Pemberdayaan Perempuan Rentan, Asisten I Makassar Bahas Penguatan Digitalisasi Keuangan

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Muh Yasir, menjadi pembicara dalam kegiatan Penguatan Digitalisasi Keuangan bagi Kelompok Perempuan Rentan. Digelar di Hotel Best Western, Jumat (8/11/2024). Kegiatan ini merupakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar. Dalam paparannya, Andi Muh Yasir memberikan pemahaman terkait pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok perempuan rentan. “Perempuan rentan seringkali kesulitan serta kurang memahami dan memanfaatkan layanan keuangan digital dengan maksimal,” ujarnya. “Namun, dengan literasi digital keuangan yang bijak, mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola ekonomi keluarga dan mengakses berbagai peluang usaha, yang sebelumnya mungkin sulit dicapai,” katanya. Lebih lanjut, Andi Muh Yasir menekankan pentingnya strategi penguatan digitalisasi keuangan melalui pelatihan literasi digital yang berkelanjutan. Ia pun meminta DP3A Kota Makassar sebagai penyelenggara kegiatan untuk berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Dinas Koperasi dan UKM. “Kolaborasi ini penting agar kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelompok perempuan rentan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan mereka,” tegasnya. Harapannya, melalui pelatihan dan pembekalan digital, perempuan rentan di Kota Makassar dapat lebih mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi. Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perempuan dari Shelter Warga, Perempuan Kepala Keluarga, dan berbagai kelompok rentan di beberapa kelurahan yang berasal dari Kecamatan Bontoala. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Wali Kota Arwin Azis Pantau Gladi Bersih HUT Kota Makassar ke-417: Insyaallah Persembahkan yang Terbaik

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar yang ke-417, Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, melakukan pemantauan gladi bersih persiapan acara puncak yang akan digelar di Lapangan Karebosi pada Sabtu, 9 November 2024, besok. Arwin meninjau seluruh aspek kesiapan, mulai dari latihan marching band, paduan suara, hingga pengecekan area panggung dan susunan acara untuk para tamu undangan. Pada gladi bersih ini, Arwin menyempatkan diri menyaksikan penampilan Marching Band Dispora Makassar, yang terdiri dari siswa-siswi SMP, SMA, serta mahasiswa se-Kota Makassar. Dia mengapresiasi bahwa melihat persiapannya luar biasa dengan penampilan gladi bersih yang memukau. “Saya rasa kita patut berbangga atas bakat dan semangat siswa-siswi binaan Dispora Makassar ini,” ujarnya pada sela-sela peninjauan di Lapangan Karebosi, Jumat (8/11/2024). Arwin mengungkapkan bahwa penampilan kolosal ini diharapkan dapat membangkitkan semangat seluruh warga Makassar dalam memperingati momen bersejarah bagi kota mereka. “Penampilan ini bukan hanya hiburan, tapi juga simbol semangat dan kebanggaan kita sebagai warga Makassar. Saya harap ini bisa menginspirasi semua untuk memberikan yang terbaik bagi kota kita tercinta,” tambah Arwin. Dalam pengecekan terakhirnya, Arwin memastikan bahwa segala persiapan untuk puncak acara HUT Makassar sudah berjalan sesuai rencana. Ia menjelaskan bahwa pasca-gladi ini, tim penyelenggara akan melanjutkan setting panggung dan fasilitas lainnya pada malam hari agar segalanya siap sempurna esok harinya. “Insyaallah, persiapan ini berjalan lancar. Harapannya, besok kita bisa mempersembahkan acara puncak HUT Kota Makassar dengan baik untuk para tamu undangan dan seluruh masyarakat Makassar,” tuturnya. Dengan semangat dan dedikasi dari seluruh tim serta antusiasme masyarakat, perayaan HUT Kota Makassar ke-417 diharapkan dapat berlangsung sukses dan menjadi momen berharga yang membanggakan bagi seluruh warga kota. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

*Pj Sekda Makassar Hadiri Ramah Tamah dan Penetapan Plt Ketua DWP Kota Makassar*

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menghadiri acara ramah tamah bersama Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar sekaligus penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengganti Antar Waktu DWP Kota Makassar, di ruang Sipakatau Balaikota, Rabu (7/11/2024). Acara ini menjadi momen penting bagi DWP Kota Makassar untuk melakukan pergantian antar waktu kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi antar penasehat, pengurus dan anggota. Dalam arahannya, Pj Sekda Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menyampaikan mengapresiasi atas dedikasi anggota DWP Kota Makassar dalam mengurus keluarga, organisasi dan mengabdi kepada masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi dedikasi anggota DWP Kota Makassar yang tidak hanya mengurus keluarga dan organisasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Irwan mengingatkan kepada Plt Ketua DWP yang terpilih dan para anggota DWP untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan keberlanjutan program organisasi. “Ibu-ibu harus terus menjaga semangat kebersamaan ini. Kekompakan dan kerja sama menjadi kunci untuk mendukung keluarga serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya. Untuk itu, Irwan berpesan agar DWP Kota Makassar terus mendukung program Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam berbagai bidang. “Dukungan ini diharapkan dapat dilakukan secara aktif, terutama dalam membantu merealisasikan kebijakan dan program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah,” imbuhnya Irwan juga menitipkan pesan untuk menerima istrinya, Rezki, dalam menjalankan peran sebagai penasihat DWP Kota Makassar. Hal ini dilakukan karena Rezki, yang juga anggota DPRD Kota Makassar, tidak dapat menjabat sebagai Plt Ketua DWP sesuai aturan Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan Pasal 9 alinea (3). “Aturan tersebut menetapkan bahwa anggota legislatif hanya dapat menjadi anggota kehormatan, sehingga tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural sebagai ketua DWP. Meskipun demikian, Irwan yakin peran Rezki sebagai penasihat akan bersikap profesional dan netral,” jelasnya. Sementara itu, Rezki menyampaikan meskipun ia adalah anggota legislatif, namun akan bersikap profesional dan menjaga netralitasnya saat berperan sebagai penasihat DWP. “Sebagai anggota DPRD Kota Makassar, saya memahami bahwa aturan DWP tidak memperbolehkan saya menjadi ketua. Namun, saya tetap berkomitmen menjalankan peran sebagai penasihat dengan sebaik-baiknya dan tanpa membawa unsur politik,” ujarnya. Untuk itu, Rezki mengajak seluruh anggota DWP untuk menjaga netralitas dan kebersamaan dalam organisasi. “Netralitas adalah kunci menjaga persaudaraan kita. Mari bersama-sama fokus untuk keluarga dan masyarakat, tanpa membawa kepentingan politik apa pun,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Rezki juga secara resmi menunjuk Wakil Ketua I DWP Kota Makassar, Bonita Tajuddin, sebagai Plt Ketua DWP menggantikan Fadliah Firman. Ia mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan dan berharap Bonita dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik. “Selamat dan sukses untuk Bonita Tajuddin. Saya percaya beliau mampu mengemban amanah ini dengan baik. Mari kita semua mendukungnya agar program DWP tetap berjalan lancar,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

*Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Makassar Capai Cakupan Perlindungan Jamsostek 50,50%

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri mengapresiasi kontribusi besar Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bagi pekerja. Hal tersebut diungkapkannya dalam audiensi bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, I Nyoman Hary Sujana beserta jajarannya di Ruang Rapat Sekda, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat, (8/11/2024). Dalam kesempatan ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, I Nyoman Hary Sujana melaporkan Implementasi program jamsostek di Kota Makasaar tahun 2024 mencapai 50,50%. “Presentasi tersebut mengcover dengan total 255.721 peserta. Sementara itu, Pemkot Makassar berhasil melindungi 69.024 pekerja melalui APBD tahun 2024,” jelasnya. Lanjutnya, perlindungan yang ditanggulangi Pemkot Makassar terdiri dari 16.097 Aparatur Sipil Negara (ASN), 5.888 ketua RT/RW, 6.082 kader posyandu dan keluarga berencana, 5.696 pekerja keagamaan, serta 35.261 pekerja rentan. Menanggapi laporan tersebut, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri mengapresiasi keberhasilan Kota Makassar mencapai angka 50,50% dalam cakupan perlindungan Jamsostek, angka ini melampaui angka nasional. “Kami sangat berterima kasih atas sinergi luar biasa antara Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan Makassar dalam upaya peningkatan jamsostek. Capaian ini jauh di atas rata-rata nasional yakni sekitar 38%, dan ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kota Makassar dalam menciptakan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif. “Harapan kami, Makassar dapat mencapai cakupan universal 100% dan menjadi role model dalam memberikan perlindungan jamsostek bagi pekerja, terutama di desil 5 dan 6,” lanjutnya. Zuhri juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrumen perlindungan pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap Wali Kota yang terpilih nantinya terus mendukung program ini agar tidak hanya sekadar berlanjut, tetapi juga berkembang lebih baik.” Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan apresiasi tersebut. “Kota Makassar sebagai kota jasa dan perdagangan memang menjadikan perlindungan sosial tenaga kerja sebagai prioritas utama. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan keamanan bagi pekerja, termasuk di sektor informal,” ujarnya. Selain itu, Ia juga memaparkan sejumlah regulasi yang diterbitkan untuk mendukung program ini, antara lain, Surat Edaran Wali Kota Nomor 560/221/S.Edar/DKTJ/VII/2017 tentang perlindungan bagi pekerja sektor usaha jasa konstruksi, “Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2275/560.05/2022 tentang pembentukan Forum Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tambahnya. Irwan memastikan komitmen Pemkot Makassar dalam menganggarkan kembali program jamsostek untuk tahun 2025 seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian perlindungan pekerja di masa mendatang. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin target ini dapat tercapai,” tegasnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar atas kolaborasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan program ini. “Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya. Irwan berharap capaian ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai angka universal yakni 100% kepesertaan masyarakat Kota Makassar dalam program jamsostek. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Bertemu DMI, Pjs Arwin Azis Harap Masjid-masjid Bebas Biaya Parkir dan Terapkan Azan Serentak

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menerima audiensi pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Makassar di Kantor Balai Kota, Jumat, 8 November 2024. Dalam pertemuan ini, Arwin mengungkapkan harapannya agar seluruh masjid di Makassar menerapkan kebijakan bebas parkir dan melaksanakan azan serentak. Menurutnya, masjid sebagai tempat ibadah sepatutnya memberikan kenyamanan dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Arwin juga menambahkan bahwa biaya parkir di area masjid dapat diatur sehingga masjid-masjid tetap dapat memberikan apresiasi bagi petugas yang membantu pengelolaan parkir. Ia berharap agar tabungan masjid bisa digunakan untuk memberikan dukungan finansial kepada para petugas yang menjaga area parkir di sekitar masjid. “Dengan demikian, masjid tetap memberikan layanan terbaik tanpa membebani masyarakat yang datang untuk beribadah,” kata Arwin pada sela-sela pertemuan. Di samping itu, Arwin juga mendorong DMI untuk memberikan arahan kepada seluruh masjid di Makassar agar melaksanakan azan secara serentak. Menurutnya, azan yang berkumandang secara bersamaan dapat menciptakan suasana khusyuk dan disiplin dalam beribadah di kota Makassar. Ketua DMI Kota Makassar, H. M. Yunus, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara DMI dan Pemkot Makassar yang membuat program-program masjid semakin dikenal oleh masyarakat. Bahwa DMI hadir bukan hanya untuk memakmurkan masjid dari segi jumlah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas jemaah dan tata kelola masjid. Menanggapi harapan Pjs Wali Kota tersebut, Yunus mengaku siap untuk mengakomodir aspirasi tersebut. Ia menyambut baik gagasan tersebut dan mengakui bahwa kebijakan parkir gratis di area masjid bisa membawa dampak positif bagi jemaah. “Saya sangat setuju dengan gagasan ini, karena saya sendiri pernah mengalami,” ujarnya. Yunus menambahkan bahwa pihaknya akan segera membahas kebijakan ini dengan para pengurus masjid di Makassar. Salah satu upayanya adalah memfasilitasi masjid-masjid di Makassar dengan perangkat radio agar azan dapat berkumandang secara bersamaan, seperti yang dilakukan di Makkah. “Dengan adanya teknologi seperti radio, azan bisa dikumandangkan secara serentak di seluruh masjid di Makassar, memberikan nuansa yang lebih sakral dan harmonis,” pungkasnya. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Walikota Makassar Hadiri Rakornas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pjs Walikota Makassar Hadiri Rakornas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Makassar, Andi Arwin Aziz menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dibuka Presiden RI, Prabowo Subianto di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Kamis, 07/11/2024. Rakornas yang bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” bertujuan untuk menjadi forum koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah dalam rangka mengimplementasikan serta mewujudkan program-program unggulan dan prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini untuk menindak lanjuti Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Diketahui, Presiden Prabowo mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh pengambil keputusan yang ada didaerah. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga Sesi utama. Sesi pertama dengan mengangkat topik terkait kebijakan nasional dan arah implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2024. Beberapa Menteri Kabinet memberikan pengarahan dalam sesi ini. Selanjutnya, Sesi kedua pembahasan fokus pada program unggulan pemerintah pusat. Dalam Sesi ini, beberapa menteri memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang sedang dijalankan untuk mendukung pencapaian 8 Asta Cita. Sesi terakhir, membahas tentang isu-isu penting terkait stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Pembahasan mencakup pencegahan korupsi serta penyelenggaraan Pilkada 2024, yang menjadi agenda utama pemerintah daerah. Presiden Prabowo sangat menghargai Rakornas ini, karena rakornas ini bisa dikatakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan yang ada didaerah. Ada 8 Asta cita yang harus terwujud. Misalnya kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan, kemandirian energi, ekonomi kreatif, sektor Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, penanganan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di dorong dari 5 persen menjadi 8 persen. Presiden Prabowo sangat menghargai langkah ini, karena rakornas ini bisa dikatakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan. “Saya kira ini suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategis,” tutur Presiden. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Presiden Prabowo dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Bapak Presiden dalam arahannya menginginkan 4 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi kita genjot, penanganan stunting kemudian yang paling mendasar adalah penanganan korupsi dan bagaimana mewujudkan pelayanan pemerintahan yang terbaik. “Ini 4 poin yang paling mendasar yang harus kita lakukan didalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbaik di Indonesia dan yang paling terpenting lagi adalah bagaimana membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan apa yang menjadi asta cita dari bapak Presiden Republik Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045,”. Turut hadir Forkopimda se-Indonesia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) se-Indonesia, dan Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia. Sumber : Humas Kominfo Makassar