Perbanas Sulsel Dukung Program Pemkot Makassar

Makassarkota, MAKASSAR, – Pengurus Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sulawesi Selatan melakukan kunjungan silaturahmi bersama Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, di Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kamis (9/7/20).  Kunjungan silaturahmi tersebut dipimpin Penasehat Perbanas Sulsel, Andi Hudli Huduri dan Ketua Perbanas Sulsel, Harry Edward bersama beberapa pengurus Perbanas Sulsel lainnya. Penasehat Perbanas Sulsel, Andi Hudli Huduri mengatakan Perbanas Sulsel mendukung program pemerintah Kota Makassar dalam hal menangani pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Kota Makassar. “Seperti kita ketahui Makassar dapat dikatakan zona merah, sehingga ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Perbanas akan berusaha semaksimal mungkin agar ekonomi terus bergerak,” jelas Hudli. Berbicara soal ekonomi dimasa Pandemi ini, Hudli menjelaskan bahwa Perbanas Sulsel akan berusaha untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Menjadi catatan penting bagi kami, bagaimana bisa menghidupkan kembali UMKM khususnya di Kota Makassar ini,” jelas Hudli. Ketua Perbanas Sulsel, Harry Edward melaporkan bahwa penting bagi dunia perbankan memberikan edukasi kepada nasabah untuk mencegah Covid-19. Bank-bank di Sulsel telah menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. “Kami terus memperkuat dan meningkatkan protokol kesehatan di instansi masing-masing. Dan berpartisipasi dalam hal kontribusi memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Makassar,” tandas Harry. Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyambut hangat pertemuan bersama pengurus Perbanas Sulsel dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menjelaskan Perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) di Kota Makassar. “Kita sosialisasikan lebih dulu perwali ini. Setelah itu baru kita masuk pada tahapan uji coba pada hari jumat, kami berharap sabtu kita mulai terapkan,” ujar Prof Rudy. Mengenai mekanisme pembatasan masuk wilayah kota Makassar, Rudy menjelaskan bahwa intinya pemerintah kota makassar tidak melarang warga daerah lain memasuki kota Makassar selama mereka bersyarat yakni memiliki surat keterangan bebas covid.  “Intinya kita tidak melarang warga dari daerah lain memasuki kota Makassar selama warga tersebut dapat menunjukkan surat tugas dari instansi mereka, termasuk pegawai bank yang bekerja di Kota Makassar,” pungkasnya. Sumber : Hidayat

Pemerintah Kota Makassar Dan KPU Lakukan Tanda Tangan Adendum NPHD

Makassarkota, MAKASSAR, – Menjelang pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan tanda tangan Addendum Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.  Tanda tangan NPHD ini berlangsung di ruang kerja Walikota,Kamis (9/7/20). Dalam addendum tersebut, Pemerintah Kota setempat melakukan penambahan anggaran sebesar Rp 6,2 miliar.  Sebelumnya Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar 78 miliar, sehingga total anggaran pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 sebesar Rp 84 miliar. Setelah penandatanganan, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota yang telah bersedia mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2020.  Anggaran tersebut kata dia, akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesuksesan pelaksanaan Pilwali 2020. “Terima Kasih kepada Penjabat Wali Kota makassar. Karena mendukung penuh terlaksananya agenda pilkada ini. Walaupun pandemi corona belum berakhir. Ini kami akan gunakan semaksimal mungkin agar bisa mewujudkan pilkada yang aman dan damai,” sebutnya.  Sementara, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan adendum ini dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan Pilkada dalam suasana Pandemi COVID 19.  Dengan demikian anggaran Pilkada yang berasal dari hibah tetapi pelaksanaan percepatan penandatanganan adendum ini memang harus segera dilaksanakan. “Kita sebagai wilayah yang patuh akan regulasi. Bagaimanapun kita tetap beranjak dari petunjuk Pemerintah Pusat”, jelasnya. Sumber : Hidayat

Prof Rudy Ingatkan Petugas Pemberlakuan Pembatasan Tidak Persulit Masyarakat

Makassarkota, MAKASSAR, – Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta aparat perbatasan untuk tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antar daerah merujuk pada Perwali No 36 tahun 2020 pada hari Jumat mendatang. Menurutnya, metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat sehingga tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan. “Hari ini kita sosialisasikan, Insya Allah besok hingga lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan di hari Sabtu nanti. Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Pak Sabri (Asisten Pemerintahan) terus bekerja dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah),” ujarnya saat usai mengikuti Rapat kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membahas tentang persiapan Pilkada serentak Tahun 2020 serta Percepatan Penanganan Covid-19 di Sulsel. Rencana penerapan Peraturan Walikota Makassar nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 merupakan strategi pemerintah Kota Makassar untuk mengendalikan Covid-19 dengan mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Olehnya itu, kelompok masyarakat yang bekerja di kota Makassar diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan Sampling Random Rapid Test.  “Kita tidak ingin mentransfer penularan ke daerah, kita tidak hanya menangani kota Makassar, tapi kita juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibukota Provinsi, kota penyanggah nasional, makanya harus kita jaga kestabilannya. Kita jangan bawa penularan keluar, warga Makassar yang mau keluar harus kita pastikan tidak menularkan virus di luar, inilah esensi dari pembatasan pergerakan antar daerah ini,” lanjut Prof Rudy.  Saat memberikan keterangan Pers, Tito Karnavian mengatakan pemeriksaan spesimen di Sulsel mengalami peningkatan sehingga angka positif Covid-19 juga meningkat. “Sebenarnya pemeriksaan sampel secara massif itu membuat kita semakin mudah meminimalkan transmisi penularan, jauh lebih baik dibanding fenomena gunung es, kelihatan angkanya kecil namun yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak. Yang kita butuhkan adalah edukasi ke masyarakat, mari kita gunakan semua pendekatan, baik formal maupun informal. Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat” ujarnya. Di sela sela acara rapat Tito juga membagikan buku hasil riset kesehatan yang dilakukan sejumlah negara tentang metode penanganan pandemi Covid-19. Sumber : Hidayat