Menkumham Yasonna Laoly Resmikan 12 Kelurahan di Kota Makassar Jadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Sebanyak 33 Desa/Kelurahan di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly. Peresmian Desa/ Kelurahan Sadar Hukum oleh Menkumham Yasonna Laoly didampingi Kepala Kantor Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak, berlangsung di Hotel Claro Makassar, Jumat (14/6/2024) Dari 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sulsel, 12 diantaranya merupakan kelurahan dari Kota Makassar. Desa/Kelurahan terbanyak di Sulsel yang diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Diantaranya, Kelurahan Mangkura, Kelurahan Buloa, Kelurahan Bakung, Kelurahan Sudiang Raya, Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kelurahan Tamamaung. Kelurahan Kapasa, Kelurahan Mandala, Kelurahan Manggala, Kelurahan Barrang Lompo, Kelurahan Maccini Sombala, dan Kelurahan Tamalanrea, Menkumham Yasonna Laoly juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto karena telah mengukuhkan kelurahan-kelurahan binaan di Kota Makassar sebagai Kelurahan Sadar Hukum. “Harapan kita dengan diresmikannya Kelurahan Sadar Hukum ini dapat memicu dan memacu lurah untuk mengajak masyarakat agar lebih sadar terhadap hukum,” kata Danny Pomanto. Danny Pomanto juga berharap 12 kelurahan yang dipilih menjadi Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain yang ada di Makassar. Selain itu, sepuluh kecamatan di Makassar juga menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel. Yakni Kecamatan Ujung Pandang, Panakukang, Makassar, Manggala, Biringkanaya, Tamalanrea, Tamalate, Tallo, Kepulauan Sangkarrang, dan Mamajang. Diketahui ada empat indikator penilaian Desa Kelurahan Sadar Hukum. Yakni, Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi. Menkumham RI Yasonna Laoly berharap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sudah terpilih dapat meningkatkan prestasi masyarakat sadar hukum melalui kepatuhan terhadap hukum di dalam kehidupan sehari-hari. “Sedangkan bagi yang belum atau, sementara menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukumbsaya mendorong agar terus memperbanyak kelompok sadar hukum dan kader hukum di wilayahnya,” ujar Menkumham Yasonna Laoly. Katanya, peresmian 33 Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah pencapaian besar, sinergi Kanwil dengan pemerintah daerah setempat. Sebuah prestasi dan kerja keras pengembangan hingga terbentuknya desa sadar hukum, sinergitas ini berupaya membentuk komunitas sadar hukum. “Saya Menkumham mengapresiasi komitmen kita semua, dukungan Pemda di dalam meningkatkan perekonomian nasional dan kehidupan masyarakat,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Ketua TP PKK Kota Makassar Dorong Sosialisasi Perda untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Makassar

Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Bunda PAUD Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, berperan sebagai narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Komisi D, Abdul Wahab Tahir, di Hotel Lynt Makassar, Jumat (14/6/2024). Di awal pemaparannya, Indira menyampaikan pandangannya tentang pentingnya dilakukan sosialisasi peraturan daerah ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. “Semua Perda yang sudah disusun perlu disosialisasikan agar Perda ini bisa dilaksanakan dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar,” ungkap Indira. Indira berujar bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memastikan setiap anak di Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas “Salah satu visi misi pemerintah kota adalah memastikan semua anak mesti sekolah agar anak-anak kita cerdas. Sebab anak-anak adalah warisan kita dan mereka harus kita didik dari usia dini. Ibarat kalau kita mau dirikan bangunan, yang paling penting adalah pondasinya,” tuturnya. Sejauh ini, Pokja Bunda PAUD Kota Makassar telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menghadirkan sekolah PAUD yang berstandar internasional. Targetnya, akan ada satu PAUD berstandar internasional yang akan hadir di setiap kecamatan di Kota Makassar. “Bagaimana mau dididik anak-anak kita kalau sarana dan prasarananya tidak memadai? Jadi saya usul paling tidak ada satu PAUD di setiap kecamatan,” jelasnya. Saat ini, PAUD berstandar internasional sudah dibangun di dua kecamatan, yakni Kecamatan Mariso dan Tamalate. Indira berharap, target penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini ini bisa segera terealisasi. “Insyallah akhir tahun bertambah lagi 5, berarti sudah ada 7. Sisanya akan kita usahakan terus. Tolong didoakan karena ini jihad kita. Pendidikan itu sangat penting jadi orang tua juga harus berjuang agar anaknya bisa sekolah,” pungkasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Dukung Perkuatan Keimanan Umat, TP PKK Kota Makassar Gelar Kajian Islam

TP PKK Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keimanan umat dengan menggelar kajian Islam, di Auditorium Kantor TP PKK Kota Makassar, Jumat (14/2024). Ustaz Muhammad Yamin Mukhtar pun didapuk menjadi penceramah yang memberikan ilmu serta nasihat-nasihat yang bermanfaat. Program Kajian Islam ini menjadi bagian integral dari program kerja Pokja I TP PKK Kota Makassar untuk mendukung visi dan misi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menyampaikan bahwa kegiatan kajian Islam ini tidak hanya menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi di antara anggota dan pengurus TP PKK, juga masyarakat. “PKK sangat memperhatikan pembina kerohanian untum pengurus dan masyarakat Kota Makassar. Ini program yang luar biasa. Banyak kesempatan pembinaan dan edukasi di PKK dan ini patut kita syukuri,” ucap Indira. Ny. Fatmawati juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap inisiasi program kerja Pokja I ini. Menurutnya, kajian Islam ini menjadi salah satu kegiatan yang paling dinantikan oleh masyarakat. “Terima kasih kepada Pokja I yang selalu memprogramkan pembinaan keagamaan ini dengan penuh dedikasi. Kegiatan ini telah menjadi platform penting untuk berbagi ilmu dan meningkatkan keimanan, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita,” tambahnya. Melalui program Kajian Islam ini, diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih religius dan berakhlak mulia. Ke depannya, TP PKK Kota Makassar akan terus berupaya untuk mengembangkan program-program keagamaan dan kegiatan sosial lainnya yang dapat memperkuat keimanan dan ketaqwaan umat. Dengan demikian, visi misi Wali Kota Makassar untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang baik untuk semua dapat terwujud. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Danny Pomanto Lepas Pendistribusian Bantuan Pangan Beras Pemerintah Tahap II di Makassar

45.904 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Makassar mendapatkan Bantuan Pangan Beras Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional Tahap II. Penyaluran bantuan pangan beras tahap II berlangsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Perum Bulog Kantor Cabang Makassar Karmila Hasmin Marunta, di Tribun Lapangan Karebosi Jumat (14/6/2024). Danny Pomanto menyampaikan bahwa bantuan cadangan pangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terkhusus pemerintah pusat bagi seluruh masyarakat perihal pemenuhan kebutuhan pokok. Bntuan pangan beras dari pemerintah pusat semakin mempercepat masyarakat untuk mencapai resiliensi atau berdaya tahan yang sudah dibangun oleh Pemkot Makassar melalui Lorong Wisata. “Ini kebijakan pemerintah pusat yang luar biasa walaupun pemerintah kota berusaha membuat masyarakat resiliensi di mana ada ketahanan pangan di lorong-lorong. Kebijakan ini juga memberi tanda bahwa semangat pemerintah pusat di dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi sejalan dengan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat atau public engagement yang sudah dibangun di lorong-lorong. “Dari lorong kita berupaya membangun kemandirian pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat agar mereka lebih berdaya tahan menghadapi banyaknya persoalan,” tuturnya. Sementara, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar Alamsyah Sahabuddin mengatakan bahwa jumlah KPM di Makassar sebanyak 45.904 jiwa. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan oleh Bulog dan Pemkot Makassar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dan membantu menjaga ketahanan pangan warga Makassar. “Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan. Total beras yang akan disalurkan selama tiga bulan ke depan yaitu 459.040 kilogram atau 459,4 ton,” tutupnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Danny Pomanto Kukuhkan Forum Dewan Lorong se-Kota Makassar, Upaya Percepatan Program Lorong Wisata

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengukuhkan Forum Dewan Lorong baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Makassar. Pengukuhan Forum Dewan Lorong Kota Makassar yang diketuai Faisal Hamdan berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi, Jumat (14/6/2024). Wali Kota Danny Pomanto mengatakan Forum Dewan Lorong dibentuk dalam rangka membangun rekonstruksi sosial untuk membentuk mitigasi sosial. Bagaimana masyarakat mempersiapkan diri di dalam menghadapi begitu banyak persoalan sosial yang tentunya dibackup oleh pemerintah kota. Sehingga dibutuhkan organisasi tak hanya secara formal seperti RT/RW, tetapi juga organisasi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah kota yaitu Dewan Lorong. “Pentingnya acara hari ini yaitu bagaimana seriusnya pemerintah kota mengurus lorong. Kita tidak hanya me-makeup kota ini, tapi lebih dari itu yaitu bagaimana kota ini tumbuh sehat lewat sel kota namanya Lorong Wisata dan di dalamnya namanya Dewan Lorong,” ucap Danny Pomanto. Karena itu, menurut Danny Pomanto 7 ribu dewan lorong penting menjadi penggerak Lorong Wisata yang merupakan sebuah sel kota yang mampu menggerakkan banyak hal. “Mampu menggerakkan UMKM, mampu menggerakkan city farming, aquapond, mampu menggerakkan ekonomi lorong walaupun kecil-kecil ketemu kecil maka seperti bambu menjadi sebuah kekuatan besar,” tuturnya. Dewan Lorong terdiri dari tiga unsur, yaitu tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan milenial, anak-anak muda yang dipersiapkan untuk mengurus Makassar ke depan. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar Alamsyah Sahabuddin mengungkapkan bahwa pemilihan Ketua Forum Dewan Lorong melalui proses yang panjang. Di mulai dari berembuknya dewan lorong di masing-masing kelurahan yang dipimpin masing-masing lurah dan dipilih menjadi Ketua Forum Dewan Lorong Kelurahan. Selanjutnya, Ketua Forum Dewan Lorong Kelurahan yang terpilih berembuk dan membentuk Ketua Forum Dewan Lorong Kecamatan. Begitu pun untuk tingkat Kota Makassar. “Jadi jami memandang perlu membentuk forum silaturahmi dan Forum Dewan Lorong sebagai wadah komunikasi untuk mempercepat suksesnya pelaksanaan program lorong wisata,” ungkap Alamsyah Sahabuddin. Diketahui, anggota Forum Dewan Lorong se-Kota Makassar sebanyak 7.836 orang yang tersebar di 2.612 lorong wisata. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Indira Yusuf Ismail Apresiasi Bantuan Pangan Pemerintah Pusat untuk Warga Makassar

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri acara penyaluran bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat untuk warga Kota Makassar. Acara yang berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Camat-Lurah, Forkopimda Kota Makassar, Bulog, juga warga penerima manfaat bantuan tersebut. Pada kesempatan itu, Indira menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada warga Kota Makassar. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan warga Kota Makassar. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” ujar Indira. Selain itu, Indira juga menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Indira berharap agar ke depannya masyarakat Kota Makassar bisa lebih mandiri dalam hal pangan. “Ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan masyarakat kita,” ucap Indira. Sejauh ini TP PKK Kota Makassar rutin turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi hingga praktik langsung dalam menciptakan lingkungan yang sehat, hijau, serta mandiri pangan. Pada kegiatan TP PKK, masyarakat diajarkan tentang urban farming, pemanfaatan lahan kosong untuk bercocok tanam, dan pengembangan kebun pangan keluarga. “Meski kita di daerah perkotaan, pekarangan kita masih bisa dimanfaatkan untuk menanam dengan berbagai teknik, bisa dengan menanam secara vertikal, akuaponik ataupun tabulampot (tanaman buah dalam pot),” jelasnya. Bantuan pangan yang disalurkan kali ini merupakan penyaluran tahap dua yang meliputi 10 kilogram beras per bulan untuk setiap penerima manfaat. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah Sahabuddin menjelaskan bahwa total penerima manfaat di Kota Makassar mencapai 45.904 jiwa. “Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kilogram beras setiap bulan. Total beras yang akan disalurkan selama tiga bulan ke depan adalah 459.040 kilogram atau 459,4 ton,” jelasnya. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan oleh Bulog dan Pemerintah Kota Makassar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal dan membantu menjaga ketahanan pangan warga Makassar. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Ketua Forum Dewan Lorong Dikukuhkan, Indira Yusuf Ismail Dorong Partisipasi Masyarakat di Lorong Wisata

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menghadiri pengukuhan Ketua Forum Dewan Lorong Kota Makassar di Tribun Lapangan Karebosi, Jumat (14/6/2024). Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, yang sekaligus mengukuhkan Ketua Forum Dewan Lorong untuk tingkat kecamatan dan kelurahan. Ditemui di lokasi acara, Indira menyampaikan apresiasi dan harapannya terhadap peran penting Dewan Lorong dalam pembangunan Kota Makassar. Menurutnya, pengukuhan Ketua Forum Dewan Lorong ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pengembangan Kota Makassar ke depannya. “Selamat kepada yang sudah dikukuhkan, para Dewan Lorong ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan partisipasi warga di setiap lorong, khususnya di lorong wisata,” ujarnya. Indira juga menambahkan bahwa TP PKK akan terus bersinergi dengan Dewan Lorong untuk mewujudkan program-program kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. “Kami di TP PKK Kota Makassar tentu akan berkomitmen dan bekerja sama dengan Dewan Lorong dalam berbagai program, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Kami percaya bahwa sinergi ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kita,” jelas Indira. Indira berharap agar para Ketua Dewan Lorong yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dengan penuh tanggung jawab serta semakin maksimal dalam mendukung program-program pemerintah kota untuk mewujudkan Makassar yang baik untuk semua. “Kami berharap para Ketua Dewan Lorong yang baru dikukuhkan ini dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga di lorong-lorong mereka. Jadi mari kita bersama-sama membangun Makassar dari lorong-lorong,” pungkasnya. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin menjelaskan bahwa pemilihan Ketua Forum Dewan lorong berproses dari bawah di tingkatan kelurahan. “Dimulai dari berembuknya para dewan lorong di masing-masing kelurahan kemudian memilih satu menjadi ketua dewan lorong kelurahan,” katanya. Hal serupa pun dilakukan di tingkat kecamatan dan kota. Akhirnya terpilihlah Faisal Hamdan sebagai Ketua Forum Dewan Lorong Kota Makassar. Secara keseluruhan anggota Dewan Lorong Kota Makassar berjumlah 7.836 orang yang tersebar di 2.612 lorong wisata. “Kami memandang perlu untuk membentuk forum silaturahmi dan Forum Dewan Lorong sebagai wadah komunikasi untuk mempercepat suksesnya pelaksanaan program lorong wisata,” tandasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Diresmikan Yasonna Laoly, Danny Pomanto Hadiri Peresmian Kantor Kemenkumham Sulsel

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri peresmian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, Jumat (14/6/2024). Peresmian gedung ditandai dengan pelepasa balon ke udara oleh Menhan Yasonna Laoly didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak. Menhan Yasonna Laoly juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dan mendukung pembangunan gedung Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel. Apalagi Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel yang dipimpin oleh Liberti Sitinjak selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), menjadi salah satu kantor wilayah terbesar di Indonesia “Ini menunjukkan bahwa kemampuan kantor wilayah ini di bawah kepemimpinan pak Sitinjak bekerja sama dan bersinergi baik dengan jajaran pemerintah daerah provinsi maupun dengan pemerintah kota khususnya Makassar,” kata Yasonna Laoly. Yasonna Laoly berharap kehadiran gedung kantor yang baru dan representatif dapat meningkatkan pelayanan sehingga ke depan masyarakat merasa nyaman, cepat, dan baik. “Kemegahan bangunan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel ini harus dimaknai sebagai manifestasi dari tekad dan niat yang baik, serta menjadi wujud komitmen Kemenkumham yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya. Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto juga mengucapkan selamat atas peresmian gedung baru Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel. “Kita berharap gedung baru ini membawa energi positif bagi seluruh jajaran sehingga senantiasa meningkatkan kinerja dan juga pelayanan yang baik kepada masyarakat” tutup Danny Pomanto. Sumber : Humas Kominfo Makassar

DP2 Makassar Gencar Lakukan Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar meningkatkan upaya pemeriksaan hewan kurban sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan ante mortem (fisik hewan sebelum penyembelihan) hingga post-mortem (pemeriksaan setelah penyembelihan) guna memastikan kualitas dan kesehatan hewan kurban. Kepala DP2 Kota Makassar, Evy Aprialti, menyatakan bahwa beberapa bulan terakhir, pihaknya telah memaksimalkan sosialisasi kepada pengurus masjid, BUMN, dan kelompok masyarakat yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban. “Kami telah melakukan berbagai upaya edukasi untuk memastikan bahwa proses kurban dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Evi. Selanjutnya, kata Evy, sejak Senin, (10/6/2024) DP2 Kota Makassar telah melaksanakan pemeriksaan ante mortem untuk memastikan bahwa hewan yang akan dikurbankan memenuhi syarat kesehatan dan fisik yang layak. “Pemeriksaan ante mortem yang teliti dapat mencegah penyembelihan hewan yang mungkin mengandung penyakit atau cacat yang dapat membahayakan kesehatan manusia,” ucapnya. Ia menyebutkan dalam empat hari pemeriksaan ante mortem terakhir, DP2 Kota Makassar telah memeriksa 3.596 ekor hewan kurban. Dari jumlah tersebut, 2.986 ekor dinyatakan layak untuk dikurbankan, sedangkan 610 ekor tidak layak karena usia yang belum mencukupi atau memiliki cacat fisik. “Kebanyakan hewan yang tidak layak adalah yang belum mencapai usia dua tahun sesuai syariat Islam, atau memiliki cacat fisik seperti mata katarak dan telinga robek dan lainnnya. Ketidaklayakan hewan tersebut bukan berarti hewan tersebut menderita penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia.” ujarnya. Lanjutnya, setelah diperiksa, hewan tersebut diberi kartu kontrol pemeriksaan untuk pengawasan pasca-pemotongan. Selain itu, untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa hewan telah lulus pemeriksaan sebelum penyembelihan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari 100 orang pemeriksa kesehatan, termasuk dokter hewan dari DP2 Kota Makassar dan mahasiswa kedokteran hewan. Mereka turun langsung ke setiap kecamatan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan menyeluruh. Selain itu, Kata Evi, DP2 Kota Makassar juga telah berjaga di titik-titik perbatasan Kota Makassar untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak, khususnya terkait distribusi hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha ini. Tidak hanya pemeriksaan ante mortem, Evi mengatakan DP2 Kota Makassar juga akan melakukan pemeriksaan post-mortem pada hari raya Idul Adha hingga selesainya pemotongan seluruh hewan kurban di Kota Makassar. “Post-mortem dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyembelihan telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebersihan dan kesehatan,” katanya. Lanjutnya, pemeriksaan post-mortem juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya penyakit yang mungkin tidak terdeteksi pada pemeriksaan fisik sebelum penyembelihan. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. “Dengan adanya pemeriksaan ante mortem dan post-mortem yang ketat ini, diharapkan dapat memberikan rasa aman, sehat, utuh dan halal kepada masyarakat yang akan melaksanakan kurban, sehingga proses ibadah dapat berjalan dengan khusyuk dan aman dari penyakit,” pungkasnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar