Pemkot Makassar Raih Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid 19 Dari PANRB
Makassarkota, MAKASSAR, – Berkat usaha Pemerintah kota Makassar menangani penyebaran Covid -19 di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar berhasil di nobatkan meraih penghargaan top inovasi pelayanan publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 diberikan kepada pemkot Makassar untuk kategori Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19. Penyerahan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020, Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19, dan Top Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia M. Amir Ma’ruf. di Jakarta, Selasa (23/11/2020). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Doni Monardo menyerahkan secara langsung piagam penghargaan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar. M. Ansar mengatakan keberhasilan Kota Makassar meraih penghargaan ini tidak lepas dari peran seluruh stakeholder yang tergabung dalam satuan tugas penanganan Covid -19 yang sebelumnya bernama tim gugus tugas penanganan Covid -19. ‘Ini adalah suatu kehormatan bagi kita semua karena pemerintah kota makassar berhasil meraih penghargaan top inovasi pelayanan publik terbaik khususnya dalam penanganan Covid -19. Tentunya hal ini sangat wajar, karena peran pemerintah dan kesadaran masyarakat kita yang serius menjalankan aturan protokol kesehatan dengan ketat, terbukti dengan berhasilnya kita dari posisi zona merah menjadi zona oranye,” jelas M. Ansar. Dalam sambutannya Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan, bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan motivasi bagi penyelenggara pelayanan publik yang memiliki prestasi di bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik. Selain itu, penghargaan ini bertujuan memberi informasi dan mempromosikan berbagai terobosan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.Mengenai terobosan yang dilakukan, juga memberi kemudahan bagi publik dalam menyalurkan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. “Kementerian PANRB selaku instansi pembina pelayanan publik nasional terus mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan percepatan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat,” ujar Tjahjo. Kegiatan penyerahan penghargaan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama antara Kantor Staf Kepresidenan, Ombudsman Republik Indonesia, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Lembaga Mitra Pembangunan USAID. Kegiatan dilakukan dalam jumlah undangan dan peserta yang terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Sumber : Hidayat
Banyak Dikeluhkan Warga, Prof Rudy : Penyaluran E-KTP Kembali Dibagikan Di Kecamatan
Makassarkota, MAKASSAR, – Mengawali kunjungan kerjanya di kecamatan Panakkukang dan biringkanaya Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin langsung berdialog dengan warga tentang pelayanan yang diterima saat mengurus kartu keluarga dan KTP. Kunjungan kerja Prof Rudy di kecamatan Panakkukang dan Biringkanaya dimaksudkan selain untuk bersilaturahmi dengan segenap unsur pemerintahan di kecamatan,sekaligus memastikan pelayanan dan pengambilan KTP yang selama ini terpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar sudah kembali lagi di kantor kecamatan. “Hal ini kita lakukan agar warga masyarakat tidak lagi datang untuk antri, sehingga menimbulkan kerumunan orang banyak sampai sampai berjubel hanya untuk mengambil KTPnya saja,” ucap Rudy saat berada di kantor Kecamatan Biringkanaya, Rabu 24/11/2020 Menurut Prof. Rudy saat dirinya berkunjung ke kantor dukcapil Makassar untuk melihat bagaimana pelayanan KTP, banyak keluhan warga yang diterimanya, mereka kesulitan untuk datang mengurus surat surat penduduknya dikarenakan jarak ke kantor Disdukcapil jauh dengan cakupan seluruh wilayah kota Makassar yang begitu luas. “Kemarin saya berkunjung ke dukcapil untuk melihat melihat pelayanan disana, ternyata ada penumpukan warga, karena mereka harus antri mengambil KTP, setelah kemarin kita rapat bersama para camat, kepala dinas, dan berkonsultasi ke Dirjen, akhirnya diputuskan, pembagian KTP dikembalikan lagi ke kecamatan supaya warga tidak lagi antri mengambil KTP-nya,” jelas Rudy. Prof. Rudy menambahkan sebelumnya pelayanan KTP di makassar hanya ada di dua tempat, yakni di kantor Dukcapil dan PTSP yang berada di Balaikota. “Bayangkan dari seluruh wilayah Makassar, cuma ada dua pengambilan KTP yakni di dukcapil dengan di PTSP, sekarang cukup di kecamatan saja dan tidak ada aktifitas lagi, karena datanya sudah online, kalau bisa kita mudahkan pelayanan, kenapa kita tidak mudahkan,” ucap Prof. Rudy. Prof.Rudy berharap selanjutnya pengambilan KTP yang sudah jadi tidak hanya dilakukan di kantor kecamatan saja, namun bisa juga diambil di kantor kelurahan dimana tempat tinggal warganya. “Jika perlu warga yang KTP sudah jadi tidak usah datang ke kantor camat atau kelurahan KTP nya dapat diantarkan langsung ke rumah warga yang bersangkutan,” terangnya. Sumber : Hidayat