Muslimat NU Dukung Penuh Indira Yusuf Ismail Sukseskan Program Edukasi Perempuan dan Anak Usia Dini
MAKASSAR,- Ketua TP-PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh organisasi perempuan yang ada di Kota Makassar untuk menyukseskan berbagai program pengembangan masyarakat yang digagas oleh organisasi perempuan ataupun Pemerintah Kota Makassar. “Sudah banyak organisasi-organisasi perempuan, semua harus bergerak, lebih bagus program ke pengembangan masyarakat,” katanya. Demikian disampaikan oleh Indira pada audiensi yang dilakukan oleh calon pengurus baru Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar, di Kediaman Wali Kota Makassar, Jalan Amirullah, Rabu (4/1/2023). Indira menuturkan semakin banyak organisasi perempuan yang terbentuk, tentu seharusnya akan semakin banyak pula jumlah pengurus lembaga perempuan yang mampu membantu dan mendukung menyelesaikan masalah pengembangan masyarakat. “Lahirnya organisasi perempuan seperti ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit untuk anak dan masyarakat,” tegasnya. Lalu, kata Indira, kendati telah banyak organisasi perempuan, penyelesaian masalah tidak akan maksimal jika setiap lembaga jalan dengan program kerjanya sendiri tanpa ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dirinya menekankan agar calon pengurus baru Muslimat NU serta seluruh lembaga perempuan membentuk program yang sejalan dengan program pengembangan masyarakat dari TP-PKK maupun Pemkot Makassar. “Perlu kita turun sama-sama dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan adanya organisasi-organisasi perempuan ini tentunya kita punya program sendiri untuk itu, lalu kita bisa berkolaborasi. Ini khusus untuk Kota Makassar banyak yang perlu kita kerjakan bersama,” tukasnya. Indira sendiri menganggap program pengembangan masyarakat seperti pemberian edukasi kepada para perempuan atau ibu serta kepada anak usia dini sangat penting. Sebab, anak-anak usia dini lah yang akan menjadi penerus generasi masa depan sehingga perlu didikan yang baik dari ibu dan lingkungannya. “Jika para ibu teredukasi, maka mereka akan menerapkan didikan yang baik dengan cara tersendiri. Juga Ibu yang hamil banyak stress dan tidak merawat diri sehingga lahirlah anak-anak stunting,” jelasnya. Lanjut, agar edukasi dapat maksimal, kata Indira, perlu dilakukan secara langsung di Lorong-lorong wisata. Menurutnya, edukasi langsung memberikan hasil yang lebih efektif. “Kita langsung turun. Kita susun kembali program kita, langsung kita turun ke masyarakat saja, itu lebih efektif,” ujarnya. Sementara, Muslimat (NU) Kota Makassar mendukung penuh gagasan tersebut. Ketua Umum Terpilih, Husna Alimuddin, bersama Ex Ketua Umum, Sukriah, serta beberapa calon pengurus yang turut hadir menyampaikan komitmennya siap mendukung berbagai program pengembangan Masyarakat yang digagas oleh Indira Yusuf Ismail maupun Pemkot Makassar. “Karena belum dikukuhkan kami belum ada program, Insya Allah ada program dari Ibu kami siap membantu. Dari DP3A kami diminta program melek baca Al-quran di lorong-lorong, untuk sementara 2 lorong dulu. Kami ingin menyatakan diri bahwa kami siap mendukung,” ujar Husna Alimuddin. Sumber : Humas Kominfo Makassar
Danny Pomanto Optimis Raih Predikat A+ dalam Laporan Kinerja Perizinan, dan Penanaman Modal LHP BPK 2023
MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto optimis Pemkot Makassar bisa meraih predikat A+ dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel dalam Kinerja Perizinan, dan Penanaman Modal selanjutnya. Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan ada dua hal yang penting dalam laporan BPK itu, yakni pelayanan publik atau perizinan dan investasi atau penanaman modal. “Soal perizinan kan ini bengakala yang dua tahun lalu, sebelumnya kan kita menempati juara puncak Indonesia. Makanya kita sedang perbaiki, atas dasar nilai terendah itulah masuk BPK dan sekarang kita sudah A-, karena belum ada MPP. Nanti kalau itu sudah ada maka bisa dapat A+,” kata Danny diwawancarai usai menerima LHP Semester II BPK RI Perwakilan Sulsel 2022 di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jl AP Pettarani, Rabu (4/01/2023). Seperti investasi; PSEL sudah harus siap karena bakal kontrak Rp 2 triliun Februari nanti. Begitupun dengan program lainnya, seperti Japparate, Jalan tol. “Olehnya kita harus punya perangkat-perangkat. Dengan pemeriksaan ini menjadi koreksi, memperkuat dan menjadi pedoman untuk memperbaiki mempersiapkan diri dalam aturan dan SOP dalam menerima investasi yang akan dilakukan di Makassar,” ujar Danny. Orang nomor satu di Makassar ini juga berterima kasih memberikan supporting dan masukan. Termasuk, menjadikan rekomendasi BPK itu sebagai sesuatu yang diprioritaskan dalam Rapat Koordinasi bulan ini. Apalagi timnya tengah bekerja keras meningkatkan PAD tahun ini. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Makassar Zulkifli Nanda menambahkan, predikat itu sudah di depan mata ditambah lagi Perda Insentif Modal dan Kemudahan Investasi itu sudah masuk dalam Prolegda DPRD. “Kita sudah terima hasil audit dari BPK, salah satunya ialah Pemkot belum memiliki Perda Insentif Modal dan Kemudahan Investasi maka ini yang menjadi catatan untuk segera membuat Perda itu,” tambah Zulkifli. Fungsi Perda itu, jelas dia, seperti akan memudahkan investasi bagi investor; mendapatkan potongan pajak atau retribusi dan sebagainya. “Ranperdanya sudah masuk. Tahun ini juga sudah dicanangkan DPRD sebagai perda insentif penanaman modal dan kemudahan investasi, sudah diterima tinggal dibuatkan Pansus,” jelasnya. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan LHP itu dan memberikannya kepada masing-masing Pemda. Dia berharap dengan hasil itu dapat meningkatkan kerja dari Pemda terkait. “Kita berharap dengan hasil itu permasalahan itu segera dapat diatasi sehingga tidak menjadi masalah dan kendala yang sama selanjutnya,” harapnya. Sumber : Humas kominfo Makassar
BPJS Ketenagakerjaan Makassar Libatkan Ketua TP-PKK Makassar Terapkan Program Perlindungan Pekerja Perempuan
MAKASSAR,- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengajak Ketua TP-PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail berkolaborasi lewat program perlindungan pekerja. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Widi Astri Apriliania, saat melakukan audiensi bersama timnya di kediaman Wali Kota Makassar, Rabu (4/1/2023). Widi menawarkan Indira program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk lembaga-lembaga perempuan yang berada di bawah pimpinan maupun binaannya. Beberapa lembaga yang dimaksud antara lain, TP-PKK, Dekranasda, Pokja PAUD, serta Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Menurut Widi, belum ada program perlindungan khusus yang mengcover para pekerja perempuan di empat lembaga tersebut. Perlindungan Kerja yang berkolaborasi dengan Pemkot Makassar saat ini hanya untuk ASN dan Juru Parkir. Widi lantas menjelaskan perbedaan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. “BPJS itu ada kesehatan untuk orang sakit, ada juga BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja seperti PKK dan Dharma Wanita,” jelasnya. “Di BPJS Ketenagakerjaan ada program perlindungan khusus untuk pekerja, jadi misalnya Ibu Wali Kota mau mengcover Ibu-ibu PKK, misal mau ke tempat kerja tidak minta-minta ada apa gitu, jadi ada perlindungan kepada tim TP-PKK,” tambahnya. Indira pun menyambut baik program tersebut. Menurutnya memang penting memiliki proteksi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. “Perlu memang ada yang mengcover, apa lagi di cuaca seperti hari ini, resikonya banyak,” katanya. Indira pun meminta agar pihak BPJS sebelum turun sosialisasi, terlebih memberikan ilustrasi yang menarik agar para Ibu-Ibu yang menjadi sasaran dapat tertarik. “Bisa nanti bikin ilustrasinya, di sini kita memberi edukasi kepada masyarakat pentingnya proteksi itu agar paham dan tergerak ikut serta dalam program ini,” katanya. Diapun berharap kedepannya agar masyarakat mulai dari anak balita, anak sekolah hingga pekerja seperti ini dapat memiliki perlindungan. Sumber : Humas Kominfo Makassar
Wali Kota Danny Terima Penghargaan Pengamanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari KLHK
MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas Dukungannya dan Sinergitas dalam Upaya Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kota Makassar 2022. Danny, sapaan akrabnya secara langsung menerima award itu dari Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani di sela-sela acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) di Lapangan Waterpark Bantimurung, Maros, Rabu, (4/01/2023). Danny mengatakan seiring dengan tema ulang tahun yakni SPORC Tangguh Hutan Lestari maka hal itu sejalan dengan visi misi Pemerintah Kota Makassar yang optimis mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia berwawasan lingkungan. Apalagi sebelumnya, pihaknya juga tengah merencanakan Ranperda Revisi RTRW Kota Makassar 2022-2041 dengan semangat mewujudkan RTH 30 persen dari luas kota sesuai amanat UU. “Pemkot terus berupaya melakukan penaatan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk tata kelola ruang terbuka hijau,” kata Danny. Ranperda itu bakal membantu Makassar tumbuh dengan kota yang tertata, responsif terhadap transformasi secara nasional dan global. Sementara itu, Rasio Ridho Sani mengatakan seluruh tim sepatutnya terus menjaga kawasan hutan, biodiversity dan lingkungan hidup. “Kita harus berjuang di setiap medan operasi pengamanan kawasan hutan. Semoga dengan peringatan dan upacara hari ini makin memperkuat tim, baik dari TNI, kepolisian, Dinas Kehutanan, Polhut, SPORC dan seluruh jajaran untuk bersama-sama menjaga kekayaan bangsa Indonesia,” kata Ridho Sani. Meski, kata dia, sudah ribuan operasi yang dilakukan itu belum cukup menjaga sumber daya alam yang diamanahkan. “Tanamkan nilai-nilai profesional, integritas, responsif dan inovatif, agar semakin baik kedepannya,” harapnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar