Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Kurangi Sampah Plastik, Danny Imbau ASN Gunakan Tumbler

Walikota Makassar Danny Pomanto mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Makassar, untuk menggunakan botol minum atau tumbler. Pada surat dengan Nomor 660. I /43/s.cdar/DLII/11/2019, Danny Pomanto memerintahkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkup Pemkot Makassar, untuk mengurangi sampah plastik. Termasuk di dalamnya mengkoordinir semuanya, untuk menggunakan botol air minum atau tumbler di kantor masing-masing. “Juga menggelar koordinasi, dan sosialisasi pengurangan konsumsi yang menghasilkan sampah plastik, serta sejenisnya,” jelas Danny, Sabtu 16 Februari 2019. Menurut Danny, surat edaran tersebut sudah sesuai dengan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelotaan sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), dan daur ulang (Recycle) melalui bank sampah. Danny juga menegaskan, jika pemerintah daerah berkewajiban melakukan kegiatan pengurangan sampan secara efektif dan efisien.(makassarinfo/cammang)

Silahturahmi Nasional dan Temu Alumni Purna Praja Angkatan XII Danny Ungkap Cara Sukses Pimpin Makassar

Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto didaulat menjadi narasumber pada Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan Temu Alumni Purna Praja Angkatan 12 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), di Hotel Grand Claro, Sabtu (16/2). Dengan Tema “membangun birokrat handal dalam menyongsong era industri 4.0”. Di hadapan para birokarat ini, Danny mengungkapkan semua rahasia di balik kesuksesannya memimpin kota Makassar hingga dianugerahi 152 penghargaan bergengsi nasional maupun internasional. “Menjadi birokrat tidaklah gampang, karena itu amanah yang luar biasa,” ungkap pemilik 450 karya dengan setifikasi arsitek tertinggi (A) ini. Danny mulai menjelaskan ketika awal memimpin Makassar, meski dirinya berlatar belakang dosen dan arsitek, namun hal berbeda ditemui saat menjadi wali kota. Tidak memiliki pengalaman politik dan pemerintahan membuatnya kembali menjadi nol alias tidak tahu apa-apa. Hingga akhirnya ditemukanlah pertanyaan pamungkas “apa itu pemimpin dalam birokrasi?” Hingga lahirlah satu jawaban yakni tanggung jawab. “Karena saya konsultan saya mengelola apa itu tanggung jawab.   “Kenapa bukan tanggung tanya? Artinya pemimpin hadir untuk menjawab. Apa yang mau dijawab? Pertanyaan seperti apa? Dari mana asal pertanyaan itu? Bagaimana kita tahu itu pertanyaan? Maka kita harus mendengarkan orang. kita harus mendengarkan kritikan,” pungkas Wali Kota yang berhasil membawa Makassar meraih peringkat pertama nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mengalahkan Bandung dan Surabaya. Sebagai langkah awal dirinya melakukan pendekatan sosial, mendengarkan suara rakyat dan suara-suara yang lain. Karena ini birokrat, jabatan politik, maka semua harus didengarkan. “Saat saya sadar pemimpin adalah tanggung jawab dan menjawab pertanyaan kita harus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan lahir dari mulut, ada dari mata, dan ada juga dilihat dalam hati. Menjadi pemimpin yang baik harus mampu menjawab sebelum orang menyampaikan pertanyaan itu,” beber Danny Pomanto. Hal pertama, Danny meminta agar dicarikan titik apa yang paling sulit di kota ini. Itu yang pertama ingin dijawabnya, dengan melakukan research. hasilnya adalah orang miskin yang sakit. Untuk mempercepat jawaban itu Danny berkir perlu sebuah sistem dan sebuah research yang melibatkan banyak orang (public engagement) serta pikiran banyak orang. “Lahirlah inovasi-inovasi, saya tugaskan semua SKPD cari gara-gara. Cari isu yang paling dominan, cari persoalan di SKPD masing-masing. Bagaimana menemukan dua isu besar, libatkan lima pihak (pentaheliks). Libatkan akdemisi, privat sektor, masyarakat, LSM, Pemerintah, kita cari dan mendiskusikan,” terangnya. Inilah ilmu menemukan masalah, melakukan koloborasi, hingga ditemukanlah solusi. Namun, solusi saja tidaklah cukup. Ia harus disederhanakan karena program akan dikembalikan ke masyarakat yang dikemas dalam bentuk inovasi. Lahirlah macam-macam istilah di Makassar. Ada inovasi kebersihan, Makassar Tidak Rantasa (MTR) dan Lisa. Ada pula Longset, Longgar, Bulo, dan Kanrerong. “Semua branding inovasi kita pakai semangat daerah, karena untuk masyarakat bukan untuk gagah-gagahan. Harus kelihatan Makassarnya,” tutur Danny. Seperti home care (dottrota), Truk Angkutan Sampah Kita (Tangkasaki), hingga ditemukan 100 inovasi. Belum cukup sampai di situ, dibuat sistim yang menterpadukan inovasi ini, maka dilibatkanlah aplikator membuatkan aplikasi. “Nuansa Lokal kita angkat ke tingkat global maka inovasi ini ditransfer menjadi Sombere and Smart City. Karena ini pula saya diundang di seluruh dunia gara-gara hanya untuk menjelaskan apa itu Sombere and Smart City” kuncinya. Hadir pula dalam kegiatan ini, salah satu Alumni yang kini sebagai Bupati Bantaeng, Dr. H. Ilhamsyah Asikin dan Dekan Fakultas Ilmu Politik Pemerintahan dalam Negeri Mohadam Labola. (dayat/cammang)

Danny Pomanto : Perusahaan Di Makassar Makin Kuat

MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto menyebut iklim bisnis di Makassar semakin baik. Hal tersebut dinyatakan orang 01 di Makassar ini saat menghadiri program Workshop sekaligus pengukuhan perubahan pengurus Dewan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Makassar di Hotel Aston, Jumat (15/2/19). Dewa TSLP sendiri merupakan induk organisasi independen yang bermitra dengan pemerintah khusus untuk penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Danny kemajuan perusahaan di Makassar ditandai dengan semakin banyaknya program pengembangan dan pembangunan berbasis kemasyarakatan menggunakan dana internal. “Perusahaan-perusahaan kita sekarang tambah hari tambah kuat,” kata Danny usai mengukuhkan pengurus Dewan TSLP yang baru. “Tidak ada TSLP ataupun CSR tanpa perusahaan yang kuat (untung). Ya bagaimana mau bantu pemerintah kalo tidak untung,” tambahnya. Lebih lanjut ia jelaskan, kapasitas dan kinerja TSLP kini semakin menarik karena sudah dibekali dengan Peraturan Daerah (Perda). “(TSLP) sudah punya program kerja. Jadi  jauh lebih baik,” katanya. Terakhir, dirinya menargetkan dalam waktu dekat akan ada program besar diprakarsai oleh Dewan TSLP. “Di kota-kota maju seperti Jakarta, mereka (perusahan melalui TSLP) mampu membuat (program) yang besar. Kenapa tidak Makassar seperti itu,” jelasnya. Nyatanya saat ini program CSR perusahaan dinilai berskala kecilnya makanya tidak ada gaungnya Diharapkan Dewan TSLP ini mampu menghimpun dan mengorganisir seluruh program perusahaan semaksimal mungkin. (dayat/cammang)

Diskominfo Makassar Ambil Bagian Pada Bimtek Yang Di Gelar Kemkominfo

Dinas Kominaksi dan Informatika Kota Makassar berpartisipasi pada Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola media Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Wilayah Indonesia Timur, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) melalui Seksi Kemitraan Komunikasi Media, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Santika No.40 Makassar Jum’at, 15/2/2019. Andi Muslim selaku kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Media, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, mengatakan, “kegiatan ini kita lakukan secara merata nanti, jadi kita mulai dari sini dulu untuk Sul-Sel kemudian jg wilayah Jawa Timur, supaya semua teman-teman kita ini segera menyusul ketertinggalannya jadi bertapa perkembangan teknologi sudah sedemikian rupa”. “Jadi Komunikasi 4.0 dari mesin ke mesin, kontennya kita harus kuasai bagaimana membuat konten sesuai dengan jamannya karena memang kaum milineal mereka sudah memang termanjakan mata, telinga, dan Indra lainnya dengan konten-konten yang lebih membujuk baik secara visual, audio, maupun audio visual. Nah teman-teman yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai komunikator Pemerintah jangan sampai ketinggalan, nah ini yang kita kejar dengan melakukan Bimtek tersebut”. Lanjut Andi Muslim. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari beberapa Dinas Kominfo yang ada di Wilayah Indonesia Timur. Bimtek ini bertujuan memberikan pelatihan tentang bagaimana cara memahami dan mengidentifikasi hoax. Saat ini masyarakat dengan mudah percaya pada berita yang ada di dunia maya tanpa didasari data yang akurat. Penyebaran Hoax di Indonesia sudah amat memprihatinkan, karena hampir semua platform media sosial sudah disusupi hoax secara massif. Hoax itu meresap dalam waktu yang panjang tanpa disadari oleh orang yang mempercayainya. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informartika Bidang Hukum Prof. Henry Subiakto yang turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini juga mengatakan, “Penegakkan hukum belum mampu menekan hoax secara signifikan. kalau ada penegakkan hukum, justru memunculkan kesan, adanya tekanan pada kebebasan berpendapat”. Hoax sering kali terjadi di media sosial karena informasi di media sosial itu cepat,murah, dan mudah tanpa melalui konsep keredaksionalan berbeda dengan media konvensional yang harus menggunakan konsep keredaksionalan yang harus disaring melalui redaksi dan yang kedua pengguna media sosial banyak. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menangkal hoax, seperti meberikan edukasi dan sosialisasi melalui Kemkominfo RI dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya hoax. Masyarakat harus mampu membedakan informasi hoax dan kabar yang sebenarnya. Setelah paham,masyarakat dapat mengendalikan diri agar tidak ikut menyebarkan informasi hoax. Adapun motivasi orang menyebarkan hoax, ada yang bermotif sosial, yaitu ingin dinilai lebih maju, lebih banyak informasi. Lalu apapun yang dia temui, maka cepat-cepat dishare pada teman-teman dan jaringannya.Selain motif sosial itu, ada pula motif politik. Yaitu terlalu samangat dan fanatik menganggap pilihan politiknya paling benar, lalu ingin mempengaruhi yang lain. Menyebarkan informasi yang dia sukai karena sesuai sikapnya. “Mereka tidak sadar bahwa kebiasaan mereka ini dimanfaatkan oleh produsen hoax dan mereka yang sengaja menciptakan hoax untuk kepentingan politik dan ekonomi. Repotnya orang yang percaya dan ikut menyebarkan hoax ini cukup banyak, sebagai menjadi fenomena sosial yang mengancam integritas bangsa”. Ujar Prof. Henry Subiakto . Selain itu Pemerintah juga bersikap tegas terhadap masyarakat yang memyebarkan berita-berita yang belum benar sumbernya, apalagi kalau itu hoax sampai meresahkan, penyebarnya ini terancam pidana pasal 28 UU ITE. Dengan diberlakukannya UU ITE ini Pemerintah berharap bisa mengurangi penyebaran berita hoax. Apalagi dengan kemajuan teknologi infomasi dapat membuat masyarakat akan rentan terpapar, bahkan ikut menyebarkan informasi hoax. UU ITE dinilai sebagai alat memberangus kebebasan berpendapat. Padahal itu tidak benar sama sekali. Tidak ada larangan hukum, pada siapapun untuk berpendapat. “UU ITE juga tidak ada satu pasalpun yang melarang atau menekan kebebasan berpendapat. Kalau UU ITE disebut pasal karet, itu jelas salah, dan lebih merupakan opini politik. Hoax harus dilawan oleh semua pihak yang mencintai bangsa ini. Kenapa hoax harus yang dilawan ? Karena keberadaan hoax merendahkan daya nalar, mengobarkan kebencian, dan memunculkan permusuhan antar anak bangsa. Ketika orang Indonesia itu khawatir secara berlebihan dan membenci pada kelompok atau pihak lain, maka itu ciri ciri sudah terpengaruh hoax,” Ujar Prof. Henry Subiakto Penegakkan hukum belum mampu menekan hoax secara signifikan. Kalau ada penegakkan hukum, justru memunculkan kesan, adanya tekanan pada kebebasan berpendapat. “UU ITE dinilai sebagai alat memberangus kebebasan berpendapat. Padahal itu tidak benar sama sekali.Tidak ada larangan hukum, pada siapapun untuk berpendapat. UU ITE juga tidak ada satu pasalpun yang melarang atau menekan kebebasan berpendapat. Kalau UU ITE disebut pasal karet, itu jelas salah, dan lebih merupakan opini politik”. Jelas Prof Henry Subiakto.(ikhwan/cammang)

Danny Akan Jalan Ke Tomas, Pamit Jelang Berakhirnya Masa Tugas

MAKASSAR, — Ada awal ada akhir. Ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Setiap insan pasti merasakan. Salah satunya, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugas dan jabatannya sebagai orang nomor 1 di Kota Makassar. Kurang lebih tersisa dua bulan saja. Karenanya, mulai pekan depan, Danny akan mulai berjalan menemui tokoh-tokoh masyarakat. “Masa tugas saya hampir berakhir. Kurang lebih dua bulan. Pekan depan saya akan mulai turun dan menjumpai para Tokoh Masyarakat (Tomas) di Setiap Kecamatan,” ucapnya usai shalat Jumat berjamaah di Masjid Nur Nabawi, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Jumat (15/2/19). Ia nantinya akan menyampaikan permohonan maaf selama menjabat ada tutur kata, tingkah laku, dan kekhilafan yang dilakukan. Ia pula akan berterima kasih atas dukungan dan doa warga Kota Makassar. Sehingga Kota Makassar saat ini semakin berkembang. Pria bekacamata itu mengatakan, apa yang dikerjakan selama lima tahun terakhir demi kemajuan dan kebaikan Kota Makassar sebagai pintu gerbang perekonomian Kawasan Indonesia Timur. Dalam lima tahun terakhir, Kata Danny, ia benar sangat mengapresiasi masyarakat Kota Makassar yang kian cerdas. “Banyak yang sudah kita lalui bersama. Apalagi waktu Pilkada. Masyarakat Makassar menunjukkan kecerdasannya. Yang membantu saya mengamankan dan tidak ada kericuhan didalamnya,” ungkap Danny. Selain itu, banyaknya prestasi yang didapatkan oleh Kota Makassar tak terlepas dari kekompakan warga. Meskipun ada prestasi dalam proses kemajuan kota namun masih terdapat yang belum dapat dilakukan karena keterbatasan yang dimiliki. “Dari proses pembangunan banyak prestasi yang telah diukir karena kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Walaupun banyak yang belum tercapai karena keterbatasan waktu. Dipenghujung masa jabatan ini saya berharap bisa berbuat sekecil apapun untuk Kota Makassar,” pungkas Danny. (dayat/cammang).

Skip to content