Danny Ajak Warga Satu Pikiran Dan Satu Visi Wujudkan Makassar Kota Tanpa Kumuh
Makassar – Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto hadir membuka kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), salah satu program andalan PU kota Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Danny menilai program ini sangatlah baik. Agar masyarakat tahu ada perubahan besar yang dilakukan pemerintah. “Program kotaku benar-benar menjadi program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Suatu pemerintahan yang baik cirinya adalah pemerintahan yang memberi solusi, yang memberi program-program yang dirasakan masyarakat. Salah satunya Kota Tanpa Kumuh,” sebut Danny Pomanto, Senin (18/2). Danny mencontohkan Pantai Mangara Bombang (Marbom). Dulu tempat itu kumuh sekarang menjadi destinasi paling indah. “Kader-kader BKM dan KSM, negara berharap kepada kita semua. Agar perubahan-perubahan ini dipastikan harus dirasakan sampai ke pelosok dan kawasan kumuh yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Dari data BPS, apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada data kemiskinan Makassar yang menurun menjadi 4,41 persen,” sebut Danny. Salah satu persoalan di kawasan kumuh adalah sanitasi. Disamping perbaikan rumah, Makassar mendapat jatah 18 kelurahan kategori kumuh berat. Baru jelang 5 tahun pemerintahan Danny banyak daerah yang sudah tidak berstatus kumuh lagi. “Hal yang sangat membanggakan adalah kemandirian masyarakat, masyarakat gotong royong. Kota tanpa kumuh tidak hanya merubah secara fisik, tidak sekedar merubah masyarakat secara sosial, tapi juga secara ekonomi. Kita punya Kanrerong, memberdayakan masyarakat dari omset Rp 200ribu menjadi omset Rp 2 juta,” sebutnya. Selain itu, Danny juga menjelaskan beberapa program pemberdayaan masyarakat mandiri Makassar lainnya. Di antaranya program lorong garden bagaimana masyarakat terlibat membangun lorongnya. Longset, sebelumnya kumuh jadi sehat, KB, rumah hati rumah bakat dengan memberdayakan potensi anak-anak terlantar dirangkul pemerintah agar tidak terlantar. “Kota tampa kumuh adalah ruang. Tinggal bagaimana mengisinya, tinggal bagaimana kader BKM dan KSM bekerja sama dengan kader-kader yang lain, KB, kesehatan, posyandu, mengisi ruang-ruang ini menjadi ruang yang luas. Mari kita satu pikiran dan satu visi kedepan yang kuat,” tegasnya. Harapannya semoga seluruh pihak terus bersatu, terintegrasi dengan baik, dibawah komando Satker serta payung PU dan Bappeda untuk terus meningkatkan kualitas Kotaku menyerbu spot-spot 18 kelurahan. “Mari contoh keberhasilan Marbom,” pungkasnya. (dayat/cammang)
Gelar Forum Sektoral Antar SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Makassar Bahas Capaian Program Kependudukan
MAKASSSAR-Dinas Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menggelar Forum Lintas sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, di Hotel Grand Celino, Jalan Lanto Daeng Pasewang Makassar. Senin 18/2/2019. Pelaksana tugas dinas Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana kota Makassar Zulkifli mengatakan forum lintas sektor yang diadakan, merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan membahas prioritas program kegiatan pembangunan dan hasil musrenbang Kecamatan dengan penyempurnakan rencana kerja SKPD terkait. “Selain memantapkan program kerja setiap SKPD mengenai program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga tingkat Kota Makassar, forum lintas sektoral juga membahas hasil- hasil program kerjasama dari kegiatan musrenbang ditingkat kecamatan yang sudah disepakati bersama,”ucapnya. Lebih jauh Zulkifli melaporkan bahwa pada tahun 2018 lalu pengendalian penduduk dan KB Kota Makassar ditargetkan sebanyak 46.432 pengguna akseptor KB baru. Berkat dukungan mitra kerja şerta kerja keras Penyuluh KB dilapangan, capaian akseptor sebanyak 43.758 akseptor, atau 94,2426. “Capaian ini memberi kontribusi terhadap keikutsertaan masyarakat ber KB secara aktif di Kota Makassar, yakni dari 192.984 Pasangan Usia Subur (PUS); yang ber KB aktif sebanyak 134.476 atau 69,6896 terhadap PUS, sebanyak 190.343 atau setiap sepuluh PUS yang ber KB sebanyak 6-7 pasangan,” jelasnya. Dalam sambutannya Asisten lll Baso Amiruddin mewakili wali kota Makassar menekankan pentingnya forum sektoral antar SKPD seperti yang dilaksanakan oleh dinas pengendali penduduk dan KB Kota Makassar sekarang ini. ” Dengan adanya forum seperti ini, koordinasi antar SKPD dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan program yang akan dijalankan dapat terencana dengan baik seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kota Makassar,” terangnya. Selain kepala SKPD lingkup Pemerintah kota Makassar hadir dalam acara ini, hadir pula ketua komisi D DPRD Kota Makassar para Camat Se-Kota Makassar, Ka.Perwakilan BKKBN Prop. Sul-Sel, Ka.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sulsel.(dayat/cammang)