*Pemkot Makassar Gelar Upacara Bendera Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-116*

Pemerintah Kota Makassar menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 di halaman Balai Kota Makassar, Senin (20/5/2024). Upacara bertajuk “Kebangkitan Kedua Munuju Indonesia Emas” ini diisi dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka Kota Makassar, diiringi alunan drum band oleh Satpol PP saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan Pancasila dan UUD 1945. Mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, upacara ini dipimpin langsung oleh Asisten III Pemkot Makassar, Andi Irwan Bangsawan, yang juga membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi. Dalam sambutannya, Menteri Kominfo mengingatkan bahwa dunia saat ini dihadapkan pada realitas kemajuan teknologi yang sangat pesat dan bahwa dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan menentukan langkah dalam mencapai tujuan Indonesia Emas. “Perjalanan kita menuju Indonesia Emas harus dimulai dengan pemanfaatan teknologi yang bijak dan tepat,” ujar Andi Irwan saat membacakan sambutan Menteri Kominfo. Dalam sambutan tersebut juga menekankan pentingnya merefleksi sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia, termasuk mengingatkan lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, yang menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional dan semangat Kartini, seorang perempuan yang melalui tulisannya menggagas kemerdekaan, kesetaraan, dan kemajuan. Untuk itu, dalam sambutan tersebut mengajak seluruh pihak untuk semangat menyambut kebangkitan fase kedua saat ini melanjutkan semangat kebangkitan pertama. “Berbeda dengan perjuangan sebelumnya, kita menghadapi tantangan dan peluang baru, terutama kemajuan teknologi. Inovasi teknologi telah mengubah kehidupan manusia secara revolusioner dan menjadi penanda zaman baru,” tambahnya. Selain itu, pun mengajak semua pihak untuk mulai merebut peluang Indonesia Emas dari sekarang, mengingat saat ini Indonesia memiliki bonus demografi di mana 60% penduduk Indonesia adalah tenaga usia produktif. “Peluang ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memaksimalkan bonus demografi, kita berpeluang menjadi negara maju dalam 10 hingga 15 tahun ke depan,” tutupnya. Upacara peringatan Harkitnas ke-116 ini dihadiri oleh Camat, Lurah, ASN, Laskar Pelangi lingkup Pemkot Makassar, dan BUMD. Semua peserta mengikuti rangkaian acara dengan khidmat, menunjukkan semangat kebangkitan nasional untuk Indonesia emas. Sumber : humas kominfo makassar

Fokus Tingkatkan Tata Kelola Manajemen Risiko, PJ Sekda Terima Kunjungan Asitensi BPKP Sulsel

 Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima kunjungan tim BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota, Senin (20/05/2024). Kunjungan ini terkait entry meeting tim BPKP untuk asistensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor pada program ketahangan pangan kota Makassar. Didampingi Kepala Bappeda, Andi Zulkifli Nanda, Firman Pagarra menyambut baik kedatangan tim BPKP tersebut. “Kedatangan tim BPKP ini dalam rangka asistensi yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Guna sebagai pendampingan lintas sektor terhadap hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Firman. Untuk Kota Makassar sendiri khususnya di bidang ketahangan pangan terdapat beberapa item yang menjadi acuan dari BPKP yang harus menjadi fokus seperti lonjakan harga dan stabilitas produksi pangan. Karenanya, kata Firman, pihak Pemkot Makassar siap mendapat pendampingan langsung dari BPKP guna menjalin sinergitas guna meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan sebaik-baiknya. Sementara, Kepala Pengendali Tekhnis BPKP Sulsel, Martinus Tonapa mengungkapkan asitensi serentak secara nasional ini dilaksanakan hingga 31 Mei 2024 mendatang. “Rencananya, mulai hari ini sampai 31 Mei. Melakukan meeting dan asisten. Kita akan mengidentifikasi resiko-resiko di ketahangan pangan yang ada di kota Makassar,” ungkapnya. Pada kesempatan ini pula, Martinus memperjelas entry meeting dan asistensi tersebut dengan menampilkan lembaran Peraturan Presiden (Perpres) No 39 terkait Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dimana perpres ini merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Katanya, penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara. “Kunjungan kami ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi serta pendampingan terkait pelaksanan menajemen resiko di lingkup Pemkot Makassar,” pungkasnya. (*)

Danny Pomanto Satu-Satunya Wali Kota di Indonesia Diundang Hadiri World Water Forum 2024 di Bali

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapatkan kesempatan menghadiri World Water Forum (WWF) ke-10 yang diadakan di Denpasar Bali, Indonesia. Danny Pomanto bahkan satu-satunya wali kota di Indonesia yang diundang untuk menjamu para delegasi dari berbagai negara peserta WWF 2024 di Festival Park Garuda Wisnu Kencana, Minggu (19/5/2024) malam nanti. Forum yang diprakarsai World Water Council (WWC) menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah dan akan diselenggarakan di Denpasar-Bali pada 18-25 Mei 2024. Ada 15 anggota perwakilan terpilih delegasi UCLG untuk World Water Forum ke-10 di Bali. Empat diantaranya berasal dari Indonesia, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto Serta Sekretaris Jenderal United Cities and Local Government Asia-Pasific (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi, dan Eksekutif Asisten UCLG ASPAC Aldrin Chandra Rusdiyanto. Perwakilan Indonesia akan bergabung dengan Ugur Ibrahim Altay Mayor and President of UCLG, Wali Kota Karatay Hasan Klca dari Turki, dan Wali Kota Kumamoto Kazufumi Onishi dari Jepang, serta beberapa perwakilan lainnya. Wali Kota Makassar Danny Pomanto bersama yang lainnya menyambut peserta WWF ke-10 dari berbagai negara yang akan mengikuti gala dinner di Garuda Wisnu Kencana. “Ini menjadi suatu kebanggan bagi Pemerintah Kota Makassar karena tidak banyak yang bisa mendapatkan kesempatan ini,” ungkap Danny Pomanto. Wali Kota Makassar Danny Pomanto selalu ikut terlibat dalam berbagai forum Internasional. Bahkan tak jarang ia ditunjuk menjadi salah satu narasumber. Ini membuktikan bahwa tekad Danny Pomanto menjadikan Makassar Kota Dunia membuahkan hasil. Makassar sebagai Center of Indonesia kian dilirik dunia. Diketahui, Welcoming Gala Dinner akan dihadiri 2.500 orang, terdiri dari 500 orang VVIP dan VIP di GWK Cultural Park, serta 2.000 undangan lainnya di GWK Lotus Pond. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Danny Pomanto Hadiri Pelantikan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif di Kemendagri

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri pelantikan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh, di Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (17/5). Prof Zudan Arif dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggantikan posisi Bahtiar Baharuddin yang menjabat di Sulsel sejak 5 September 2023 Sedangkan Bahtiar Baharuddin yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri juga ikut dilantik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. Bahtiar Baharuddin menggantikan Prof Zudan Arif yang sudah memimpin Sulawesi Barat sejak 12 Mei 2023 lalu. Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyambut hangat Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang baru Prof Zudan Arif. Keduanya juga terlihat sempat berbincang santai. Ia pun berharap agar kolaborasi dan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dengan Pemerintah Kota (Pemkot Makassar) tetap terjalin dengan baik. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Sulsel yang lama Bahtiar Baharuddin atas dedikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang selama ini terjalin baik antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel selama beliau memimpin di Sulsel,” ucap Danny terima kasih. Danny Pomanto juga mengucapkan selamat dan sukses atas amanah baru yang diberikan kepada Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. Selain Prof Zudan dan Bahtiar Baharuddin, ada tiga Pj Gubernur yang juga ikut dilantik. Yakni Samsuddin Abdul Kadir Pj Gubernur Maluku Utara, Al Muktabar Pj Gubernur Banten, dan Mohammad Rudy Salahuddin Pj Gubernur Gorontalo. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII Kunjungi ke MPP Kabupaten Gowa

Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII dari Puslatbang KMP Makassar LAN RI mengadakan kunjungan studi ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari implementasi pelayanan publik terpadu yang telah diterapkan di Kabupaten Gowa. Rombongan peserta sebanyak 40 orang ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa (DPM-PTSP), Indra Setiawan Abbas. Dalam sambutannya, Indra Setiawan Abbas memberikan gambaran umum mengenai MPP yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 2024 lalu. “MPP Kabupaten Gowa telah mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu lokasi gedung untuk memberikan kemudahan berupa penyederhanaan persyaratan dan prosedur layanan,” kata Indra. Tambahnya, MPP ini menampung 147 layanan yang berasal dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gowa, 8 BUMN dan BUMD, serta 9 instansi vertikal dan 1 rumah produktif yang melayani kegiatan UMKM. Pada kesempatan ini, para peserta diberikan kesempatan untuk berkeliling dan melihat langsung bagaimana setiap unit pelayanan di MPP bekerja. Mereka berinteraksi dengan petugas dan pengguna layanan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Salah satu peserta, Saddam Musma, yang merupakan Sekretaris Camat Tamalate dari Kota Makassar, mengungkapkan kesan positifnya terhadap kunjungan tersebut. “Setelah kami berkunjung ke MPP Kabupaten Gowa, kami melihat antusiasme seluruh OPD Pemkab Gowa dalam memberikan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat,” kata Saddam. Noorhaq Alamsyah, peserta lain, turut menambahkan pengalamannya bahwa dalam kunjungan ini banyak pelajaran berharga yang didapatkan mengenai prinsip-prinsip standar pelayanan publik. “Sesuai tema pelayanan publik yang diterapkan di PTSP ini, kami sangat mengapresiasi pendekatan yang baik dan partisipatif serta transparansi di setiap layanan,” ujar Noorhaq yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar Kunjungan ini merupakan bagian dari program pelatihan yang dirancang untuk memberikan wawasan kepada para peserta mengenai pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh dan mengimplementasikannya di daerah masing-masing. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Kesbangpol Makassar dan DWP Bersinergi Tingkatkan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender Tingkat Kota Makassar, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar. Bertajuk ‘Peran Gender dalam Meningkatkan Partisipasi Menuju Pilkada 2024’, kegiatan ini berlangsung di Hotel Karebosi Premier pada Jumat, 17 Mei 2024. Kepala Kesbangpol Makassar, Andi Bukti Djufrie, membuka kegiatan ini dengan sambutan yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam dunia politik. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memantapkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat,” ucapnya. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran tokoh masyarakat, khususnya perempuan, mampu memberikan pemahaman nilai-nilai demokrasi yang lebih baik. “Tokoh perempuan bisa menjadi media untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin melek politik dan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan,” ucapnya. Sementara itu, secara terpisah,Ketua DWP Kota Makassar, Fadliah Firman mengatakan dengan pelibatan DWP Kota Makassar dalam kegiatan ini, menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dan demokrasi yang lebih inklusif di Kota Makassar. “Semoga apa yang didapat hari ini dapat meningkatkan melek politik para perempuan terkhususnya ibu-ibu DWP Kota Makassar dan terjalin sinergitas yang lebih baik antara pemerintah dan organisasi perempuan,” ucapnya. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Dr. Sakka Pati membahas peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, Husaimah Husain mengulas keterwakilan perempuan sebagai wujud dari demokrasi, dan Achmad Nur Harun membahas pentingnya pendidikan politik. Sumber : Humas Kominfo Mks

Ketua TP PKK Kota Makassar Hadiri Puncak Peringatan HKG PKK Ke-52 di Kota Solo*

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail turut menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 yang berlangsung di Taman Balekambang, Kota Solo, Kamis (16/5/2024) malam. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Pelindung Utama TP PKK Iriana Joko Widodo, Ketua Umum Dekranas Wury Ma’ruf Amin, serta Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian. Dalam kesempatan tersebut, Indira Yusuf Ismail yang didampingi Sekretaris TP PKK Kota Makassar Iin Yusuf Madjid mengungkapkan rasa bangganya bisa hadir di acara yang sangat penting bagi gerakan PKK ini. “Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat dapat menghadiri peringatan HKG PKK yang ke-52 ini. Acara ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi dan memperkuat program-program PKK yang telah berjalan serta memotivasi kita semua untuk terus berinovasi dalam memberdayakan keluarga di setiap daerah,” ucap Indira. Puncak acara HKG PKK ke-52 di Kota Solo ini diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk pameran produk unggulan PKK dari berbagai daerah. Selain itu, juga digelar berbagai lomba seperti lomba paduan suara, lomba memasak menu pangan lokal, lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan, lomba defile/parade budaya Nusantara, lomba kreasi jingle Gelari Pelangi, dan lomba cerdas cermat kader PKK. Kehadiran Indira Yusuf Ismail bersama para pemimpin dan pengurus PKK lainnya menunjukkan komitmen dan semangat dalam memajukan serta memberdayakan keluarga di Indonesia. “Kehadiran kita di sini adalah bentuk dukungan nyata bagi gerakan PKK yang telah memberikan banyak kontribusi positif bagi masyarakat. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan keluarga di Indonesia, khususnya di Kota Makassar,” pungkas Indira. Sumber : Humas Diskominfo Makassar

Dukung UMKM, Indira Yusuf Ismail Buka Bazar MTF Market di Mall Pipo

Ketua TP PKK Kota Makassar meresmikan pembukaan Event bazar terbesar MTF Market di Atrium Utama Mall Phinis Point atau PIPO Makassar, Rabu (8/05/2024). Bazaar yang mengusung tema Minion Land ini kembali digelar mulai 8 hingga 12 Mei 2024. MTF Market menghadirkan menghadirkan sebanyak 100 tenant kuliner, minuman dan fashion. Event Meneger MTF Market, Serly Rusli, menjelaskan bazaar ini sudah menjadi event yang ke sepuluh. MTF Market telah digelar sejak adanya pandemi beberapa tahun lalu. Serly menceritakan awal mulanya MTF Market hadir   untuk memulihkan UMKM yang sempat mundur karena pandemi. Yang kemudian terus dijalankan hingga sekarang. “Kita mengembangkan UMKM dimulai dari pandemi. MTF Market ini sebagai upaya bangkit bersama pelaku UMKM selama pandemi,” kata Serly. Bazar ini pun tidak hanya diisi dengan pelaku UMKM dari Kota Makassar, tapi juga dari dari Jakarta, Surabaya, Medan, serta Bandung. Acara ini pun diapresiasi oleh Indira. Dia berterima kasih hadirnya MTF Market memberikan peluang kepada pelaku-pelaku UMKM untuk belajar dan berkembang. “Tentu ini membuka peluang untuk pelaku event-event kuliner, apalagi  Makassar telah membranding Kota Makan Enak,” kata Indira. Selain itu, lanjut Indira, turut sertanya berbagai UMKM dari luar kota akan memberikan pengalaman kuliner  bagi warga Kota Makassar. Sehingga mereka dapat berkreasi dan menciptakan kreasi baru yang khas sebagai kuliner lokal. Indira juga berharap hadirnua even seperti ini dapat semakin membranding Makassar sebagai Kota Makan Enak. “Ini sangat bermanfaat bagi UMKM kuliner. Mereka bisa eksplor tentang kuliner sehingga kedepannya semakin banyak makan kuliner yang bisa kita coba,” harapnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pemkot Makassar Resmikan Perwali tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif

Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung layanan keadilan restoratif di Indonesia dengan terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Hotel Four Point pada Kamis, (16/05/2024). Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dalam sambutan tertulisnya, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung inisiatif ini. “Perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada AIPJ2, The Asia Foundation, dan LBH Makassar atas dukungan dan inisiatifnya dalam penyusunan Perwali yang hari ini kita seminarkan dan luncurkan,” tulis Danny, yang dibacakan oleh Asisten III Pemkot Makassar, Andi Irwan Bangsawan. Danny juga menekankan pentingnya penerapan komprehensif dalam menciptakan keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Lebih lanjut, Perwali ini memberikan dasar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung lembaga penegak hukum serta kementerian/lembaga terkait dalam menerapkan keadilan restoratif dengan penerapan komprehensif. “Layanan yang disediakan mencakup Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak, Layanan Konseling, Rehabilitasi Medis dan Sosial, serta Layanan Reintegrasi Sosial. Khususnya, program ATS (pengembalian anak ke sekolah) bertujuan untuk mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap mendapatkan akses pendidikan,” tulisnya. Danny berharap dengan adanya Perwali Nomor 91 Tahun 2023, layanan keadilan restoratif di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama antara Pemerintah Kota, masyarakat, organisasi profesional, dan instansi vertikal terkait lainnya. “Upaya ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar warga Kota Makassar sebagaimana dijamin dalam konstitusi UUD Negara RI 1945, dan pada akhirnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warga kota,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Muhammad Haedir, menyampaikan apresiasinya terhadap terobosan kebijakan ini. “Perwali ini adalah sebuah terobosan kebijakan. Karena perwali ini pertama yang berani menyatakan keadilan restoratif itu juga kewenangan pemerintah daerah. Ini adalah langkah yang sangat berani dan progresif,” ujarnya. Ia pun mengapresiasi Danny Pomanto menjadi inisiator dari lahirnya Perwali ini yang sejak lama dirancangnya, menunjukkan kepala daerah yang berkomitmen dalam menegakkan hukum di Indonesia. “Seingat sy masa kampanye pemilihan walkot 2021, Danny Pomanto telah menyatakan dukungannya terhadap keadilan restoratif, dan kini janji tersebut diwujudkan melalui Perwali ini,” tambahnya. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Kota Makassar, Lembaga Penegak Hukum, dan Kementerian/Lembaga Terkait Dalam Rangka Optimalisai Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Pemerintah Kota Makassar Bersama YLBHI-LBH Sukses Gelar Seminar Publik tentang Keadilan Restoratif

Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan Yayasan Bantuan Layanan Hukum (YBLH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar telah sukses menyelenggarakan seminar publik bertajuk “Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Daerah”. Acara tersebut berlangsung di Hotel Four Points Makassar pada Kamis, (16/05/2024) dan merupakan bagian dari rangkaian acara peluncuran Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif. Seminar ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenko Polhukam RI, Dr. Sugeng Purnomo, yang juga memberikan paparan mengenai “Politik Hukum Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia”. Dalam pemaparannya, Dr. Sugeng menyoroti dan mengapresiasi berbagai program strategis Pemerintah Kota Makassar, seperti program Jagai Anakta’ dan Sentuh Hati. “Program-program ini menjadi alternatif untuk menjalin keharmonisan antar warga. Dalam Perwali tersebut disebutkan pentingnya pemulihan keadaan sosial dengan konsep Jagai Anakta’ dan Sentuh Hati, yang berarti mengembalikan hubungan sosial kemasyarakatan menjadi harmonis kembali,” ujarnya. Seminar ini menghadirkan empat narasumber, termasuk Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Pujo Harinto. Dalam pemaparannya, Pujo juga mengapresiasi Pemkot Makassar yang menjadi pelopor dalam mengeluarkan perwali terkait keadilan restoratif. “Luar biasa, dengan adanya perwali ini menjadi satu-satunya terobosan di Indonesia adanya regulasi tentang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam pemulihan. Pemerintah ini berani untuk menembus hal-hal yang selama ini belum ada, karena niatnya baik dan tujuannya baik,” ucapnya. Ia berharap pemda lainnya dapat menjadikan Pemkot Makassar sebagai role model dalam keseriusan menuntaskan masalah sosial dan hukum di Indonesia. Narasumber lainnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Achi Soleman, membahas praktik perlindungan hukum dan layanan rujukan bagi perempuan dan anak dalam mendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Sementara itu, Direktur Hukum & Regulasi di BAPPENAS RI, R.M Dewo Broto Joko, mengulas peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai bagian pelaksanaan agenda pembangunan hukum nasional. Narasumber terakhir, Forum Restorative Justice Kota Makassar yang diwakili oleh Haswandy Andy Mas membahas sinergitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif. Seminar ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, yang menyambut baik peluncuran Perwali Nomor 91 Tahun 2023 ini sebagai langkah progresif dalam mendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar. Suksesnya penyelenggaraan seminar ini, diharapkan penerapan keadilan restoratif di Makassar dapat berjalan dengan efektif, mendukung upaya pemulihan hubungan sosial yang harmonis, dan memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat secara menyeluruh. Sumber: Humas Kominfo Makassar