Musrenbang Kecamatan Tallo, Perbaikan Drainase Hingga Kantor Lurah Jadi Prioritas

MAKASSAR,- Pemerintah Kecamatan Tallo menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2023, di Hotel Claro, Jumat (3/02/2023). Dihadiri seluruh lurah dan LPM se-Kecamatan Tallo, Musrenbang tingkat kecamatan ini dibuka Asisten II Bidang Perekonomian Pemkot Makassar Rusmayani Madjid. Camat Tallo Alamsyah Sahabuddin menyampaikan kegiatan ini merupakan penyempurnaan usulan pra Musrenbang yang dilakukan di setiap kelurahan. Untuk itu, Alamsyah berharap intervensi dari Pemkot Makassar untuk mengcover seluruh usulan-usulan dari masyarakat. Sebab, kata dia, tidak semua usulan masyarakat bisa tercover di anggaran dana kelurahan. Begitu juga di kecamatan. “Intervensi dari pemerintah kota untuk mengawal suksesnya program di Kecamatan Tallo sangat kita butuhkan,” kata Alamsyah Sahabuddin. Lebih lanjut, Alamsyah Sahabuddin mengatakan perlu sinergitas semua pihak. Mulai dari kelurahan, kecamatan, LPM, hingga OPD terkait. “Di sini butuh komunikasi aktif dan kerja sama dalam menyukseskan program ini,” tuturnya. Kata Alamsyah, ada beberapa usulan rutin setiap Musrenbang. Yakni perbaikan infrastruktur, drainase, jalan lingkungan, dan program Lorong Wisata. “Beberapa lorong yang menjadi usulan dilakukan LPM dan lurah, termasuk usulan masyarakat tentang perbaikan drainase, paving blok, dan perbaikan tiga kantor lurah,” paparnya. “Untuk kantor lurah ini kami membutuhkan intervensi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), mudah-mudahan usulan ini bisa diwujudkan,” tambah Alamsyah. Ketua LPM Kelurahan Bunga Eja Beru Ramdani mengatakan ada beberapa usulan hasil rembuk warga tingkat RT/RW dan kelurahan. Untuk non-fisik ada beberapa usulan. Diantaranya, pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk fisik, ada usulan perbaikan drainase, paving blok, hingga lampu jalan. “Paving blok itu ada empat titik yang kita usulkan, dan untuk lampu jalan tiga titik. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan itu sudah dua kali kita usulkan di Musrenbang tapi belum terealisasi,” ujar Ramdani. Sementara, Lurah Kaluku Bodoa Suryadi menyebut perbaikan kantor lurah menjadi skala prioritas saat ini. Kondisinya sangat memprihatinkan, terendam banjir saat hujan turun. Ada juga usulan peningkatan jalan di beberapa RW, penanganan stunting, dan TB. Ada juga peruntukan dana kelurahan untuk perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. “Kantor lurah itu prioritas kita, itu beberapa tahun kita usulkan karena kondisinya saat hujan turun itu sudah terendam lantainya. Sudah dari tahun lalu kita usul tapi belum terealisasi,” tutup Suryadi. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Inovasi Smart School Kota Makassar, Sejumlah Guru Sekolah Bakal Studi Tiru ke Jepang

MAKASSAR,- Sejumlah guru TK, SD dan SMP Kota Makassar akan melakukan studi tiru di sekolah yang ada di Jepang.  Ketua Pokja Bunda PAUD Makassar, Shinta Werorilangi, dalam rapat persiapan studi tiru menuturkan kunjungan ini rencananya akan dilakukan pada 8 hingga 14 Februari 2022 mendatang.  “Rundownnya selama enam hari. Yang mendaftar kemarin untuk ikut studi tiru ada guru-guru dari TK, SD dan SMP. Termasuk di dalamnya ada anggota Pokja Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan,” ujar Shinta.  Dalam kunjungan tersebut turut serta Bunda PAUD Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, dan sejumlah anggota Bunda PAUD, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kabid Dikdas Disdik Makassar, serta pengamat pendidikan.  Adapun kunjungan tersebut  dilakukan dalam rangka memaksimalkan salah satu program 18 Revolusi Pendidikan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yaitu Smart School.  Sinta menjelaskan pada kegiatan studi tiru nantinya, mereka akan mengunjungi lima sekolah. Antara lain dua SD, dua SMP, serta satu PAUD.  “Kita akan ke sana tepatnya di Tokyo, mengunjungi lima sekolah. Kita sudah bicara dengan kepala sekolahnya lewat KBRI. Alhamdulillah kita sudah ada akses ke sana,” katanya.  Sementara itu, Indira Yusuf Ismail menekankan agar peserta kegiatan studi nantinya mempelajari dan memilah sistem pendidikan di Jepang yang dapat digunakan untuk memajukan Makassar.  “Sesuai judul perjalanan kita cuma studi tiru. Bukan kita mengadopsi. Jadi kita (peserta studi tiru) di sana bertanya, belajar untuk memperbaiki sistem pendidikan kita,” tuturnya.  Indira pun berharap agar usai kegiatan studi tiru ini dilakukan, penerapan program smart school Disdik Kota Makassar sebagai solusi salah satu revolusi pendidikan bisa  maksimal.  “Mudah-mudahan kalau kita pulang sudah bisa berbenah pendidikan di Makassar,” ujarnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pimpin Rapat Pra-Raker LPTQ, Fatmawati Rusdi Dorong Penguatan Program Keagamaan Berbasis Kelurahan

MAKASSAR, – Pasca dilantik sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Makassar akhir Desember lalu, Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi terus berbenah. Bersama jajaran pengurus LPTQ Kota Makassar yang baru dikukuhkan, Fatmawati Rusdi mulai menyusun program kerja yang akan dijalankan tahun ini. Pra rapat kerja LPTQ Kota Makassar yang dipimpin Fatmawati Rusdi itu berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Lantai 11 Balai Kota Makassar, Jumat (3/02/2023). Di hadapan jajaran pengurus LPTQ Kota Makassar, Fatmawati Rusdi meminta agar program kerja yang disusun menyasar penguatan keagamaan berbasis kelurahan. Dengan kata lain, program-program keagamaan LPTQ langsung menyentuh masyarakat di bawah. Sehingga, Kota Makassar sudah mempunyai bibit unggul menghadapi beragam perlombaan. “Saya berharap di raker nanti kita membuat program kerja yang betul-betul turun ke masyarakat dan berbasis kelurahan,” kata Fatmawati Rusdi. “Jadi bibit-bibit yang kita butuhkan itu tidak nanti mau ada perlombaan baru kita genjot untuk turun cari. Tapi kalau sudah ada program yang terstruktur sehingga tidak susah kita dapatkan,” tambahnya. Ia juga meminta jajaran pengurus menyinkronkan program-program LPTQ dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). “Di Kesra itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersentuhan dengan pembinaan Al-Quran dan masyarakat. Nanti bagian dari LPTQ mendrive ke bawah dan apa yang belum tercover di Kesra itu yang kita bawa ke LPTQ tanpa mengesampingkan program pokok kita,” jelas Fatmawati. Kepala Bagian Kesra Kota Makassar Muhammad Syarief menuturkan ada beberapa program kerja yang sudah disusun LPTQ Kota Makassar. Di bidang pembinaan ada program Pembinaan Guru Mengaji, Pembinaan Qori Qoriah, Pembinaan Qira’ah Sab’ah. Ada juga program Pembinaan Mufassir/Mufassirah, Pembinaan Hifdzil Qur’an, Pembinaan Hadis, dan Pembinaan Kaligrafi. Di bidang pendidikan dan pelatihan, ada program Training Of Trainer (TOT) Imam Masjid se- Makassar, diklat guru mengaji, Training Center (TC) STQ Selayar, dan Diklat Teknis Penyelenggaraan STQ/MTQ. “Di sini memang sudah ada waktunya tapi saya berharap teman-teman di bidang bisa memberi masukkan agar program ini bisa berjalan maksimal,” tutur Syarief. Sedangkan di sekretariat, lanjut Syarief, dibutuhkan kantor sekretariat dan mempercepat pembentukan LPTQ di tingkat kecamatan. Sumber : Humas Kominfo Makassar  

Makassar Dukung BPN Canangkan GEMPATAS, Perkuat Legalitas Kepemilikan Tanah

MAKASSAR,- Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah setempat terus mendorong agar masyarakat mengurus dokumen lahannya.  Untuk mempermudah masyarakat melakukan pengurusan sertifikat tanah BPN sendiri telah membuat program yakni Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas (Gempatas). Gempatas ini merupakan program Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan dilakukan pada Jumat (3/2/2023) di Provinsi Jawa Tengah dan 33 provinsi lainnya ikut secara virtual. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati mengatakan, Pemkot Makassar mendukung program dari BPN dengan mensosialisasikan program Gempatas tersebut. “Hari ini pencanangannya. Khusus di Makassar, giat ini berlangsung di Kelurahan Bontorannu Kecamatan Mariso,” ucapnya.  Kata Sri, dalam sosialisasi program Gempatas ini, Pemkot Makassar akan melibatkan camat, lurah, hingga tataran RT/RW. “Program tersebut harus didukung, tugas Pemkot Makassar melalui camat, lurah, hingga RT/RW bisa memahamkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi lahan,” sebutnya. Apalagi, program ini juga sejalan dengan visi misi wali kota bagaimana mereformasi tata ruang kota menjadi nyaman untuk semua.  “Artinya kalau nyaman, lingkungan masyarakat aman maka semua akan tertib. Karena inti dari  pasang patok ini agar tidak terjadi cekcok, perselisihan berkepanjangan antar masyarakat,” paparnya. Sebagaimana diketahui, ada tiga SKB menteri untuk percepatan pensertifikatan, Pemkot Makassar akan menyusun draft Perwali melalui Dinas Pertanahan. Sementara, Kepala BPN Makassar, Marliana mengatakan, hadirnya Gempatas untuk memperjelas legalitas kepemilikan aset milik warga. “Termasuk kita di Makassar akan mengikuti secara virtual bersama gubernur dan wali kota,” ucapnya. Marliana mengatakan dengan adanya pemasangan tanda batas tanah ini diharapkan tidak ada lagi aksi penyerobotan maupun mafia tanah. Upaya itu juga bisa mempermudah petugas atau Satgas BPN untuk melakukan pengukuran sebagai tahapan pengurusan sertifikat.  “Warga yang mengusulkan penerbitan sertifikat harus melakukan atau memasang tanda batas lebih dulu bersama pemilik lahan yang ada di sebelahnya, karena setiap batas yang dipasang harus disepakati dulu,” jelasnya. Katanya, pemasangan tanda batas boleh dilakukan dengan memasang kayu, beton, pipa besi sebagai penanda batas lahan. BPN menarget 390.700 bidang tanah di Makassar bisa disertifikatkan. Dari jumlah tersebut baru tercapai 79,84 persen yang bersertifikat artinya masih punya beban 20,16 persen.  “Ini yang menjadi tanggung jawab bersama BPN dan Pemkot Makassar untuk masyarakat di Makassar,” pungkasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar