Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Komisi Nasional Disabilitas RI (KND-RI)

JAKARTA – Penandatangan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Komisi Nasional Disabilitas RI (KND-RI) ,dilaksanakan di Kantor KND RI Gedung Cawang Kencana Jakarta, pada hari senin, 27 November 2023. PKS yang bertujuan untuk mengembangan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan (ULD-P) di Kota Makassar ditandatangani bersama oleh H. Muhyiddin, SE., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Komisioner KND-RI Ibu Fatimah Asri Mutmainnah Pengampu Wilayah Sulawesi Selatan, disaksikan oleh komisioner Dante Rigmalia Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Fatimah Asri Mutmainnah, Jonan Aman Damanik dan Eka Prastama Widyanta. Dalam arahannya, Ketua KND-RI, Dante Rigmalia menekankan perlunya merubah perspektif inklusif dari sebuah program menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara, karenanya sekolah tidak boleh lagi diberikan label sebagai pelaksana sekolah inklusif namun sebuah kota yang inklusif harus memberikan layanan disabilitas di semua jenjang sekolah kepada semua warga kota Makassar yang membutuhkan layanan spesifik tanpa kecuali, untuk itu diperlukan adanya ULD-P di tingkat Kota, seperti yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Demikian pula Kepala Dinas H. Muhyiddin juga menerangkan bahwa pada saat ini perspektif kota Makassar sebagai kota inklusif dalam bidang pendidikan telah diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti regulasi yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan layanan pendidikan inklusif di sekolah terdekat di tempat tinggal mereka, yang dituangkan dalam penerimaan siswa baru, serta pelatihan bagi guru untuk memiliki pengetahuan dasar dalam penangan anak disabilitas di sekolah masing-masing. Dinas pendidikan juga mengakomodasi komunitas mantan penderita kusta untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yang akan dikembangkan dengan pemberian life skill kedepannya. Berbagai praktik baik ini akan diperkuat dan dipertajam dengan lahirnya ULD-P yang akan mendukung sekolah untuk memberikan layanan inklusif yang lebih baik dan berkualitas, atas dukungan berbagai pihak diantaranya Perguruan Tinggi, NGO dan tentunya KND-RI. Saran dari berbagai pihak, Komisioner Eka Prastama Widyanta yang menjelaskan praktik baik yang dapat dilakukan kedepan untuk Kota Makassar serta dari Pemerhati Disabilitas Kota Makassar bapak Abdul Rahman juga menegaskan perlunya kesamaan visi dan gerak antara pemerintah Kota dan KND-RI untuk menciptakan kota Makassar yang inklusif kedepannya.  

Danny Pomanto: Makassar Siap Jadi Tuan Rumah Festival Pisang

MAKASSAR, – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto siap jika Makassar ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Pisang sebagai tindak lanjut program budi daya pisang di Sulawesi Selatan. Itu disampaikan Danny usai mendengar arahan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat sambutan pada acara penandatanganan MoU dengan PT Yas Exports International di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/11/2023). Penandatanganan MoU ini sekaitan dengan pembelian hasil budidaya pisang cavendish yang menjadi program Pemprov Sulsel. “Festival Pisang kita siap. Tempat event-event pisang kita siap,” singkat Danny Pomanto. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kata Danny Pomanto mendukung penuh program budidaya pisang cavendish meskipun secara lahan sangat terbatas. Sehingga Kota Makassar mengambil peran-peran di hilir dan siap menjadi pusat pemasaran hasil budidaya pisang cavendish yang merupakan program unggulan Pemprov Sulsel. “Saya kira Kota Makassar siap menjadi sentra pemasaran pisang, sentra eksibisi pisang, dan event tentang pisang Makassar siap,” ujarnya. Dikatakan Danny Pomanto, Kota Makassar tidak mempunyai lahan yang luas untuk penanaman pohon pisang. Sedangkan untuk ekspor memiliki ukuran tersendiri. Sehingga menurutnya, Makassar pasti tidak akan mampu mendukung pemenuhan jumlah ekspor pisang dengan adanya keterbatasan lahan. “Jadi pemasaran, eksibisi, pertemuan, research nah kita ambil peran-peran di situ. Hilirisasi industri,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pembahasan APBD 2024, Danny Pomanto Jawab Pemandangan Umum Sembilan Fraksi DPRD Kota Makassar

MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali mengikuti Rapat Paripurna Pembahasan Ranperda APBD 2024, di Kantor DPRD Makassar, Senin (27/11/2023). Agendanya yaitu Jawaban Wali Kota Makassar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Perda APBD 2024. Pada kesempatan tersebut, Danny menanggapi dan menjawab satu per satu semua pertanyaan sembilan fraksi. Seperti pertanyaan Juru Bicara Fraksi PKS Yeni Rahman terkait upaya pemerintah menjawab keluhan-keluhan masyarakat soal pemadaman bergilir. “Pemkot telah melakukan berbagai komunikasi dengan pihak PLN terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di masyarakat, dan PLN berjanji akan menindaklanjuti,” kata Danny Pomanto. Hal itu juga sejalan dengan pertanyaan Fraksi PAN Hamza Hamid yang meminta pemerintah kota memberi jaminan pelayanan kesehatan, pemerintahan, hingga Kependudukan tetap berjalan di tengah kondisi kelistrikan saat ini. Namun kata Danny Pomanto, berdasarkan hasil inventarisasi sarana dan prasarana pendukung dipastikan jika ketersediaan genset tetap ada di setiap kantor pelayanan. Sehingga dipastikan tidak akan memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Namun di sisi lain, layanan dokumen saat ini sudah dilakukan secara online yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen. “Kecuali (genset) dalam kondisi rusak, jadi tidak memengaruhi layanan. Sementara kebutuhan genset bagi instansi yang belum memiliki akan menjadi perhatian kita,” ujarnya. Termasuk juga menanggapi pertanyaan Fraksi Gerindra soal kenaikan target penerimaan pajak daerah yang dianggap kecil, yakni 0,18%. Berdasarkan Rancangan APBD 2024, target Pajak Daerah sejalan dengan proyeksi target yang tertuang dalam Perda 5/2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, sebesar Rp.1,88 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan target APBD 2023 hanya mengalami kenaikan 0,18%, disebabkan karena target Pajak Daerah yang ditetapkan di APBD 2023 hanya Rp1,87 triliun. “Oleh karena itu, dengan dukungan dan sinergi yang baik dari anggota dewan. Apalagi tahun ini penganggaran pendapatan daerah maupun belanja daerah dapat sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjamin konsistensi rasio pertumbuhan APBD agar sesuai dengan RPJMD Makassar 2021-2026,” ujarnya. Termasuk juga masukan soal perlunya menjaga persatuan dan kerukunan sesama anak bangsa di tahun politik 2024. “Kita berharap momentum politik akan yang akan kita lewati tahun depan dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai, demi kemajuan Kota Makassar,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Makassar Cukup Informatif, Diskominfo Gelar Bimtek Perkuat PPID

MAKASSAR,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar bimbingan teknis guna memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setelah melalui tahapan pemantauan (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2023. Acara yang berlangsung di Hotel Aston pada 27 November 2023 ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Makassar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik A. Irwan Bangsawan. Ia mengapresiasi Pemkot Makassar sebagai satu-satunya kabupaten/kota yang berhasil melewati tahapan presentase dalam Monev Keterbukaan Informasi Provinsi Sulsel tahun 2023, dengan nilai sementara mencapai kategori Cukup Informatif. “Kita mendapatkan prestasi naik satu level menuju informatif, itu yang luar biasa. Tapi kita berharap kota yang informatif, sampai level tertinggi. Kegiatan sosialisasi, bimtek ini kita harus rumuskan, dan kita harus kerja sama, semua SKPD harus terkait ini, jangan hanya Dinas Kominfo saja,” jelas Irwan Bangsawan. Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, dalam paparannya menyebutkan hasil presentasi Monev Pemkot Makassar terkait keterbukaan informasi publik mencapai nilai akumulatif sementara sebesar 69,5%, dengan status cukup informatif. Dalam upaya peningkatan, Ismawaty Nur meminta sinergi dari PPID setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memaksimalkan PPID Pemkot Makassar dan meningkatkan nilai. Langkah-langkah yang diusulkan antara lain menyiapkan sarana prasarana, seperti Ruang Layanan dan Meja Layanan khusus PPID Pelaksana. Selain itu, mengumumkan dan mempublikasikan informasi publik ke website PPID Utama dan Website resmi Perangkat Daerah, serta menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap PPID SKPD. “Kami berharap hasil monev ini mencerminkan kolaborasi dan integrasi yang kuat antara PPID Utama dan PPID SKPD, sehingga mampu meningkatkan status dan nilai PPID Pemkot Makassar sesuai dengan indikator keterbukaan informasi yang berlaku secara nasional,” ungkapnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar  

Penetapan UMK Makassar 2024 Rp3,64 Juta, Tunggu SK Pj Gubernur Sulsel

MAKASSAR, – Dewan Pengupahan Kota Makassar yang terdiri dari unsur pemerintahan, pengusaha dalam hal ini APINDO, dan serikat pekerja telah menyepakati Upah Minimum Kota (UMK) 2024. Berdasarkan Rapat Dewan Pengupahan, UMK Kota Makassar 2024 sebesar Rp3.643.321. Jumlah itu naik sebesar 3,41% atau sekitar Rp120.140 dari UMK Kota Makassar 2023 Rp3.523.181. “Kenaikannya 3,41% atau Rp120.140, sehingga total UMK Makassar tahun depan Rp3.643.321,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar Nielma Palamba, Senin (27/11/2023). Surat rekomendasi penetapan UMK Makassar 2024 yang ditujukan ke Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin telah ditandatangani oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto 27 November 2023. “Isi surat itu rekomendasi hasil rapat Dewan Pengupahan. Selanjutnya pak gubernur akan menetapkan dengan SK Gubernur tentang UMK Kota yang batas akhirnya 30 November 2023,” ujarnya. Ia menjelaskan PP 51/2023 tentang Pengupahan merupakan rujukan bagi seluruh provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum. Untuk Sulsel, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin telah menetapkan UMP sebesar Rp3,4 juta. Naik 1,45% dari UMP 2023 Rp3,38 juta. “Pemprov Sulsel sudah menetapkan UMP sejak 21 November, sementara kabupaten dan kota diberi batas waktu sampai 30 November,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Wali Kota Danny Pomanto Sampaikan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024

MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 di Ruang Banggar DPRD Makassar, Minggu, (26/11/2023). Dalam penjelasannya Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan Rancangan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5,7 triliun. Jika dibandingkan 2023 ditetapkan sebesar Rp 5,64 triliun mengalami kenaikan sebesar 2,4 persen. Sementara, Rancangan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp 5,1 triliun lebih dibandingkan dengan pendapatan daerah 2023 sebesar Rp 4,6 triliun lebih; naik 7,15 persen. Ia melanjutkan anggaran sudah disusun secara bijaksana dengan mempertimbangkan skala prioritas agar dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran efektif dan efisien. Pun dengan besaran APBD itu pihaknya juga fokus pada infrastruktur fisik seperti Makassar Government Center (MGC), Makassar Core City Arena (Macca), hingga revitalisasi Kantor Balai Kota serta fokus penanganan stunting. “Akhirnya saya sampaikan bahwa Ranperda Tentang APBD tahun anggaran 2024 ini semoga dapat mengakomodir semua meski di tengah keterbatasan kemampuan yang dimiliki,” ungkap Danny Pomanto. Namun dirinya yakin bahwa dalam proses dan dinamika pembahasan sejauh ini, hal itu merupakan wujud nyata, perhatian dan dedikasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sumber : Humas Kominfo Makassar