Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Bagian Humas Gelar Dialog Rutin Pencegahan Dan Pencegahan Demam Berdarah

Melalui Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, mengadakan Coffe Morning Dialog rutin bersama dengan tema “Kenali DBD, Pencegahan dan Cara Mengatasinya” Kasi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Makassar A. Mariani yang tampil sebagai narasumber menjelaskan bahwa kasus DBD yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aegypti yang mengakibatkan demam dengue tinggi sehingga dapat menyebabkan kematian. “Nyamuk ini dapat menyebarluas wabah virus yang bisa menyebabkan kematian melalui gigitan nyamuk yang telah mengandung virus. Nyamuk ini berkembang biak dilingkungan rumah, sekolah dan tempat umum khususnya tempat yang digenangi air, apalagi seperti saat penghujan sekarang ini ,” ucapnya di Celebes Cafe, Jalan Arif Rate, Selasa (12/2/2019). Menurutnya untuk memberantas penyakit yang ditularkan nyamuk mematikan ini, seluruh masyarakat dituntut untuk selalu menjaga kebersihan lingkungannya agar bebas dari nyamuk Aedes aegypti ini. “Caranya dengan membersihkan tempat berkembang biaknya seperti di tempat penampung air, seperti bak mandi, bak WC, tempayan, drum dan barang barang yang digenangi air utamanya ban bekas, kaleng dan plastik bekas, wadah minuman kemasan, tempurung kelapa yang banyak bertebaran disekitar kita,” ujarnya Lanjutnya pemberantasan penyakit DBD yang paling penting adalah upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan melakukan kegiatan 4M yaitu: Menguras dan Menutup tempat penampungan air dan Mendaur ulang sampah disertai memantau jentik di sekitar. “Pemberantasan nyamuk dapat pula dilakukan dengan melakukan fogging pengasapan.Hal ini dapat membunuh larva atau jentik nyamuk terutama nyamuk dewasa sehingga pada akhirnya metamorfosa dari nyamuk tersebut bisa dimusnahkan,”,jelasnya.(dayat/cammang)

Tuntaskan Sanitasi, Kepala Daerah Se Indonesia Tandatangani Deklarasi Makassar

Kepala Daerah se Indonesia yang tergabung Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) menandatangani Deklarasi Makassar sebagai komitmen satu suara tuntaskan sanitasi sekaligus mendorong gerakan nasional dan upaya bersama untuk pembangunan sanitasi di Indonesia. Komitmen lainnya yakni bersama sama mewujudkan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 100 persen di daerah masing-masing. Deklarasi Makassar ini salah satu rangkaian kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) :”Menuju ODF Provinsi dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman-Penerapan Sanitasi Skala Kabupaten/Kota yang Inklusif yang di gelar di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (12/2). Dalam acara ini, hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci. “Sebagai kebutuhan dasar manusia dan prasyarat kehidupan yang sehat dan layak, air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Komitmen ini di tunjukkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan pembangunan air minum dan sanitasi ke salam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Sustainable Development Goals (SDGs). Kami menyadari pembangunan air minum dan sanitasi sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mencegah stunting, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM serta membangun perekomian berkelanjutan” ujar Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya. Sementara itu, ketua umum AKKOPSI sekaligus walikota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto berharap Advocacy and horizontal learning (AHL) dapat membangun momentum dan memperkuat komitmen bersama, sekaligus sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman antar daerah untuk mencapai target nasional maupun daerah masing-masing yang didalamnya termasuk pengelolaan air limbah domestik yang aman. “Sanitasi menyangkut kehidupan dasar masyarakat banyak. Deklarasi Makassar adalah gerakan tersistem yang gaungnya untuk seluruh negeri” ujar Danny Pomanto. Sementara itu, di sesi pleno Horizontal Learning, Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X berbagi pengalaman sebagai provinsi ODF, sedang di sesi diskusi panel, Bupati Pringsewu, Bupati Sumbawa Barat, dan Walikota Surakarta berbagi pengalaman sebagai Kabupaten ODF yang menjalankan pengelolaan sanitasi yang aman dalam skala kota.(hamzah/cammang).

Skip to content