Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Tim Korsupgah KPK Monitoring Dan Evaluasi OPD Pemerintah Kota Makassar

Makassarkota – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program tematik terintegrasi pemberantasan korupsi lingkup Pemerintah Kota Makassar. Tim Korsupgah yang diketuai Koordinator Wilayah 8 Adliansyah Malik Nasution diterima langsung Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb di Balai Kota, Selasa (2/07). “Pemerintah Kota Makassar menyambut baik kehadiran Tim Korsupgah KPK. Pertemuan ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan baik. Pemerintah Kota Makassar dan KPK berkolaborasi mempercepat terwujudnya clean government dan good governance di kota Makassar,” kata Pj Wali Kota Iqbal. Adliansyah mengatakan ada dua hal penting yang dibahas yaitu peningkatan pendapatan pajak daerah serta masalah aset di Pemerintah Kota Makassar. “Monev kita fokus bahas pajak peningkatan tentunya mencakup PBB, BPHTB, pajak hotel dan restoran. Berbicara pajak hotel kita harus pasang alat perekam, tadi saya evaluasi hasilnya belum maksimal. Ini yang perlu kita dorong harus pasang alat perekam pajak,” terang Adliansyah. Ia menekankan Pemkot Makassar untuk bertindak tegas dalam hal PAD khususnya dalam pajak pendapatan daerah ini. “Kita kan bayar kepada mereka dan mereka berkewajiban membayar ke kas negara apalagi itu kewajiban. Mereka kan berusaha di wilayah kita. Untuk itu bulan ini kita targetkan Pemkot makassar melakukan pemasangan 500 alat perekam pajak,” ungkapnya. Demikian pula dengan Monev NJOP PBB, Adliansyah menegaskan untuk menyelesaikan NJOP khususnya yang termasuk dalam wilayah komersial karena menurutnya ada wilayah yang bisa kita terima dan bisa sesuaikan. “Ini kan nilainya bergerak terus. Kenapa tidak disesuaikan PBBnya. ini kan belum clear, makanya saya panggil notaris juga untuk menjelaskan dalam Monev bahwa ini adalah aturan dari KPK,” jelasnya. Sebelum Monev berlangsung, Dinas Pertanahan Kota Makassar menyerahkan 30 sertifikat tanah dan 1 surat perjanjian damai kepada Bagian Aset Pemkot Makassar disaksikan Pj Wali Kota Iqbal bersama Tim Korsupgah KPK. (Sumber: Humas/Dayat – Editor: Cammang)

Pemkot Makassar Dan Pemprov Sulsel Matangkan Persiapan HAN 2019

Makassarkota – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi DP3A Kota Makassar, melakukan konsultasi dengan Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb dalam rangka persiapan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada tanggal 23 Juli mendatang. Plt Kepala DP3A Sulsel Askari menyampaikan penerimaan Forum Anak secara nasional akan dimulai dari tanggal 19 Juli nanti.   “Beberapa rangkaian acara dalam memperingati Hari Anak Nasional kali ini berupa outbond di Akkarena,” ujarnya. Kegiatan Hari Anak Nasional diagendakan berlangsung sejak 19 hingga 23 Juli, dan akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama beberapa menteri di kabinet Indonesia kerja. “Puncak acara rencananya dihadiri presiden jokowidodo di lapangan Karebosi esrimasinya dihadiri lima ribu orang anak,” terang Iqbal. (Sumber:Dayat – Editor: Cammang).

Pemkot Makassar Bakal Buka Lahan Pemakaman Baru

Makassarkota – Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb berencana membuka lahan pemakaman baru di kecamatan Manggala. Luas lahan yang dipersiapkan sekitar 48.597 M2 yang telah melewati tahap pembebasan lahan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi terbatasnya lahan pemakaman di Sudiang. “Tadi kami sudah melakukan peninjauan lahan di kecamatan Manggala. TPU baru dibutuhkan karena lahan di Sudiang sudah tidak mampu lagi menampung atau sudah penuh,” terang Iqbal (1/07). Saat ini Pemkot Makassar memiliki tujuh kompleks pemakaman yaitu Pekuburan Islam Sudiang, Paroppo, Biruanging, Dadi, Maccini, Pekuburan Kristen Panaikang, dan Pannara. Di antara ketujuh kompleks pemakaman itu, hanya TPU Sudiang yang masih aktif hingga saat ini, dan diprediksi tahun 2020 akan ditutup karena penuh. “Ada enam sampai tujuh makam baru di TPU Sudiang setiap hari, dengan kondisi seperti ini, TPU Sudiang hanya mampu bertahan hingga tahun depan,” kata Kepala UPT Pemakaman St Khadijah Amiruddin. Olehnya itu, rencana Pj Wali Kota Iqbal membuka TPU baru dinilai sebagai solusi yang tepat untuk menambah lahan TPU di Makassar. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang).

Skip to content