Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Gunakan Aplikasi SPSE, Danny Berharap Semua Tender Selesai Awal Februari

Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto hadir dan membuka secara resmi bimbingan operasional aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik oleh Bagian ULP kota Makassar. Dalam kegiatan yang berlangsung di hotel Singgasana, Kamis (17/1) ini, Ia menyampaikan harapan agar seluruh peserta yang ikut kegiatan tersebut mendapatkan bekal yang lengkap terkait seperti apa SPSE itu. “Terobosan dari kultur politik yang kita miliki selama ini, selalu sudah menetapkan APBD lebih dahulu, sebelum deadline 30 November. Kita bahkan 24 November APBD kita sudah rampung. Tapi pengaruhnya ke proyek tetap bulan 6 baru ditender,” jelas Danny. Sehingga pengesahan APBD yang melalui pergulatan yang luar biasa, kata Danny menjadi sia-sia. Karena tidak membawa manfaat terhadap percepatan penyerapan anggaran dan pembangunan di kota Makassar. Belum lagi kata Danny, kondisi yang kadang lebih parah yakni adanya tender yang berulang-ulang hingga terkadang dilakukan sampai tiga kali tender. Hal ini yang membuat dirinya mengaku risau sejak 3 tahun terakhir. Sehingga perlu sebuah gagasan inovasi untuk mengatasi kebuntuan tersebut. “Bimbingan operasional sistim pengadaan secara elektronik ini, adalah usaha untuk terus membuat birokrat ini jauh lebih baik. target saya, April selesai semua pengerjaan infrastruktur. Artinya Januari atau paling lambat minggu kedua Februari harus selesai tender. Begitu logikanya. Tadinya orang tender bulan 6. Tdk ada alasan dan tidak ada sebab. Sekarang kita lebih lengkap lagi ada LPI,” jawabnya penuh optimisme. LPI memantau jika ada permainan, serta ketidaktransparanan dalam prosesnya. Semua keluhan pun akan melalui LPI sehingga seluruh keluhan itu transparan diketahui pihak ke tiga mewakili rakyat dan jawabannya juga transparant. Inilah wujud komitmen wali kota berlatar belakang arsitek tersebut. Meski pun masa jabatan Danny kurang lebih 3 bulan lagi, namun menurut dia harus ada usaha untuk mewariskan tradisi yang lebih produktif. (*/cammang)

Danny: Kewajiban Pemerintah dan Forkopimda Menciptakan Pemilu Damai dengan Partisipasi Tinggi

Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjadi Inspektur Upacara hari kedisiplinan nasional di Lapangan Karebosi, (17/1). Upacara gabungan dengan jajaran fokopimda yang menjadi tradisi setiap tanggal 17 di Makassar sekaligus menjadi upacara perdana di awal tahun 2019. Danny mengatakan kegiatan inu menjadi bagian mempererat silaturahmi antara seluruh jajaran Forkopimda. I menegaskan, pemerintah kota tidak akan mampu membuat kota ini maju tanpa kekompakan semua pihak. Tidak akan mungkin bisa tumbuh tanpa keamanan yang baik, yang tentunya selalu menjadi bahagian kebersamaan antara TNI dan Polri bersama pemerintah kota dan masyarakat. Oleh karena itu, upacara ini sangat penting, silaturahmi antar forkopimda sangat strategis, saling mengenal, saling bertukar pikiran saling menyelesaikan masalah adalah bagian dari filosofi kenapa setiap tanggal 17 dilakukan upacar secara bersama-sama,” ucapnya. Melalui moment tersebut kata Danny, bisa dijadikan tempat untuk membicarakan hal-hal yang penting dalam menghadapi isu-isu besar. Salah satunya menjelang pemilihan presiden dan legislatif 17 April 2019. Menurutnya, Pilpres dan Pileg menjadi tugas bersama. Agenda negara secara nasional itu menjadi kewajiban seluruh jajaran pemerintah dan forkopimda untuk menciptakan Pemilu yang damai. Termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik yang menjadi ukuran keberhasilan satu Pemilu. “Saya bersama KPU telah bertekad untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pilkada serentak lalu, partisipasi pemilih Makassar hanya 56 persen, terendah dalam sejarah. Karenanya dengan segala pertimbangan kami bertekad memaksimalkan sosialisasi dan mengajak masyarakat ke TPS. Kita berharap bisa mencapai partisipasi pemilih 75 persen,” ungkapnya. Hal ini agar tidak ada suara rakyat yang sia-sia. Sebab dikatannya Pemilu menentukan nasib bangsa dan hanya berlangsung 5 tahun sekali. Ia pun mengintruksikan kepada seluruh jajaran dan perangkat pemerintah kota, camat, lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat mensosialisasikan hal ini dan mengajak warga ke TPS.

Skip to content