, Pertamina memastikan pengawasan penyaluran Solar bersubsidi tetap dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan. "Kami jajaran Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi," tegasnya. Dia berharap koordinasi tersebut dapat terus diperkuat bersama Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk melalui pengawasan di tingkat kecamatan. Terkait target kondisi antrean hingga akhir tahun, Deni mengatakan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan. "Kami juga melaporkan dan berkoordinasi terus dengan Bapak Wali Kota dan juga Pemprov," tuturnya. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya. (*)

Munafri Ingin Mahasiswa Elektro Hadirkan Teknologi Modern untuk Kota Makassar

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menantang mahasiswa dan lulusan teknik elektro untuk tidak hanya mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, tetapi juga berani menciptakan lapangan kerja melalui penguasaan teknologi dan inovasi. Pesan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Seminar Nasional Teknik Elektro 2026 yang digelar Politeknik Bosowa bersama Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia (FORTEI) di Menara Bosowa, Makassar, Rabu (23/9/2026). Di hadapan mahasiswa teknik elektro dari berbagai Provinsi di Indonesia, Munafri mengapresiasi forum yang menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan bagi mahasiswa serta insan pendidikan tinggi bidang teknik elektro. Menurutnya, teknik elektro merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki relevansi sangat kuat dengan perkembangan masa depan. "Kita tahu para alumni atau lulusan ataupun yang berkecimpung di dalam dunia teknik elektro ini adalah mereka yang sangat beruntung," puji Wali Kota. "Kenapa? Karena ilmu pada umumnya tidak akan pernah mati sama sekali. Ilmu ini adalah ilmu yang berbicara tentang masa lalu dan selalu berbicara tentang masa depan," sambung Munafri. Ia menyebut perkembangan kendaraan listrik (electric vehicle), energi baru terbarukan, hingga teknologi digital menjadi bagian dari ruang kerja yang membutuhkan kompetensi teknik elektro. Karena itu, Munafri optimistis lulusan teknik elektro memiliki peluang yang luas untuk terserap dalam perkembangan industri sekaligus mengambil peran dalam pembangunan daerah. Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar terbuka membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, mahasiswa, alumni, maupun organisasi profesi dan pendidikan tinggi teknik elektro. Ia berharap kehadiran FORTEI dan perguruan tinggi teknik elektro di Makassar dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi berbasis teknologi terhadap berbagai persoalan perkotaan. "Kota ini harus dibangun secara kolaboratif dengan sisi yang harus menempatkan orang-orang tepat pada bidangnya," jelasnya. Menurut mantan CEO PSM itu, berbagai persoalan perkotaan, termasuk efisiensi energi, sistem kelistrikan, digitalisasi layanan, hingga pengembangan teknologi berbasis Internet of Things (IoT), membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia dengan kompetensi yang tepat. Dia juga mengajak mahasiswa dan lulusan teknik elektro memanfaatkan ruang kolaborasi yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, salah satunya melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). "Di Pemerintah Kota Makassar ada namanya BRIDA. BRIDA ini bisa menjadi tempat untuk memberikan berbagai macam akses untuk terus memberikan upgrading dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Makassar," tuturnya. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan peluang penerapan IoT dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Appi mengungkapkan, Pemerintah Kota Makassar berencana mengembangkan dua greenhouse berbasis IoT pada tahun mendatang. Pengembangan tersebut, kata dia, membutuhkan sumber daya manusia terampil yang mampu merancang, mengoperasikan, sekaligus mengembangkan sistem teknologi yang diterapkan. "Di Kota Makassar, tahun depan akan dibangun dua greenhouse dengan berbasis IoT. Ini dibutuhkan sarjana-sarjana terampil yang akan memastikan ini," katanya. Ia mencontohkan penerapan teknologi pertanian di Belanda yang mampu mengoptimalkan lahan terbatas melalui pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan produktivitas pertanian yang tinggi. Menurutnya, pendekatan serupa dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik Kota Makassar, terutama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan. Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, tidak harus mengerjakan seluruh proses tersebut sendiri. Pemerintah dapat berperan sebagai pionir dan membuka ruang agar masyarakat, perguruan tinggi, serta pelaku teknologi ikut terlibat. "Kami dari pemerintah kota concern benar terhadap ini untuk tidak melakukan segalanya, tetapi menjadi pionir, pelopor untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam rangka mengakses Internet of Things, khususnya di bidang pertanian," terangnya. Lebih jauh, Munafri meminta mahasiswa teknik elektro mengubah cara pandang terhadap masa depan karier. Menurutnya, lulusan teknik elektro tidak semestinya hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga memiliki peluang besar menjadi pencipta lapangan kerja. Dia menilai kompetensi teknik elektro memiliki karakter spesifik yang dapat dikembangkan menjadi berbagai inovasi, produk, maupun usaha berbasis teknologi. "Saya berharap lulusan sarjana teknik elektro ini atau melalui FORTEI tidak lagi hanya berbicara tentang di mana bekerja. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana alumni mahasiswa ini nanti bisa menjadi pekerja," lanjut Munafri. Ia juga menilai peluang tersebut terbuka seiring semakin luasnya kebutuhan industri terhadap teknologi dan sistem digital. Karena itu, forum seperti Seminar Nasional Teknik Elektro 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi akademik, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan secara nyata. Munafri juga membuka kesempatan kepada FORTEI dan perguruan tinggi untuk membawa berbagai konsep teknologi modern yang dapat diterapkan di Kota Makassar. Salah satu yang ditekankan adalah pengembangan sistem penerangan jalan berbasis teknologi pintar yang mampu mengatur penggunaan energi berdasarkan keberadaan kendaraan atau aktivitas di jalan. Menurutnya, inovasi semacam itu dapat menjadi bagian dari upaya membangun kota yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. "Hal seperti inilah yang akan kita coba membangun. Saya ingin dari FORTEI, khususnya Universitas yang ada di Kota Makassar ini, datang kepada Pemkot membawakan konsep modern yang bisa terapkan di Kota Makassar," katanya. Munafri menegaskan Pemerintah Kota Makassar terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan kota. Ia menilai pertemuan dengan FORTEI dan mahasiswa teknik elektro menjadi awal dari kerja sama yang menghasilkan program konkret. "Ini merupakan kesempatan yang baik buat saya agar kiranya ini bisa menjadi ruang kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota Makassar dengan FORTEI," tegasnya. (*)

BAZNAS Pusat Dukung Kota Makassar Jadi Prototipe Kota Filantropi Nasional, Launching November

MAKASSAR — Gagasan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menjadikan Kota Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional mendapat dukungan penuh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan salah satu pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026). Saidah menyambut positif gagasan Munafri untuk mengembangkan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional. Menurutnya, gagasan tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang melibatkan masyarakat secara luas. "Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional," ujar Saidah. BAZNAS Pusat bahkan mendorong Makassar menjadi prototipe atau percontohan gerakan filantropi yang tidak berhenti pada seremoni dan kampanye, tetapi mampu dieksekusi hingga tingkat paling bawah, yakni kelurahan dan masyarakat. Wakil Ketua PP Muslimat NU mengatakan, BAZNAS Pusat bersama BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pembahasan awal terkait gagasan tersebut. Karena itu, tahapan selanjutnya adalah mempercepat eksekusi dengan menyiapkan rangkaian program menuju peluncuran gerakan filantropi di Makassar. "Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November," katanya. Saidah menegaskan, gerakan filantropi tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan kampanye. Gerakan tersebut harus memiliki sistem kelembagaan yang mampu memastikan semangat berbagi tumbuh dan dirasakan langsung masyarakat. Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat kelurahan. "Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di Kecamatan dan Kelurahan itu harus ada UPZ," jelasnya. Menurutnya, UPZ kelurahan nantinya menjadi institusi yang menampung sekaligus menggerakkan berbagai program filantropi hingga tingkat akar rumput. Dengan adanya kelembagaan tersebut, program Kota Filantropi yang digagas pemerintah kota tidak hanya berada pada level kebijakan, tetapi dapat dieksekusi langsung di tengah masyarakat. "UPZ inilah yang nanti akan mengeksekusi program-program gerakan Pak Wali yang diluncurkan. Jadi bisa dieksekusi di tingkat paling akar rumput, di tingkat masyarakat," ujarnya. Saidah juga mendorong agar gerakan filantropi di Makassar dibangun sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat, bukan sekadar aktivitas sosial yang dilakukan pada momentum tertentu. Untuk mewujudkannya, literasi filantropi dinilai perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Ia mengusulkan adanya edukasi dan praktik filantropi bagi pelajar, termasuk pengenalan tentang zakat, amil, serta mustahik. "Saya dorong membuat filantropi sebagai lifestyle. Caranya bagaimana? Membangun literasi," katanya. Menurut dia, pelajar tidak cukup hanya diberikan pemahaman secara teori. Mereka juga perlu diberi pengalaman langsung dalam menjalankan aktivitas sosial. Termasuk mengenal siapa yang disebut mustahik dan bagaimana proses penyaluran bantuan dilakukan. "Anak-anak sekolah harus diajarkan untuk mengembangkan filantropi. Mereka kita literasi, kita ajari bagaimana menjadi amil, bagaimana bertemu mustahik. Mereka sendiri yang menyerahkan bantuan kepada mustahik," tuturnya. Dengan pendekatan tersebut, kata Saidah, akan terbangun keterlibatan emosional atau engagement generasi muda terhadap gerakan filantropi. Pihak BAZNAS Pusat juga melihat adanya daerah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan UPZ hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Ia mengatakan, keberadaan UPZ di tingkat Kelurahan mampu menghimpun dana sosial masyarakat secara rutin yang kemudian dapat digunakan untuk membantu kebutuhan warga. Menurut Saidah, pola tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki sumber daya sosial yang dapat digunakan ketika menghadapi persoalan mendesak. Karena itu, BAZNAS Pusat mendorong Makassar untuk mengembangkan model serupa dengan menyesuaikannya terhadap karakteristik perkotaan. "Saya bilang sama Pak Ketua BAZNAS Makassar, yuk kita kembangkan Makassar ini menjadi prototipe itu," katanya. Dia menekankan, gagasan Kota Filantropi harus diterjemahkan secara utuh, mulai dari penguatan literasi, kelembagaan, hingga gerakan nyata di masyarakat. Selain membangun gerakan di tingkat masyarakat, BAZNAS Pusat juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi di Makassar untuk mengembangkan gagasan Kota Filantropi dari perspektif akademik dan intelektual. Saidah mengusulkan adanya konferensi atau forum intelektual yang melibatkan kampus-kampus di Makassar. Menurutnya, perguruan tinggi dapat menjadi ruang untuk mengembangkan gagasan, memperkaya konsep, sekaligus menguji model Kota Filantropi yang akan diterapkan. "Saya minta bekerja sama dengan kampus untuk me-launching gagasan Pak Wali di tingkat perdebatan para intelektual," imbuh dia. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan gagasan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, lintas usia dan kelompok. "Menurut saya gerakan filantropi tidak cukup jika hanya digerakkan oleh segelintir orang. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan potensi para dermawan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan," katanya. Ia menilai, Kota Filantropi Nasional bukan sekadar slogan yang tertulis di atas kertas, melainkan sebuah gerakan sosial yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas. Appi mengatakan, potensi kebaikan di tengah masyarakat sangat besar. Karena itu, pemerintah bersama BAZNAS perlu membangun ruang dan kelembagaan yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat ikut mengambil peran sesuai kemampuan dan caranya masing-masing. "Kita berharap akan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang punya potensi untuk membantu masyarakat," ujarnya. Dalam konteks tersebut, Appi melihat BAZNAS memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat yang ingin berbagi dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Melalui kelembagaan BAZNAS, para dermawan dapat diberikan akses untuk menyalurkan kepeduliannya, sementara masyarakat penerima bantuan dapat dipetakan berdasarkan kebutuhan yang ada. "Melalui kelembagaan BAZNAS untuk memberikan akses kepada para dermawan ini, kita mempersiapkan orang yang akan dibantu, mempertemukan orang yang membantu dan yang dibantu," jelasnya. Menurut Appi, pola tersebut juga penting untuk memastikan gerakan filantropi berjalan dalam koridor yang jelas, dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ia mengatakan pemerintah kota bersama BAZNAS akan terus membangun mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan aturan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi dapat terjaga. "Ini bisa menggunakan aturan negara, transparan dan akuntabel. Karena ini pemerintah yang mengelola itu," katanya. Appi juga memandang gagasan Makassar sebagai Kota Filantropi memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pengelolaan dana sosial. Kota Filantropi, menurutnya, merupakan ikhtiar untuk membangun budaya saling membantu dan memperkuat kepedulian sosial sebagai bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan. Munafri meyakini, ukuran kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun capaian fisik lainnya. Kemajuan juga tercermin dari kemampuan masyarakat yang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka yang lemah, serta kepedulian kelompok yang berkecukupan terhadap masyarakat yang membutuhkan. "Kota yang maju bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi atau infrastrukturnya yang megah, tetapi dari sejauh mana warganya yang kuat melindungi yang lemah, dan yang berpunya peduli pada yang tidak berpunya," tuturnya. Karena itu, Appi menekankan pentingnya membangun gerakan filantropi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Ia optimistis, apabila gagasan tersebut lahir, dikawal, dan dijalankan secara konsisten, Makassar dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat dan filantropi. "Kalau gagasan ini lahir, dikawal, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka Makassar tidak hanya akan menjadi barometer nasional dalam pengelolaan zakat dan filantropi, tetapi juga akan menjadi kota yang diberkahi," tutup Appi. Rangkaian persiapan tersebut akan diarahkan menuju peluncuran Makassar sebagai prototipe Kota Filantropi Nasional pada November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua BAZNAS Makassar Dr. Usman Sofian, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar Mohammad Syarief. (*)

Wawali Makassar Aliyah Mustika Ilham Pererat Hubungan Makassar-Swiss

MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyambut langsung Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Konstantin Obolensky, saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Selasa (22/9/2026). Kehadiran Aliyah Mustika Ilham dalam penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar membangun komunikasi dan hubungan yang semakin erat dengan perwakilan diplomatik Swiss. Konstantin Obolensky merupakan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, sekaligus Perwakilan Tetap Swiss untuk ASEAN. Ia mulai menjalankan peran tersebut pada 2026. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa setiap kunjungan dan pertemuan dengan mitra internasional merupakan kesempatan untuk memperkenalkan Makassar sekaligus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas. Menurut Aliyah Mustika Ilham, Makassar sebagai salah satu kota strategis di kawasan timur Indonesia terus membuka diri terhadap berbagai bentuk kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan kota. “Kami menyambut baik kehadiran Bapak Duta Besar Swiss di Kota Makassar. Semoga kunjungan ini menjadi awal yang baik untuk mempererat hubungan dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas ke depan,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Sementara itu, hubungan Swiss dan Indonesia mencakup berbagai bidang, antara lain dialog politik, perdagangan dan investasi, kerja sama ekonomi, pendidikan, sains dan inovasi, keberlanjutan, budaya, serta pariwisata. Penyambutan yang dilakukan Aliyah Mustika Ilham di Bandara Sultan Hasanuddin sekaligus menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam membangun jejaring dan komunikasi dengan mitra internasional, sejalan dengan posisi Makassar sebagai kota yang terus memperkuat konektivitas dan kerja sama global. Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam penyambutan ini, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Yulianti Jabir.

Wali Kota Munafri ‘Pulang Kampung’, Hadiri HUT ke-22 Sulbar

MAMUJU,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri langsung upacara peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Selasa (22/9/2026). Kehadiran orang nomor satu Makassar yang merupakan putra asli Sulbar ini merupakan bagian dari pemenuhan undangan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam rangka puncak peringatan hari jadi provinsi. Peringatan Hari Jadi ke-22 Sulbar tahun ini mengusung tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. Upacara dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Dalam kesempatan tersebut, Munafri tampil mengenakan baju tutu, yakni jas tutup yang merupakan busana adat pria Bugis-Makassar, berwarna biru. Ia melengkapinya dengan songkok recca sebagai penutup kepala serta Lipa Saqbe atau sarung sutra sebagai bawahan. Busana tersebut merepresentasikan identitas budaya Makassar yang dikenakan Munafri sebagai Wali Kota Makassar. Meski mengenakan busana adat Makassar, kehadiran Munafri juga memiliki kedekatan tersendiri dengan Sulbar. Wali kota yang merupakan putra asli Mandar ini lahir di Majene. Sehingga kehadirannya dalam peringatan hari jadi tersebut sekaligus menjadi bagian dari hubungan kultural antara dirinya dengan masyarakat Sulbar. Sehingga, kehadiran Munafri dalam sejumlah rangkaian kegiatan HUT Sulbar turut mendapat perhatian besar masyarakat. Sejumlah warga, khususnya ibu-ibu, antusias menghampiri untuk bersalaman dan berfoto bersama. Usai mengikuti rangkaian peringatan, Munafri menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulbar. Bagi Munafri, momentum Hari Jadi Sulbar tidak hanya menjadi ajang peringatan usia provinsi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat perjalanan dan potensi Sulbar ke depan. “22 tahun bukan waktu yang singkat, tapi perjalanan ke depan masih sangat panjang,” katanya. Ia juga menyampaikan, Sulbar memiliki peluang untuk terus berkembang. Ia mengapresiasi Sulbar sebagai daerah yang terus membuka ruang pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Munafri pun menyampaikan harapannya agar Sulbar semakin maju dan menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. “Sulbar akan terus menjadi daerah yang nyaman, ramah investasi dan akan memberikan manfaat yang baik buat masyarakat,” ujarnya. Selain menghadiri upacara, Munafri juga menghadiri Sulbar Fair 2026 yang dihelat di malam hari. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulbar.(*)