Fatmawati Rusdi Paparkan Jawaban Wali Kota Makassar Tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta Perubahan APBD

MAKASSAR, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi paparkan berbagai program pemkot Makassar menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar, terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga terkait perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah, Selasa (26/09/2023). Beberapa hal yang dipaparkan terkait pajak dan retribusi diantaranya menjawab pertanyaan dari Rahmat Taqwa Quraiys,SH dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait upaya Pemkot Makassar dalam optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan meningkatkan kualitas SDM diantaranya melalui pendidikan pelatihan pemeriksaan pajak daerah. “Upaya optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi pajak terintegrasi dan terdigitalisasi (PAKINTA) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui, melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya,” tutur Fatmawati. Selain itu, Wakil Wali Kota Makassar juga menjelaskan tentang langkah rasional dalam penyusunan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi menjawab pertanyaan dari Muchlis A Misbah, dari Fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Langkah rasional yang ditempuh melalui dua jenis pajak baru yakni Opsen PKB dan BBNKB yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan PAD. “Hal yang menjadi perhatian pemerintah, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Makassar,” tuturnya. Dengan adanya jawaban Wali Kota Makassar diharapkan adanya Ranperda menjadi Perda akan bermuara kepada pengalokasian anggaran yang lebih besar kepada masyarakat Kota Makassar. Selepas memaparkan terkait pajak dan retribusi, Wakil Wali Kota Makassar melanjutkan dengan Jawaban Wali Kota terkait perubahan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah. Salah satu hal yang dibahas yakni menjawab pertanyaan Kasrudi,SH dari Fraksi Partai Gerindra terkait upaya pemkot Makassar dalam hal pemulihan ekonomi. “Pemkot terus berupaya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Makassar di atas 8% seperti sebelum pandemi Covid19, untuk itu berbagai upaya digalakkan dengan pelibatan sektor swasta, masyarakat, dan kerjasama multi sektor baik itu antar daerah maupun internasional,” tuturnya. Berbagai program strategis Pemkot Makassar diantaranya Lorong Wisata, Program 10.000 skill training gratis, dan 100.000 peluang kerja dan bisnis baru, inkubator centre, serta program Halo Makassar dan Parekma yang baru saja dilaunching guna menarik minat investor. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023

KOREA, – Meski masih mengikuti World Cities Summit Mayor Forum 2023 di Seoul, Korea, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyempatkan diri untuk mempresentasikan hasil inovasi Pemkot Makassar dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2023, Kemendagri.  Dua inovasi unggulan yang dipaparkan Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto ialah aplikasi Pakinta dan inovasi non digital Jampangi. Danny menyebut ada 102 inovasi Pemkot Makassar tahun ini. 79 masuk dalam inovasi unggul. 23 di antaranya digital dan non digital ada 56. Pakinta yang masuk dalam IGA Award ini merupakan bagian dari inovasi layanan publik berbasis digital dengan akronim Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi. Salah satu upaya Pemkot Makassar meningkatkan sistem pelayanan administrasi pajak termasuk integrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak. “Artinya kapanpun dimanapun setiap warga Makassar dapat membayar pajaknya. Alhamdulillah ini mudah di download di android dan IOS,” kata Danny Pomanto, di sela-sela sesi pemaparan, Selasa, (26/09/2023). Inovasi ini juga menjadikan Makassar juara perihal digitalisasi aplikasi daerah belum lama ini. Lebih jauh, dalam lingkup Asia lalu diminta untuk di share lebih luas mengenai aplikasi ini. Secara umum, lanjut dia, Pakinta didefinisikan sebagai memberi energi baru. Kedua ialah Jampangi. Dalam bahasa Indonesia, nama itu berarti mengurusi. Kepanjangan Jampangi sendiri ialah Jangkauan Maksimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasi. Inovasi ini dikreasikan RS Umum Daya Makassar. Yang mana pelayanannya bersifat holistik dan integratif yang mana dilakukan secara utuh mulai dari masa kehamilan, pascapersalinan sebagai deteksi dini terhadap potensi kegawatdaruratan. Juga sebagai upaya menekan prevalensi stunting, fungsi kuratif, preventif, rehabilitatif dan pelayanan administrasi terpadu dalam satu tempat. “Tentunya mendukung program zero stunting bahwa kita tidak menunggu saat lahir tetapi sebelum lahir dikontrol memang agar target bebas stunting cepat terwujud,” ungkapnya. Dalam Jampangi sendiri banyak sekali program di dalamnya seperti Gerakan USG Gratis saat Jumat Berkah, Sharing Sessions Ibu Hamil secara Online, dan masih banyak lagi. Alhasil, karena uniknya program ini, beberapa kabupaten kota di sekitar Makassar sudah mereplikasi. Salah satu di antaranya ialah Pangkep. Lebih jauh Danny menuturkan, berkat inovasi-inovasi Pemkot Makassar ini Makassar memiliki statistik lebih baik dari sebelumnya, seperti naiknya GDP Growth atau Economic Growth naik menjadi 5,4 persen, GDP Income Rp145,88 juta, inflation rate turun 3,49 persen, poverty rate atau angka kemiskinan turun 4,58 persen, tingkat pengangguran dari 13 persen saat pandemi, sekarang 11,82 persen. IPM Makassar juga naik jadi 83 persen, gini ratio menyempit menjadi 0,395 dan PDRB Rp208,9 triliun. Jadi dampak inovasi begitu terasa.  Di akhir, ia menceritakan bahwa perjalanan inovasi Pemkot Makassar diawali isu bahwa setiap SKPD mengangkat dua isu lalu mencari solusi. Hasil dari solusi itu diciptakan menjadi ekosistem, mulai dari regulasi, budgeting, institusi, strategi dalam bentuk inovasi. Kemanfaatan inovasi juga menyangkut dengan smart city bahwa informasi menjadi transparan, real time data, koneksi dengan semua sumber, aksesibilitas, menurunkan cost, respon cepat, membuat sistem aman dan lainnya. Regulasinya bersandar pada Peraturan Wali Kota 37/2019 tentang Sistem Inovasi Daerah, Perwali 61/2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah dan Perwali 2885/2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah. Uniknya semua bentuk inovasi berbahasa daerah. “Kami wajibkan semua inovasi menggunakan bahasa Makassar sebagai bahan diplomasi dan bridging (jembatan) secara budaya agar masyarakat bisa lebih paham,” ujarnya.  tahapan award saat ini masih dalam Tahapan Penilaian Presentasi Kepala Daerah. Selanjutnya pihak Kemendagri akan menentukan inovasi terbaik sebagai pemenang IGA Award 2023. Sumber : Humas Kominfo Makassar 

Makassar Bersiap Selenggarakan Forum ASEAN untuk Penyandang Disabilitas Oktober Mendatang

Jakarta (26 September 2023) — Makassar melalui Kementerian Sosial akan menjadi tuan rumah _ASEAN High Level Forum_ (AHLF) _on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025._ Forum tingkat tinggi tentang Penyandang Disabilitas ini akan dihadiri 200 peserta dari perwakilan Badan Sektor ASEAN, organisasi terafiliasi asean, organisasi penyandang disabilitas, mitra wicara ASEAN, dan akademisi. Agenda internasional ini akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 10 – 12 Oktober 2023. Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangannya mengatakan pergelaran AHLF menjunjung semangat keberpihakan negara-negara ASEAN kepada penyandang disabilitas. “No one left behind, jadi tidak ada seorangpun yang tertinggal termasuk disabilitas,” kata Mensos. Rencananya, para delegasi diagendakan tiba di Makassar pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2023 di Makassar. Sedangkan agenda utama akan dimulai pada 10 s.d 11 Oktober dimana para delegasi akan membahas 4 isu utama. Pelaksanaan AHLF tahun 2023 di Makassar dilakukan seiring dengan adanya review atau “tinjauan tengah” ( _Midterm Review of AEM 2025)_ terhadap komitmen dan upaya nyata dalam pengarusutamaan hak- penyandang disabilitas yang telah berjalan selama ini. Pembahasan akan dilaksanakan dalam diskusi panel yang membahas tentang mengarusutamakan perspektif global tentang penyandang disabilitas dan agenda inklusi dalam tiga Pilar ASEAN: (tantangan, peluang, dan praktik terbaik); kemitraan untuk Inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan langkah ke depan; pembangunan inklusif penyandang disabilitas setelah tahun 2025: _ASEAN as an epicentrum of growth;_ dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan dan kewirausahaan. Selain itu, pada tanggal 12 Oktober, para delegasi diagendakan untuk melakukan site visit ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos Sentra Wirajaya di Makassar. Sentra Wirajaya menjadi salah satu best practice penanganan disabilitas yang dilakukan Kemensos. “Kita ingin tunjukkan layanan disabilitas yang sudah kita tangani,” ujar Mensos. Sebagai tuan rumah, Kemensos menjadikan ajang AHLF untuk memperkenalkan sejarah dan objek wisata yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Salah satunya dengan menggelar gala dinner di Fort Rotterdam yang merupakan objek wisata bersejarah. Untuk itu, Kemensos sudah berkoordinasi dengan tempat wisata untuk menyediakan fasilitas penunjang yang mempermudah akses penyandang disabilitas. “Kita sedang proses membuat akses yang mudah bagi penyandang disabilitas di beberapa tempat. Ini untuk menunjukkan bahwa Makassar adalah civilised society yang menghormati hak-hak penyandang disabilitas,” ujar peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Tongmyong University Korea ini. Mensos memimpin sendiri persiapan menyambut AHLF. Mensos sudah dua kali ke Makassar untuk memastikan tersedianya akses-akses yang ramah penyandang disabilitas. Sementara itu, AEM ( _ASEAN Enabling Masterplan)_ terkait dengan agenda bersama ASEAN yang melakukan langkah nyata bersama menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas. Komitmen Bersama didasarkan pada delapan (8) prinsip dasar: 1) penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian orang; 2) Non-diskriminasi; 3) Partisipasi dan inklusi yang penuh dan efektif dalam masyarakat; dan 4) Menghormati Perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. Prinsip dasar lainnya adalah: 5) Kesetaraan kesempatan; 6) Aksesibilitas; 7) Kesetaraan antara pria dan wanita; dan 8) Menghormati kapasitas anak yang terus berkembang dengan disabilitas dan penghormatan terhadap hak anak penyandang disabilitas untuk melestarikan Identitas. Pertemuan juga akan meneguhkan penguatan kerja sama di Kawasan Asia Tenggara melalui proyeksi kerjasama dan kemitraan yang efektif dalam isu pembangunan yang inklusif disabilitas. Selain menjalani serangkaian pertemuan, delegasi juga akan menyaksikan sejumlah pameran. Jenis pameran yang disiapkan adalah pameran teknologi alat bantu dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Di sini, peserta pameran dapat memberikan informasi dan mendemonstrasikan penggunaan teknologi alat bantu dan akomodasi seperti Tune Map (aplikasi map untuk tuna netra), Tongkat Adaptif, Difalink (platform informasi lowongan kerja khusus untuk rekan disabilitas melalui website dan sosial media), atau aplikasi perpustakaan bergerak. Ada juga festival seni disabilitas. Di sini, dibangun booth atau stand bertema Festival Seni Disabilitas yang menampilkan berbagai konten, informasi, dan aktivitas yang berfokus pada promosi seni, kesadaran tentang disabilitas, dan inklusi. Ada juga kewirausahaan disabilitas. Peserta pameran menampilkan produk kewirausahaan disabilitas dari berbagai sektor, seperti produk seni dan kerajinan, fashion dan aksesoris, makanan, dan sebagainya. Tak kalah menarik, diselenggarakan juga hasil produksi penyandang disabilitas.  

Gerakan Perubahan Perilaku, Fatmawati Rusdi Tekankan Pentingnya Sinergitas

MAKASSAR, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi secara resmi membuka kegiatan Gerakan Perubahan Perilaku untuk Percepatan Penurunan Stunting. Gerakan perubahan perilaku digelar di tribun Karebosi, Selasa (26/09/2023), yang diikuti oleh Kader Tim Pendamping Keluarga dan Babinsa se Kota Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya sinergitas guna mencapai tujuan bersama untuk penurunan angka stunting. “Perlu disadari bersama, bahwa tugas penanganan stunting bukan hanya menjadi tugas dari DPPKB semata, namun ada berbagai unsur di dalamnya dari Dinas Kesehatan, Babinsa, Tim Pendamping Keluarga, dan berbagai elemen lainnya, sehingga dibutuhkan sinergitas di dalamnya,,” tuturnya. Selain itu, Fatmawati Rusdi juga meminta agar setiap unsur memahami tupoksi kerja masing-masing, menyadari tugas dan tanggung jawabnya. “PR kita masih sangat banyak, kita patut berbangga karena dari 24 Kab/Kota, Makassar berada di urutan terendah kasus stunting, namun tugas kita masih banyak, masih begitu banyak persoalan yang kita hadapi saat turun ke lapangan,” lanjutnya. Beberapa perwakilan TPK, diberi kesempatan untuk memaparkan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta menghayo hayo masyarakat, agar secara sadar turut melakukan gerakan perubahan perilaku, guna meningkatkan kualitas kesehatan dan mencegah stunting. “Memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan, sanitasi, menjadi salah satu faktor penting guna mencegah stunting,” lanjutnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar