Danny Pomanto Lantik Empat Pejabat Disdukcapil Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto resmi melantik empat pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), di Ruang Sipakalebbi Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (6/03/2024). Mereka yang dilantik adalah Andi Salman Baso selaku Sekretaris Disdukcapil, Mada Seri Palamba Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Irwandi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Muhammad Ahdhar Saleh Kepala Bidang Pemanfaatan. Untuk mengisi jabatan lowong di Disdukcapil, pemerintah kota harus mengantongi izin resmi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. “Memang harus ada pelantikan khusus karena aturannya khusus. Jadi capil punya administrasi khusus untuk mendapatkan izin,” kata Danny Pomanto. Namun, pihaknya masih kembali akan mengajukan izin mengingat ada posisi kepala sub bagian yang masih lowong. “Itu kita usulkan lagi segera,” tuturnya. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi per tiga bulan kepada empat pejabat yang baru dilantik. Kata dia, Dukcapil bukan hanya sekadar KTP. Tapi jauh lebih luas yaitu administrasi kependudukan yang menjadi dasar semua hal-hal yang sifatnya administrasi dan hukum. Danny Pomanto juga berharap agar Disdukcapil dapat mendisiplinkan seluruh elemen masyarakat agar taat terhadap aturan dan ketertiban di kota ini. Apalagi kerja-kerja Disdukcapil itu diukur dari update data setiap saatnya. Baik itu data orang yang meninggal, menikah, hingga datang dan keluar. “Intinya diupdate, sehingga kerja sama dengan camat, lurah, dan RT/RW sehingga link atau jaringan itu harus klop,” tutupnya. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Asyik! Ribuan Pekerja Rentan di Makassar Bakal Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, lakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), bersama BPJS Ketenagakerjaan di Claro Hotel, Rabu (6/03/2024). Penandatangan ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 Pemkot Makassar. Penandatangan MoU terkait pedoman perlindungan bagi pekerja rentan di Kota Makassar, bentuk komitmen pemerintah atas keselamatan para pekerja rentan. Hal ini disaksikan oleh jajaran Forkopimda Kota Makassar, dan staf ahli gubernur Sulsel, dan juga Ketua TP PKK Kota Makassar. Dengan menggandeng BPJAMSOSTEK, Pemkot Makassar memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerja rentan, yakni pekerja sektor informal, dengan risiko tinggi, berpenghasilan rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi. Sebelumnya, diketahui Pemkot Makassar telah mendaftarkan sebanyak 35.782 jiwa pekerja rentan dan juga kelompok difabel sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kuota Makassar Tahun ini 35.782 jiwa, dan terdapat kekosongan sekitar 782 jiwa. Sesuai dengan instruksi Wali Kota, kita isi dengan kelompok difabel,” tutur Sekda Kota Makassar beberapa waktu lalu. Selain penandatangan MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan, ditempat yang sama, Wali Kota Makassar juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Hal ini menghantarkan keberhasilan pembangunan dibawah kepemimpinan Danny Pomanto, dengan pendampingan dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri, demikian pula pada pengambilan sejumlah kebijakan strategis Pemkot Makassar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Bocoran! 3 OPD Terbaik di Pemkot Makassar, Juara 1 Nggak Terduga!

Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Makassar mengumumkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik. Tiga OPD terbaik ini yakni Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Penelitan dan Pengembangan Daerah atau Brida. Tiga OPD terbaik lingkup Pemkot Makassar ini perihal dokumen perencanaan terbaik untuk tahun 2023 lalu. Kepala Bappeda Makassar, Zulkifli Nanda mengatakan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian kepada seluruh OPD yang mengikuti seleksi dokumen perencanaan terbaik ini. Pertama, bagaimana kualitas perencanaan kerja yang telah OPD buat, kedua evaluasi dokumen perencanaan dan ketiga inovasi yang sejalan dengan visi misi Pemkot Makassar. “Jadi tiga indikator penting ini menjadi poin penilaian yang penting. Dan yang OPD paling terbaiki itu Dinas Pariwisata nilainya 100. Ini hasil evaluasi dan penilaian dari juri-juri,” ujarnya. Kata Zul, ada dua OPD yang tidak diikutkan dalam penilaian dokumen perencanaan terbaik yakni Inspektorat dan Bapenda. Pasalnya, Inspektorat sudah tugasnya memeriksa dokumen-dokumen setiap OPD. “Sementara, Bapenda kan kepala Bapendanya jadi Pj Sekda jadi tidak objektif kita ikutkan. Jadi Pj Sekda ikut jadi juri menilai dokumen perencanan setiap OPD,” tuturnya. Pada kesempatan ini pula, Zul menambahkan akan memberikan apresiasi kepada OPD terbaik dalam bentuk prioritas dukungan pagu program kegiatan yang diusulkan. “Jadi semua OPD kita akan dukung pagu programnya. Tapi 3 OPD dengan dokumen perencanaan terbaik ini kita akan prioritaskan pagunya,” pungkasnya. Penghargaan kepada tiga OPD ini juga diapresiasi langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dengan menyerahkan langsung piagam penghargaan di sela-sela Musrenbang RKPD Kota Makassar, di Hotel Claro, Rabu 6 Maret 2024. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Harga Pangan Naik? Tenang, Ada Gerakan Pangan Murah di Kota Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak jelang hari besar keagamaan nasional, di Kantor PKK Sulsel, Rabu (6/03/2024). Gerakan ini tersebar di 68 titik di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk Kota Makassar dan akan berlangsung selama dua hari, 6-7 Maret 2024 di Gedung PKK Provinsi Sulsel, jalan Masjid Raya. Meski cenderung ada kenaikan harga pangan di Kota Makassar namun menurut Danny Pomanto itu masih relatif stabil. “Sebenarnya Makassar relatif stabil walaupun ada naik. Kita ini masih dalam kategori wajar,” kata Danny Pomanto. Sehingga gerakan pangan ini dibutuhkan untuk menekan inflasi apalagi pada momentum hari-hari besar keagamaan seperti Bulan Suci Ramadan dan Nyepi. “Seperti yang disampaikan tadi pak Pj Gubernur di sini kadang-kadang lemah di lombok tapi kuat di beras. Maka gerakan serantak inilah jawabannya agar kita bisa saling memperkuat,” tuturnya. Danny optimistis gerakan pangan ini mampu mengendalikan angka inflasi di Kota Makassar. Meski berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Makassar pada Februari 2024 YoY (Year on Year) sebesar 2,69%. Angka itu naik dari inflasi periode Januari 2024 yang berada di angka 2,11%. Meski begitu, inflasi Makassar masih berada di bawah Pemprov Sulsel 2,93% dan nasional 2,75%. “Kita masih dalam batas kewajaran, dan dengan gerakan ini saya percaya akan turun,” tutupnya. Program gerakan pangan murah secara serentak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menjadi contoh di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, dalam sambutannya, di lokasi Gerakan Pangan Murah Serentak di Gedung PKK Provinsi Sulsel, Rabu, 6 Maret 2024. “Kami akui ini tim inflasi di Sulsel luar biasa kerjanya. Setiap saat turun ke lapangan. Luar biasa kerja keras Bapak Gubernur turun ke lapangan hampir setiap hari,” kata Maino. Untuk itu, gerakan pangan murah ini akan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Sulsel dan akan dijalankan secara nasional. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Indira Yusuf Ismail Maksimalkan Peran Keluarga dalam Pembangunan Kota Makassar

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail kembali menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap pembangunan Kota Makassar. Hal itu terlihat atas partisipasi aktif Indira dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar di Hotel Claro, Rabu (6/03/2024). Musrenbang RKPD yang mengusung tema Percepatan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan ini merupakan forum partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan rencana pembangunan Kota Makassar ke depan. Pada kesempatan itu, Indira menyampaikan bahwa salah satu pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah adalah kesejahteraan keluarga. Dengan memastikan representasi yang adil, Indira berharap kehadirannya dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi keluarga di Kota Makassar. “Oleh karena itu, kami dari TP PKK berkomitmen untuk turut serta dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, guna memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi keluarga-keluarga di Makassar dapat terakomodasi dengan baik,” ucapnya. Lebih jauh, Indira juga mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan berkelanjutan. Dirinya berharap PKK Kota Makassar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. “Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, kami berharap rencana pembangunan yang dihasilkan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat dan berkontribusi dalam mewujudkan Makassar baik untuk semua,” pungkasnya. Sumber: Humas Kominfo Makassar