Diskominfo Kota Makassar Gelar Pembekalan NTPD 112, Tingkatkan Ilmu Dan Skill Pelayanan Publik
MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar pembekalan bagi operator Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah menambah ilmu dan skill, kemudian diaplikasikan oleh para peserta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di OPD masing-masing. Dengan Tema “Peningkatan Teknik Kualitas Komunikasi Publik Untuk Layanan NTPD 112, diharapkan pembekalan ini memberi manfaat bagi masyarakat dan ASN serta rekan rekan media, agar mampu memahami perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik. Dalam kesempatan itu Pak Asisten 1 Pemkot Makassar bidang pemerintahan A. Muh Yasir mewakili Wali kota membuka pembekalan NTPD 112 ini. Menurutnya, NTPD 112 sangat berperan, pada saat Pemkot Makassar, melakukan penanggulangan pandemi Covid 19 melalui Program Makassar Recover yang dicanangkan Walikota. “Pemerintah Kota Makassar hadir memberikam layanan yang diaplikasikan dalam bentuk penanggulangan pandemi Covid 19 melalui Makassar Recover bersama layanan NTPD 112. layanan yang diberikan, selain dalam bentuk tindakan kuratif dan preventif medis, terdapat pula bentuk pelayanan penerimaan pengaduan,” ucap Yasir. Sementara itu Kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Makassar Ade Gobel menyampaikan, jika masyarakat ingin mengadukan keluhan kesehatannya cukup tekan NTPD 112. “Selain masalah kesehatan, 112 juga disiapkan untuk menerima semua jenis keluhan dan kegawatdaruratan yang dialami warga kota Makassar, ini sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM yang ada, agar terwujud pelayanan yang berkelas dunia sebagaimana visi misi Pemerintahan Danny Fatma,” jelasnya. Sumber : Hidayat
Narasumber Di Festival HAM Apeksi, Walikota Danny Paparkan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Kelompok Di Kota Makassar
MAKASSARKOTA, SEMARANG, – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto didaulat tampil sebagai pembicara pada Festival Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2021. Festival HAM diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berkolaborasi dengan The Asia Foundation (TAF) yang digelar di Hotel, PO, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Rabu (17/11/2021). Sesuai dengan tema “Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kelompok Minoritas di Tingkat Kota“ Walikota Danny memberikan komitmennya dalam pemenuhan hak dan perlindungan kelompok di kota Makassar seperti yang tertuang dalam Visi Misi Danny Fatma. “Dalam Visi Misi Selalu saja ada kata untuk semua, kata untuk semua menjadi kunci bahwa Makassar itu Egaliter. dimana Sombere’ kemampuan Makassar memperlakukan orang lain dengan sangat baik,” kata Danny. Menurut Danny berbicara tentang HAM, komitmen yang terbaik adalah regulasi atau aturan. Dimana Pemerintah kota Makassar mempunyai komitmen sangat kuat dalam persoalan HAM dan diskriminasi. “Rencana aksi daerah itu banyak yang belum kuat dan kami sudah segera setelah Perda, berkomitmen perwakilan draf disabilitas inilah adalah bentuk intervensi pemerintah kota Makassar dan yang buat mereka sendiri,” ujar Danny. Tidak hanya itu kata Danny, contoh terbaik dalam penerapan HAM dari berbagai aspek yang selalu ia jaga dalam pemerintahannya “Contohnya selama ini tidak pernah ada camat dari Toraja, sekarang kita siapkan satu untuk Toraja,” ujarnya. Selain itu Danny memaparkan pula, peran lokal influencer di tingkat RW/ RT yang mempunyai peran sangat penting, sebagai struktur informasi di tengah Masyarakat. Selain itu festival budaya yang sudah masuk dalam agenda top Ten international festival indonesia F8 melibatkan pengungsi dari luar. “Kami melibatkan mereka untuk ikut ambil bagian dalam festival budaya, banyak kota kota yang tidak mau menerima, Makassar menerima, namun kita kasih batas 2 ribu orang kita libatkan dalam festival budaya dari Afganistan Iran dan Kongo,” jelasnya. Hadir pula dalam festival HAMI ini Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward O.S. Hiariej, Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Walikota Batu Dewanti Rumpoko, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, serta Ketua Dewan Pengurus dan juga Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto. Sumber : Hidayat