Walikota Danny Tutup Aktivitas Kantor Balaikota Setelah 24 Pegawai Pemkot Terkonfirmasi Covid 19

MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menutup sementara aktivitas kantor Balaikota Makassar. Pasalnya 24 pegawai pemerintah kota Makassar terkonfirmasi positif Covid 19. Hal itu diungkapkan Danny saat di konfirmasi di kediaman pribadinya jalan Amirullah Makassar, Kamis (8/7/2021). Danny mengatakan dirinya akan menutup sementara kantor Balaikota Makassar selama 8 hari hingga tanggal 15 Juli  2021. “Jadi kami melakukan lock down atau penutupan sementara kantor Balaikota setelah kami terima laporan ada 24 pegawai Pemkot terpapar Covid 19,” ujarnya. Danny mengungkapkan bahwa salah satu pegawai  di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) yang terkonfirmasi terpapar Covid 19 telah meninggal dunia.  “Itu 1 meninggal dari instansi kelautan dan perikanan (DP2),” ungkapnya. Untuk itu Danny telah memerintahkan tim khusus untuk melakukan tracing terhadap kontak erat. Hal ini dilakukan guna mengetahui asal mula dan apakah masih ada yang terpapar Covid 19. Saat ini  kantor balaikota Makassar sudah disemprot dengan cairan desinfektan untuk mencegah agar  penyebaran virus corona tidak meluas. “Saya sudah perintahkan covid hunter melakukan tracing terhadap kontak erat yang terpapar sambil melakukan penyemprotan disinfektan,” jelas Danny. Pegawai pemerintah yang bekerja di Balai Kota selanjutnya memberlakukan kerja dari rumah atau work from home berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Walikota Makassar No: 060/415/ORG/VII/2021. Sumber : Hidayat

Danny Hadiri Ground Breaking Pembangunan Kajari Makassar

MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menghadiri pemancangan beton pertama ground breaking pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Makassar di Jalan Amanagappa  Kamis (8/7/2021). Gedung Kajari Makassar yang dibangun diatas tanah seluas 247 m persegi, didirikan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kajari Makassar yang semakin kompleks. Kajari Makassar Andi Sundari mengatakan sejak berdirinya tahun 1978 hingga sekarang, gedung ini sudah tidak memadai lagi karena melihat kondisi gedung yang sudah tidak layak lagi. ‘Gedung yang berdiri sejak tahun 1978 sudah tidak memadai untuk menampung ratusan pegawai kejaksaan, dengan rata rata penyelesaian kasus 150 perbulan. Awalnya pembangunan gedung rencananya 4 lantai. namun sudah tidak memenuhi standar, karena antisipasi penambahan pegawai dan pelayanan publik, sehingga dijadikan 6 lantai,” kata Andi Sundari. Walikota Danny mengatakan apa yang diutarakan Kajari Makassar, terkait kondisi gedung Kajari lama yang memang sudah tidak memadai lagi digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. “Pagi ini kita menyaksikan pembangunan kantor kejari makassar, bangun itu seperti manusia ada bangunan  yang berwibawa dan ada juga yang tidak berwibawa. Untuk itu kami bersama pemerintah kota makassar merumuskan bagaimana kantor kejaksaan dilihat  berwibawa dengan cara kita merubah kantor lebih baik,” jelas Danny. Penekanan tombol sirine secara resmi oleh walikota Danny bersama Kajari Makassar menandai dimulainya pembangunan gedung Kajari. Breaking ground Kajari Makassar dihadiri Sekda Kota Makassar Muh. Ansar, Kajati Sulsel Raden Febrianto ketua DPRD kota Makassar Rudiyanto Lallo, Dandim 1408/Makassar Kolonel.Kav Dwi Irbaya Sandra. Sumber : Hidayat

Tanda tangani MoU Danny Apresiasi Kanwil DJPb Lakukan Pendampingan Raih Kembali WTP

MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Dalam rangka mewujudkan sinergi pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi dan bersih, Pemerintah kota Makassar bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penandatanganan MoU. Bertempat di Ruang VIP Gedung Keuangan Negara II Makassar Jalan Urip Sumoharjo KM.Kamis 8/7/2021. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful mengatakan capaian opini LKPD Tahun 2020 pemerintah kota Makassar perlu digaris bawahi, karena sebelumnya dibawah kepemimpinan Walikota Danny telah berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 5 kali  berturut turut.  “Penandatanganan kerjasama ini sebagai langkah awal kami dalam mewujudkan komitmen bersama pemerintah kota Makassar terhadap peningkatan kualitas keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan negara secara good governance , juga sekaligus pendampingan untuk meraih kembali WTP,” kata Syaiful. Walikota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny” Pomanto mengapresiasi penandatanganan MoU bersama DJPb Prov Sulsel menurutnya, dengan adanya kesepakatan  MoU ini akan memberikan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Pemkot Makassar. Kita patut bersyukur dengan ada penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah kota Makassar bisa lebih transparansi pengelolaan keuangan dan capaian target pendapatan asli daerah dapat lebih ditingkatkan, apalagi dengan adanya pendampingan dari DJPb target kita meraih kembali WTP bisa kita wujudkan,” jelasnya  Penandatanganan MoU ini disaksikan Sekretaris Daerah Kota Makassar Muh Ansar. Kepala KPPN Makassar 1 Toding Luther serta Kepala Bagian kerjasama Eda Mario Said. Sumber : Hidayat