Korsupgah KPK RI Harapkan Pemkot Makassar Jadi Percontohan Data Base Pertama Di Indonesia

Makassarkota, MAKASSAR,- Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 555.3/7334/Itprov, tanggal 7 Oktober 2019 perihal Koordinasi Pengawasan dan Sinergitas Pemberantasan Korupsi Tingkat Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi lingkup jajaran Pemerintah Kota Makassar bertempat di Ruang Rapat Walikota Lantai ll, Kamis (24/10/2019). Rapat koordinasi dihadiri Deputi Pencegahan KPK RI, Pahala Nainggolan serta Koordinator Wilayah lV Korsupgah KPK Wilayah Sulawesi Aldiansyah Malik Nasution membahas hambatan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penertiban aset pemerintah daerah, penertiban Fasum Fasos serta optimalisasi pendapatan daerah. Dalam keterangannya usai menggelar rapat koordinasi, Pahala Nainggolan menyebutkan ada beberapa point penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ada point pertama membahas pengenaan BPHTB yang dikeluhkan real estate Indonesia atas dasar Zona Nilai Tanah (ZNT). Kami bersepakat bukan itu regulasi yang kita pakai atau harga transaksi yang paling tinggi melainkan berdasarkan undang-undang yang ada yakni NJOP. “Kita sepakat dengan Pak wali untuk tidak menggunakan NZT sebagai patokan  harga tapi digunakan sebagai rujukan nanti pak wali akan membuat pedomannya,” ucap Pahala Nainggolan. Begitupun pembahasan point ke dua terkait dengan pengadaan barang, Pahala menyebut praktek pengadaan barang di Makassar masih relatif baik. Menurutnya, alangkah baiknya dinas yang mempunyai kebutuhan yang sama dapat melakukan konsolidasi dalam melakukan proses tender secara bersamaan. “Semakin banyak kebutuhan masing-masing dinas sebaiknya digabung sekali ditender. Selain lebih cepat prosesnya juga pasti akan lebih murah. Demikian  juga dengan penunjukan langsung untuk di bawah 200 juta,” ujarnya. Demikian pula pembahasan soal sertifikasi, Pahala Nainggolan menyebutkan saat ini masih ada 960 bidang di Pemkot Makassar dan sudah 20 persen selesai sertifikasinya. “Sisanya kita akan ditingkatkan tetapi kita lihat kecepatan sertifikasinya, setahun itu cuma enam puluh delapan realisasinya, bahkan baru tiga puluh dua, Pak Wali dan KPK segera menyelesaikannya,” terang Pahala. Ia melanjutkan, pelayanan PTSP sudah sangat memadai kalaupun ada yang ingin dibenahi tinggal perizinan yang mempunyai proses yang panjang. Pahala berharap dengan adanya koordinasi ini Pemkot Makassar bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia. “Saat ini belum ada data base daerah yang terpadu kita ingin Pemkot menjadi percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia,” harapnya. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya, Sekretaris Daerah Kota Makassar M Anshar, Inspektur Kota Makassar Zainal Ibrahim, Kepala Bapenda Irwan Adnan, Kepala Bappeda dr Hadijah Iriani, Kadis Pertanahan Manai Sophian, dan Kepala Satpol PP Iman Hud. (Sumber: Hidayat  – Editor: Cammang)

Iqbal Kunjungi Warga Korban Kebakaran Di Toddopuli

Makassarkota,  MAKASSAR- Penjabat Walikota Makassar Iqbal Suhaeb  mengunjungi korban kebakaran di jalan Toddopuli 2, RT 11, RW 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kamis, (24/10/2019). Iqbal yang tiba di lokasi kejadian langsung memasuki lorong 2 Toddopuli dimana lokasi tiga rumah hangus dilalap si jago merah sembari bercakap-cakap dengan salah seorang warga yang menjadi korban. Iqbal menghimbau masyarakat untuk berhati-hati pada musim kemarau seperti sekarang ini, apalagi musim kemarau sudah pada masa puncaknya. “Saat ini suhu udara memang sangat panas, sedikit saja ada panas bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran,” ucapnya. Menurut salah seorang warga ibu Tutik  saat ini warga yang menjadi korban belum mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. “Sampai saat ini kami belum mengetahui bagaimana bisa terjadi kebakaran, kami hanya menyelamatkan apa yang bisa kami amankan,” ucap ibu Tutik yang menumpang di rumah tetangganya. Dia berharap pemerintah dapat memberikan uluran tangan berupa bantuan kepada mereka, karena rumah tempat mereka berteduh bersama keluarganya sudah rata dengan tanah. (Sumber: Hidayat  – Editor: Cammang)

Pemkot Makassar Biayai Pengobatan Nurul, Anak Penderita Tumor

Makassarkota, Makassar – Pemerintah Kota Makassar memperlihatkan keberpihakan terhadap warganya yang kurang berdaya. Seperti yang terlihat saat PJ Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb menemui Nurul (12), anak penderita Tumor di rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Kamis (24/10/2019). Didampingi Kadis Kesehatan Kota Makassar, Naisya Tun Azikin, Iqbal mengecek secara langsung kondisi yang dialami Nurul, termasuk memberikan jaminan pembiayaan secara menyeluruh terhadap pengobatan yang tengah dijalani. “Kami minta pihak keluarga tidak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan anak kita Nurul. Insya Allah terkait biaya pengobatan, Pemerintah Kota Makassar yang akan menanggung semuanya,” ujar Iqbal kepada orang tua Nurul yang menjaganya. Sementara itu, menurut dr Sulmiati yang menangani pengobatan Nurul menjelaskan bahwa penyakit tersebut telah diderita Nurul sejak usia 10 bulan. “Waktu itu Nurul sempat ditangani dokter. Namun entah kenapa pihak keluarga tidak lagi melanjutkan pengobatannya. Selang 11 tahun kemudian barulah orang tua Nurul membawanya kembali berobat ke rumah sakit,” ujar dr. Sulmiati. Menurutnya, tim dokter RSWS tengah melakukan pemeriksaan patologi anatomi yang sementara ini dalam proses menunggu hasil di laboratorium. “Kami telah melakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap Nurul untuk memastikan kondisi tumor, apakah tumor ganas atau jinak. Insya Allah Rabu depan hasilnya akan keluar dan selanjutnya kita tindaki secara medis sesuai dengan perkembangan yang muncul,” pungkasnya. (Sumber: Hidayat – Editor: Cammang)