Bioskop Di Makassar Akan Dibuka, Prof Rudy : Sanksi Serius Jika Melanggar Protokol Kesehatan
Makassarkota, MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar mengisyaratkan untuk memberikan izin pembukaan kembali seluruh bioskop yang selama ini ditutup menyusul mewabahnya virus Covid-19. Izin operasional ini akan diberikan disertai dengan sejumlah aturan ketat tentang penerapan protokol kesehatan yang wajib diberlakukan di seluruh bioskop di Kota Makassar. Rencana pembukaan kembali sarana hiburan ini terungkap saat berlangsung pertemuan antara Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dengan sejumlah pengusaha bioskop di Gedung Balaikota Makassar, Senin (2/10/2020). “Kita ingin mendorong ekonomi masyarakat agar kembali bergerak di tengah pandemi. Namun syaratnya itu tidak boleh memperburuk upaya pengendalian Covid yang selama ini kita lakukan secara bersama-sama. Meskipun beberapa waktu lalu kita juga mensyukuri status Makassar dikategorikan sebagai zona orange, namun itu tidak boleh sedikitpun membuat kita lengah, virus Covid-19 masih gentayangan dan masih mengintai kita” ujar Prof Rudy. Terkait permintaan sejumlah pelaku usaha bioskop agar bioskop kembali diizinkan untuk dibuka, Prof Rudy memberikan tanggapan. “Sebenarnya sama saja dengan izin pesta pernikahan. Selama protokol kesehatan bisa dipastikan berjalan tentu saja bisa direkomendasikan untuk di buka. Prinsipnya, seluruh potensi yang bisa memicu penularan agar dihindari, kita terapkan sanksi tegas jika ditemukan ada pelanggaran” tegas Prof Rudy. Sementara itu, Sekda Kota Makassar, M.Ansar yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa pengawasan secara langsung harus dilakukan secara terus menerus, termasuk memastikan sirkulasi udara didalam gedung bioskop berlangsung secara terus menerus, pemasangan CCTV di seluruh ruangan bioskop, termasuk sterilisasi ruangan setiap saat” ujar Ansar. Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Makassar menyarankan agar penjualan tiketnya bisa dilakukan secara online sehingga mengurangi interaksi langsung. Sedangkan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie mengingatkan komitmen seluruh pengusaha bioskop untuk menaati seluruh kesepakatan yang dibuat, termasuk ancaman sanksi yang diatur di Perwali 51 dan 53. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait terlihat hadir diantaranya Kepala Bapenda Makassar, Irwan Adnan, termasuk perwakilan dari Dinas Kesehatan, BPBD dan Dinas Kominfo. Sementara itu, Ahmad Yani Hafid, Area Manager XXI Wilayah Indonesia Timur saat berbicara menyampaikan sejumlah komitmen dan persiapan yang dilakukan demi memastikan berjalannya protokol kesehatan di gedung bioskop. “Kita akan melaksanakan seluruh poin-poin dalam kesepakatan, baik itu kapasitas penonton, penerapan protokol kesehatan, termasuk larangan aktivitas makan minum selama pemutaran film berlangsung” ujarnya. Dalam pertemuan ini, disepakati untuk dibuat surat kesepakatan bersama yang akan ditandatangani seluruh stakeholder yang terkait. Sumber : Hidayat
117 Inovasi Unggulan Pemkot Makassar Diikutsertakan Dalam Innovation Government Award Kemendagri
Makassarkota, MAKASSAR, – Badan Penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda) Kota Makassar daftarkan 117 inovasi unggulan pemerintah Kota Makassar pada pemberian penghargaan Innovation Government Award (IGA) yang akan digelar Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember mendatang. Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar Nielma Palamba saat bertemu Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin di lantai 11 Menara kantor Balaikota Makassar. Senin (2/11/2020). “Kami melaporkan ke Prof Rudy terkait keikutsertaan Pemkot Makassar pada kegiatan pemberian penghargaan Inovasi Government Award, dimana kami telah melaporkan 117 inovasi unggulan pemerintah kota sudah diverifikasi langsung ke Menteri Dalam Negeri untuk ikut dalam IGA ini,” ucap Nielma. Menurutnya Inovasi yang dilaporkan Kemendagri haruslah inovasi pemerintah kota yang penerapannya dimulai sejak awal Januari 2017 hingga akhir Desember 2019 dan belum pernah diikutkan dalam kegiatan penilaian inovasi daerah sebelumnya. “Bentuk inovasi yang dilaporkan meliputi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik; dan berbagai Inovasi lainnya dari SKPD bersangkutan, nantinya hasil inovasi tersebut akan dipilih dua kluster untuk dijadikan inovasi unggulan,” terang Nielma. Sementara itu Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menekankan keikutsertaan pemkot Makassar dalam IGA harus menonjolkan inovasi di bidang sektor Pariwisata dan Investasi. “Bapak Presiden telah menekankan kebijakan di tingkat daerah untuk memajukan sektor pariwisata dan Investasi sebagai bentuk stimulus ekonomi untuk merangsang peningkatan pertumbuhan pendapatan ekonomi daerah, selain inovasi pelayan publik yang juga sangat penting bagi kebutuhan masyarakat,” terang Prof Rudy. Tahun ini pemerintah Kota Makassar masuk dalam nominasi tiga besar IGA dan akan bersaing dengan kota Palembang dan Jogja. Ketiga kota ini akan diberi kesempatan untuk bersaing mempresentasikan inovasi yang sangat menonjol di daerahnya masing-masing. Sumber : Hidayat