Di Paripurna, Danny Paparkan Capaian Keberhasilan Pemerintahannya Selama Satu Periode

Makassarkota – Wali kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto selama periode 2014-2019 memimpin pemerintahan menyingkap banyak fakta keberhasilan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga angka pengangguran yang menurun terekam dalam Pidato Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ tahun anggaran 2018 dan LKPJ akhir masa Jabatan Wali Kota, di gedung DPRD Makassar, Rabu (10/4). Menurut Danny, Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terus bergerak naik dan berada di atas rata-rata Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. “Pada tahun 2014 ketika pertama kali kami menjabat, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di angka 7,39 persen. Saat ini ekonomi Kota Makassar bertumbuh 8,23 persen dan diperkirakan berada pada kisaran 8,2 sampai 8,4 persen untuk tahun 2019 ini,” kata Danny. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,07 persen dan Nasional sebesar 5,15 persen, pertumbuhan ini tentu saja dalam posisi yang membanggakan. Menurut Danny, tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah-tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini. Selain itu jumlah uang yang beredar sebagaimana nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.160,76 trilyun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp.60 trilyun lebih dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp.100,39 trilyun lebih atau meningkat 60,13 persen. Karena itu, Kota Makassar menjadi penyangga utama perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi mencapai 34,17 persen atau lebih dari 1/3 ekonomi Sulawesi Selatan. Bahkan pada lingkup Pulau Sulawesi posisi Kota Makassar juga sangat sentral dengan kontribusi ekonomi sebesar 25,37% atau 1/4 dari total ekonomi di Pulau Sulawesi. “Naiknya PDRB Kota Makassar juga berimplikasi pada meningkatnya Pendapatan Per Kapita masyarakat Kota Makassar yaitu diproyeksikan pada tahun 2018 sebesar Rp.108,04 juta lebih dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp.70,24 juta lebih, atau meningkat 53,81 persen,” ungkap Danny. Kesemua data tersebut memperlihatkan kinerja makro pembangunan yang meningkat secara akseleratif dalam lima tahun terakhir. Danny juga menyebut capaian-capaian tersebut tentu saja juga disertai dengan beberapa catatan penting yang perlu untuk diperbaiki ke depannya seperti pengurangan jumlah pengangguran. Walaupun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Angka pengangguran pernah mencapai 12 persen pada tahun 2015 yang lalu dan berhasil diturunkan menjadi 10,59 persen pada tahun 2017. Namun angka TPT tersebut kembali naik menjadi 12,19 persen tahun lalu. Posisi Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan juga salah satu kota termaju di Kawasan Timur Indonesia sedikit banyak memberi dampak pada naiknya angka pengangguran tersebut. Hal ini, menurut pemaparan Danny karena semakin banyak orang yang datang dan bertaruh masa depan di Makassar sekalipun dengan skills kemampuan yang tidak memadai. “Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus membuka peluang-peluang usaha, memberi kemudahan berusaha sekaligus menyiapkan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan wirausaha pemula sebagai strategi untuk menekan jumlah pengangguran tersebut,” pungkas Wali Kota peraih 178 penghargaan selama satu periode jabatannya ini. (Dayat-Cammang).

Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi, Ini Yang Di Usulkan Diskominfo Kota Makassar

Makassarkota – Badan Keahlian DPR RI terus intens melibatkan stakholder untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tahun ini masuk prioritas program legislasi nasional untuk di disahkan sebagai undang-undang. Sepeti yang terlihat saat bertandang di Makassar War Room, gedung Balaikota Makassar, Rabu (10/4/2019). Tim dari Badan Keahlian DPR RI meminta sejumlah masukan terkait masalah perlindungan data pribadi yang kerap muncul ditengah masyarakat, termasuk sejumlah usulan yang dianggap penting di akomodir dalam menjawab persoalan perlindungan data pribadi di era digital saat ini. “RUU ini sangat penting untuk menjawab keresahan publik terkait penyalahgunaan data pribadi di era internet saat ini. Makanya kami mendatangi berbagai stakholder seperti Dinas Kominfo Makassar untuk mendengar langsung masukan dan pendapat terhadap rancangan ini” ujar Dr. Lidya Suryani Widayati, salah satu anggota Badan Keahlian DPR RI. Menurut Lidya, banyak draft yang saat ini masih menjadi perdebatan, termasuk definisi dan batasan tentang data pribadi itu sendiri. Sementara itu, pada kesempatan ini, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Makassar, Denny Hidayat mengusulkan agar RUU yang dimaksud bisa mengakomodir hadirnya cyber security strategy yang menjadi rujukan bersama di Indonesia.   “Ini semacam proteksi perlindungan dunia maya dari sumber-sumber yang dianggap berbahaya, apalagi scope nya sudah lintas negara. Kebocoran data pribadi bisa menjadi sangat sensitif dan memiliki implikasi domestik dan internasional jika tidak dibuatkan regulasi yang memadai” ujar Denny Hidayat. Menurut Denny, setiap detik, jutaan data pribadi di apload oleh masyarakat ke berbagai penyedia layanan digital. Namun sejauh ini belum ada regulasi yang menjamin data-data pribadi tidak mengalami kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. “Contoh sederhana saja, hampir setiap hari kita di hubungi oleh pihak-pihak tertentu yang menawarkan layanan asuransi dan sejenisnya. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan nomor telepon kita. Bisa saja data kita sudah diperjual belikan diluar sana” lanjutnya. Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Bidang Persandian, Abram Lululangi menyampaikan pentingnya dibentuk sebuah otoritas yang khusus bertanggungjawab penuh mengawal pelaksanaan undang-undang baru ini. “Hampir semua negara bersoal dengan masalah ini. Hadirnya revolusi digital mengharuskan para pengambil kebijakan untuk menyusun ulang berbagai regulasi yang sudah tidak kompatibel lagi dengan perkembangan zaman” ujar Abram Lululangi. (Hamzah-Cammang).

Narasumber Bersama KPK, Danny Ajak Pengusaha Hotel Dan Restoran Taat Pajak

Makassarkota – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto menjadi narasumber diskusi panel bersama Ketua Divisi Pencegahaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adliansyah Malik Nasution, dalam kegiatan Desiminasi Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, dan Parkir kota Makassar. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa (9/4), juga menghadirkan narasumber, Ketua DPRD Makassar, Kapolrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Direksi Bank Suselbar. Dalam materinya, Danny mengatakan pajak menjadi penopang besar pertumbuhan ekonomi di Makassar. Karena itu ia menyebut pengusaha yang telah berkontribusi membayar pajak adalah adalah pejuang-pejuang kota Makassar. Ia pun meminta para pengusaha agar terus memiliki kesadaran taat membayar pajak, untuk keberlangsungan kota ini ke depan. “Kita ini bukan kota industri, belum juga kota pariwisata, tapi struktur ekonomi kita tercipta dengan sangat luar biasa. Surabaya, Bandung, dan Semarang punya industri besar. Tapi kita bisa bandingkan, pertumbuhan ekonomi mereka rata-rata berkisar 6 persen lebih saja. Sedangkan Makassar mencapai 8,2 persen namun tetap pada tingkat inflasi rendah,” sebutnya. Pertumbuhan ekonomi Makassar lebih tinggi dari Jawa karena kata dia kaki ekonomi di Jawa ditopang 2 core ekonomi saja yakni jasa dan industri. Jika dollar naik, industri goncang, buruh akan berdemonstrasi, maka pertumbuhan ekonomi di kota itu pun akan turun. Sedangkan di Makassar ditopang 4 core ekonomi yang hampir sama rata. Yakni, 19 persen ekonominya ditopang industri pengelohan. Selanjutnya 17 persen dari jasa perdagangan, 17 persen yang lain bersumber dari makan minum, dan 14 persennya adalah properti. Menurutnya, hal ini sangatlah baik bagi pelaku usaha. Pihak yang paling pertama menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat inflasi rendah ini juga adalah terutama pengusaha hotel dan restoran. “Ini hal luar biasa. Berbisnis di sebuah kota yang stabil, ekonominya tertinggi dan inflasinya tetap rendah. Inilah yang harus disyukuri. Caranya dengan membayar pajak. Kota-kota moderen di dunia ini pun tumbuh dengan pajak,” terang Danny Pomanto. Tinggal kata Danny, agar semua pihak terkait terus bisa memperbaiki sistem perpajakan yang ada. Dengan harapan meskipun masa jabatanntnya sisa satu bulan, tapi sistem pajak ini akan tetap bejalan baik dan tertagih melalui sistem yang sudah baik. Ada pun keluhan pengusaha dengan berbagai kesulitan yang berhubungan dengan pemerintah kota, agar segera dilaporkan kepadanya. “Sebutkan kesulitan anda yang berhubungan dengan pemerintah kota. Kita akan perbaiki dalam sebulan ini. Selama itu kewenangan saya dan dilindungi undang-undang saya akan selesaikan,” pungkasnya lagi. Terkhir, ia mengajak kepada seluruh pengusaha yang hadir agar memiliki kesadaran bersama menjadikan pajak untuk lebih memperkuat kota Makassar. “Insya Allah dengan itu kota kita akan lebih baik dari hari ini dan tidak akan mundur lagi,” kuncinya. (Dayat-Cammang).