Lorong Wisata: Inovasi Cerdas Kota Makassar di ASCN Laos
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar paparkan Lorong Wisata sebagai percontohan inovasi cerdas di hari kedua 7th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting & Conference di hotel Pulman Luang Prabang, Laos. Kegiatan yang dilaksanakan 29 Juli sampai 1 Agustus 2024 ini dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur didampingi Kabid Aptika, Zulkarnain. Dalam paparannya, Ismawaty menjelaskan latar belakang dan manfaat Program Lorong Wisata yang bukan sekadar destinasi wisata semata, namun juga sebagai solusi cerdas terhadap isu dan tantangan pembangunan perkotaan dengan pendekatan people-centric. Lorong wisata terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kohesi sosial. Partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan. “Di Lorong Wisata kita mengembangkan Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society dan Smart Branding,” ungkapnya. “Terdapat 21 konten yang menjadi tujuan hadirnya Lorong Wisata di Kota Makassar. Terbagi tiga fokus utama, di antaranya imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat, dan imunitas lingkungan yang kuat,” lanjutnya. Selain itu, Ismawaty menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemkot Makassar telah memasang ribuan CCTV dan menyiapkan WiFi publik di lorong-lorong. “Berbagai program pembangunan dari perangkat daerah lainnya juga hadir, seperti perbaikan infrastruktur lorong, ketahanan pangan, pertanian perkotaan, shelter warga, pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha dan lain-lain,” tutur Ismawaty. Lorong Wisata sendiri merupakan program unggulan yang digagas Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan telah dikunjungi pejabat-pejabat tinggi hingga luar negeri, bahkan meraih berbagai penghargaan inovasi daerah. Sumber : Humas Kominfo Makassar
ASCN Laos, Pemkot Makassar Sajikan Program Smart City Unggulan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berpartisipasi dalam 7th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting & Conference di hotel Pulman Luang Prabang, Laos yang dihelat mulai 29 Juli hingga 1 Agustus 2024. Rapat tersebut juga dihadiri anggota delegasi Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan-perwakilan Smart Cities ASEAN dari Banyuwangi, Jakarta dan Sumedang yang baru bergabung. Mewakili Pemkot Makassar, Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur menyampaikan project Smart City unggulan yang terus dikembangkan Kota Makassar di hadapan seluruh peserta yang hadir. Didampingi Kabid Aptika, Zulkarnain, Ismawaty pun memaparkan strategi dan progres program Homecare Dottorotta dan Telemedicine, Pakinta E-Tax Payment, Lorong Wisata, Inkubator Center serta Makassar Virtual Economy Center (Marvec). “Partisipasi kita dalam ASCN Annual Meeting & Conference ini merupakan komitmen Kota Makassar terhadap pembangunan berkelanjutan dan inovasi penerapan Smart City,” ucapnya. “Seperti komitmen yang selalu ditunjukkan bapak Wali Kota Makassar dalam menjalankan program Makassar Sombere’ dan Smart City guna memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” tambahnya. Diketahui, Makassar menjadi bagian dari jaringan Kota Cerdas ASEAN sejak periode pertama Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto. Implementasi kota cerdas Kota Makassar pun semakin kuat dengan program-program inovatif seperti Smart Island Project, Resettlement Informal Settlements and Their Environment (RISE) dan AI Based Urban Farming bekerja sama dengam global partners yaitu Jepang, Australia dan USA. Dengan pandangan Sombere (hospitality), melengkapi pengalaman Kota Makassar untuk selalu melayani warga dari hati. Sumber : Humas Kominfo Makassar
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, PJ Sekda Resmikan 19 Puskesmas Berstandar ILP
Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra secara resmi melaunching 19 Puskesmas berstandar Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Peresmian ini ditandai dengan penyerahan SK Wali Kota dan penandatanganan komitmen kepada para Kepala Puskesmas. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Ditjen Kesmas Kemenkes RI, dr. Darmawali Handoko, Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Lisa Trestiasari, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, DR. dr. H. Ishaq Iskandar, Senior Program Manager USAID Momentum Sulsel, dr. Salwa Mochtar, para Kepala Dinas Kota Makassar, Camat Se Kota Makassar, di Ruang Sipakatau, Kamis (1/08/2024). Firman mendukung penuh transformasi layanan kesehatan primer ini. Dia mengatakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) bagian dari meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan tujuan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan mewujudkan masyarakat sehat dengan membenahi standarisasi layanan kesehatan, kelembagaan dan struktur organisasi, serta digitalisasi masif dalam sistem pelayanan. “Jadi puskesmas membawahi posyandu yang sudah berstandar ILP ini lebih ke pelayanan yang berfokus pada kelompok sasaran, yang awalnya hanya melayani ibu dan bayi, nantinya Posyandu menawarkan paket untuk seluruh usia, baik dari anak, remaja, hingga lansia. Jadi semua usia sudah bisa ke posyandu untuk mengecek kesehatannya,” ucapnya. Firman mengungkapkan untuk dapat berjalan secara optimal, diperlukan penataan kelembagaan, sumber daya dan pola pembinaan berjenjang, salah satunya revitalisasi peran Posyandu dan sistem kelembagaan meliputi struktur organisasi dan anggaran. Sejalan dengan standarisasi ILP pada posyandu ini, Firman juga menyebutkan pelayanan kesehatan di Kota Makassar sejak 2016 sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah tingkat pusat dan international. Terbukti tiap tahunnya layanan kesehatan home care Makassar menjadi top inovasi pelayanan publik dari Kemenpan Rb serta masuk top 40 besar dari PBB. “Dengan adanya ILP ini semoga bisa menjadi lebih baik apalagi dilengkapi dengan kendaraan listrik home care . Bisa sinergi dalam percepatan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat,” tuturnya. Sementara, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Ditjen Kesmas Kemenkes RI, dr. Darmawali Handoko, pentingnya integrasi pelayanan kesehatan primer sebagai upaya meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Makassar. Implementasi ILP merupakan tindak lanjut dari 6 transformasi bidang kesehatan yang sudah dimulai sejak tahun 2022, yang salah satunya adalah transformasi layanan primer. “Tim dari pusat sudah datang tadi ke Puskesmas, postu dan Posyandu di Kota Makassar. Alhamdulillah bagus semua. Ini jadi cerminan kalau kota Makassar ini sudah siap menerapkan standar ILP pada layanan kesehatannya,” paparnya. Ia juga menjelaskan berbagai program dan strategi yang akan diimplementasikan melalui ILP untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih terpadu dan efisien. Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendeteksi penyakit secara dini sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. “Jadi semua bisa ke posyandu untuk memeriksa. Saya harap dengan hadirnya ILP dapat meningkatkan derajat masyarakat dan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah,” tandasnya. (*) Berikut 19 Puskesmas yang Dilaunching 1. Tamalate 2. Kaluku Bodoa 3. Mamajang 4. Kassi-kassi 5. Paccerakkang 6. Baranglompoa 7. Ballaparang 8. Pamoang 9. Karuwisi 10. Layang 11. Antang perumnas 12. Bulorokeng 13. Rappokalling 14. Makkasau 15. Patinggalloang 16. Tamangapa 17. Sudiang 18. Sudiang raya 19. Minasaupa Sumber : Humas Kominfo Makassar
Kadisdik Dituding Larang Sekolah Ikut Jambore, Muhyiddin: Tidak Ada Instruksi Larangan!
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya melarang sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan Jambore Pramuka Cabang Makassar yang akan dilaksanakan pada 14-19 Agustus mendatang. Muhyiddin menegaskan tidak ada pernyataan dari dirinya yang menyiratkan terhadap pihak kepala sekolah SD dan SMP terkait larangan untuk terlibat dalam kegiatan ini. “Sama sekali tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada kepala sekolah maupun pihak manapun untuk tidak mengikuti kegiatan Jambore. Alasan politik atau alasan lain yang dikaitkan dengan isu ini sama sekali tidak benar,” jelasnya pada Kamis, (1/8/2024). Lebih lanjut, Muhyiddin mengakui memang menerima sejumlah aduan dari beberapa orang tua siswa yang merasa keberatan dengan besaran biaya operasional persiswa yang diberikan oleh beberapa sekolah “Di sisi lain, kami juga mendapat keluhan dari beberapa para kepala sekolah dan guru terkait biaya operasional yang cukup besar untuk mengikutkan siswanya dalam kegiatan tersebut,” jelasnya. Muhyiddin menekankan dalam Surat Permohonan Rekomendasi kepada kepala sekolah SD dan SMP pada (21/6) sama sekali tidak menyebutkan pemungutan biaya operasional siswa untuk mengikuti kegiatan Jambore ini. “Surat tersebut berisi rekomendasi atau ajakan untuk berpartisipasi bukan kewajiban, karena kami memahami tidak semua sekolah atau orang tua mampu memenuhi biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan ini,” jelasnya. Oleh karena itu, dirinya memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi masing-masing. Muhyiddin juga mengingatkan tujuan utama dari kegiatan Jambore adalah untuk memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Oleh karena itu, Ia berharap agar kegiatan ini dapat diikuti oleh para siswa. “Kami juga berharap agar isu-isu terkait biaya operasional tidak lagi menjadi penghalang bagi sekolah-sekolah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini,” pungkasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar