Danny Hadiri Forum Pra Rakernas V DPD Projo Sulsel Dirangkaikan Dengan Buka Puasa Bersama
MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Projo Sulsel menggelar Forum Pra Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Fave Hotel, Jalan Dg. Tompo. Minggu (10/4/2022). Forum Pra Rakernas diikuti pengurus DPD Projo Sulawesi Selatan dan DPC-DPC Projo Se Sulawesi Selatan ( Ketua, Sekretaris, dan Bendahara). Ketua DPD Projo Sulsel Herwin Nini Ala mengatakan, peserta yang hadir dalam forum Pra Rakernas ini dihadiri 15 Dewan Pembina Cabang (DPC) se Sulsel. “Kita sekarang kumpul 15 DPC pengurus, untuk persiapan rakernas nanti, apakah nanti yang akan kita sampaikan masih bersifat intern, jadi belum kita bisa sampaikan disini,” ucapnya. Sementara itu Walikota Danny yang juga selaku dewan pembina Projo Sulsel berharap pada rakernas nanti di Kota Magelang DPC Sulsel bisa membawa visi misi Pemkot Makassar. “Pemkot Makassar memiliki visi dan misi yang tentunya mempercepat mewujudkan Makassar sebagai kota dunia, seperti halnya pemerintah pusat yang mencanangkan Metaverse, demikian juga Pemkot Makassar dengan Makassar Metaverse (Makaverse),” jelasnya. Rencananya Forum Rakernas V akan dilangsungkan di Kota Magelang provinsi Jawa Tengah pada bulan Mei mendatang dan akan diikuti seluruh DPD dari seluruh Indonesia. Sumber : Hidayat
Wali Kota Danny Rapat Virtual Bersama Korsupgah Bahas Pembangunan PSEL Kota Makassar
MAKASSARKOTA, MAKASSAR, – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali membahas Proyek pembangunan instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Wali Kota Danny membahas hal tersebut, bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual di War Room Meeting Lantai 10 Kantor Balaikota Makassar, Senin (11/4/2022). Berbagai masalah seputar realisasi pembangunan PSEL jadi pembahasan mengenai kelanjutan pembangunan, termasuk masalah regulasi yang menjadi kendala utama. Dalam rapat tersebut Korsupgah meminta Pemerintah Kota Makassar meninjau kelistrikan yang dianggap tidak sesuai aturan dalam Perpres dikarenakan ada perbedaan antara sistem PLN dengan Pemerintah Kota Makassar. “Sebaiknya di tinjau kembali soal listriknya karena beda sistem antara PLN dan Pemda. Ditakutkan jangan sampai prosesnya di Pemda sudah selesai namun di PLN sendiri beluk tuntas,” ungkap Dit Korsupgah KPK RI. Danny menuturkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah untuk meminta izin kepada Menko Maritim untuk segera ditindaklanjuti. “Nah kalau situasinya seperti itu, saya akan coba dulu minta izin sama Menko Maritim untuk pelaksanaan PSEL di Makassar sembari mencari investor yang cocok untuk pengerjaan proyek ini,” tutur Danny. Namun menurutnya terlepas dari kendala yang ada, Wali Kota Makassar Danny Pomanto masih tetap menyiapkan beberapa alternatif lain agar persoalan sampah dan lingkungan sosial di Makassar bisa teratasi. Sumber : Hidayat