Pemprov Sulsel Ingin Ambil Alih Terminal Malengkeri, Danny Pomanto: Masih Terdaftar Sebagai Aset PD Terminal Sejak 1999

MAKASSAR,- Pemprov Sulsel melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait pengambilalihan Terminal Malengkeri. Kali ini, rombongan Pemprov Sulsel yang dipimpin oleh Sekretaris Dishub Sulsel Sri Wahyuni Nurdin bertemu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, di Balai Kota, Selasa (15/11/2022). Dalam pertemuan tersebut turut mendampingi Inspektorat Makassar, Dinas Pertanahan, BPKAD, dan PD Terminal Makassar Metro. Hadir pula Inspektorat Sulsel. Pada kesempatan tersebut, Danny Pomanto menjelaskan duduk perkara sehingga Terminal Malengkeri tidak bisa dialihkan menjadi aset pemerintah provinsi. Meski telah ditetapkan dalam SK Gubernur Sulsel bahwa Terminal Malengkeri termasuk terminal tipe B, namun kata Danny Terminal Malengkeri tidak lagi tercatat sebagai aset pemerintah kota di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). “Jadi kami paham betul terkait kelimpahan kewenangan terminal B ke provinsi, persoalannya ini tidak masuk aset pemerintah kota,” tegas Danny Pomanto. Danny Pomanto mengatakan Terminal Malengkeri sudah tercatat sebagai aset pemerintah kota yang dipisahkan dan dikelola oleh PD Terminal Makassar Metro sejak 1999, lalu. Untuk itu, Pemkot Makassar akan menyurat ke pemerintah provinsi menjelaskan persoalan tersebut.  “Tidak bisa diserahkan karena itu milik Perusda. Jadi tidak boleh diserahkan, karena undang-undangnya begitu tidak tercatat di aset pemerintah kota,” ujarnya. Sementara itu, Dirut PD Terminal Makassar Metro Dafris menyampaikan sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi terkait dengan pengalihan Terminal Malengkeri. Hanya saja persoalannya, kata dia, Terminal Malengkeri merupakan aset pemerintah kota yang dipisahkan dan tercatat sebagai aset PD Terminal Makassar Metro sejak 1999. “Terminal Malengkeri itu bukan lagi aset pemerintah kota, tapi sudah dipisahkan dan menjadi bagian dari aset PD Terminal Makassar Metro. Makanya tadi pak wali minta ke Dinas Pertanahan dan Inspektorat untuk menjelaskan semuanya ke provinsi,” kata Eros sapaannya. Perihal statusnya sebagai terminal tipe B, kata Eros, PD Terminal Makassar Metro juga sudah pernah berdiskusi dengan Kementerian Hukum dan HAM. “Ia memang tipe B, tapi kami sudah pernah rapat dengan Kemenkumham katanya aturannya tergantung kepala daerahnya. Bisa menurunkan statusnya, bisa dinaikkan,” ucapnya. Sekretaris Dishub Sulsel, Sri Wahyuni Nurdin mengatakan pengambilalihan Terminal Malengkeri dari pemerintah kota ke provinsi berdasarkan SK Gubernur pada 2016 lalu saat masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo. “Malengkeri itu masuk tipe B makanya atas dasar itu kita mau ambil alih, selain itu juga ada UU 23/2015 sehingga dijadikan temuan oleh Irjen kenapa belum diserahkan,” ungkap Sri Wahyuni. Perihal hasil rapat bersama dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, kata Sri, pemerintah kota akan menyurat ke Pemprov Sulsel memberikan penjelasan terkait belum diserahkannya aset Terminal Malengkeri. “Nanti Pemkot Makassar akan bersurat terkait status aset Terminal Malengkeri, karena ternyata pencatatannya sudah tidak di BPKAD tapi di PD Terminal,” bebernya. Pihaknya juga akan berdiskusi dengan pimpinan dalam hal ini Kepala Dishub Sulsel Muhammad Arafah terkait hasil rapat dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. “Saya akan sampaikan ke pimpinan, nanti pimpinan yang komunikasi. Kami harus dengar arahan dari beliau dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena kami kan di luar dari Kemendagri. Tapi notulennya penyerahan paling lambat 31 Desember 2022,” tutup Sri Wahyuni. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pangdivif 3 Kostrad Puji Wali Kota Danny, Inisiasi Lorong Wisata

MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto meresmikan lorong wisata Yonarmed 6 Tamarunang, di Jalan Mappaodang, Selasa (15/11/2022). Bertepatan dengan program Ojol Day, Wali Kota Danny Pomanto menggunakan transportasi ojol ke lokasi peresmian lorong wisata. Dalam peresmian lorong wisata ini, Wali Kota Danny didampingi Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 3 Kostrad, Mayjen TNI Dwi Darmadi. Danny mengatakan, dengan hadirnya lorong wisata Yonarmed 6 Tamarunang, tentunya memberikan sebuah keyakinan, dan semangat yang tinggi bagi kota Makassar untuk terus mengembangkan lorong wisata sebagai program bersama. “Program Longwis ini terlaksana berkat adanya kebersamaan dan kekompakan semua warga, tanpa terkecuali dan ini atas inisiasi Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad bersama Danyon Armed,” ucap Danny. Selanjutnya Danny menargetkan mengembangkan 5.000 lorong wisata di Kota Makassar.  “Bayangkan kalau orang menanam cabe bisa dapat 100 Kg saja, kali 5.000 berarti dia bisa mendapat 500 Ton, itu berarti kebutuhan di pasar turun harga dan artinya kita bisa melawan laju inflasi,” jelas Danny. Menurut Danny keunggulan dari lorong wisata Yonarmed adalah dari segi keanekaragaman hayati, mulai dari pemeliharaan ikan nila, peternakan bebek, dan ayam. “Ini betul – betul higienis dengan memanfaatkan ruang yang sempit menjadi produktif serta berproduksi, itu sudah bisa menjadi badan usaha lorong, bahkan industri lorong,” ungkapnya. Sementara itu Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad, Mayjen TNI Dwi Darmadi mengapresiasi Wali Kota Danny telah melakukan terobosan dengan memperkuat ketahanan pangan melalui program lorong wisata. “Lorong wisata inisiatornya luar biasa dari Pak Wali Kota, untuk menghadapi ketahanan pangan kita sendiri banyak terobosan dilakukannya. Kita bisa lihat tadi pengembangan produksi sayuran dan ternak,” jelasnya. Peresmian lorong wisata ini ditandai dengan  pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti sekaligus melakukan tabur benih ikan Nila. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Cegah Stunting, Indira Yusuf Ismail Beri Motivasi Bagi Masyarakat

MAKASSAR,- Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, berikan motivasi kepada masyarakat, agar menjadi orang tua cerdas. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan Kepada Anak Usia Sekolah, dalam upaya penurunan angka stunting, sebagai dampak pernikahan dini, yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), di Hotel Karebosi Premier, Selasa (15/11/2022). “Ini hari kedua, kita memberikan pemahaman tentang resiko kelahiran stunting pada pernikahan dini, dan kita berharap selepas dari sini, kita semakin cerdas, punya perencanaan, dan mampu menyampaikan pula kepada anak, dan lingkungan sekitar kita,” ujarnya. Tidak dapat dipungkiri, perkawinan usia dini menjadi salah satu penyumbang tingginya kasus stunting. “Untuk itu, kita memberikan edukasi kepada remaja dan orang tua, agar memikirkan dan memiliki perencanaan setelah menikah. Orang tua, jangan hanya karena tergiur panaik tinggi, langsung nikahkan anaknya. Tanya kepada anaknya, apakah mereka telah siap secara fisik maupun psikologisnya,” lanjutnya. Adapun usia perkawinan yang dianjurkan yakni usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, di usia tersebut diharapkan mereka telah matang secara fisik dan psikologis, telah memiliki perencanaan yang mapan dalam membina rumah tangga. Di akhir sesi, para peserta yang terdiri dari warga Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Makassar, diberi ruang untuk berdiskusi secara langsung dengan Ketua TP PKK Kota Makassar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Capai Rp 280 Juta, RPH Lampaui Target Dividen Lewat Abon Sapi

MAKASSAR, – Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) melampaui target dividen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Selama periode September – Oktober 2022 RPH mampu menghasilkan Rp 280 Juta dari target yang ditentukan yakni senilai Rp 200 juta.  Hal itu diungkapkan saat Direksi PD RPH melakukan audiensi dengan  Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, di Ruang Rapat Wali Kota,  Selasa (15/11/2022). Direktur Umum RPH, Idris mengatakan capaian dividen ini disumbang oleh penjualan produk olahan RPH yakni Abon Sapi.  Abon Sapi ini mampu menyumbang 75 persen dari total dividen yang diraihnya. Pihaknya mampu menjual Abon Sapi sebanyak 1,5 – 2 Ton per bulan.  Melihat capaian tersebut, rencananya, tahun depan pihaknya akan meningkatkan produksinya melalui ritel-ritel di Kota Makassar seperti Gelael, Indomaret, Alfamidi dan Alfamart.  “Target kita tahun depan akan naik juga. Apalagi kita akan buka cafe dengan menjual olahan sapi lokal fresh dari RPH seperti steak,” ujarnya.  Rencana tersebut diapresiasi langsung Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.  Kata Danny, memfokuskan satu produk lebih baik daripada memiliki banyak produk namun tak efektif penjualannya.  “Kembangkan potensinya serta tambah varian abonnya. Harus melakukan riset,” ungkapnya. Danny juga tak lupa mengingatkan kepada PD RPH untuk memperhatikan soal kemasan dan promosi yang baik.   “Tingkatkan dan buat beberapa macam pilihan kemasan agar semua kalangan bisa membeli dan menikmati Abon Sapi produksi RPH,” pungkasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar