Kecamatan Makassar Gelar Musrembang Tingkat Kecamatan Tahun 2019
Asisten 1 kota Makassar membawahi bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Abdul Aziz Hasan mewakili Walikota Makassar membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Kecamatan Makassar bertempat di Hotel Grand Celino Makassar, Senin (21/1/2019). Aziz Hasan dalam sambutannya menjelaskan bahwa musrembang merupakan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah kota dalam menyelenggarakan musyawarah membahas program kerja serta pembangunan khususnya pembangunan infrastuktur di wilayah masing-masing. “Musrembang yang kita laksanakan mengacu pada undang undang Nomor 25 tahun 2004 yang menjelaskan mengenai rencana pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama untuk melaksanakan pembenahan pembangunan,” jelasnya. Azis berharap bahwa musrembang yang dilaksanakan dikecamatan Makassar dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat yang telah dimusyawarahkan. “Kita dukung program kerja yang akan dilaksanakan, mudah mudahan dapat direalisasikan seperti apa yang sudah tertuang dalam RPJMD kota Makassar di tahun 2019 ini,” tambahnya. Ketua panitia musrembang kecamatan Makassar Syamsuddin Salam juga berharap agar hasil program yang telah dibahas dan disepakati, dapat dikawal dengan sebaik baiknya oleh seluruh elemen masyarakat yang ada. “Peran serta warga dan pemerintah tentunya membutuhkan kerjasama serta koordinasi yang baik, sehingga apa yang telah disepakati bersama dapat terlaksana dengan sebaik baiknya,”ungkapnya. Kegiatan Musrembang yang diadakan kecamatan Makassar nampak dihadiri kepala bagian BPM kota Makassar, Kapolsek Makassar, Camat MakassarSekcam Makassar, Lurah se kecamatan Makassar, serta tokoh tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Makassar.
Secara Aklamasi Danny Pomanto Kembali Terpilih Kedua Kalinya Sebagai Ketua PB Perbasasi Sulsel Periode 2019- 2023
Makassar-Secara aklamasi Danny Pomanto kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua Pengurus Besar Perserikatan Baseball – Softball Indonesia (PB PERBASASI) pengurus provinsi Sulawesi Selatan periode 2019 hingga 2023. Penunjukan Danny Pomanto kembali sebagai ketua pengurus pada saat berlangsungnya Musyawarah Pengurus Provinsi PERBASASI yang digelar dikediaman walikota Makassar Jl. Amirullah, Sabtu 19/1/2019. Musyawarah dihadiri Sekretaris KONI Sulsel dr. Addin M.Kes, Ketua KONI Makassar Agar Jaya, Ketua umum PB PERBASASI Andhika Monoarfa, serta delapan Pengurus Kabupaten/kota yang ada di Sulsel diantaranya Parepare, Pinrang, Pangkep dan Sinjai. Sementara itu dalam sambutannya ketua umum PB Perbasasi Sulsel Mohammad Ramdhan Danny Pomanto mengutarakan, bahwa selama ini perkembangan olah raga Softball di Sulsel patut dibanggakan mengingat berbagai torehan prestasi yang telah diraih, baik nasional maupun internasional. “Softball merupakan olah raga milenial yang dipertandingkan secara nasional maupun internasional, selain itu olah raga ini mampu menjadi penyaring terhadap perbuatan negatif di zaman milenial ini seperti menjurus kepada pengaruh penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan lain lainnya,” ucapnya. Sementara itu Ketua umum PB Perbasasi Andika Monoarfa mengakui, bahwa selama kepengurusan yang diketuai bapak Danny Pomanto telah banyak torehan prestasi yang telah dicapai oleh PB Perbasasi Sulsel. “Ini semua karena tidak lepas dari kepiawaian bapak Danny Pomanto meramu PB Perbasasi di Sulsel. Apalagi dalam waktu dekat ini Sulsel akan menjadi tuan rumah mengadakan event Softball di Makassar berskala internasional,” terangnya.(dayat/cammang)
Danny Pomanto : Tehknologi Pengelolaan Sampah Organik Panas Menjadi listrik Dari Italia Sangat Tepat Di Makassar
MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto sangat tertarik dengan Zuccato Energia tenaga energi listrik dari pengelolan sampah kering. Hal itu dikatakan saat menerima kunjungan Businees Developer Asia Project Engineer, Ing Simone Amicabile dan Dirut Komersil PT Sitensido Erwin Kasim, kediaman Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang, Sabtu (19/1) pagi. “Sebagai contoh untuk dicoba, jika baik dibeli nanti. Karena sangat bagus untuk meningkatkan daya energi listrik pemilahan sampah plastik dan ranting kayu,”ungkapnya. Namun kata Danny, bila mana prihal tersebut harus dipelajari melalui koordinasi dengan pihak SKPD terkait. “Ini sekaligus bagaimana memanfaatkan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Sampah) di Antang, Manggala,” jelasnya. Sementara itu, Diruktur, Komersil PT Sitensido, Erwin Kasim menyatakan, bahwa bagaimana pengelolaan sampah teknologi organik yang panas menjadi listrik bisa terlaksana di Kota Makassar. Ia juga mengharapkan pemerintah (Kota Makassar) dapat menerima mesin tenaga listrik ini. “Panasnya dari suatu sampah yang dibakar. Di Eropa sudah dilakukan percontohan. Namun saat ini kita akan mencoba di Asian yakni Makassar, Indonesia. Sehingga mesin ini diketahui dari Italia sangat tepat diterapkan,”ungkapnya. Pada kesempatan tersebut hadir pula, Kadis BLHD Daerah Makassar, Rusmayani Madjid dan Direktur Bank Sampah kota makassar Saharuddin Ridwan.(*/cammang)
Danny Pomanto Upayakan Solusi Atasi Kemacetan Panjang Pettarani
Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto menilai pembangunan elevated tol road di Jl. AP. Pettarani yang sementara tahap pengerjaan adalah hal yang penting. mengingat Ring Road begitu padatnya dilalui oleh volume kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Akibat pengerjaan proyek pembangunan yang memakan waktu sekitar 2 tahun tersebut, berdampak pada kemacetan berkepanjangan yang cukup parah. Sebagai wali kota Makassar, Danny mengaku berkewajiban untuk segera menemukan solusi kemacetan yang banyak dikeluhkan warganya itu. Hal tersebut diutarakan wali kota di kediaman pribadinya, Jl. Amirullah, (18/1), saat Danny menerima Nusantara Infrastructure (NI) untuk membahas hal tersebut. “Pembahasan kita untuk memberikan evaluasi tentang elevated tol road kita.ini sangat penting utamanya untuk mengatasi kemacetan di masa yang akan datang. Namun juga harus kita upayakan bagaimana mengatasi dampak kemacetan akibat pengerjaan proyek pada saat ini,” papar Danny. Terkait itu, Wali Kota berlatar belakang arsitek ini mengungkapkan jika saat ini NI juga menggunakan konsultan dari Jepang. Konsultan Jepang ini memiliki hitungan detik per detik terkait arus lalin dan kemacetan. “Tadi itu tentang kemacetan, itu yang paling penting bagaimana mencari solusi itu. Saya malah menawarkan solusi ekstrim. Kalau mau belok kita pakai separator apa semua,” katanya. “Mereka (NI) juga pakai konsultan Jepang melakukan hitungan detik per detik. Namun saya menambahkan adanya penggunaan separator. Hal ini untuk mengantisipasi masih kurangnya kesadaran pengendara mematuhi marka jalan. Jadi kita bikinkan fix jalur,” jelas Danny. Tinggal beberapa kendala, menurut Danny seperti PLN, PDAM, lapak-lapak, dan reklame di jalur tersebut. Akan tetapi koordinasinya sudah mencapai 90 persen. Tinggal 10 persen mengejar schedule “Saya juga memberi analysis advise bagaimana nanti efek-efek sosial di situ. Siapa tahu kumpul semua anjal itu sehingga harus pasang kamera terintegrasi semua, harus ada pos polisi. Dengan standar-standar yang ada, jangan nanti ditempel-tempel saja,” pungkasnya. Dengan demikian, Danny berharap pihak NI bisa mengejar schedule proyek tersebut agar bisa lebih cepat rampung. (*)
Gunakan Aplikasi SPSE, Danny Berharap Semua Tender Selesai Awal Februari
Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto hadir dan membuka secara resmi bimbingan operasional aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik oleh Bagian ULP kota Makassar. Dalam kegiatan yang berlangsung di hotel Singgasana, Kamis (17/1) ini, Ia menyampaikan harapan agar seluruh peserta yang ikut kegiatan tersebut mendapatkan bekal yang lengkap terkait seperti apa SPSE itu. “Terobosan dari kultur politik yang kita miliki selama ini, selalu sudah menetapkan APBD lebih dahulu, sebelum deadline 30 November. Kita bahkan 24 November APBD kita sudah rampung. Tapi pengaruhnya ke proyek tetap bulan 6 baru ditender,” jelas Danny. Sehingga pengesahan APBD yang melalui pergulatan yang luar biasa, kata Danny menjadi sia-sia. Karena tidak membawa manfaat terhadap percepatan penyerapan anggaran dan pembangunan di kota Makassar. Belum lagi kata Danny, kondisi yang kadang lebih parah yakni adanya tender yang berulang-ulang hingga terkadang dilakukan sampai tiga kali tender. Hal ini yang membuat dirinya mengaku risau sejak 3 tahun terakhir. Sehingga perlu sebuah gagasan inovasi untuk mengatasi kebuntuan tersebut. “Bimbingan operasional sistim pengadaan secara elektronik ini, adalah usaha untuk terus membuat birokrat ini jauh lebih baik. target saya, April selesai semua pengerjaan infrastruktur. Artinya Januari atau paling lambat minggu kedua Februari harus selesai tender. Begitu logikanya. Tadinya orang tender bulan 6. Tdk ada alasan dan tidak ada sebab. Sekarang kita lebih lengkap lagi ada LPI,” jawabnya penuh optimisme. LPI memantau jika ada permainan, serta ketidaktransparanan dalam prosesnya. Semua keluhan pun akan melalui LPI sehingga seluruh keluhan itu transparan diketahui pihak ke tiga mewakili rakyat dan jawabannya juga transparant. Inilah wujud komitmen wali kota berlatar belakang arsitek tersebut. Meski pun masa jabatan Danny kurang lebih 3 bulan lagi, namun menurut dia harus ada usaha untuk mewariskan tradisi yang lebih produktif. (*/cammang)
Danny: Kewajiban Pemerintah dan Forkopimda Menciptakan Pemilu Damai dengan Partisipasi Tinggi
Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menjadi Inspektur Upacara hari kedisiplinan nasional di Lapangan Karebosi, (17/1). Upacara gabungan dengan jajaran fokopimda yang menjadi tradisi setiap tanggal 17 di Makassar sekaligus menjadi upacara perdana di awal tahun 2019. Danny mengatakan kegiatan inu menjadi bagian mempererat silaturahmi antara seluruh jajaran Forkopimda. I menegaskan, pemerintah kota tidak akan mampu membuat kota ini maju tanpa kekompakan semua pihak. Tidak akan mungkin bisa tumbuh tanpa keamanan yang baik, yang tentunya selalu menjadi bahagian kebersamaan antara TNI dan Polri bersama pemerintah kota dan masyarakat. Oleh karena itu, upacara ini sangat penting, silaturahmi antar forkopimda sangat strategis, saling mengenal, saling bertukar pikiran saling menyelesaikan masalah adalah bagian dari filosofi kenapa setiap tanggal 17 dilakukan upacar secara bersama-sama,” ucapnya. Melalui moment tersebut kata Danny, bisa dijadikan tempat untuk membicarakan hal-hal yang penting dalam menghadapi isu-isu besar. Salah satunya menjelang pemilihan presiden dan legislatif 17 April 2019. Menurutnya, Pilpres dan Pileg menjadi tugas bersama. Agenda negara secara nasional itu menjadi kewajiban seluruh jajaran pemerintah dan forkopimda untuk menciptakan Pemilu yang damai. Termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik yang menjadi ukuran keberhasilan satu Pemilu. “Saya bersama KPU telah bertekad untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pilkada serentak lalu, partisipasi pemilih Makassar hanya 56 persen, terendah dalam sejarah. Karenanya dengan segala pertimbangan kami bertekad memaksimalkan sosialisasi dan mengajak masyarakat ke TPS. Kita berharap bisa mencapai partisipasi pemilih 75 persen,” ungkapnya. Hal ini agar tidak ada suara rakyat yang sia-sia. Sebab dikatannya Pemilu menentukan nasib bangsa dan hanya berlangsung 5 tahun sekali. Ia pun mengintruksikan kepada seluruh jajaran dan perangkat pemerintah kota, camat, lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat mensosialisasikan hal ini dan mengajak warga ke TPS.
Di Hadapan Pewarta Ekonomi Danny Kenalkan Lorong Peduli Plastik
Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto menjadi narasumber pada FGD bersama pewarta ekonomi Makassar. FGD terkait sistem digitalisasi banking yang diadakan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region X, Sulawesi dan Maluku. Kegiatan berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Selasa (16/1). Danny menyampaikan kegiatan ini sangat menarik. Utamanya karena sejalan dengan program penerintah kita yang mewajibkan setiap inovasi SKPD untuk didigitalisasi. “Dulu kita Lorong Garden, Lorong Sehat, Badan Usaha Lorong (Bulo). Sekarang kira punya lorong peduli plastik. Kita coba fokus plastik. Ukuran-ukuran plastik menggunakan timbangan digital agar report tentang volume plastik tiap hari itu real time,” kata Danny. Termasuk kata Danny layanan transaksi digital, tender proyek hingga gaji dan honor pegawai sudah lama berjalan. “Kalau ingin mengecek pencairan suatu proyek misalnya kita bisa buka aplikasi Cek DPta,” tambahnya. Sehingga produktivitas ekonomi masyarakat dengan tingkat public engagement yang tinggi akan termonitor dari makro hingga mikro. “Jadi kita bisa mengukur. sense ekonomi kita menjadi lebih peka. Sehingga kita bisa menjaga. Kalau kita tidak punya peta transparan tentang ekonomi kita, kita tidak pernah tahu apakah kita maju atau mundur secara ekonomi,” sebut wali kota berlatar arsitek ini. Karena itu, Danny menyampaikan apresiasinya terhadap Forum Pewarta Ekonomi. Baginya hal ini menjadi tanda, media (jurnalis), menempatkan sebuah produktivitas ekonomi menjadi bagian yang penting bagi kehidupan pemerintahan.(*/cammang)
Walikota Makassar Menerima Tim BPK Sebagai Entry Briefing Pelaksanaan Pemeriksaan Interim Atas LKPD TA 2018
Walikota Makassar Danny Pomanto, menerima Tim BPK sebagai entry briefing pelaksanaan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 pada Pemerintah Kota Makassar, (Rabu, 16/01). Terkait itu, Tim BPK akan melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari ke depan, dimulai Senin 14/1/2019. Andi Sonny, Wakil Penanggungjawab Tim, berharap adanya kerjasama Walikota bersama jajarannya untuk memperlancar proses pemeriksaan LKPD yang akan dilaksanakan Tim BPK. Dia menekankan beberapa hal yang perlu disiapkan oleh jajaran Pemkot Makassar, yaitu kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, penataan dan pencatatan aset pada SKPD. Selain itu, termasuk pula perlunya penyusunan laporan keuangan tepat waktu serta ketaatan terhadap Standar Akuntasi Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan tersebut, Walikota Makassar, menyambut baik kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Makassar TA 2018 yang akan dilaksanakan Tim BPK. Danny mengatakan bahwa dengan adanya pemeriksaan ini akan memberikan gambaran atas kualitas pengelolaan keuangan Pemkot Makassar yang telah dijalankan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Danny juga mengatakan bahwa masih dibutuhkan masukan dan rekomendasi dari Tim BPK guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam jajarannya. Momentum ini, kata Danny, dapat dijadikan sarana memotret pelaksanaan pengelolaan keuangan pada seluruh SKPD sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut jika masih ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan SAP yang berlaku. Guna memperlancar pelaksanaan kerja tim ini, Danny menegaskan akan memerintahkan seluruh jajaran SKPD untuk senantiasa kooperatif selama kegiatan pemeriksaan tim. Demi memastikan agar pelaksanaan berjalan lancar, Danny memerintahkan Inspektur Kota Makassar dan Plt. Kaban BPKAD Kota Makassar untuk melaksanaan koordinasi pemeriksaan dengan SKPD. Patut dicatat bahwa Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan sebanyak 3 kali yaitu 2016, 2017 dan 2018. “Kita optimis pada 2019, Pemerintah Kota Makassar akan tetap dapat mempertahankan Opini WTP dari BPK RI,” tutup Danny.
Diskominfo Kota Makassar Gelar Bimbingan Teknis Standar Service Excellent Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menggelar bimbingan teknis Standar Service Excellent Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 kegiatan berlangsung di hotel Ibis Makassar City Centre, Rabu (16/1). Pelaksana Tugas Kadis Kominfo Kota Makassar Ichwan Jacub mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk memaksimalkan kembali NTPD 112. “Apa yang sekarang dilakukan ini adalah bentuk dari pada merekrut kembali Operator NTPD 112 kedepannya,” kata Ichwan. Dengan perekrutan operator NTPD 112 ini, diharapkan pelaksanaan bisa berjalan maksimal dan sesuai dengan standar call center yang ada. Ichwan menambahkan, tenaga kontrak ini nantinya akan diberikan insentif khusus sesuai standar biaya Kota Makassar. semua ini sesuai dengan sertifikasi yang menandakan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar tenaga ahli dibidangnya, lanjutnya. Meski begitu, ia menyadari pelayanan 112 belum berjalan maksimal. Maka dari itu, diharapkan NTPD 112 kedepannya mampu melayani kebutuhan masyarakat Makassar yang harus direspon cepat. “Pelayanan NTPD 112 menjadi pelayanan yang mampu memberikan laporan yang akurat,” tukas Ichwan.
Bunda Layak Anak Pastikan Pemenuhan Hak Anak
MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, Selasa (15/1/2019), menggelar audiensi dengan Bunda Kota Layak Anak Indira Jusuf Ismail, yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kepala DPPPA Kota Makassar, Tenri A Palallo menjelaskan, dalam pertemuan itu ia menjelaskan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 tahun 2017, tentang pedoman pengembangan kecamatan dan kelurahan layak anak. “Ini dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan kota layak anak 2018, yang punya 62 indikator penilaian, yang dikelompokkan dalam enam hak anak,” jelas Tenri usai bertemu Bunda KLA. Enam kelompok hak anak itu adalah dari segi kelembagaan, hak sipil dak kebebasan, hak kesehatan dan hak kesejahteraan dasar, lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus. Tenri menambahkan, semua indikator penting untuk menjadi kota layak anak, bahkan Pemkot Makassar sudah mendapatkan penghargaan kota layak anak tingkat madya. Segingga layak dan lurah itu paham juga dan paham semuanya. “Itu karena hak perlindungan khusus juga jadi perhatian, seperti kita punya daya pilah anak disabilitas di kelurahan, ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi dan napza, data anak yang dipekerjakan,” tambah Tenri. Termasuk katanya, ada rumah aman di kelurahan untuk anak korban kekerasan, yang memang berfungsi dengan baik. Ada juga shelter warga dan unit layanan yang mampu melindungi. Hal itu disambut baik oleh Bunda Kota Layak Anak, Indira Jusuf Ismail. Ia mendukung sepenuhnya pemenuhan kota layak anak, dan harus dipikirkan dengan jelas. “Kita bekerja bukan karena akan ada penilaian, tapi memang anak-anak itu butuh pendidikan, tempatnya bukan di jalan mengemis dan bekerja, mereka harus sekolah,” tegas Indira. (*/cammang)