MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengembangan kawasan perumahan di Kota Makassar harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur layanan dasar oleh Pemerintah. Munafri menggaris bawahi, pertumbuhan kawasan hunian perlu diikuti ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan layanan publik lainnya agar perkembangan permukiman berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD Real Estet Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan bertajuk “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah” tersebut di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026). Munafri menekankan pengembangan kawasan perumahan tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan rumah. Seiring bertambahnya jumlah hunian dan penduduk, pengembang perlu bersinergi bersama pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat ikut dipetakan sejak tahap perencanaan. “Kalau kita lihat selama ini, tumbuhnya kawasan pemukiman ini luput dari perhatian kita. Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri. Ia mencontohkan wilayah perumahan baru di kawasan Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan permukiman dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus bergerak keluar jauh dari kawasan tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selain pendidikan, Munafri menekankan pentingnya fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya hadir beriringan dengan pertumbuhan kawasan permukiman. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang semakin jauh untuk mendapatkan layanan dasar. Karena itu, Munafri mengajak REI membangun pola kolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan rasio pembangunan hunian dan kebutuhan fasilitas publik. Ia berharap kolaborasi perencanaan seperti itu dapat menjadi langkahnya strategis pengembangan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan. “Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana. Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Munafri menyampaikan apresiasi atas kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Kota Makassar. Ia menyebut kiprah pengembang turut memberikan dampak terhadap penerimaan daerah melalui berbagai sektor perpajakan dan aktivitas ekonomi turunannya. “REI ini adalah bagian daripada kelompok masyarakat yang memberikan sumbangsih terhadap pembangunan yang ada di Kota Makassar ini,” katanya. Munafri juga menyampaikan bahwa perekonomian Kota Makassar pada triwulan terakhir tumbuh 7,04 persen, meningkat dari 6,61 persen. Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencakup kontribusi sektor dunia usaha yang bergerak di bidang real estate dan perumahan. Terakhir Munafri menyampaikan harapannya agar Musda XV DPD REI Sulsel menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi tersebut ia nilai penting untuk mendukung penyediaan hunian, sekaligus membangun kawasan permukiman yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar dan merealisasikan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden yaitu program 3 juta rumah,” tutupnya(*)
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berharap Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) tidak menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II sekadar agenda seremonial, tetapi mampu melahirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada Rakernas II Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Sulawesi Selatan yang digelar DPW GWS Provinsi Sulsel di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026) malam. "Atas nama Pemerintah Kota Makasar saya mengapresiasi GWS yang memilih Kota Makassar sebagai lokasi pelaksanaan Rakernas," ucap Appi. Rakernas II GWS Sulsel diharapkan menjadi ruang konsolidasi sekaligus penyusunan program kerja yang mampu memperkuat pemberdayaan perempuan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan. Khususnya dalam isu ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perhatian GWS terhadap isu swasembada dan ketahanan pangan menjadi hal penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam memastikan pemenuhan gizi generasi mendatang. "Organisasi GWS ini menjadi satu bagian dari kekuatan perempuan yang berpikir tentang seperti apa itu swasembada. Ini yang menurut saya menjadi sangat menarik," ujar Munafri. Ia mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu elemen penting dalam membangun ketahanan dan karakter bangsa. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketersediaan bahan pangan harus diikuti dengan kemampuan memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dalam konteks tersebut, Munafri menilai ketahanan pangan tidak selalu harus dibangun melalui lahan pertanian berskala luas. Kota, kata dia, juga memiliki peluang besar memanfaatkan lahan-lahan terbatas melalui konsep urban farming. "Ketahanan pangan, tidak hanya harus melalui lahan yang luas, sawah yang terbentang dari ujung barat sampai ujung timur," katanya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menyebutkan, di Makassar digaungkan urban farming, dimana pemanfaatan lahan sempit melalui urban farming dapat menjadi bagian dari sistem yang membantu memastikan kebutuhan pangan sekaligus gizi rumah tangga tetap terpenuhi. Karena itu, ia berharap gagasan dan program yang dibahas dalam Rakernas II GWS tidak berhenti pada forum organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gerakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. "Harapan kami adalah kegiatan rapat kerja akan menghasilkan rancangan-rancangan kegiatan yang mampu memberikan dampak langsung nyata kepada masyarakat," harapnya. Selaku Wali Kota, ia menilai, fokus GWS terhadap isu swasembada menjadi modal penting untuk memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan. Ia menambahkan, keberagaman budaya sekaligus penghormatan terhadap adat istiadat merupakan bagian penting dalam menjaga Makassar sebagai kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun tamu yang datang. "Kota Makassar ini adalah tempat asimilasi dari bagaimana kita membangun budaya secara bersama," tuturnya. Di penghujung sambutannya, Munafri pun mencairkan suasana dengan candaan khas Makassar. Ia mengingatkan para peserta Rakernas agar tidak terlalu lama berada di Kota Makassar karena banyak godaan kuliner yang sulit ditolak. "Jangan lupa di Kota Makassar ini aturannya tidak boleh diet. Karena makanannya enak-enak, Bu Ketua," kelakarnya. Bahkan, Munafri menyebut ada dua peraturan yang perlu diingat para peserta selama berada di Makassar. "Ada dua peraturan yang sangat penting, yang pertama dilarang diet, yang kedua tidak boleh tinggal kalau cuma satu hari," ujarnya disambut tawa emak-emak. (*)
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah setelah satu tahun masa kepemimpinannya. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026). Munafri mengatakan, pemerintah saat ini tidak lagi cukup mengukur keberhasilan hanya dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun serapan anggaran. Orientasi pemerintahan harus bergeser dari sekadar menghasilkan output menuju outcome, public value, hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact," ujarnya. "Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat," sambung Munafri. Menurutnya, perubahan paradigma tersebut menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Ia menekankan, tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Munafri menyebut, evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan ke depan. Penilaian akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta capaian kinerja di masing-masing wilayah. Ia memastikan proses tersebut akan dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada intervensi atau kepentingan personal. "Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu," ungkapnya. "Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini," lanjutnya menegaskan. Menurutnya, evaluasi juga akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir, termasuk capaian yang telah diperoleh dibandingkan dengan periode sebelumnya. "Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang," jelasnya. Munafri menambahkan, seorang lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat karena berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejumlah indikator kinerja yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat. "Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya," katanya. Dalam arahannya, Munafri juga menekankan perlunya pergeseran pola pemerintahan dari pendekatan yang sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi. Dikatakan, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, ikut menentukan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan. "Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakatdi wilayah masing-masing," imbuh Appi. Ia mencontohkan penanganan persoalan pedagang, kebersihan, maupun penertiban. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Munafri mengatakan, masyarakat saat ini memiliki tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik. Pelayanan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna. Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan warga serta tidak menghindari persoalan yang muncul di wilayahnya. "Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi," saran Appi. Dia juga mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah, kata dia, merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik. Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing. "Tentu, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih," Ketua IKA FH Unhas itu. Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti tugas lurah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar. Ia menegaskan, menjaga keamanan bukan semata-mata menjadi tugas aparat penegak hukum. Dimana, lurah harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. " Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama," katanya. Oleh sebab itu, Munafri meminta para lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat. Dia mengingatkan, kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota. Selain pelayanan dan keamanan, Munafri kembali menegaskan bahwa program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan. Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing. "Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan," tegasnya. Hal yang sama berlaku untuk penertiban bangunan liar. Menurut Munafri, seluruh jajaran wilayah harus tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan pendekatan komunikasi dan solusi. Ia juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama. "Sebab, keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat," tutup Appi. (*)
MAKASSAR — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Makassar menggelar Capacity Building TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 dengan tema “Komunikasi Efektif, Santun, Transparan dan Kolaboratif di Setiap Jenjang Kepengurusan”. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Senin (5/10/2026), dan diikuti para ketua TP PKK kecamatan dan kelurahan, pengurus TP PKK tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Selain jajaran TP PKK, kegiatan ini juga diikuti pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar serta Pokja Bunda PAUD Kota Makassar. Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam sambutannya mengatakan capacity building menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat kepemimpinan, membangun kekompakan, sekaligus menyegarkan kembali semangat dalam menjalankan gerakan PKK. “PKK memiliki posisi yang sangat strategis karena kita bekerja langsung di tengah keluarga dan masyarakat. Keberadaan PKK turut menyentuh berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, hingga penguatan ekonomi keluarga serta perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya. Melinda menekankan pentingnya kader PKK, serta pengurus Dekranasda dan Pokja Bunda PAUD untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kader dituntut untuk kreatif, komunikatif, memiliki kemampuan manajerial, serta mampu memanfaatkan teknologi dan informasi secara bijak. “Belajar agar kita terus berkembang. Bergerak agar program tidak berhenti pada perencanaan. Berkolaborasi karena pembangunan tidak dapat dilakukan seorang diri. Dan memberikan manfaat karena pada akhirnya ukuran keberhasilan PKK adalah sejauh mana keberadaan kita benar-benar dirasakan oleh keluarga dan masyarakat,” tuturnya. Melinda berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak hanya dengan mendengarkan materi, tetapi juga aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, saling menguatkan, serta membawa pulang ide-ide baru yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Ia juga mendorong semakin kuatnya koordinasi antara TP PKK Kota, Kecamatan hingga Kelurahan. Menurutnya, kekuatan PKK tidak hanya diukur dari banyaknya program, tetapi juga dari soliditas kader, komunikasi yang baik, dan kemampuan untuk bekerja bersama. “PKK yang kuat bukan hanya karena programnya banyak, tetapi karena kader-kadernya solid, komunikasinya baik, dan mampu bekerja bersama dengan hati,” katanya. Melinda mengajak seluruh kader untuk membangun PKK Kota Makassar yang semakin profesional, inovatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi penggerak perubahan di keluarga dan lingkungan masing-masing “Mari kita terus bergerak bersama dan menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat,” pungkasnya. Pada akhir acara pembukaan, Melinda Aksa juga melantik sejumlah pengurus Koperasi Konsumen Keluarga Sejahtera TP PKK Kota Makassar. Pelantikan tersebut disaksikan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Kepengurusan ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat pemberdayaan dan kemandirian ekonomi keluarga melalui gerakan bersama. Capacity building ini menghadirkan Ratih Sanggarwaty sebagai narasumber. Ia merupakan Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) yang dikenal aktif dalam pemberdayaan perempuan, keluarga, serta penguatan kapasitas masyarakat. Dalam materinya, Ratih membahas penguatan dan etika berorganisasi, khususnya komunikasi yang efektif antara pengurus dan kader. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik langsung berkomunikasi secara baik dan efektif oleh peserta. Sesi tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab, ice breaking, serta kuis yang membuat peserta lebih aktif mengikuti rangkaian kegiatan. Rangkaian Capacity Building TP PKK Kota Makassar Tahun 2026 kemudian ditutup dengan kegiatan beauty class yang menghadirkan tim Make Over Makassar. Sesi tersebut menjadi bagian penutup sekaligus memberikan pengalaman tambahan bagi peserta dalam menunjang penampilan dan kepercayaan diri.
DENPASAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Dr. I Wayan Gede Rumega sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Senin (5/10/2026). Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Bale Agung Pengadilan Tinggi Denpasar. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, dilanjutkan pembacaan surat keputusan. Sebelumnya, I Wayan Gede Rumega pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan dilantik dalam jabatan tersebut pada Desember 2024. Kehadiran Aliyah Mustika Ilham menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan atas amanah baru yang diberikan kepada Dr. I Wayan Gede Rumega. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Makassar, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada Bapak I Wayan Gede Rumega atas amanah baru sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme dan tanggung jawab,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Menurut Aliyah Mustika Ilham, pengalaman dan pengabdian yang telah dijalankan selama ini diharapkan menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab baru di lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar. “Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kekuatan dalam mengemban tugas, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi tegaknya hukum dan keadilan. Semoga silaturahmi dan hubungan baik yang telah terjalin selama bertugas di Makassar juga tetap terjaga,” tuturnya. Acara tersebut turut dihadiri, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Bupati Badung I Wayan Ardi Arnawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Anggota DPRD Kota Denpasar Oka Mahendra, Anggota DPRD Provinsi Bali I Gusti Ayu Mas Sumatri. Momentum pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan menjadi bagian penting dalam perjalanan pengabdian I Wayan Gede Rumega di lingkungan peradilan. Aliyah Mustika Ilham berharap amanah baru tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi memperkuat penegakan hukum yang berintegritas dan berkeadilan.
MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta jajaran camat dan lurah tidak boleh lagi kegiatan serimoni, dan tak lagi mengukur keberhasilan kerja hanya dari banyaknya program yang terlaksana maupun serapan anggaran. Menurut Munafri, orientasi kerja pemerintahan di tingkat wilayah harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan langsung masyarakat. Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026). Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintahan dari government, menuju governance, dan kini satu langkah lebih jauh menuju impactful governance. "Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegas Munafri. Dia menjelaskan, perubahan tersebut bukan sekadar perubahan istilah atau teori pemerintahan. Menurutnya, paradigma baru itu harus diterjemahkan ke dalam cara camat dan lurah bekerja sehari-hari. Pemerintah, kata Munafri, tidak boleh lagi hanya berperan sebagai pelaksana program. Pemerintah harus tampil sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan berbagai pihak untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan masyarakat. "Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya," jelasnya. Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang terhadap keberhasilan sebuah program bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika sebelumnya ukuran keberhasilan sering kali berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, maka ke depan yang harus menjadi perhatian adalah outcome, manfaat, dan impact yang dihasilkan. "Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi," tuturnya. "Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya," sambung Appi. Ia menegaskan, besarnya anggaran yang digunakan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program. Karena itu, Munafri meminta setiap camat dan lurah memahami tujuan akhir dari setiap program yang dijalankan di wilayah masing-masing. Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar, perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat. Lebih jauh, ia menjelaskan, perubahan paradigma berikutnya menyangkut posisi masyarakat. Munafri mengatakan, masyarakat tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah. Warga harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah. "Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya. Karena itu, ia meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Munafri mengingatkan, pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Memahami persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Ia menilai tidak cukup bagi seorang camat atau lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, kemudian pulang tanpa mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya. "Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat," imbuh ketua IKA FH Unhas itu. Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar itu juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral. Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan. Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi. "Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya. Mantan CEO PSM ini, meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan untuk membiarkan persoalan masyarakat. "Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan," tuturnya. Menurut Munafri, pola kolaborasi seperti itu merupakan bagian penting dari impactful governance. Dimana, Perubahan paradigma juga harus menyentuh budaya kerja aparatur. Dia mengingatkan bahwa tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi. Kepatuhan administratif harus dibarengi integritas, inovasi, dan akuntabilitas. "Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana," sindir Wali Kota. Appi juga menekankan para pemimpin wilayah menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, inovasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan atau produk semata. Harus ada hasil yang bisa dirasakan warga. Dikatakan, yang dibutuhkan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan inovasi-inovasi yang memberikan keringanan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. "Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana," jelasnya. Selain inovasi, Munafri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program. Ia mengingatkan agar bantuan atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses pembagian, tetapi harus dipastikan keberlanjutannya. Ia mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat. Program semacam itu harus dipikirkan sejak awal: bagaimana bantuan tersebut dikelola, apakah benar-benar dimanfaatkan, bagaimana penerima dipilih, hingga bagaimana dampaknya terhadap ekonomi keluarga. "Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan," terang Munafri. Karena itu, Appi meminta setiap camat dan lurah memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayahnya. Program pemerintah, menurut dia, harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan. Dalam arahannya, Munafri juga menuturkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkup Pemkot. Wali Kota mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi cukup hanya mendapatkan pelayanan administratif biasa. Harapan publik telah berkembang menjadi tuntutan terhadap pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih adil, lebih transparan, lebih berkualitas, dan lebih bermakna. Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah harus ikut berubah. "Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya, lagi. Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan jajaran camat dan lurah untuk menjaga fokus kerja hingga akhir hari. Dia berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah dapat ditangani sejak pagi sehingga pada siang hingga sore hari jajaran tinggal melakukan kontrol, evaluasi, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. "Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan," harapnya. Appi juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus kerja, terutama pada jam-jam ketika konsentrasi aparatur mulai menurun. Menurut Munafri, kontrol terhadap program juga diperlukan agar setiap kegiatan yang telah dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta camat dan lurah terus melakukan evaluasi terhadap hasil program, bukan hanya melaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan. "Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan," tuturnya. Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan. Intinya, kata dia, pemerintah tidak lagi boleh hanya bertanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu menjawab seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang berhasil dihasilkan dari program tersebut. Paradigma inilah yang diminta Munafri diterjemahkan oleh seluruh camat dan lurah dalam setiap pekerjaan di wilayah masing-masing. "Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata," tukas Appi. (*)
Pahlawan Makassar Bebas Sampah, ternyata ada di sekitar ta’.
Kenalkan, warga RT.002/RW.001, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo. Bersama Ketua RT dan warga, mereka bergerak mengelola sampah dari lingkungan sendiri, mulai dari memilah sampah, mengolah sampah organik, hingga mengumpulkan sampah anorganik untuk dikelola kembali.
Karena menjaga lingkungan bukan tugas satu-dua orang. Dari rumah, dari lorong, dari RT kita sendiri.
Tidak perlu tunggu jadi superhero. Mulai dari sampah ta’. Kalau satu RT bergerak, satu lingkungan ikut berubah. Satu langkah kecil dari warga, jadi perubahan besar untuk Makassar.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami Tidak Berhenti untuk Membenahi TPA Tamangapa.
Kami terus memperbaiki TPA Tamangapa, pelan-pelan tapi nyata. Sampah ditata dan ditimbun, jalan dibenahi, akses kendaraan diperbaiki, dan sapi-sapi dijaga tetap di kandangnya agar lingkungan di sekitar TPA semakin tertata.
Memang masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kami ingin perubahan ini terus dirasakan, pembenahan ini kita lakukan bersama sama, dengan langkah sederhana pilah sampah ta', mulai dari rumah ta' sendiri.
Sedikit demi sedikit, TPA Tamangapa harus menjadi tempat yang lebih baik bagi semua yang beraktivitas di sekitarnya.
Suara Warga, Aksi Nyata Pemerintah Kota Makassar
Melalui aplikasi LONTARA+, Pemkot Makassar menghadirkan ruang digital yang menghubungkan langsung suara warga dengan respons cepat dari OPD terkait — mulai dari pengaduan layanan publik, laporan infrastruktur, hingga informasi program pemerintah.
LONTARA+ adalah wujud komitmen untuk hadir, mendengar, dan menyelesaikan demi Makassar yang lebih responif, transparan, dan terpercaya.
Unduh sekarang LONTARA+ dan laporkan kejadian di sekitar-ta’ langsung dari HP. Karena setiap suara adalah bagian dari solusi.
29 Agustus, Kita Ingat. Kita Renungkan
Setahun berlalu, tetapi duka 29 Agustus 2025 tetap menjadi bagian dari ingatan kita. Mari mengenang mereka yang telah pergi dengan doa, dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk terus menjaga Makassar sebagai rumah bersama yang damai dan penuh persaudaraan.#jagamakassarta'#pemkotmakassar #kominfomks #lontaraplus
Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?
Podcast kali ini, kita main ke Makassar Creative Hub (MCH) ruang kreatif-nya anak muda di Kota Makassar yang jadi tempatnya para seniman, kreator, komunitas, sampai anak muda belajar, berkolaborasi, dan berkarya.
Di episode “Intip MCH: Kreatif Betulan-ji Kah?”, kami ajak kamu lihat langsung fasilitas, aktivitas harian, dan ekosistem kreatif yang sedang dibangun di sini. Mulai dari ruang produksi, studio kreatif, area komunitas, sampai program-program pengembangan talenta.
Benarkah MCH ini tempat lahirnya ide-ide besar Makassar?
Yuk nonton sampai habis dan nilai sendiri!
Satu seragam, ribuan harapan ikut terjahit untuk masa depan anak Makassar.
Pemkot Makassar berhasil melibatkan berbagai perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR-nya dan turut andil dalam program pembagian seragam gratis. Dengan begitu setiap anak berangkat ke sekolah dengan percaya diri tanpa rasa minder karena keterbatasan.
Ini bukan sekadar bantuan seragam, tapi langkah nyata menghadirkan kesetaraan pendidikan. Dari setiap sudut kota hingga kepulauan, kami pastikan seragam sampai tepat sasaran, karena Makassar percaya, setiap anak berhak melangkah menuju masa depan dengan bangga.
Jejak Rasa Kota Makassar
Jelajahi ragam hidangan autentik Kota Makassar yang menyentuh hati di setiap suapannya. Rasakan pengalaman kuliner yang tiada duanya hanya di Makassar, Kota Makan Enak!
26°C
.png)
