Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Pemkot Makassar dan LBH Makassar Segera Terbitkan Perwali Layanan Keadilan Restoratif

Pemkot Makassar bersama YLBHI LBH Makassar, Forum RJ Kota Makassar melalui dukungan The Asia Foundation (TAF) telah mendorong rancangan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif. Rencana Perwali itu akan segera diterbitkan sampai menunggu selesainya proses finalisasi dari Bagian Hukum Kota Makassar. Wakil Direktur Bidang Operasional Abdul Azis Dumpa mengatakan optimalisasi layanan pendukung penerapan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu yang urgen diterapkan tak terkecuali di Makassar. Lantaran banyak sekali optimalisasi layanan dalam konsep restorative justice itu. Seperti, layanan masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang meliputi; layanan mediasi dan diversi, layanan konseling, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendidikan dan lainnya. “Prosesnya telah sampai pada finalisasi pada bagian Hukum Kota Makassar dan menunggu pengesahan,” kata Abdul Azis pada sela-sela audiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Kantor Balai Kota, Selasa, (6/02/2024). Sebagai langkah tindak lanjut, sembari menunggu berjalannya proses pengesahan Perwali itu, timnya bersama Perangkat Daerah penyedia layanan telah menyusun draft awal Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar. Sekaligus akan dilaunching segera. Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mendukung penuh LBH Makassar. Ia menuturkan Perwali ini sebagai komitmen Pemkot Makassar atas pemberian layanan pendukung untuk optimalisasi penerapan restorative justice dan perlu dilihat sebagai pelayanan kebutuhan warga. Melalui Perwali ini, akan pula diatur syarat-syarat dan mekanisme mendapatkan layanan bantuan hukum, mediasi, diversi, dan rehabilitasi dalam keadilan restoratif. Sebagaimana diketahui, secara umum Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum. Yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Pimpin Rapat Persiapan Distribusi Logistik Pemilu 2024, PJ Sekda : Kawal dengan Baik

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) persiapan distribusi logistik Pemilu 2024, di Ruang Sipakatau, Selasa (6/02/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra dan dihadiri oleh Kabag Ops Polres Pelabuhan, Kompol Lando K Sambolangi, Dandim 1408/BS yang diwakili Pasi OPS, Kapten Inf Mulyono, Ketua KPU Kota Makassar, Hambaliie, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Abdillah Mustari, Perwakilan PT Pos serta Camat dan Lurah se Kota Makassar. Dalam rakor tersebut membahas terkait tata cara pendistribusian logistik serta kesiapan tempat penyimpanan logistik yang disiapkan oleh para camat dan lurah. Pendistribusian logistik pemilu ini akan dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 yang akan didistribusikan langsung oleh pihak PT Pos Indonesia. “Jadi pada rapat tadi sudah fix tanggal 12 Februari itu sudah didistribusikan. Kami harap pihak kecamatan dan kelurahan siap untuk menerima logistik pemilu tersebut,” ucap Firman. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pendistribusian ini, Firman mengatakan pihaknya akan melihat paling penting terkait kondisi cuaca. Tak hanya itu, keamanan merupakan salah satu indikator penting kelancaran pendistribusian logistik dalam mewujudkan pemilu damai. “Cuaca kan saat ini lagi musim penghujan. PT Pos sudah menyiapkan armada khususnya agar kotak suara tidak rusak karena air hujan. Sekitar 33 unit kendaraan dan dibantu juga mobil pick up untuk medan yang agak sulit. Alhamdulillah SDM PT pos juga siap mengawal proses pendistribusian di seluruh Lokasi Gudang penyimpanan tingkat kelurahan,” tuturnya. Firman berharap kerjasama dan komitmen penuh dari Camat dan Lurah serta pihak terkait TNI/Polri agar mengawal kotak suara dengan aman dan selamat hingga sampai di tempat tujuan. “Siapkan tempat penyimpanannya dengan baik. Perhatikan gudangnya jangan sampai bocor atapnya dan kerjasama dengan tripika setempat untuk mengawal dan menjaga gudang tersebut dengan ketat,” imbaunya. Para Camat dan Lurah yang hadir pun menyatakan kesiapannya menerima logistik pemilu 2024 dan mengawalnya dengan aman hingga ke TPS masing-masing kecamatan. Sementara, Ketua KPU Kota Makassar, Hambaliie menambahkan logistik yang saat ini sudah masuk di KPU Makassar  dalam tahapan pengesetan serta pengepakan. “Minggu ini selesai 100 persen. Dan  tinggal persiapan untuk pendistribusian,” paparnya. Untuk total tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 masih sama seperti Pilkada sebelumnya yakni 4.004 TPS. Ini sudah termasuk 6 TPS khusus di Rutan dan Lapas Makassar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Danny Ajak IPNU dan Pelajar Muhammadiyah Ambil Peran Positif di Masyarakat

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengajak Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Makassar dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mengambil peran positif di tengah-tengah masyarakat. Salah satu peran positif yang terdekat saat ini ialah ikut menyukseskan Pemilu. Selain itu berkolaborasi dengan Pemkot Makassar dalam perkuatan keimanan umat sebagaimana program prioritas Pemkot Makassar. “Seperti dalam waktu dekat ini. Harus ambil peran menyukseskan Pemilu, jangan golput,” ajak Danny Pomanto sapaan akrabnya pada sela-sela menerima audiensi PC IPNU Makassar di Kantor Balaikota, Selasa, (6/02/2024). Ia menuturkan sebagai generasi cerdas, gen z harus berkontribusi karena yang merasakan masa depan nanti ialah mereka sendiri. Danny mengaku senang dengan audiensi para pelajar dan pemuda itu. Lantaran, kata dia, silaturahmi ialah hal utama dalam kepengurusan baru. Dan pelibatan pemerintah, tokoh dan elemen masyarakat untuk organisasi itu penting sekali. Dalam perbantuan dari Pemkot Makassar terhadap berbagai komunitas, pihaknya mengaku itu merupakan bentuk kepedulian timnya atas generasi muda dan milenial. Selanjutnya, dia menyarankan untuk menaikkan bendera organisasi maka baiknya turun ke lapangan. “Ada tahfiz harian bisa dilibatkan, berkolaborasi menjadi da’i muda. Mengajak masyarakat untuk pengajian lorong dan sebagainya,” sarannya. Begitu pun terhadap IPM. Dia bilang, IPM bukan hal baru. Apalagi banyak lingkaran dekatnya Muhammadiyah. Alhasil eksistensi IPM dalam momentum seperti sekarang ini sangat dibutuhkan. “Saya sangat respect dengan kader IPM, luar biasa. Apalagi fokus teman-teman di pembekalan, training center. Jadi ini sebuah hal yang terus dibutuhkan di negara kita saat ini,” ucapnya. Danny mengungkapkan pihaknya siap memfasilitasi kegiatan para komunitas pemuda tersebut. Seperti, gedung dan konsumsi. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Tim Verifikasi Adipura Apresiasi Perubahan Pengelolaan TPA Tamangapa

Tim verifikasi Adipura memberikan apresiasi terhadap perubahan signifikan TPA Tamangapa yang kini pengelolaannya dinilai cepat dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdy Mochtar, pasca tim DLH mendampingi tim verifikasi Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam proses penilaian lingkungan di Kota Makassar. Penilaian diperkirakan berlangsung dua hari pada tanggal 5 dan 6 Februari 2024. Di hari pertama, tim menilai total 15 titik penilaian yang berfokus pada kecamatan Panakkukang, Manggala, Tamalanrea, dan Biringkanaya Titik-titik penilaian tersebut meliputi bank sampah, TPA Tamangapa, Sekolah Menengah Pertama, rumah sakit, terminal, pemukiman warga, kantor camat, pasar tradisional, sungai, taman dan hutan kota, bank sampah unit, serta TPS3R. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdy Mochtar, mengungkapkan bahwa tim penilai mengakui adanya perubahan signifikan di Kota Makassar pada tahun ini, terutama dalam hal peningkatan kualitas TPA. “Salah satu penilaian positif dari tim verifikasi yakni di TPA Tamangapa yang dinilai penanganannya jauh lebih baik di banding penilaian Adipura tahun sebelumnya. Mereka sangat mengapresiasi pengelolaan TPA Tamangapa karena jauh lebih baik saat ini,” ucapnya. Selain itu, kata Ferdy, indikator penilaian hampir 100% dipenuhi oleh Kota Makassar, menandakan komitmen dan upaya yang kuat dari pemerintah dan masyarakat setempat dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota. “Pencapaian ini merupakan angin segar bagi Kota Makassar, semoga Kota Makassar dapat kembali meraih penghargaan Adipura sebagai pengakuan atas upaya-upaya dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan,” tuturnya. Selama penilaian berlangsung, pihak DLH Kota Makassar memberikan informasi yang diperlukan kepada tim verifikasi Adipura, termasuk data mengenai program-program pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan. Para anggota tim verifikasi Adipura secara teliti melakukan penilaian terhadap setiap aspek yang menjadi indikator penilaian Adipura, mulai dari kebersihan, pengolahan sampah, hingga peran serta  masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sekitar. Ferdy juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Makassar. Baik itu dari instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat Kota Makassar. “Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan Kota Makassar dapat terus maju dan menjadi contoh dalam upaya pelestarian lingkungan hidup bagi kota-kota lain di Indonesia,” ucapnya. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Pejabat Pemkot Makassar Belajar Tata Kelola Utilitas Bawah Tanah Bersama URA Singapura

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Pj Sekda Firman Pagarra dan jajaran pemerintah kota mengikuti Virtual Sharing on Planning Operation and Governance of Multi Utility Tunnel bersama Urban Redevelopment Authority (URA) Singapura. Kegiatan yang diadakan Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Urban Redevelopment Authority (URA) Singapura diikuti secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (5/02/2024). Mereka yang mengikuti virtual sharing adalah Kepala Dinas PU Zuhaelsi Zubir, Kepala Dinas PM-PTSP Helmy Budiman, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdy Mochtar. Kepala Dinas Pertanahan Sri Susilawati, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahyuddin, Kepala Dinas Penataan Ruang Fahyuddin dan Dirut PDAM Beni Iskandar. Pada kesempatan itu, Danny Pomanto bersama jajaran pemerintah kota mendapatkan materi mengenai Common Services Tunnel (CST) di area Marina Bay yang dibawakan oleh pihak URA Singapura. Seperti diketahui, URA bertanggung jawab atas desain perencanaan lahan perkotaan, tata kota dan konservasi. URA juga menyusun rencana Desain Jangka Panjang dan Master Plan pembangunan kota Singapura, dengan berfokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas. “Saya kira ini merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi Kota Makassar mendapatkan pencerahan dan ilmu yang luar biasa melalui Virtual Sharing ini, saya berterima kasih kepada teman-teman dari IKN dan URA Singapura,” ucap Danny Pomanto. Sebagai tindak lanjut Virtual Sharing ini, Makassar akan mencoba membuka peluang investasi dengan menghadirkan utilitas bawah tanah seperti Marina Bay Singapura. Sumber: Humas Kominfo Makassar

TP PKK Kabupaten Wajo Puji Program Lorong Wisata Pemkot Makassar

Ketua TP PKK Kabupaten Wajo Sitti Maryam Amran mengungkapkan apresiasinya terhadap program Lorong Wisata yang digarap oleh Pemerintah Kota Makassar. Dalam kunjungannya ke Kantor TP PKK Kota Makassar, Sitti Maryam Amran menyatakan kekagumannya terhadap inovasi dan upaya Pemkot Makassar tersebut dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. “Kami sedikit banyak sudah mendengar tentang Lorong Wisata. Maka lokus kunjungan kami di Makassar adalah Lorong Wisata, karena salah satu keberhasilan Lorong Wisata adalah karena ada PKK di dalamnya,” ucap Sitti Maryam, di Kantor TP PKK Kota Makassar, Senin (5/02/2024). Dia mengungkapkan jika sudah merencanakan kunjungan ke PKK Kota Makassar sejak lama. Sebab, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana implementasi program-program PKK di masyarakat. “Setelah sekian lama kami wara-wiri, kami sengaja mau ke PKK Makassar, mau melihat Makassar dengan ikon kota dunia,” tuturnya. Di samping itu, kunjungan TP PKK Kabupaten Wajo ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari studi tiru terkait implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK yang dicanangkan oleh Tim Penggerak PKK Pusat, yang mana seluruh TP PKK se-Indonesia diimbau untuk turut menyukseskan program tersebut. Pihaknya menilai TP PKK Kota Makassar telah nyata berhasil mengimplementasikan dan memanfaatkan Aplikasi SIM PKK dalam pendataan keluarga. Sitti Maryam berharap, dari kunjungan kali ini akan terjalin hubungan yang lebih erat antara Kota Makassar dan Kabupaten Wajo yang akan membawa manfaat signifikan bagi masyarakat di masing-masing daerah. “Kami berharap ada kerja sama yang bisa kita sinergikan ke depannya,” pungkas Sitti Maryam. Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail yang menerima secara langsung TP PKK Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi yang diberikan. Dia menyampaikan bahwa berada dalam roda organisasi PKK merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Indira merasa terpanggil untuk memajukan organisasi PKK dan memberikan dampak positif bagi semua pihak. Dia berharap, kolaborasi antar TP PKK bisa membantu pengembangan potensi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Seluruh jaringan PKK adalah kebanggaan. Saya bangga bisa bersama dengan PKK. PKK di Sulawesi Selatan ini kita harapkan bisa saling bantu, saling support, sehingga PKK kita jadi yang terbaik. Jayalah PKK,” tegas Indira. Rencananya, Indira juga akan mengagendakan kunjungan balasan ke TP PKK Kabupaten Wajo untuk menjalin kolaborasi yang erat. Kunjungan balasan itu nantinya diharapkan bukan hanya sekadar pertemuan formal tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar dengan terciptanya program bersama yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. “Kedatangan PKK Wajo hari ini sedikit banyak bisa menghasilkan masukan-masukan untuk kami, dan kami pun akan mengusahakan melakukan kunjungan balasan sebab tantangan kita ke depan ini beragam dan makin banyak,” pungkasnya. Sumber: Humas Kominfo Makassar

PJ Sekda Imbau Pentingnya Komitmen Penuh Stakeholder Tangani Penurunan Stunting

PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mengimbau agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus berperan dalam aksi percepatan penurunan angka stunting di Kota Makassar. Hal itu diungkapkan saat memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Angka Stunting 2024 yang digelar di Ruang Sipakalebbi, Senin (5/02/2024). Ia menyampaikan perlunya komitmen dan upaya yang lebih keras dari berbagai pihak lintas sektor dengan mengoptimalkan capaian intervensi spesifik berbasis bukti. Kata Firman, intervensi spesifik yang dimaksud adalah masih perlu upaya optimalisasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, masih perlunya edukasi tentang pentingnya imunisasi dan ASI Eksklusif. “Langkah percepatan penurunan stunting harus terus dilakukan dengan membangun kordinasi hingga tingkat kelurahan dan RT/RW agar stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Makassar,” ucap Firman. Karenanya, Firman berkomitmen tahun 2024 ini akan melakukan banyak gebrakan baru seperti bekerja sama dengan kecamatan membentuk relawan-relawan sebagai eksekutor dalam mengedukasi masyarakat akan dampak buruk stunting. “Jadi di beberapa dinas terkait sudah membentuk pokja yang akan berkordinasi langsung dengan camat dan lurah. Selain itu, ada juga nanti namanya dapur sehat konsepnya akan dibicarakan lebih lanjut karena ini butuh komitmen dari semua stakeholder,” ungkapnya. Kemudian, pihaknya juga akan memonitoring peran puskesmas dan Posyandu di Kota Makassar lalu memberikan pelatihan bagi SDM Kesehatan, pengoptimalan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Penguatan dan pembinaan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dengan langkah tersebut Firman berharap dapat mencapai angka Zero Stunting di tahun 2024 dan turut serta mensukseskan program prioritas Pemerintah Pusat. “Rapat ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi multipihak demi mencapai target penurunan stunting dan mensukseskan program prioritas nasional. Jadi sejak dini kita harus mengintervensi pentingnya pola makan, pola asuh dan tak kalah penting terkait sanitasi. Semoga semua terealisasi dengan komitmen bersama,” pungkas Firman. Sementara, Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail yang juga turut hadir dalam rakor tersebut menyatakan dukungannya untuk terus aktif mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk pencegahan dan penurunan stunting sedini mungkin. “Kami ini mitra Pemkot Makassar jadi peran PKK dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama stunting sudah menjadi perhatian serius kami,” sebutnya. Melalui program-program edukasi, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama lintas sektor, Indira berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka stunting di Kota Makassar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Skip to content