Indira Yusuf Ismail Sambut Hangat Kunjungan SMEP TP PKK Sulsel

Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menerima kunjungan Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan, beserta rombongan di Kantor PKK Kota Makassar, Rabu (7/8/2024). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Indira Yusuf Ismail menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan ini. Ia mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa menjamu rombongan TP PKK Provinsi Sulsel di kantor TP PKK Kota Makassar yang baru. “Saya ingin mengucapkan selamat datang di kantor kita, kantor PKK kita, yang pada kesempatan ini dalam rangka kunjungan SMEP di PKK Kota Makassar. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini,” ujar Indira. Ia berharap dengan adanya kunjungan SMEP ini, TP PKK Kota Makassar dapat menerima arahan dan bimbingan yang berguna untuk menjalankan program-program mereka dengan lebih baik. “Tentu dari kunjungan Ibu Pj Ketua ini, kami mohon arahan, mohon bimbingan, sehingga semuanya tentunya bisa berjalan dengan baik,” tambah Indira. Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulsel Ninuk Triyanti Zudan dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sinergi antara TP PKK Provinsi dan TP PKK Kota Makassar. Ia menekankan beberapa program kerja yang telah disepakati pada Rakernas PKK dan pentingnya pelaksanaannya di setiap daerah. “Selain silaturahmi, kita ingin selalu melakukan sinergi. Bahwasanya ada program-program kerja yang harus dilaksanakan oleh seluruh TP PKK di Indonesia. Itu sudah ada di dalam hasil Rakernas yang Ibu Bapak juga ikuti di Jakarta, karena ini organisasi yang bukan abal-abal, ini adalah organisasi yang juga bergerak sebagai mitra strategis bagi pemerintah,” ungkap Ninuk. Ninuk juga menjelaskan bahwa program-program kerja yang disepakati di Rakernas telah dirancang untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang, termasuk stunting, pernikahan dini, anak tidak sekolah, dan kemiskinan. Dirinya pun mengapresiasi program Lorong PKK yang dicetuskan oleh TP PKK Kota Makassar, yang mampu menjalankan 10 program pokok PKK di dalam satu lorong. “Kami sebetulnya juga melihat dan mencermati dari apa-apa sudah dilaksanakan di TP PKK Kabupaten Kota, termasuk lorong PKK, ini menjadi inspirasi bagi kami di PKK Sulawesi Selatan untuk bisa mendesain sebuah program kegiatan yang indikatornya jelas,” sebutnya. “Kalau ada indikator yang jelas, kita akan tahu apa yang ingin kita capai, sasarannya siapa, tujuannya apa, atau apa dampaknya sehingga akan mudah kalau kita gambarkan. Insya Allah hasilnya akan berdampak langsung pada masyarakat karena indikator-indikator itu tampak,” pungkas Ninuk. Dalam kunjungan ini, TP PKK Kota Makassar memaparkan sejumlah program kerja yang telah dilakukan dalam kurun dua tahun terakhir. Indira juga menyempatkan diri mendampingi tim penilai yang memeriksa kelengkapan administrasi, sarana dan prasarana serta keuangan TP PKK Kota Makassar. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Danny Pomanto Sebut HIPMI Beri Dampak Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjadi pembicara di acara Business Class Exclusive yang diadakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar (HIPMI PT UNM), Rabu (7/8) Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Pinisi UNM ini mengusung tema yaitu Networking dan Strategi Transformasi Digital dalam Bisnis untuk Pengusaha Muda. Kegiatan ini juga hadiri oleh pengusaha-pengusaha muda di Makassar. Keberadaan HIPMI, kata Danny Pomanto jelas memberikan dampak positif terhadap ekonomi Kota Makassar. Pengusaha-pengusaha yang ada di HIPMI ikut berkontribusi atas pertumbuhan ekonomi Makassar. “Jadi HIPMI sangat dibutuhkan di kota, sangat dibutuhkan di provinsi dan sangat dibutuhkan secara nasional karena inilah pelaku ekonomi yang memberikan perputaran ekonomi yang lebih banyak lagi,” kata Danny Pomanto. Di era digitalisasi sekarang ini, pengusaha muda harus mampu berdaptasi. Kata Danny Pomanto, harus mampu melihat peluang dan menciptakan kesempatannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. “Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang menciptakan kesempatannya sendiri. Tidak bergantung oleh siapapun. Jadi saya berharap pengusaha muda bukan sekadar mudanya, tapi mandirinya,” tuturnya. Danny Pomanto juga memotivasi, pengusaha khususnya yang masih muda untuk harus bisa survive terhadap berbagai kondisi. Sehingga bisa bersaing, tidak hanya skala lokal, nasional, bahkan Internasional. Sebab menurutnya, pengusaha-pengusaha muda yang berhasil adalah mereka yang mempunyai jiwa petarung dan mampu memberikan dampak positif di tempat ia berusaha. “Yang memenangkan pertarungan itu dengan menciptakan kesempatan yang kemudian dia berhasil dan secara langsung memberikan pertumbuhan ekonomi bagi ekosistem kota,” ungkapnya. “Di dalam pertarungan ekonomi itu adalah bagaimana kemampuan kita menciptakan kesempatan dan membaca keadaan,” tutup Danny Pomanto. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pj Ketua TP PKK Sulawesi Selatan Apresiasi Kantor Baru TP PKK Kota Makassar

Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan, melakukan kunjungan kerja ke kantor TP PKK Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP). Kunjungan ini disambut antusias oleh Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail beserta jajaran pengurus, di Kantor TP PKK Kota Makassar, Rabu (7/8/2024). Selama kunjungannya, Ninuk Triyanti Zudan menyempatkan diri untuk berkeliling dan meninjau fasilitas yang ada di kantor baru TP PKK Kota Makassar. Ia memberikan apresiasi tinggi atas infrastruktur yang modern dan mendukung berbagai aktivitas. “Dari apa yang kami lihat secara jelas, yang kebetulan kami waktu kunjungan di pusat juga mungkin belum ada PKK di Indonesia yang gedung PKK-nya luar biasa keren seperti ini,” ucap Ninuk. Tidak hanya menjadi pusat aktivitas TP PKK, kantor baru ini juga menjadi tempat bernaung bagi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan Bunda PAUD Kota Makassar. Dalam kunjungannya, Ninuk turut meninjau kantor Dekranasda yang berada di lantai 3. Di sana, ia disuguhkan dengan berbagai produk hasil produksi dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Makassar. Beragam produk lokal dipamerkan, mulai dari kain Baine, Baju bermotif Lagosi, kain songket ala Makassar, pouch, blouse dan kemeja motif Lontara, hingga sarung bantal dan karpet dari bahan dasar eceng gondok. Termasuk juga produk kuliner. Semua produk ini menunjukkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Makassar. Ninuk sangat terkesan dengan kualitas dan keunikan produk-produk tersebut, sehingga ia memutuskan untuk memborong sejumlah barang. Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, yang juga bertindak selaku Ketua Dekranasda Kota Makassar menyampaikan rasa bangganya atas apresiasi yang diberikan oleh Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Indira menegaskan komitmen TP PKK Kota Makassar untuk terus mendukung pengembangan UMKM lokal. “Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan apresiasi yang diberikan oleh Ibu Ninuk Triyanti Zudan. Kami berharap kerja sama ini terus terjalin dengan baik demi kemajuan UMKM kita di Kota Makassar dan membawa produk lokal kita dikenal secara global,” jelas Indira. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Support Penuh Program Percontohan Kab/Kota Antikorupsi, Pj Sekda Paparkan Program Antikorupsi Kota Makassar

KPK RI terus menggenjot pembentukan percontohan kab/kota antikorupsi di Indonesia. Tak ketinggalan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada tiga kab/kota yang bakal menjadi percontohan kab/kota Kota Antikorupsi. Salah satunya Kota Makassar yang masuk menjadi deretan calon kota anti korupsi yang ditunjuk langsung oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menyandang gelar kab/kota antikorupsi itu, dihadapan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiyanto, PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra memaparkan langsung program antikorupsi yang dimiliki Kota Makassar, di Ruang Sipakatau, Rabu (7/08/2024). Dalam paparannya Firman menyebutkan pencapaian kota Makassar yakni skor MCP-KPK yang angkanya meningkat dari tahun 2022 82 persen naik menjadi 82,31 persen pada tahun 2023. Begitu pula skor SPI-KPK tahun 2022 hanya 66,38 persen di tahun 2023 naik menjadi 73,15. Hasil Verifikasi APH Kepala Daerah tidak dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi/tindak pidana lainnya. Selain itu, Pemkot Makassar juga melakukan penguatan unit pengendalian gratifikasi melalui publikasi WBS kepada masyarakat yang dapat diakses pada website jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sosialisasi kebijakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pada sektor digitalisasi, dukungan Pemkot Makassar untuk mencegah korupsi dengan menghadirkan aplikasi layanan online kota Makassar sebanyak 28 aplikasi. “Beberapa aplikasi ini sudah mengikuti lomba dan mendapat penghargaan seperti IGA Award dari kemenpan RB,” ucapnya. Makassar juga jadi kota terbaik pertama dalam penerapan SPM TA 2023. Kita juga punya layanan call centre 112 yang memiliki beragam manfaat. Sebagai pusat informasi juga sebagai wadah dalam menampung aduan masyarakat,” ungkapnya. “Pak Wali dan seluruh OPD berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tiga pemenuhan yakni perwali tentang pengendalian gratifikasi, LHKPN, dan keputusan Wali kota tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi kota Makassar,” sambungnya. Firman juga menambahkan dukungan pemkot Makassar untuk pencegahan korupsi ini dengan hadirnya peningkatan budaya kerja antikorupsi yang meliputi penerapan reward dan punishment, internalisasi nilai-nilai antikorupsi, media publikasi pencegahan anti korupsi serta ikut dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta mencegah korupsi. “Jadi ada beberapa indikator penilaian untuk penetapan kab/kota antikorupsi ini. Dan yang kami paparkan ini semua masuk dalam indikator penilaian pihak KPK. Semoga memuaskan dan membuahkan hasil yang maksimal,” tandasnya. Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiyanto, menyampaikan asal muasal terbentuknya program ini dimulai dari adanya agenda Desa Antikorupsi yang telah terpilih di beberapa desa di Provinsi di Indonesia. “Untuk penetapan kab/kota tahun 2025 kita percepat. Dan Sulsel masuk dalam daftar. Ada tiga daerah yakni Maros, Bantaeng dan Kota Makassar,” ujarnya. Pihaknya pun akan melakukan observasi sebelum nantinya dilakukan bimtek, dan penilaian. Kab/Kota yang terpilih nantinya akan menjadi pusat percontohan untuk seluruh Kab/kota yang berada di Provinsinya. “Tidak menutup kemungkinan juga jika Makassar terpilih bisa menjadi pusat percontohan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Jadi semua belajar di Kota Makassar,” pungkasnya. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sekaligus membuka secara resmi agenda observasi percontohan Kab/kota Antikorupsi. (*) Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pemkot Makassar Terima Duplikat Bendera Pusaka dari BPIP Jelang HUT RI ke-79

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andi Bukti Djufrie menerima duplikat bendera pusaka dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI. Penyerahan duplikat bendera pusaka oleh BPIP RI kepada 258 kabupaten/kota di Indonesia berlangsung di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (7/8/2024). Duplikat bendera pusaka, Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila diserahkan langsung oleh Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi bersama Sekretaris Dewan Pengarahan BPIP Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya. Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi dalam sambutannya mengatakan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 51 Tahun 2022. Peraturan tersebut menyatakan BPIP RI mendistribusikan bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Duplikat bendera pusaka ini, lanjut Yudian digunakan selama sepuluh tahun. Namun jika sebelum jangka waktu sepuluh tahun bendera pusaka itu rusak atau tidak layak lagi dikibarkan maka pemerintah dapat mengajukan permohonan pergantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP. “Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,” kata Yudian Wahyudi. Yudian mengungkapkan duplikat bendera pusaka bukan hanya sekadar benda mati. Tetapi merupakan bendera pusaka yang di dalamnya terdapat makna dan guratan sejarah panjang perjuangan para pahlawan bangsa. Merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci. Merah juga, kata Yudian, dapat dilambangkan sebagai raga manusia, sedangkan putih adalah jiwanya. Adalah konsep keterpasangan yang saling melengkapi. karena itu, dirinya mengingatkan untuk tidak sekali-kali merendahkan bendera merah putih. Sebab itu sama halnya dengan merendahkan anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan, sama dengan merendahkan negara tempat kita dilahirkan, juga berarti merendahkan jasa-jasa pahlawan. “Mari kita hayati sang saka merah putih, juga dari lirik dan bait-bait Indonesia Raya yang kita nyanyikan tadi. Mari kita amalkam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara kita,” tuturnya. Pembuatan bendera ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Di mana bendera negara sang saka merah putih ini berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas bewarna merah dan bawa bewarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera tersebut bahkan dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Andi Bukti Djufrie mengatakan duplikat bendera pusaka ini akan dikibarkan pada saat peringatan HUT RI ke-79. “Duplikat bendera pusaka ini sudah sesuai dengan peraturan presiden. Mulai ukuran sampai warnanya dan itu seragam semua,” kata Andi Bukti Djufrie. Penyerahan duplikat bendera pusaka ini, kata Bukti bukan sekadar pengibarannya saja. Tapi bagaimana pemerintah daerah ikut menjaga kadaulatan rakyat. “Intinya penyerahan bendera ini tadi juga disampaikan oleh pak Sekretaris Dewan Pengarahan BPIP adalah substansinya bukan pada pengibarannya saja, tapi mengingatkan kita tentang kedaulatan rakyat,” jelasnya. Diketahui, rencananya Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 kembali akan diadakan di Anjungan City Of Makassar. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Danny Pomanto Dorong OPD Wujudkan Makassar Kota Percontohan Antikorupsi

Makassar diusul menjadi salah satu kandidat Kota Percontohan Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Melalui Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas), KPK saat ini melakukan Observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi di Makassar. Hadir dalam observasi program tersebut yaitu Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widiarto bersama Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat Gerhard Harryjul dan Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Wina Cahtianing Rahayu. Tim Ditpermas KPK RI diterima langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama seluruh OPD lingkup Pemkot Makassar di Ruang Sipakatau Kantor Balai Kota Makassar Jalan Ahmad Yani, Rabu (7/8/2024). “Dengan masuknya kita sebagai kandidat kota bebas korupsi tentunya kami sangat bersyukur. Tapi kesyukuran itu dalam bentuk tantangan bahwa kita harus wujudkan secara utuh dan maksimal soal pemerintahan yang bebas korupsi,” kata Danny Pomanto. Ia juga mendorong OPD dan seluruh jajaran lingkup pemerintah kota untuk sama-sama mewujudkan Makassar Kota Percontohan Antikorupsi. Untuk itu, ia mengapresiasi kehadiran KPK RI yang terus berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi. “Dengan program ini memberikan kita sebuah transparansi yang lebih terang lagi, sehingga kita mampu melihat di mana potensi kebocoran, di mana prosedur yang belum lengkap, dan di mana pengawasan yang tertutupi, nah itu kelihatan sekali dari program ini,” tuturnya. Diketahui, Observasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2025 pada Pemkot Makassar merupakan salah satu wujud komitmen untuk dapat meraih predikat Kota Antikorupsi yang tentunya harus memenuhi penilaian dari enam Komponen. Yaitu, Penilaian Tata Kelola Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penigkatan Budaya Kerja Antikorupsi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kearifan Lokal dan harus memenuhi 19 Indikator. Sumber : Humas Kominfo Makassar