MAKASSAR – Silang pendapat antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembangunan rel kereta api di wilayah Kota Makassar masih terus berlanjut. Terbaru, Walikota Makassar, Danny Pomanto menanggapi pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan soal polemik rel kereta api Makassar-Maros tersebut.

Danny menyebut, bahwa pernyataan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus diuji kebenarannya dan tidak asal menyampaikan pendapatnya begitu saja. Terlebih pembangunan jalur kereta api ini akan melintas di wilayah Kota Makassar yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebelumya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menolak pembangunan jalur kereta api dengan konsep elevated atau jalur layang yang diusul oleh Danny. Pemerintah Provinsi lebih memilih konsep at grade atau jalur rel darat.

Dalam pernyataan resminya, Pemerintah Provinsi mengatakan bahwa rel kereta api Makassar tidak akan mengakibatkan banjir. Alasannya, sudah ada hasil analisis bahwa di area rel aman sampai 50 tahun ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Sulawesi Selatan menilai bahwa Pemprov harusnya lebih bijak. Senada dengan Walikota Makassar, GMPK Sulsel juga menyebut bahwa Pemprov harus lebih jauh melihat dampak yang akan ditimbulkan dari pembangunan jalur kereta api dengan konsep darat.

“Kita tau ini kegiatan provinsi. Tapi kan wilayah yang dibanguni masuk dalam area Kota Makassar. Segala macam bentuk studi atau analisis yang dilakukan Pemprov harusnya melibatkan Pemkot. Sebab dampak kedepannya pasca pembangunan yang bertanggung jawab adalah Pemkot, bukan Pemprov,” jelas Ilham Azhari Said ketua GMPK Sulsel, Senin (8/08).

Ilham menambahkan, jika dilihat dari aspek keruangan, setiap pembangunan infrastruktur baru memerlukan ketersediaan ruang. Bukan tidak mungkin pembangunan fasilitas kereta api akan berakibat pada terjadinya banjir. Sebab, lahan yang saat ini bisa menjadi area resapan air, ke depan infrastruktur yang dibangun akan menghambat air meresap ke bawah tanah.

“Pemprov harus tetap melihat potensi banjir akibat pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas kereta api. Makassar ini masih butuh banyak ruang terbuka, masih butuh banyak area resapan. Jangan sampai malah berkurang karena adanya pembangunan fasilitas kereta api,” tutup Ilham.

Sumber : Humas Kominfo Makassar