*Pj Sekda Makassar Hadiri Ramah Tamah dan Penetapan Plt Ketua DWP Kota Makassar*

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menghadiri acara ramah tamah bersama Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar sekaligus penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengganti Antar Waktu DWP Kota Makassar, di ruang Sipakatau Balaikota, Rabu (7/11/2024). Acara ini menjadi momen penting bagi DWP Kota Makassar untuk melakukan pergantian antar waktu kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi antar penasehat, pengurus dan anggota. Dalam arahannya, Pj Sekda Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menyampaikan mengapresiasi atas dedikasi anggota DWP Kota Makassar dalam mengurus keluarga, organisasi dan mengabdi kepada masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi dedikasi anggota DWP Kota Makassar yang tidak hanya mengurus keluarga dan organisasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Irwan mengingatkan kepada Plt Ketua DWP yang terpilih dan para anggota DWP untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan keberlanjutan program organisasi. “Ibu-ibu harus terus menjaga semangat kebersamaan ini. Kekompakan dan kerja sama menjadi kunci untuk mendukung keluarga serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya. Untuk itu, Irwan berpesan agar DWP Kota Makassar terus mendukung program Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam berbagai bidang. “Dukungan ini diharapkan dapat dilakukan secara aktif, terutama dalam membantu merealisasikan kebijakan dan program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah,” imbuhnya Irwan juga menitipkan pesan untuk menerima istrinya, Rezki, dalam menjalankan peran sebagai penasihat DWP Kota Makassar. Hal ini dilakukan karena Rezki, yang juga anggota DPRD Kota Makassar, tidak dapat menjabat sebagai Plt Ketua DWP sesuai aturan Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan Pasal 9 alinea (3). “Aturan tersebut menetapkan bahwa anggota legislatif hanya dapat menjadi anggota kehormatan, sehingga tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural sebagai ketua DWP. Meskipun demikian, Irwan yakin peran Rezki sebagai penasihat akan bersikap profesional dan netral,” jelasnya. Sementara itu, Rezki menyampaikan meskipun ia adalah anggota legislatif, namun akan bersikap profesional dan menjaga netralitasnya saat berperan sebagai penasihat DWP. “Sebagai anggota DPRD Kota Makassar, saya memahami bahwa aturan DWP tidak memperbolehkan saya menjadi ketua. Namun, saya tetap berkomitmen menjalankan peran sebagai penasihat dengan sebaik-baiknya dan tanpa membawa unsur politik,” ujarnya. Untuk itu, Rezki mengajak seluruh anggota DWP untuk menjaga netralitas dan kebersamaan dalam organisasi. “Netralitas adalah kunci menjaga persaudaraan kita. Mari bersama-sama fokus untuk keluarga dan masyarakat, tanpa membawa kepentingan politik apa pun,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Rezki juga secara resmi menunjuk Wakil Ketua I DWP Kota Makassar, Bonita Tajuddin, sebagai Plt Ketua DWP menggantikan Fadliah Firman. Ia mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan dan berharap Bonita dapat membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik. “Selamat dan sukses untuk Bonita Tajuddin. Saya percaya beliau mampu mengemban amanah ini dengan baik. Mari kita semua mendukungnya agar program DWP tetap berjalan lancar,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

*Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Makassar Capai Cakupan Perlindungan Jamsostek 50,50%

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri mengapresiasi kontribusi besar Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bagi pekerja. Hal tersebut diungkapkannya dalam audiensi bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, I Nyoman Hary Sujana beserta jajarannya di Ruang Rapat Sekda, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat, (8/11/2024). Dalam kesempatan ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Makassar, I Nyoman Hary Sujana melaporkan Implementasi program jamsostek di Kota Makasaar tahun 2024 mencapai 50,50%. “Presentasi tersebut mengcover dengan total 255.721 peserta. Sementara itu, Pemkot Makassar berhasil melindungi 69.024 pekerja melalui APBD tahun 2024,” jelasnya. Lanjutnya, perlindungan yang ditanggulangi Pemkot Makassar terdiri dari 16.097 Aparatur Sipil Negara (ASN), 5.888 ketua RT/RW, 6.082 kader posyandu dan keluarga berencana, 5.696 pekerja keagamaan, serta 35.261 pekerja rentan. Menanggapi laporan tersebut, Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri Bahri mengapresiasi keberhasilan Kota Makassar mencapai angka 50,50% dalam cakupan perlindungan Jamsostek, angka ini melampaui angka nasional. “Kami sangat berterima kasih atas sinergi luar biasa antara Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan Makassar dalam upaya peningkatan jamsostek. Capaian ini jauh di atas rata-rata nasional yakni sekitar 38%, dan ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kota Makassar dalam menciptakan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif. “Harapan kami, Makassar dapat mencapai cakupan universal 100% dan menjadi role model dalam memberikan perlindungan jamsostek bagi pekerja, terutama di desil 5 dan 6,” lanjutnya. Zuhri juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai instrumen perlindungan pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap Wali Kota yang terpilih nantinya terus mendukung program ini agar tidak hanya sekadar berlanjut, tetapi juga berkembang lebih baik.” Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan apresiasi tersebut. “Kota Makassar sebagai kota jasa dan perdagangan memang menjadikan perlindungan sosial tenaga kerja sebagai prioritas utama. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan keamanan bagi pekerja, termasuk di sektor informal,” ujarnya. Selain itu, Ia juga memaparkan sejumlah regulasi yang diterbitkan untuk mendukung program ini, antara lain, Surat Edaran Wali Kota Nomor 560/221/S.Edar/DKTJ/VII/2017 tentang perlindungan bagi pekerja sektor usaha jasa konstruksi, “Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2275/560.05/2022 tentang pembentukan Forum Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” tambahnya. Irwan memastikan komitmen Pemkot Makassar dalam menganggarkan kembali program jamsostek untuk tahun 2025 seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian perlindungan pekerja di masa mendatang. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin target ini dapat tercapai,” tegasnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar atas kolaborasi dan dedikasi mereka dalam menjalankan program ini. “Sinergi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya. Irwan berharap capaian ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai angka universal yakni 100% kepesertaan masyarakat Kota Makassar dalam program jamsostek. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Bertemu DMI, Pjs Arwin Azis Harap Masjid-masjid Bebas Biaya Parkir dan Terapkan Azan Serentak

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menerima audiensi pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Makassar di Kantor Balai Kota, Jumat, 8 November 2024. Dalam pertemuan ini, Arwin mengungkapkan harapannya agar seluruh masjid di Makassar menerapkan kebijakan bebas parkir dan melaksanakan azan serentak. Menurutnya, masjid sebagai tempat ibadah sepatutnya memberikan kenyamanan dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Arwin juga menambahkan bahwa biaya parkir di area masjid dapat diatur sehingga masjid-masjid tetap dapat memberikan apresiasi bagi petugas yang membantu pengelolaan parkir. Ia berharap agar tabungan masjid bisa digunakan untuk memberikan dukungan finansial kepada para petugas yang menjaga area parkir di sekitar masjid. “Dengan demikian, masjid tetap memberikan layanan terbaik tanpa membebani masyarakat yang datang untuk beribadah,” kata Arwin pada sela-sela pertemuan. Di samping itu, Arwin juga mendorong DMI untuk memberikan arahan kepada seluruh masjid di Makassar agar melaksanakan azan secara serentak. Menurutnya, azan yang berkumandang secara bersamaan dapat menciptakan suasana khusyuk dan disiplin dalam beribadah di kota Makassar. Ketua DMI Kota Makassar, H. M. Yunus, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara DMI dan Pemkot Makassar yang membuat program-program masjid semakin dikenal oleh masyarakat. Bahwa DMI hadir bukan hanya untuk memakmurkan masjid dari segi jumlah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas jemaah dan tata kelola masjid. Menanggapi harapan Pjs Wali Kota tersebut, Yunus mengaku siap untuk mengakomodir aspirasi tersebut. Ia menyambut baik gagasan tersebut dan mengakui bahwa kebijakan parkir gratis di area masjid bisa membawa dampak positif bagi jemaah. “Saya sangat setuju dengan gagasan ini, karena saya sendiri pernah mengalami,” ujarnya. Yunus menambahkan bahwa pihaknya akan segera membahas kebijakan ini dengan para pengurus masjid di Makassar. Salah satu upayanya adalah memfasilitasi masjid-masjid di Makassar dengan perangkat radio agar azan dapat berkumandang secara bersamaan, seperti yang dilakukan di Makkah. “Dengan adanya teknologi seperti radio, azan bisa dikumandangkan secara serentak di seluruh masjid di Makassar, memberikan nuansa yang lebih sakral dan harmonis,” pungkasnya. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Walikota Makassar Hadiri Rakornas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pjs Walikota Makassar Hadiri Rakornas Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Makassar, Andi Arwin Aziz menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dibuka Presiden RI, Prabowo Subianto di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Kamis, 07/11/2024. Rakornas yang bertajuk “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” bertujuan untuk menjadi forum koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga daerah dalam rangka mengimplementasikan serta mewujudkan program-program unggulan dan prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini untuk menindak lanjuti Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Diketahui, Presiden Prabowo mengumpulkan kepala daerah se-Indonesia untuk memberikan arahan langsung kepada seluruh pengambil keputusan yang ada didaerah. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga Sesi utama. Sesi pertama dengan mengangkat topik terkait kebijakan nasional dan arah implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2024. Beberapa Menteri Kabinet memberikan pengarahan dalam sesi ini. Selanjutnya, Sesi kedua pembahasan fokus pada program unggulan pemerintah pusat. Dalam Sesi ini, beberapa menteri memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang sedang dijalankan untuk mendukung pencapaian 8 Asta Cita. Sesi terakhir, membahas tentang isu-isu penting terkait stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Pembahasan mencakup pencegahan korupsi serta penyelenggaraan Pilkada 2024, yang menjadi agenda utama pemerintah daerah. Presiden Prabowo sangat menghargai Rakornas ini, karena rakornas ini bisa dikatakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan yang ada didaerah. Ada 8 Asta cita yang harus terwujud. Misalnya kemandirian bangsa melalui kemandirian pangan, kemandirian energi, ekonomi kreatif, sektor Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, penanganan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di dorong dari 5 persen menjadi 8 persen. Presiden Prabowo sangat menghargai langkah ini, karena rakornas ini bisa dikatakan kesempatan pertamanya untuk berbicara dengan seluruh pengambil keputusan. “Saya kira ini suatu momen yang sangat bermanfaat dan sangat strategis,” tutur Presiden. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Presiden Prabowo dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Bapak Presiden dalam arahannya menginginkan 4 hal, yaitu pertumbuhan ekonomi kita genjot, penanganan stunting kemudian yang paling mendasar adalah penanganan korupsi dan bagaimana mewujudkan pelayanan pemerintahan yang terbaik. “Ini 4 poin yang paling mendasar yang harus kita lakukan didalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbaik di Indonesia dan yang paling terpenting lagi adalah bagaimana membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan apa yang menjadi asta cita dari bapak Presiden Republik Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045,”. Turut hadir Forkopimda se-Indonesia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) se-Indonesia, dan Ketua KPU dan Bawaslu se-Indonesia. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pj Sekda Kota Makassar Himbau Tidak Lakukan Penggantian RT/RW

Pj Sekertaris Daerah, Irwan Rusfiady Adnan, himbau kepada seluruh lurah dan camat untuk tidak melakukan penggantian atas RT/RW hingga perhelatan Pilkada selesai. Hal ini sekaitan dengan beredarnya surat penggantian RT/RW, yang tidak sesuai dengan prosedur. “Beberapa waktu lalu, telah dihimbau untuk tidak melakukan penggantian RT/RW selama masa penyelenggaraan Pilkada, hingga perhelatan selesai,” ujarnya, Kamis (07/11/2024). Irwan Adnan pun melanjutkan, jika nantinya setelah tanggal 27 November, akan dilakukan evaluasi RT/RW silahkan dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya perpecahan dan memunculkan permasalahan di masyarakat, dan juga untuk menghindari adanya persepsi lain di bulan politik saat ini. “RT/RW silahkan lakukan tugas seperti biasa, persoalan pergantian ataupun pemecatan, itu tidak ada. Ini perintah pimpinan yang harus dipatuhi,” ujarnya. Irwan Adnan pun telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum, dan menyatakan bahwa surat edaran yang beredar tersebut yang dibuat oleh kelurahan, dianggap tidak sesuai dengan prosedur. “Bagian hukum sementara membuat surat edaran, untuk menghindarkan kisruh dan polemik di masyarakat,” lanjutnya. “Yang ingin keberatan, boleh konfirmasi langsung ke saya,” tuturnya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga suasana tetap kondusif. Sumber : Humas Kominfo Makassar

TIGA KALI BERTURUT-TURUT, MAKASSAR RAIH PENGHARGAAN KOTA TERBAIK TP2DD

Kota Makassar kembali meraih penghargaan kota terbaik dari kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Terbaik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 7 November 2024 berlangsung di Dyandra Convention Center Surabaya. Penghargaan ini adalah yang ketiga kalinya diraih oleh Kota Makassar sejak dari Tahun 2022, 2023 dan saat ini 2024. Tahun ini, penghargaan diberikan langsung oleh Bapak Puji G, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Firman Pagarra sebagai Kepala Bapenda Kota Makassar merasa bersyukur atas penghargaan yang kembali diraih di tahun ini. Firman menyampaikan bahwa PAKINTA (pajak terintegrasi dan terdigitalisasi) yang dibuat di awal tahun 2022 sebagai digitalisasi pembayaran Pajak Daerah telah berhasil meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah melalui pemanfaatan digitalisasi. “Alhamdulillah, Makassar kembali membuktikan menjadi kota terbaik di Indonesia dan “on the right track” dalam pengembangan digitalisasi khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Tentunya ini menjadi pemicu untuk terus menjalankan prinsip teknologi digitalisasi khususnya bagi retribusi daerah di Kota Makassar. Jangan cepat merasa puas namun tetap meningkatkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah melalui digitalisasi” ujar Mantan Kabag Humas ini. TP2DD adalah salah satu bentuk kegiatan nyata dalam rangka mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digitalisasi. Acara penyerahan penghargaan ini juga turut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional TP2DD yang menghadirkan berbagai Narasumber dari Praktisi dan Akademisi baik dari Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Bank Daerah. Sumber : Humas Kominfo Makassar

100 Akseptor Terima Layanan KB/KR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar yang ke-417, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar mengadakan kegiatan Penguatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR) di Kelurahan Laikang, Biringkanaya, Kamis, 7 November 2024. Kegiatan ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan layanan KB di daerah perbatasan yang seringkali sulit terjangkau. “Di wilayah khusus seperti perbatasan ini, permintaan layanan KB cukup tinggi, namun aksesnya sering terbatas. Dengan kegiatan ini, kami berupaya lebih dekat dengan masyarakat, agar layanan ini bisa menjangkau lebih banyak orang,” kata Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar, Syahruddin. Dalam kegiatan ini, sekitar 100 akseptor atau peserta menerima layanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk mendukung keseimbangan tingkat kelahiran di wilayah tersebut. Program ini melibatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai bagian dari upaya terpadu untuk memperkuat pelayanan di daerah yang memerlukan akses lebih dekat. “Kami berterima kasih kepada BKKBN dan Pemprov Sulsel yang telah mendukung dan memfasilitasi pelayanan KB ini. Kehadiran masyarakat yang sangat antusias menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi,” lanjutnya. Menurut Syahruddin, kegiatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan tingkat kelahiran di Makassar, sehingga dapat membantu pengendalian jumlah penduduk. “Jadi bisa terjadi keseimbangan. Karena kalau kematian tinggi berbahaya, kelahiran tinggi juga membuat pada penduduk. Jadi ini menyeimbangkan penduduk di Kota Makassar,” ujarnya. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Makassar untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang merata, mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada di area perbatasan. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

*Operasi Pasar Murah Meriahkan HUT Kota Makassar, Disdag Sediakan Bahan Pokok Harga Terjangkau

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdag) Kota Makassar menggelar Operasi Pasar Murah yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini diselenggarakan melalui program Mini Distribution Centre “TOKOMODITI” yang berlangsung serentak di lima kecamatan, yaitu Biringkanaya, Manggala, Makassar, Tallo, dan Tamalate pada Kamis, (7/11/2024). Kepala Disdag Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyampaikan bahwa operasi pasar murah ini merupakan komitmen pemerintah dalam perayaan HUT Kota Makassar yang bertajuk ‘Makassar Tangguh Sejahtera dan Bahagia’. “Dalam merayakan HUT kota, Pemerintah Kota Makassar ingin semua masyarakat merasakan euforia perayaan yang bermanfaat untuk mereka. Jadi berbagai OPD melakukan berbagai program, salah satunya Dinas Perdagangan melalui operasi pasar murah ini,” ujarnya. Dalam operasi pasar ini, Arlin mengatakan sejumlah 417 masing-masing kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan pasar (HAP). “Misalnya, minyak goreng ukuran 1 liter dijual seharga Rp15.000, gula pasir 1 kilogram seharga Rp17.000, dan beras 5 kilogram dijual dengan harga Rp58.000,” sebutnya. Arlin mengatakan program ini bekerjasama dengan TPID kota Makassar, Bulog dan Bank Indonesia serta pihak Kecamatan yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan. “Semua barang tersebut disuplai oleh distributor terpercaya untuk menjamin kualitas dan ketersediaan barang. Kami berharap masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan harga yang terjangkau,” ujarnya. Menurutnya, operasi pasar ini bukan hanya untuk memeriahkan HUT Kota Makassar, tetapi juga untuk membantu ekonomi rumah tangga. “Program ini kembali hadir untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Langkah ini juga untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di tengah tantangan inflasi,” jelasnya. Selain itu, katanya, operasi pasar murah ini juga menjadi upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Makassar. “Melalui program ini bahan pokok dapat didistribusikan secara cepat dan merata ke seluruh wilayah kota, sehingga masyarakat di berbagai kecamatan dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya. Kegiatan operasi pasar murah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat di lima kecamatan tersebut. Seorang warga Kecamatan Makassar, Ibu Sari, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah. “Kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Harga-harganya jauh lebih murah, dan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya. Dengan terselenggaranya Operasi Pasar Murah ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu secara ekonomi sekaligus merayakan euforia HUT Kota Makassar ke-417 tahun. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Penetapan Renja DPRD Kota Makassar Tahun 2025, Pj Sekda Kota Makassar Tekankan Pentingnya Libatkan Seluruh Elemen

Pj Sekertaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, mewakili Pjs Wali Kota Makassar, Rabu (6/11/2024), dalam rangka penetapan Rencana Kerja (Renja) DPRD untuk tahun 2025. Irwan Adnan dalam sambutannya menekankan bahwa penetapan rencana kerja ini merupakan tahapan penting dalam proses pembangunan daerah yang melibatkan seluruh elemen, baik dari pemerintah maupun masyarakat. “Dengan adanya rencana ini, kita memperkuat langkah dan sinergitas untuk menjalankan visi pembangunan Kota Makassar yang berdaya saing,” ujar Irwan di hadapan para anggota DPRD. Dia menambahkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh tantangan serta peluang bagi Kota Makassar. “Kita menghadapi dinamika yang beragam, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Semua ini menuntut kebijakan yang strategis dan mampu mengantisipasi perubahan dengan baik,” jelas Irwan. Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang telah bekerja keras dalam menyusun Rencana Kerja ini. Menurutnya, perencanaan tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan teliti, mencakup kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Makassar. “Saya mengapresiasi upaya ini karena DPRD berhasil menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan,” tambahnya. Irwan berharap melalui rencana kerja yang telah ditetapkan, seluruh program dan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Rencana kerja ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dan pijakan dalam membangun Kota Makassar ke arah yang lebih baik, sejalan dengan visi pembangunan kota yang semakin maju dan berdaya saing. Hal ini penting agar hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD Kota Makassar harus terus dipertahankan demi tercapainya tujuan bersama. Pemerintah Kota Makassar juga berkomitmen untuk mendukung penuh program-program yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja tersebut. Menurutnya, sinergi antar pihak sangat dibutuhkan guna menyelesaikan tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang. “Kami siap mendukung dan berkolaborasi dalam mengatasi setiap kendala yang ada,” kata Irwan. Irwan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam merealisasikan berbagai program yang telah dirancang. Partisipasi masyarakat dinilai penting karena pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi juga seluruh warga Kota Makassar. “Kita semua memiliki peran dalam menciptakan kota yang maju dan sejahtera,” ujar Irwan. Dalam rencana kerja tahun 2025 ini, beberapa fokus utama antara lain adalah peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah dan DPRD Kota Makassar juga berkomitmen untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, keberlanjutan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam rencana kerja DPRD Kota Makassar tahun 2025. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Ketua TP PKK Makassar Hadiri Peluncuran Posyandu Era Baru SPM di Makassar

Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Makassar, Andi Tenri Anna, turut meluncurkan Posyandu Era Baru Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlangsung di Posyandu Nusa Indah IV, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Rabu (6/11/2024). Acara ini dihadiri pula oleh Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Ketua Pj PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan, yang turut mendukung program ini. Setelah sesi seremonial peluncuran, Andi Tenri Anna bersama Ninuk Triyanti Zudan meninjau langsung fasilitas yang tersedia di Posyandu dan Rumah Gizi. Keduanya memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan standar, serta memberikan pelayanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, seperti pemberian makanan tambahan serta edukasi gizi kepada keluarga. Andi Tenri Anna menjelaskan peluncuran Posyandu Era Baru ini bertujuan untuk memperbaiki standar pelayanan posyandu. “Mulai dari penyediaan fasilitas yang lebih baik hingga pelatihan petugas posyandu agar lebih terampil dalam melayani masyarakat,” jelasnya. Lanjutnya, Ia meyakini melalui Posyandu ini mampu mengoptimalkan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita untuk mencegah kasus stunting dan kekurangan gizi. “Program ini akan memberikan perhatian khusus pada pengawasan tumbuh kembang anak terutama yang kekurangan gizi dan kondisi kesehatan ibu hamil di setiap kunjungan posyandu. Hal ini untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi” jelasnya. Selain itu, lanjutnya, pelayanan gizi melalui Posyandu Era Baru ini juga akan menjadi pusat edukasi bagi keluarga mengenai pentingnya pola makan sehat, kebersihan lingkungan, dan pemantauan kesehatan rutin. “Posyandu ini akan menjadi pusat kesehatan keluarga dengan adanya edukasi yang komprehensif, maka diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan sejak dini,” jelasnya. Tenri menekankan, melalui langkah ini, Pemerintah Kota Makassar bersama TP PKK berkomitmen terus mendukung kesehatan masyarakat. “Kerja sama yang baik antara pemerintah, PKK, dan masyarakat diharapkan dapat menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih sehat dan sejahtera,” haranya. Sementara itu, Ketua Pj PKK Provinsi Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan, memberikan apresiasi atas komitmen TP PKK Kota Makassar yang aktif mendukung program kesehatan. Menurutnya, kolaborasi antara PKK tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. “Kami sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh TP PKK Kota Makassar dalam menyediakan fasilitas ini. Dengan adanya Posyandu Era Baru SPM, kami berharap dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa,” kata Ninuk. Sumber : Humas Kominfo Makassar