GMTD Resmi Serahkan Lahan Jalan Metro Tanjung Bunga

Makassarkota, Makassar,- PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) akhirnya secara resmi melakukan serah terima lahan yang sempat ramai di perbincangkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan rabu (17/07) siang di kantor Gubernur Sulsel. Lahan dengan luas 3,35 hektar dari PT GMTD ini di antaranya Jalan Metro Tanjung Bunga dan juga lahan Stadion Barombong, Makassar. Penyerahan lahan ini diserahkan dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah, Sekprov Sulsel Abdul Hayat, Sekda Kota Makassar M Ansar, kepala dinas terkait dan juga perwakilan DPRD Kota Makassar dan DPRD Prov Sulsel serta para Muspida lainnya. Wakil Ketua Lippo Group James Riady sebagai perwakilan dari GMTD mengungkapkan lahan yang diserahkan ini memiliki nilai aset sebesar Rp 2,8 Triliun. “Kami serahkan 2 lahan dengan nilai Rp 2,8 Triliun berharap dapat dimanfaatkan dengan baik agar bisa membantu pertumbuhan PAD kota Makassar dan Sulawesi Selatan,” ungkap James. Gubernur Nurdin menyambut baik dan berharap agar semua stakeholder bersatu bersama para pengusaha membangun pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan. “Kita sangat senang dan ini menjadi momentum agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengelola lahan ini sebagai salah satu aset pendapatan daerah dan juga aset investasi yang harus dipikirkan perkembangannya,” tutur mantan Bupati Bantaeng tersebut. Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang mewakili Pj Wali Kota Makassar menuturkan turut berbahagia dengan adanya penyerahan lahan ini. “Pemerintah Kota Makassar menyambut baik langkah GMTD yang kini makin responsif terhadap keinginan pemerintah dan akhirnya pada hari ini telah dilakukan penyerahan lahan yang sudah sejak lama dinantikan,” kata Ansar. (Sumber: Nana/Dayat – Editor: Cammang)

Pemkot Makassar Sabet Penghargaan Tertinggi Parasamya Purnakarya Nugraha

Makassarkota, JAKARTA,- Pemerintah Kota Makassar menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/19). Penghargaan ini diterima Pj Wali Kota Makassar, Dr M Iqbal S Suhaeb yang diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Parasamya Purnakarya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang, adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. “Hari ini Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penghargaan artinya semua komponen yang membantu Kota Makassar bisa maju saat ini wajib berbahagia dan bangga,” ujarnya. Kata Iqbal, penghargaan ini hasil dari evaluasi tiga tahun berturut-turut untuk 881 indikator yang dinilai langsung  oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri. “Jadi selama tiga tahun sebelum penghargaan ini diterima, Kota Makassar masuk nominasi 10 besar terbaik LPPD atau Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu setiap tahunnya. Semoga tiga tahun kedepan hasil evaluasi Makassar bisa mendapatkan penghargaan seperti ini lagi,” ungkapnya. Menurut Iqbal, penghargaan ini merupakan sejarah yang harus tetap dipertahankan seterusnya. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26/Tk/2019, Selain Kota Makassar, Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya diberikan juga kepada empat kepala daerah lainnya yakni  pemerintah Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), dan Kota Gorontalo. Sementara tujuh kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres Nomor 27/Tk/2019 adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Periode 2013-2018, Muhammad Zainul Majdi, Bupati Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), Apri Sujadi, Bupati Kabuto (Provinsi Gorontalo), Syarif Mbuinga, Wali Kota Pekanbaru (Provinsi Riau), Firdaus, Wali Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat), Ajay Muhammad Priatna, Wali Kota Denpasar (Provinsi Bali), Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dan Wali Kota Madiun (Provinsi Jawa Timur), Sugeng Rismiyanto. Hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. (Sumber: Inda/Dayat – Editor: Cammang)

Pemkot Makassar Ikuti Instruksi Kemendagri Dan KASN

Makassarkota, Makassar,- Sebanyak 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) pejabat struktural di lingkup pemerintah kota Makassar yang sempat dinonaktifkan kemungkinan besar akan kembali aktif mengabdi seperti semula. Hal ini dikemukakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat memimpin upacara hari kedisiplinan nasional tingkat Forkopimda Kota Makassar yang dirangkaikan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)/masa orientasi siswa (MOS) tingkat SMP negeri dan swasta se kota Makassar di tribun lapangan karebosi rabu (17/7/2019) pagi. “Berdasarkan perintah surat Plt.Ditjen OTDA Kemendagri RI No 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan surat ketua komisi Aparatur Sipil Negara no B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 menegaskan bahwa sekitar 40 SK ASN yang sudah diteken oleh Pejabat Walikota saat itu yakni Moh Ramdhan “Danny” Pomanto resmi dibatalkan”,ungkap Nurdin. Hal ini terkait rekomendasi penataan pejabat atau jabatan ASN di lingkup pemkot Makassar untuk menginstruksikan pejabat Walikota Makassar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural berdasarkan 40 SK Walikota sejak 4 Juni 2018 hingga 8 Mei 2019 agar segera melakukan evaluasi dan penataan kembali. Dalam arahan ini,Kemendagri memberikan waktu hingga 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan pemkot Makassar kepada Kemendagri melalui gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memaparkan pengumuman ini akan membuat resah namun tetap harus di lakukan segera. “Tentunya akan banyak ASN yang resah akan kepastian jabatan,posisi,serta tunjangan yang mungkin sudah diterima,tapi saya perlu tegaskan di sini agar BKD dan BPKAD Pemerintah Kota bersama Pj Walikota Makassar wajib mematuhi aturan ini dan segera melakukan perbaikan tanpa pilih kasih dan menempatkan posisi sesuai dengan kompetensi para ASN”,katanya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang mewakili Pj Walikota mengaku akan segera merealisasikan perintah tersebut. “Pemerintah Kota Makassar akan menaati segala instruksi yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri dan juga KASN,kami akan mencoba untuk melihat dan mengevaluasi kembali kinerja ASN terkait agar susunan struktural pejabat baru bisa segera direalisasikan sesuai porsinya”,pungkasnya. (Sumber: Nana/Dayat – Editor: Cammang)  

Diskominfo Kota Makassar Gelar Bimtek Jaringan Komunikasi Sandi Menggunakan Email Sanapati

Makassarkota, MAKASSAR~ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi sandi dengan menggunakan Email Sanapati. Bertempat di Hotel Essential Makassar Jalan Sultan Hasanuddin No 43 Makassar ,Rabu 17/7/2019. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Pemerintah Kota Makassar Ir Ahmad Kafrawi mengatakan  kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tumbuh dengan pesat di era globalisasi sangat potensial pemanfaatannya dalam membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Menurutnya Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan (e-government) di Pemkot Makassar penerapannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman. “Tentunya penerapannya harus menggunakan sistem informasi yang handal dengan memperhatikan aspek keamanan informasi meliputi kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan nir penyangkalan,”ucapnya Dia menyebutkan sistem informasi yang digunakan perlu ditunjang oleh sistem persandian yang memadai seperti  jaringan menggunakan sandi pada Email Sanapati. Sementata itu Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kota Makassar Ridwan mengatakan Email Sanapati adalah email khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks dengan keamanan yang tinggi serta memiliki beberapa kelebihan. “Kelebihan dari Email Sanapati ini dapat memproteksi terhadap fake email, spam email, phising link, dan email bombing. Email ini  juga sudah diuji dan terbukti berperan penting dałam mendukung penyelenggaraan pemerintahan antara jajaran Pemerintah Pusat, BUMN, TNI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota,” terangnya. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang).