Transparan dan Akuntabel, Ketua TP PKK Makassar Serahkan LPJ Kegiatan Tahun 2023

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan TP PKK Kota Makassar untuk tahun 2023. Laporan itu diserahkan kepada Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) A. Anshar dalam rapat koordinasi TP PKK Kota Makassar yang dihadiri oleh para camat dan ketua TP PKK Kecamatan. Laporan tersebut menguraikan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan TP PKK Kota Makassar selama setahun terakhir. Penyerahan ini tidak hanya mencerminkan kinerja TP PKK Kota Makassar dalam periode tersebut, tetapi juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pedoman dalam menjalankan program satu tahun ke depan. “Tugas-tugas kita yang belum sempurna kemarin, tentu tahun ini kita mau sempurnakan lagi,” ucap Indira. Dirinya juga menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi antara TP PKK dengan pihak kecamatan. Hal ini bertujuan agar program-program pemerintah yang juga menjadi fokus PKK, bisa terlaksana maksimal dan mendapat hasil yang memuaskan. “Para camat tolong dukung TP PKK Kecamatan, begitupun sebaliknya karena ada program pemerintah yang juga menjadi tugas kita di PKK, mulai dari stunting, TB, imunisasi, termasuk dalam waktu dekat kita mau raih Adipura kembali, jadi kita harus punya standar,” tutur Indira. Selain penyerahan laporan pertanggungjawaban, pada kegiatan itu juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi hasil rapat koordinasi TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah disetujui di tingkat provinsi dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat kota dan kecamatan. Apalagi, ada beberapa ketua TP PKK Kecamatan yang baru dilantik sehingga sosialisasi ini dinilai perlu dalam peningkatan kinerja, sekaligus menjadi ajang pembelajaran bagi mereka dalam mengemban amanah. “Untuk ketua TP PKK Kecamatan yang baru, belajar yang baik, jangan sungkan bertanya kepada pengurus di tingkat kota jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Kegiatan sudah kita susun tapi perlu kita sempurnakan lagi,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) A. Anshar menyampaikan terima kasih atas penyerahan laporan pertanggungjawaban tersebut. Dia berharap, kegiatan TP PKK Kota Makassar ke depan bisa maksimal dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Terima kasih TP PKK Kota Makassar bahwa hari ini bisa dilaksanakan penyerahan laporan realisasi kegiatan, semoga ke depan kegiatan PKK bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan PKK Makassar bisa terus baik untuk semua,” pungkas A. Anshar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Persiapan Verifikasi Adipura, Dinas Damkar Makasar Lakukan Penyemprotan Echo Enzim di TPA Antang

Persiapan penilaian Adipura, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) lakukan penyemprotan echo enzim di lokasi TPA Antang, yang nantinya akan menjadi salah satu titik penilaian dari tim verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sebanyak 3 unit armada berkapasitas 8.000 liter diturunkan, dalam penyemprotan ini. Echo enzim merupakan cairan organik yang memiliki banyak manfaat diantaranya untuk mengurangi karbon dioksida di udara penyebab polusi (CO2) ke atmosfer dan mengikat panas di awan. Penyemprotan echo enzim ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kualitas udara menjadi lebih baik. Penyemprotan dilakukan dengan berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait lainnya diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan juga organisasi INLA. “Larutan echo enzim guna memaksimalkan penguraian dan polusi akibat penumpukan sampah di TPA Antang, adapun komposisinya yakni sebanyak 10 liter echo enzim yang dicampurkan kedalam 8.000 liter, sehingga digunakan sebanyak 30 liter echo enzim,” ujar Kadis Damkar, Hasanuddin, Senin (29/01/2024). Sesuai dengan arahan dari wali kota Makassar agar seluruh OPD, pemerhati lingkungan, bahkan dengan partisipasi dari seluruh masyarakat, tentunya optimis dapat meraih kembali Adipura. Sebelumnya telah dilakukan pula secara serentak aksi kerja bakti, oleh seluruh OPD dan pemerhati lingkungan di Kota Makassar. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Danny Pomanto: Primaya Hospital Hertasning Bantu Pelayanan Kesehatan di Mamminasata

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan keberadaan Primaya Hospital Hertasning sangat membantu layanan kesehatan di wilayah Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar atau Mamminasata. Danny Pomanto sapaan akrabnya menuturkan posisi RS Primaya yang strategis membuat akses layanan kesehatan lebih mudah. “Jadi orang-orang daerah tidak usah masuk kota, tetapi langsung ke sini. Dari Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros bisa langsung ke sini,” tutur Danny saat meresmikan Grand Opening Primaya Hospital Hertasning, Jl Aroepala, Senin, (29/01/2024). Dengan posisinya di perbatasan Makassar, itu berarti dapat kawasan Mamminasata yang memiliki 3 juta penduduk, sementara Makassar 1,5 juta. “RS ini sangat membantu posisi Makassar terkhusus dalam pelayanan kesehatan,” ucapnya. Apalagi, lanjut dia, dibukanya RS ini akan membuat bangkitan lalu lintas ke kota dalam pelayanan kesehatan itu berkurang. Olehnya, kondisi ini makin membuat pelayanan publik di Makassar sangat bagus. Ditambah lagi, sebelumnya survei membuktikan 89,2 persen warga Makassar mengatakan bahagia, nyaman tinggal di Makassar. Termasuk soal kesehatan juga pendidikan. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Indira Yusuf Ismail Buka Rapat Kerja Dekranasda Tahun 2024

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail membuka secara resmi Rapat Kerja Dekranasda Tahun 2024, di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (29/01/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi dan program kerja Dekranasda dalam mengembangkan potensi kerajinan di Kota Makassar. Dalam sambutannya, Indira menegaskan pentingnya rapat kerja sebagai landasan utama untuk mengembangkan Dekranasda ke depan. Dirinya menyebut bahwa rapat kerja adalah wadah yang strategis untuk menyatukan visi, merumuskan tujuan bersama, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan program-program organisasi. “Raker ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban, semua harus semangat melaksanakan rapat kerja, kita sama-sama pikirkan bagaimana Dekranasda ke depan. Tolong fokus dan benar-benar jadi perhatian bahwa Dekranasda Makassar punya sesuatu yang unggul,” ucap Indira. Selain itu, Indira juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Dekranasda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kata Indira, kerja sama yang solid adalah kunci kesuksesan, sehingga setiap sektor perlu saling mendukung, bertukar ide, dan berinovasi demi mencapai tujuan bersama. “Ada 11 dinas yang terkoordinasi dan bisa mendukung Dekranasda, jadi perencanaan kita harus jelas, harus lebih baik dari tahun kemarin,” tegasnya. Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi panggung untuk menyusun rencana aksi konkret, mengevaluasi kinerja sebelumnya, dan merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan tantangan dan peluang pengembangan kerajinan Kota Makassar ke depannya. Sumber: Humas Kominfo Makassar

Bank Mandiri Silatuhrahmi ke PJ Sekda Makassar, Dukung Digitalisasi Pajak Daerah

PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima audiensi dari Bank Mandiri, di Ruang Sekda, Balai Kota, Senin (29/01/2024). Kunjungan Bank Mandiri ini bertujuan menjalin silatuhrahmi dengan PJ Sekda sekaligus membahas terkait dukungan Bank Mandiri kepada Pemerintah Kota Makassar. “Bank Mandiri memberikan kemudahan dan dukungan kepada Pemkot Makassar terkait kemudahan pembayaran PBB dan pajak daerah khususnya di Kota Makassar,” ucap Firman. Menurut Firman, langkah yang diambil Bank Mandiri sangatlah positif mengingat tujuan utama Pemkot Makassar yakni memberikan kemudahan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang dikemas dalam digitalisasi. “Semoga dengan adanya dukungan Bank Mandiri bisa lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yang berdampak pada kenaikan PAD kita nantinya,” sebutnya. Trade Sales Manager Region X Bank Mandiri, Dwi Retno mengungkapkan dukungan ini tidak akan menggangu aplikasi yang sudah diciptakan sendiri oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda. “Konsepnya nanti kita akan sambungkan sistem Bank Mandiri dan sistem pembayaran di Pemkot Makassar. Masyarakat tinggal pilih mau Aplikasi Pakinta boleh, mau pake Aplikasi dari Livin Mandiri, Atm Mandiri, bahkan membayar ke agen Bank Mandiri juga boleh,” papar Dwi. Untuk payung MoUnya sendiri sudah dilakukan tahun lalu. Namun, untuk lebih detailnya sendiri MoU akan dilakukan melalui dinas terkait. “Seperti pembayaran PBB dan pajak daerah akan dilakukan MoU di Bapenda. Kita juga dapat PR dari pak Sekda untuk mendukung digitalisasi UMKM itu nanti MoUnya dengan Dinas Koperasi dan UKM serta kita juga akan menyasar retribusi di kecamatan,” sebutnya. Ia berharap kolaborasi kemudahan ini dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk tidak lalai membayar pajak. “Apalagi tidak perlu antri membayar pajak. Tinggal buka aplikasi di gawai sudah bisa langsung bayar. Ini sangat mudah. Kami harap masyarakat lebih taat pajak,” harap Dwi. Sumber: Humas Kominfo Makassar

PJ Sekda Makassar Terima Audiensi BPJSTK, Bahas Perlindungan Pekerja Rentan

Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah membangun kota tangguh yang berdaya tahan atau resiliensi. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya perlu langkah-langkah strategis. Salah satu yang akan dilakukan Pemkot Makassar yakni mengcover BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di Kota Makassar. Hal ini diungkapkan PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, I Nyoman Hari didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Nielma Palamba, di Ruang Kerja Sekda, Balai Kota, Senin (29/01/2024). Firman mengatakan upaya pemerintah memberikan kenyamanan bagi masyarakat terus akan dilakukan khususnya penjaminan bagi pekerja rentan. Dimana pekerja rentan yang dimaksud adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim yang rentan terhadap gejolak ekonomi, serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. “Hal ini sesuai program pak Wali Kota Danny, ingin menciptakan kota yang bertahan. Suatu kota bisa bertahan kalau masyarakatnya bisa merasa aman dan tenang dalam bekerja. Makanya kita akan bekerja sama dengan BPJSTK untuk melindungi pekerja rentan ini,” ucap Firman. Kata Firman, ini merupakan program baru tahun ini yang akan dikerjasamakan dengan pihak BPJSTK. Koutanya sendiri, mencapai 35 ribu sepanjang tahun 2024 dan akan dilakukan secara bertahap sesuai data yang ada. Sementara, Kepala Cabang BPJSTK, I Nyoman Hari, mengatakan pihaknya bersama Disnaker sementara melakukan pemadanan data yang akan ditarik dan disesuaikan dengan data real time yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Saya bersama Kadis Ketenagakerjaan sudah mengantongi data pekerja rentan. Tapi kita akan memverifikasi terlebih dahulu datanya di Dinas Dukcapil agar semuanya berjalan dengan maksimal,” ungkap I Nyoman. “Program ini juga datanya akan dipadankan dengan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), apakah daftar nama sasaran yang kita tetapkan itu benar masuk dalam data P3KE atau tidak,” sambungnya. Dia juga mengungkapkan ada dua item program yang akan dicover BPJSTK untuk pekerja rentan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Ia pun berharap kolaborasi ini dapat efektif mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian perlindungan sosial kepada pekerja rentan yang ada di Kota Makassar secara nyata dan berkesinambungan. Sumber: Humas Kominfo Makassar