Pemkot Makassar Raih PPKM Award 2023, Bukti Keberhasilan Program Makassar Recover

JAKARTA,- Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Makassar karena telah berhasil dalam pengendalian Covid-19. Melalui PPKM Award 2023, Pemkot Makassar meraih piagam penghargaan terbaik III kategori pengendalian pandemi Covid-19 untuk wilayah Sulawesi. Penghargaan itu diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada Sekda Makassar M Ansar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, 20 Maret 2023 kemarin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin turut mendampingi Sekda M Ansar dalam penerimaan PPKM Award 2023. Kata Hendra, penghargaan ini merupakan bukti bahwa inovasi atau program Makassar Recover dari Pemkot Makassar berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 di Kota Makassar. “Penilaian pemerintah pusat melalui award ini melegitimasi bahwa apa yang telah kita lakukan selama PPKM kemarin itu, khususnya Makassar Recover dipandang baik oleh pemerintah pusat,” kata Hendra Hakamuddin, Selasa (21/03/2023). Hendra menyampaikan ada beberapa indikator penilaian dari PPKM Award 2023, dan Pemkot Makassar keluar sebagai Terbaik III se-Sulawesi. Penilaiannya itu, mulai dari administrasi seperti dokumentasi pemberkasan, baik itu berupa SK maupun surat edaran yang sudah dikeluarkan pemerintah kota selama pandemi Covid-19.  Termasuk inovasi atau program yang dijalankan dalam hal mengendalikan pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Di mana Kota Makassar mempunyai program Makassar Recover. Dalam hal pengendalian Covid-19, melalui program ini, pemerintah kota menurunkan tiga satgas dengan tugas yang berbeda-beda. Yakni, Satgas Raika, Covid Hunter, dan Tim Detector. “Pemberkasan itu kemudian divalidasi oleh Tim Independen, dan bentuk validasinya itu dalam bentuk wawancara dan pak wali langsung yang menjelaskan. Pada saat itu beliau lagi ada di Singapura,” tuturnya.  “Ada beberapa yang mewakili Sulawesi dan kita masuk diantaranya. Bahkan Pemkot Makassar meraih penghargaan terbaik III pengendalian Covid-19,” lanjut Hendra Hakamuddin. Sementara di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir, Presiden Jokowi mengenang sulitnya masa-masa penanganan pandemi Covid-19. Kata Jokowi, bagaimana suasana awal-awal pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia begitu sangat mencekam. “Tidak mudah, suasananya selalu awal-awal mencekam. Kejadian besok apa, bulan depan apa? Tidak bisa diprediksi. Bagaimana ekonomi kita, tidak bisa diprediksi,” kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah karena telah bersama-sama mengendalikan Covid-19. Terbukti Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang dianggap berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian World Health Organization (WHO). “Pada Juni 2022, Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik,” ungkapnya. Selama pandemi, Indonesia berhasil menekan angka penularan Covid-19, menekan angka kematian, dan juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut Presiden Jokowi keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh pihak. Sehingga menurutnya, semangat seperti ini tidak boleh berhenti apalagi ada banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. Ia menyampaikan ada beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi dan menjadi program nasional. Yakni penanggulangan tuberkulosis (TB), penanganan stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem. “Ini harus diteruskan jangan hanya berhenti di urusan Covid-19, karena penanganan Covid-19 betul-betul menunjukkan kekuatan besar kita sebagai sebuah bangsa,” tutup Presiden Jokowi. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Kolaborasi Pemkot Makassar-USAID Dorong Penyediaan Air Minum Aman

MAKASSAR,- Pemerintah Kota Makassar terus berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan air bersih dan air minum yang optimal untuk masyarakat. Hal itu dilakukan untuk menjamin bahwa air yang digunakan masyarakat layak dan aman. Sebab pada dasarnya, air minum aman adalah air yang digunakan untuk minum, masak, dan kebutuhan sehari-hari yang bebas dari kontaminasi patogen dan senyawa kimia prioritas. Direktur Utama PDAM Makassar, Beni Iskandar menyampaikan, pihaknya selalu melakukan peremajaan di sumber air baku yang berada di Bendungan Leko Paccing. Bahkan, untuk menjaga kesinambungan distribusi air baku yang masuk ke instalasi, juga aktif dilakukan penjagaan lingkungan di sepanjang saluran air baku. Beni menyebut, distribusi air bersih yang dirasakan masyarakat saat ini sudah melalui proses pemeriksaan bakteri, klor, hingga pemeriksaan tingkat kekeruhan air di laboratorium. “Jadi sebelum masuk di pipa besar untuk masyarakat, itu sudah melalui uji lab. Tapi klasifikasinya air bersih. Air bersih itu kan harus diproses dulu untuk menjadi air minum,” katanya saat hadir menjadi narasumber dalam Sombere Podcast Diskominfo Makassar bertajuk Hari Air Sedunia, Selasa (21/03/2023). Dia berujar, saat ini tercatat ada sekitar 200 ribu lebih masyarakat yang menjadi pelanggan PDAM dengan persentase coverage pelayanan di angka 69 persen. Sementara target yang diberikan oleh Wali Kota Makassar adalah 85 persen coverage pelayanan.  Untuk mencapai target itu, pihaknya tengah menginisiasi pembangunan instalasi baru di wilayah timur dan barat Kota Makassar. Tak hanya itu, PDAM Makassar juga menghadirkan layanan air prima atau air siap minum yang disiapkan di sejumlah titik. “Kami juga sudah menyiapkan di Barombong itu, kami menyiapkan air prima dengan kata lain siap minum, dan sudah bisa dites, di anjungan Losari itu ada 3 titik. Kami akan wujudkan lagi di timur kota beberapa fasilitas itu,” jelasnya. Guna mewujudkan penyediaan air minum aman, Pemerintah Kota Makassar juga berkolaborasi dengan USAID dalam program USAID IUWASH Tangguh. Program USAID IUWASH Tangguh ini merupakan program kerja sama antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia yang berfokus pada penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman.  “Tujuan kami adalah membantu Pemerintah Indonesia mencapai air minum aman di RPJMN 2024 dan SDGs 2030,” ucap Regional Manager USAID IUWASH Tangguh, Rieneke Rolos. Adapun dukungan yang diberikan pihak USAID kepada Pemkot Makassar adalah memberikan pendampingan kepada operator pengelola air, dalam hal ini Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar. “Mulai dari peningkatan kapasitas, hingga kebutuhan lain dalam rangka peningkatan layanan PDAM untuk menghadirkan air bersih dan air minum aman,” tuturnya  Meski tak mudah, lanjut Rieneke, itu adalah target yang harus dicapai. Pihaknya mendukung penuh Pemkot Makassar dalam pengelolaan air minum mulai dari sumber air baku, penanganan air baku, hingga penjagaan lingkungan di sekitar air baku itu. “Dan di tingkat kota bagaimana PDAM mengelola, bagaimana pemerintah mendukung dari segi pendanaan, dari masyarakat juga bagaimana mereka terlibat dalam pengelolaan air minum ini supaya kualitas yang dikonsumsi masyarakat itu memenuhi syarat,” jelasnya. Selain PDAM, saat ini, pihak USAID juga menjalin kerja sama dengan sejumlah OPD di Pemkot Makassar. Di antaranya Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. “Juga dengan DPPPA karena bicara air tidak bisa lepas dari peran perempuan yang mengatur penggunaan air di tingkat rumah tangga untuk kesehatan keluarga,” pungkasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Dinas Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas SDM Pemkot Lewat Bimtek Statistik Sektoral

MAKASSAR,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas SDM terkait pengelolaan statistik sektoral di Hotel Aston and Convention Center, Selasa (21/03/2023).  Kegiatan Bimtek bertajuk ‘Penguatan Peran Produsen Data dalam Pengolahan Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kota Makassar’ diikuti oleh seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Makassar.  Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Andi Irwan Bangsawan, hadir membuka acara mewakili Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.  Irwan mengatakan Bimtek ini dilaksanakan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas SDM dan mutu statistik Pemkot Makassar.   Dikatakannya, perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan Pemkot Makassar tentu memerlukan data sektoral yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran.  “Data sektoral sangat signifikan dalam mengevaluasi maupun menentukan visi-misi pemerintah dalam satu atau beberapa tahun ke depan,” jelas Irwan.  Adapun data sektoral tersebut, lanjut Irwan, diketahui menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Kominfo Makassar sebagai Walidata. Setiap tahunnya, Dinas Kominfo melakukan pengolahan dan diseminasi data statistik sektoral untuk memproduksi data mutakhir.  Namun, Irwan menuturkan, optimalisasi data statistik sektoral yang terhimpun perlu kolaborasi yang efisien dengan produsen data dalam hal ini seluruh OPD Kota Makassar.  Sehingga, data mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. “Dalam pelaksanaan tata kelola data khususnya data sektoral, tentu diperlukan kolaborasi antara pembina data, wali data, dan produsen data,” ucapnya. Irwan menekankan pentingnya peran OPD menyediakan data lewat pemahaman yang baik khususnya standar metadata. Metadata berguna untuk menghindari adanya duplikasi data sehingga memudahkan interpretasi data oleh Dinas Kominfo.   “Produsen data diharapkan harus berkontribusi aktif dalam menyampaikan data beserta metadata statistik sektoral yang dikelola kepada Walidata dalam hal ini Dinas Kominfo,” tutur Irwan.  Melalui Bimtek ini, Irwan berharap seluruh OPD selaku produsen data di Makassar mampu mengakselerasi pemahaman dan memiliki kapasitas yang sama dalam menyediakan dan mengolah data masing-masing.  “Melalui Bimtek ini, produsen data memiliki pengetahuan yang selaras sehingga dapat menyediakan data yang akurat dan tepat,” ujarnya.  Kegiatan Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu Wahyuni Febrianti Afendi selaku Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, dan Muhammad Aswar selaku Pranata Komputer Ahli Muda. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Distaru Makassar Ajukan Pembahasan Lintas OPD Terhadap Bangunan Serbaguna Jl Boulevard

MAKASSAR,- Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar telah mengajukan rencana pembahasan tingkat lanjut terhadap bangunan Serbaguna di Jl Boulevard. Pembahasan akan dilakukan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan bangunan yang ada di Kelurahan Masale itu. Hal ini juga sebagai upaya respon Distaru atas aksi demonstrasi Lembaga Anti Korupsi Nasional (LAKIN) belum lama ini. Kadistaru Makassar Fahyuddin mengatakan upaya penertiban pasti dijalankan sebagaimana aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Apalagi aturan itu merujuk pada Perwali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2014. Yang mana diketahui pada Bab V Pasal 9 dalam Perwali Nomor 25 Tahun 2014 terkait dengan teknis pembongkaran bangunan harus melibatkan OPD/Instansi lain yang dianggap perlu. “Jadi sebelum dilakukan pembongkaran mesti kami bahas di tingkat kota,” kata Fahyuddin, Senin, (20/03/2023). Ditambah lagi, hingga kini pihaknya sudah mengajukan penyampaian pemberitahuan itu ke tingkat kota. “Kami sudah mengajukan surat pembahasan pembangunan tersebut di tingkat kota (koordinasi lintas SKPD). Saat ini Kami sedang menjadwalkan untuk pembahasan pelanggaran administrasi dan teknis pada bangunan tersebut,” jelasnya. Sejauh ini, lanjut dia, banyak upaya yang telah dilakukan oleh timnya. Di antaranya, telah melayangkan surat pemberhentian aktivitas pembangunan di lokasi sebelumnya karena pelaksanan tidak sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Hingga teguran pertama dan kedua serta penyegelan pada bangunan tersebut saat belum terbitnya IMB pada tahun lalu. Sumber : Humas Kominfo Makassar