Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Wali Kota Appi Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).Orang nomor satu Kota Makassar itu, hadir didampingi Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, hadir bersama kepala daerah se-Indonesia.Forum berskala nasional yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" tersebut, dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Selaku Wali Kota, pria yang akrab disapa Appi itu mengatakan, forum tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan Presiden terkait langkah-langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan yang berkelanjutan."Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Munafri.Bagi Pemerintah Kota Makassar, Rakornas TPAKD menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan daerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan dan harapan Presiden dengan menyesuaikan pelaksanaannya pada kebutuhan serta program pembangunan di tingkat Kota."Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar," tuturnya.Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan merata.Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan akses terhadap layanan dan produk keuangan.Munafri menyampaikan bahwa hasil dari Rakornas ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah pusat dan sektor keuangan, sehingga kebijakan perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha," katanya."Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat," tambahnya.Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan sekaligus memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat hingga tingkat keluarga.Dalam arahnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.Prabowo menilai pembentukan TPAKD di seluruh daerah merupakan pencapaian kelembagaan yang patut dihargai karena menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat."Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan," ujar Ketua umum partai Gerindra itu.Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.Menurut Prabowo, perluasan akses keuangan harus mampu menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang dan sektor pekerjaan.Presiden menyebut, penerima manfaat tersebut berasal dari kalangan pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri."Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri," kata Prabowo. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Muhammad Roem Sambut Rekomendasi SAFEnet untuk Penguatan Aksesibilitas Lontara+

MAKASSAR, — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menerima audiensi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dalam rangka penyampaian draf rekomendasi kebijakan pemenuhan hak digital bagi penyandang disabilitas melalui aplikasi Lontara+.Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, di Ruang Rapat Diskominfo Makassar, Kamis (22/10/2026).Pertemuan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi dalam mendorong penguatan transformasi digital yang inklusif, khususnya untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik berbasis digital.Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menyambut baik kehadiran SAFEnet beserta rekomendasi kebijakan yang disampaikan.Menurutnya, masukan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.“Kami menyambut baik rekomendasi yang disampaikan SAFEnet. Apalagi Kota Makassar memang terus didorong menjadi kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Tentu masukan ini menjadi hal positif dalam pengembangan layanan digital yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat,” ujar Roem.Ia menilai pengembangan layanan publik berbasis digital perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara merata.Sementara itu, Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi SAFEnet, Aseanty Pahlevi, menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap isu pemenuhan hak digital yang inklusif, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.Menurut Aseanty, Kota Makassar dipilih sebagai salah satu fokus kajian dengan mempertimbangkan perkembangan transformasi digital serta berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah kota, termasuk pengembangan aplikasi layanan publik Lontara+.“Selama tiga tahun terakhir, kami fokus pada isu hak digital yang inklusif. Kami memilih Makassar karena melihat berbagai capaian dan penghargaan yang diperoleh, termasuk kehadiran aplikasi Lontara+ sebagai salah satu inovasi layanan digital pemerintah kota,” ungkap Aseanty.Ia menjelaskan, dalam proses kajian, SAFEnet bersama berbagai pihak melakukan diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi tantangan aksesibilitas layanan digital bagi penyandang disabilitas.Dari rangkaian diskusi tersebut, aplikasi Lontara+ disepakati sebagai fokus kajian karena dinilai memiliki posisi strategis sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan publik masyarakat.“Lontara+ merupakan aplikasi yang strategis untuk kami kaji dan uji aksesibilitasnya. Dari hasil tersebut, kami menyusun sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan layanan digital yang semakin inklusif,” jelasnya.Berdasarkan materi kajian yang dipaparkan, SAFEnet mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih memerlukan penguatan, antara lain aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar, ketersediaan informasi yang ramah bagi penyandang disabilitas tuli, kemudahan navigasi bagi pengguna dengan hambatan motorik, serta penyederhanaan struktur menu dan konten aplikasi.Selain itu, SAFEnet turut menyampaikan rekomendasi mengenai integrasi layanan dasar, transparansi dan perlindungan data pribadi, serta pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pengembangan, hingga evaluasi layanan digital.Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya menjadikan aksesibilitas sebagai bagian dari pengembangan aplikasi sejak tahap awal, bukan sekadar penyesuaian setelah layanan diluncurkan.Aseanty juga mengapresiasi keterbukaan jajaran Diskominfo Makassar dalam menerima hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan.Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan aksesibilitas aplikasi Lontara+, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses informasi maupun pelayanan publik.“Harapan kami tentu pemenuhan hak digital bagi penyandang disabilitas dapat semakin terwujud, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital,” pungkas Aseanty. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Kota Makassar Raih Terbaik I Jamsostek Award 2026, Appi: Puluhan Ribu Pekerja Rentan Terlindungi

MAKASSAR — Komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat kembali mendapat pengakuan nasional maupun di Provinsi.Terbaru, Kota Makassar meraih peringkat Terbaik I, pada ajang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.Mewakili Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menerima penghargaan tersebut dalam acara penganugerahan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (21/10) kemarin.Menanggapi penghargaan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri alias Appi mengatakan, penghargaan yang dikenal sebagai Paritrana Award tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah kota dalam menghadirkan program perlindungan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat."Bagi kami, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras jajaran Pemerintah Kota Makassar. Program jaminan sosial yang kami terapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Munafri, Kamis (22/10/2026).Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemkot Makassar memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah.Capaian Jamsostek Award 2026 ini sekaligus memperkuat komitmen Pemkot Makassar untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan dan kesempatan menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.Menurut Appi, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama mereka yang bekerja dengan penghasilan tidak tetap.Melalui program Makassar Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial), Pemkot Makassar memberikan perlindungan kepada 81.000 pekerja rentan dan pekerja keagamaan melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan anggaran APBD."Program ini menyasar masyarakat yang rentan kehilangan sumber penghasilan ketika mengalami kecelakaan kerja maupun ketika pencari nafkah utama dalam keluarga meninggal dunia," ungkapnya.Munafri mencontohkan, risiko yang dialami seorang kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh harian tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya.Ketika pencari nafkah utama meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan berpotensi kehilangan sumber penghasilan, bahkan menghadapi risiko kemiskinan ekstrem dan terhambatnya pendidikan anak.Karena itu, perlindungan jaminan sosial dinilai penting untuk memastikan keluarga pekerja tetap memiliki penyangga ekonomi ketika menghadapi risiko yang tidak terduga."Ini, bukti Pemerintah hadir dalam kondisi seperti ini. Kita ingin memastikan masyarakat bisa bekerja dengan aman dan nyaman, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga apabila terjadi sesuatu terhadap pencari nafkah," jelasnya.Selain perlindungan melalui Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Pemkot Makassar juga memperluas cakupan program melalui Jaminan Hari Tua (JHT).Orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, terdapat 45.000 pekerja rentan dan pekerja keagamaan yang menjadi sasaran perlindungan JHT.Dimana, program tersebut diharapkan menjadi tabungan masa depan bagi peserta ketika memasuki usia tidak produktif atau tidak lagi mampu bekerja.Lanjut Appi, manfaat jaminan kematian dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, termasuk melalui santunan dan beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan."Bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah, manfaat dari program dapat membantu menjaga keberlanjutan pendidikan anak sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga," tuturnya.Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp44 miliar setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut.Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus disertai pembaruan dan verifikasi data secara berkala agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.Melalui Dinas Ketenagakerjaan terus melakukan pemeriksaan data peserta, termasuk menyesuaikan kepesertaan apabila kondisi sosial ekonomi penerima mengalami perubahan."Langkah ini, dilakukan agar program tetap tepat sasaran dan pekerja yang kondisinya sudah membaik dapat membuka kesempatan bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan," katanya.Di sisi lain, Munafri menyadari bahwa perlindungan pekerja rentan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah.Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetapi belum terjangkau program pemerintah.Karena itu, Pemkot Makassar membuka ruang keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR), aparatur sipil negara (ASN), hingga masyarakat di tingkat lingkungan.Sebanyak 6.032 pengurus RT/RW di Kota Makassar juga didorong berperan sebagai agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk membantu mengidentifikasi pekerja rentan di wilayah masing-masing.Keterlibatan RT/RW dinilai strategis karena mereka lebih memahami kondisi sosial ekonomi warga, sehingga dapat membantu menemukan masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetapi belum terdata."Ini bentuk kolaborasi yang harus kita bangun. Ada masyarakat yang belum bisa dijangkau pemerintah, tetapi bisa dijangkau melalui ASN, agen-agen di lingkungan masyarakat, maupun perusahaan," tuturnya.Untuk memperkuat pelaksanaan program, Pemkot Makassar turut mengembangkan sistem digital guna memantau perkembangan kepesertaan, perubahan data, dan klaim manfaat setiap bulan.Masyarakat juga dapat mengakses informasi program melalui ekosistem layanan digital Pemkot Makassar, termasuk Lontara+, sementara warga yang mengalami keterbatasan akses teknologi dapat meminta bantuan melalui RT/RW setempat.Munafri menegaskan, digitalisasi bukan hanya bertujuan memudahkan pengelolaan administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui hak dan perlindungan yang mereka terima.Ia berharap, program Makassar Berjasa dapat terus berkembang melalui kolaborasi yang lebih luas, sehingga perlindungan jaminan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kepedulian bersama."Harapan kami, masyarakat yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya bisa lebih tenang dan fokus menjalankan pekerjaannya," terangnya."Dengan adanya jaminan sosial, mereka tidak perlu terus-menerus merasa waswas terhadap risiko yang dapat terjadi saat bekerja," sambung Munafri, menutup keterangan. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Bangun Makassar Lebih Inklusif, Appi Kenalkan Tujuh Program Prioritas kepada Praja Muda IPDN

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membagikan pengalaman kepemimpinannya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tujuh program prioritas pembangunan yang dikenal sebagai Sapta MULIA.Paparan tersebut disampaikan Munafri saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) bagi Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).Mengangkat tema "Kota Makassar sebagai Smart City", Wali Kota yang akrab disapa Appi itu memaparkan strategi Pemerintah Kota Makassar dalam memanfaatkan teknologi digital, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan.Di hadapan para praja muda, Munafri mengawali pemaparannya dengan menegaskan posisi strategis Makassar sebagai salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia."Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia, saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia," kata Appi.Menurutnya, Kota Makassar memiliki modal geografis yang kuat untuk terus berkembang, meskipun tidak ditopang sumber daya alam yang melimpah maupun lahan pertanian yang luas.Dengan luas wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan populasi kurang lebih 1,4 juta jiwa, Makassar bertumpu pada sektor perdagangan, jasa, konektivitas, serta kualitas sumber daya manusia untuk menggerakkan perekonomian.Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Makassar telah mencapai 7,04 persen, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 6,61 persen.Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,66, tingkat kemiskinan berada pada angka 4,24 persen berdasarkan data BPS yang dipaparkannya, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 9,60 persen.Capaian tersebut, kata Munafri, harus terus diperkuat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara luas.Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi sebagai modal membangun kota yang aman, nyaman, dan menarik bagi investasi."Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya," ujarnya.Dalam pemaparannya, orang nomor satu Kota Makassar itu, kemudian menjelaskan tujuh program prioritas pembangunan yang menjadi bagian dari strategi Pemkot Makassar untuk menjawab tantangan perkotaan sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif.Program pertama adalah Lontara Plus, sebuah platform digital terintegrasi yang dikembangkan untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi milik perangkat daerah. Munafri mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara terpisah di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota membangun satu platform terpadu agar pelayanan, pengelolaan data, dan pengawasan kinerja pemerintahan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.Melalui Lontara Plus, masyarakat dapat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan, sedangkan perangkat daerah dituntut merespons persoalan secara cepat dan terukur."Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya," ungkapnya.Program kedua adalah Makassar Creative Hub, ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas yang menyasar generasi muda.Dikatakan, fasilitas ini menyediakan pelatihan berbagai bidang, mulai dari tata rias, barista, hingga pengembangan kompetensi lainnya secara gratis.Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemkot Makassar juga menargetkan penambahan lokasi secara bertahap untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan dan peluang kerja."Pogram ini, juga telah membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Apple Academy dan Netflix, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Makassar," terangnya.Program ketiga disampaikan Wali Kota Appi menyasar peningkatan akses air bersih bagi masyarakat secara luas.Dimana, Pemkot Makassar memberikan sambungan air bersih secara gratis kepada warga yang belum mendapatkan akses layanan perpipaan, sekaligus melakukan pembenahan jaringan untuk memastikan distribusi air berjalan lebih optimal."Program penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata, terlebih ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan," tuturnya.Program keempat adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Kota Makassar, meskipun diakui kini masih berproses. Sebanyak 33.000 anak ditargetkan menerima bantuan seragam tersebut.Program ini tidak hanya ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, tetapi juga meringankan pengeluaran rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat."Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya," jelasnya.Program kelima adalah pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pemanfaatan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.Appi menegaskan, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir."Diperlukan keterlibatan masyarakat agar sampah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan sekaligus mengurangi beban lingkungan," ajakannya.Karena itu, pemilahan dari rumah tangga dan pengolahan sampah organik menjadi bagian penting dari upaya mengurangi timbunan sampah.Pemkot Makassar juga terus mendorong pengelolaan TPA Tamangapa, pemanfaatan kompos untuk urban farming."Serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular dan energi ramah lingkungan," katanya.Program keenam adalah Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, yang memberikan perlindungan bagi pekerja rentan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.Melalui program ini, Pemkot Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga juga mendapatkan jaminan hari tua.Munafri menilai, perlindungan tersebut penting untuk mencegah keluarga pekerja rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia."Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," tuturnya.Program ketujuh adalah pembangunan Stadion Makassar sebagai fasilitas olahraga sekaligus penggerak ekonomi baru.Munafri menjelaskan, stadion tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertandingan sepak bola, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, dan berbagai usaha di kawasan sekitarnya.Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai keberadaan stadion berstandar memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional."Pembangunan stadion ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD," ungkapnya.Dalam kegiatan itu, Munafri didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Kabag Protokol, serta Camat Tamalate. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Munafri Tekankan Profesionalitas Guru di Era Digital, AI Jadi Tantangan Pendidikan

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya profesionalitas dan kemampuan adaptasi guru dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).Menurut Munafri, guru tidak cukup hanya menguasai metode pembelajaran konvensional, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik masa kini.Pesan tersebut disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat memberikan sambutan pada kegiatan Gerakan Nasional 1 Juta Guru Mahir Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) melalui program PGRI Power Tahun 2026.Yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pengurus Kota Makassar, di Aula BBGTK Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Adiyaksa, Makassar, Selasa (20/10/2026).Appi mengatakan, berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang masa depan. Karena itu, fondasi yang kuat harus dibangun sejak sekarang, salah satunya melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik."Kalau kita berpikir dalam dan detail tentang pendidikan, artinya kita berpikir tentang masa depan. Masa depan yang baik, masa depan yang berhasil harus dimulai dengan kuatnya fondasi masa sekarang," ujarnya.Ia menilai, perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Algoritma dan kecerdasan buatan kini menjadi bagian dari keseharian, termasuk dalam pola komunikasi, akses informasi, hingga cara generasi muda belajar dan berinteraksi.Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, Appi menegaskan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru dalam proses pendidikan.Menurut dia, proses belajar-mengajar tidak hanya berkaitan dengan penyampaian materi dan transfer pengetahuan.Di dalamnya terdapat empati, hati, dan jiwa yang menjadi bagian penting dari hubungan antara guru dan peserta didik.Karena itu, tantangan bagi guru saat ini bukan menghindari perkembangan teknologi, melainkan menguasainya dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini."Kita mau, bagaimana guru-guru mampu menaklukkan teknologi dan menjadikan teknologi sebagai sarana yang tepat untuk menghasilkan proses belajar-mengajar yang baik bagi anak-anak kita," jelasnya.Pada kesempatan ini, orang nomor satu Kota Makassar menekankan perbedaan karakteristik peserta didik dari satu generasi ke generasi berikutnya.Menurutnya, perubahan pola komunikasi dan perilaku anak-anak saat ini tidak bisa semata-mata dinilai menggunakan ukuran pengalaman pendidikan pada masa lalu.Dia menggambarkan, pada masa lalu, guru memiliki wibawa yang membuat murid cenderung menjaga jarak. Kini, peserta didik lebih terbuka untuk berkomunikasi, bertanya, bahkan menyampaikan pandangan secara langsung kepada guru."Perubahan tersebut merupakan bagian dari dinamika zaman yang perlu dipahami oleh tenaga pendidik," tuturnya.Ia menegaskan, guru perlu memiliki sikap adaptif agar mampu membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik serta memahami perkembangan bahasa, pola pikir, dan lingkungan digital yang memengaruhi kehidupan mereka."Yang harus menjadi tugas kita adalah menjadi guru yang adaptif. Kuncinya ini, adaptif, mampu mengikuti perkembangan," ungkapnya.Menurut Appi, kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dari profesionalitas guru. Dengan memahami perkembangan zaman, tenaga pendidik dapat menghadirkan pendekatan pembelajaran yang lebih relevan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pendidikan.Ia juga mengingatkan agar guru tidak terjebak pada anggapan bahwa metode pendidikan masa lalu harus selalu diterapkan dengan cara yang sama kepada generasi sekarang."Sebaliknya, pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tanpa mengabaikan pembentukan karakter dan etika," imbuh Appi.Dalam kesempatan tersebut, Appi mengapresiasi langkah PGRI yang mendorong peningkatan kemampuan guru dalam bidang koding dan kecerdasan artifisial.Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan tenaga pendidik menghadapi transformasi digital sekaligus memperkuat fondasi pendidikan bagi generasi mendatang.Dia menilai, penguasaan teknologi oleh guru akan membantu menciptakan kesetaraan pemahaman antara pendidik dan peserta didik, terutama ketika teknologi digital semakin dekat dengan kehidupan anak-anak.Appi berharap, kegiatan Gerakan Nasional 1 Juta Guru Mahir Koding dan Kecerdasan Artifisial melalui program PGRI Power Tahun 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para peserta untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi.Ia menegaskan, kesiapan menghadapi masa depan harus dimulai dari peningkatan kualitas guru sebagai salah satu unsur utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul."Artinya, kita sudah berpikir jauh ke depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang persiapan landasan untuk membangun sebuah generasi masa depan. Dimulai dari kemampuan guru itu sendiri," pungkasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Cegah Pengangguran, Pemkot Makassar Perpanjang Masa Kerja 6.472 PPPK Paruh Waktu

MAKASSAR — Kabar baik bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi memperpanjang masa perjanjian kerja 6.472 PPPK Paruh Waktu sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus memberikan kepastian keberlanjutan pekerjaan bagi para pegawai.Perpanjangan masa perjanjian kerja tersebut disampaikan Munafri saat memimpin Apel Kesiapan, Disiplin dan Kinerja PPPK Paruh Waktu, sekaligus menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja di Lapangan Karebosi, Makassar, Selasa (20/10/2026).Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, keputusan memperpanjang masa kerja ribuan pegawai merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap nasib dan keberlanjutan pekerjaan mereka."Sebagai bentuk perhatian kita, Pemerintah Kota memperpanjang SK PPPK Paruh Waktu lingkup Pemkot Makassar sebanyak 6.472 orang," jelas Munafri.Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan status kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mencegah bertambahnya angka pengangguran di Kota Makassar.Orang nomor satu Kota Makassar itu menyebutkan bahwa keberlanjutan kerja ribuan PPPK Paruh Waktu memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata.Jika ribuan pegawai tersebut kehilangan pekerjaan secara bersamaan, kondisi itu berpotensi menambah beban pengangguran sekaligus memengaruhi kesejahteraan keluarga mereka."Pasti ini mengurangi pengangguran, bayangkan kalau tiba-tiba 6.472 orang langsung kehilangan pekerjaan. Dampaknya besar sekali. Sehingga penpajangan SK PPPK ini, bentuk perhatian kita," katanya.Munafri menjelaskan, pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja telah melalui proses penilaian, dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing.Namun, ia mengingatkan bahwa perpanjangan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan disiplin, etos kerja, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.Menurut Appi, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Makassar.Karena itu, seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga profesionalisme dan menunjukkan kontribusi nyata di tempat kerja masing-masing."PPPK paruh ini, adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Saya berharap mampu memperlihatkan etos dan etika kerja yang baik," imbuh Appi.Ia juga mengingatkan bahwa perilaku dan kinerja pegawai menjadi cerminan wajah pemerintah di tengah masyarakat.Setiap pegawai dituntut menjaga sikap, menaati aturan, serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi.Ketua IKA FH Unhas itu menekankan, seluruh PPPK Paruh Waktu harus membangun kekompakan dan bekerja sebagai satu kesatuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang maksimal.Ia meminta para pegawai tidak merasa rendah diri dengan status PPPK Paruh Waktu. Sebaliknya, mereka harus tetap percaya diri karena memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar."Mereka (PPPK) adalah bagian dari pilar penyangga pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Tanpa mereka, Kota Makassar tidak akan bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih baik lagi seperti yang kita rasakan saat ini," terangnya.Selain meningkatkan etos kerja, Munafri mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap pimpinan di masing-masing instansi dan wilayah kerja atau Kecamatan.Dia berharap perpanjangan masa kerja menjadi momentum bagi setiap pegawai untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.Lebih jauh, Appi menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menilai pegawai dari kehadiran secara fisik. Kualitas pekerjaan, penyelesaian tugas, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat juga harus menjadi tolok ukur kinerja."Disiplin adalah kewajiban, kinerja adalah tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat adalah pengabdian kita," tegasnya.Politisi Partai Demokrat itu pun meminta seluruh PPPK Paruh Waktu memanfaatkan perpanjangan masa kerja dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kinerja yang terukur, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah dan masyarakat.Munafri meyakini, perpanjangan masa perjanjian kerja ini menjadi motivasi bagi ribuan PPPK Paruh Waktu untuk semakin disiplin, profesional, dan bertanggung jawab."Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, tingkatkan kedisiplinan, perbaiki kinerja, dan teruslah memberikan kontribusi terbaik bagi Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat," pesannya."Tentu, seluruh jajaran Pemerintah Kota harus terus bekerja dengan hati, bergerak dengan disiplin, dan menghasilkan kinerja nyata demi mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan," sambung Appi, menutup arahan.Perpanjangan masa perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tidak diberikan secara otomatis.Evaluasi kinerja menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan keberlanjutan masa kerja pegawai.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengungkapkan, dari total pegawai yang tercatat dalam proses perpanjangan, berbagai alasan."Jumlah keseluruhan PPPK Paruh Waktu yang tercatat dalam proses tersebut sebanyak 6.607 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 6.472 orang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja," ujarnya.Ia menegaskan, evaluasi terhadap PPPK Paruh Waktu tidak hanya berpatokan pada tingkat kehadiran. Aspek perilaku sehari-hari, loyalitas, kedisiplinan, serta kualitas pelaksanaan tugas juga menjadi bagian dari penilaian.Menurutnya, OPD masing-masing menjadi pihak yang melakukan evaluasi langsung terhadap pegawai. Sementara BKPSDMD bertugas memverifikasi dan memastikan alasan yang disampaikan sesuai dengan kondisi serta hasil penilaian yang ada."Jadi berkinerja itu bukan cuma absen saja, tetapi dilihat kesehariannya juga. Loyalitas juga salah satu dari penilaian. Bukan kami yang menilai, yang menilai itu OPD-nya. Kami hanya memverifikasi dan melihat apakah memang betul kondisinya seperti itu," tegasnya.Kamelia menekankan, keputusan perpanjangan masa kerja bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka, melainkan pertimbangan objektif terkait kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.Ia menyebutkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, pada prinsipnya menginginkan seluruh PPPK Paruh Waktu mendapatkan perpanjangan selama tidak bertentangan dengan aturan."Pesan Bapak Wali Kota, semua sebenarnya diperpanjang selama itu tidak melanggar aturan. Tetapi kalau melanggar aturan, pasti tidak diperpanjang," tegasnya.Karena itu, Kamelia mengingatkan seluruh PPPK Paruh Waktu agar menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dengan menunjukkan kinerja terbaik.Dia meminta pegawai bekerja secara profesional, disiplin, berintegritas, serta menjalankan tugas dan arahan pimpinan yang sesuai dengan ketentuan.Menurutnya, penilaian dari pimpinan di masing-masing OPD menjadi salah satu poin penting yang dipertimbangkan dalam menentukan perpanjangan masa perjanjian kerja berikutnya."Pesan saya, khusus untuk PPPK Paruh Waktu, hal ini susah diraih. Tolong dijaga dengan bekerja baik, disiplin, berintegritas, dan loyal kepada pimpinan," pesannya.Ia menambahkan, seluruh pegawai harus mampu menjalankan tugas yang diberikan secara bertanggung jawab, sekaligus tetap berpegang pada aturan dalam melaksanakan pekerjaan."Melalui evaluasi tersebut, kita berharap keberlanjutan masa kerja PPPK Paruh Waktu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan kepada masyarakat," tukasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 10 111213 14 Selanjutnya