Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Anggota dewan terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Jumat (30/08/24).
Dimana sebelumnya, para fraksi-fraksi partai telah memberikan tanggapannya pada rapat paripurna sidang ke empat belas, kemarin, Kamis malam, 29 Agustus 2024.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Gerindra, terkait penurunan target Pendapatan Daerah. Firman mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyampaikan jika prinsip dan landasan yang digunakan dalam penyusunan anggaran perubahan, tidak hanya bertumpu pada aspek asumsi semata seperti pada saat penyusunan APBD pokok.
Namun, lebih mengutamakan sisi rasionalitas dan kondisi faktual yang terjadi yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak lagi sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dalam perjalanan APBD Tahun 2024, serta memperhatikan dan mencermati capaian realisasi APBD sampai dengan Semester I tahun berjalan.
“Rasionalisasi target PAD dilakukan dengan tujuan menjamin keberlangsungan APBD Kota Makassar sebagai salah satu sumber pembiayaan Program dan Kegiatan Pemkot Makassar untuk dapat tetap memenuhi target kinerjanya serta bagian daripada upaya menghindari terjadinya belanja yang tidak dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran,” ucap Firman.
Firman menjelaskan pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang mengalami rasionalisasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dengan memperhatikan capaian realisasi sampai dengan Semester I Tahun 2024 maka rasionalisasi pajak daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar target dalam Perubahan APBD semakin terukur dan rasional serta dapat tercapai sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
Meskipun target Pajak Daerah mengalami rasionalisasi namun Firman optimis realisasi Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran akan tercapai dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun anggaran 2023 yang lalu.
Tak hanya itu, APBD Perubahan 2024 juga berfokus pada pendidikan dan infrastruktur mendapat tanggapan dari fraksi Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, H. Muchlis Misbah tentang pemenuhan layanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
Firman mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar senantiasa berkomitmen dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat yang juga merupakan mandatory spending yang tergambar dalam pengalokasian anggaran.
Pada sektor infrastruktur dengan persentase anggaran sebesar 27 persen, sektor pendidikan sebesar 28 persen, sektor kesehatan sebesar 14 persen dan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan berbasis masyarakat seperti Lorong wisata dan Incubator Center.
“Sebelumnya kami menjelaskan anggaran APBD 2024 nomor satu itu pendidikan dan disusul perbaikan infrastruktur. Kami berharap mudah- mudahan jawaban dan penjelasan yang kami sampaikan ini telah menyentuh apa yang menjadi substansi pemandangan umum fraksi-fraksi,” tuturnya.
“Semoga pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan membawa kebaikan kepada kita semua demi percepatan pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemenuhan kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tutup Firman. (*)
Sumber : Humas Kominfo Makassar