Kepala Damkarmat Makassar Terpilih Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, Hasanuddin, terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI) untuk masa bakti 2024-2028. Pemilihan ini berlangsung dalam penutupan Rapat Kerja APKARI, digelar di Hotel Orchad Jayakarta, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024). Setelah melewati serangkaian proses yang meliputi perdebatan kandidat dan pemaparan visi serta misi, Hasanuddin berhasil memperoleh suara terbanyak, menggantikan Drs. Satriadi Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum DPP APKARI untuk masa bakti 2020-2024. Dalam pidato pertamanya setelah terpilih, Hasanuddin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota asosiasi yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya. “Saya berkomitmen untuk membawa APKARI menuju arah yang lebih profesional dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait di seluruh Indonesia,” ujarnya. Selama masa jabatannya, Hasanuddin berencana untuk memperkuat standarisasi tata operasional dalam pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia. “Pentingnya penanganan kebakaran yang lebih efisien membutuhkan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan, baik dari aspek sumber daya manusia maupun teknologi,” jelasnya. Selain itu, Ia menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi seluruh personel pemadam kebakaran. “Tidak hanya sekadar menangani api, pemadam kebakaran juga harus memiliki keterampilan dalam penyelamatan dan mitigasi bencana lainnya,” tambahnya. Diketahui, Rapat Kerja ini juga membahas terkait standarisasi tata operasional serta pengelolaan sumber daya dalam penanggulangan kebakaran di seluruh Indonesia, yang menjadi salah satu prioritas utama APKARI. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pengembangan Pulau Lakkang, UNM Temui Pjs Wali Kota Makassar

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menerima audience dari Universitas Negeri Makassar, membahas terkait pengembangan Pulau Lakkang, di ruang rapat Wali Kota, Kantor Balaikota, Rabu (02/10/2024). Dalam audience tersebut Wakil Rektor IV UNM, Prof Syahruddin, membahas terkait upaya pemberdayaan masyarakat di Pulau Lakkang. Prof Syahruddin menyampaikan bahwa sejak 2021, UNM dan Pemkot Makassar telah memiliki MoU terkait pemberdayaan masyarakat di Pulau Lakkang. Karakter di pulau Lakkang, menjadi potensi wisata, yang dapat memberikan multi efek bagi perekonomian masyarakat setempat. Lokasi pulau Lakkang, yang berada di belakang Kampus Universitas Hasanuddin yang dipisahkan oleh sungai kecil, untuk ke Pulau Lakkang dapat dijangkau menggunakan rakit atau perahu menyusuri Sungai Tallo, memiliki potensi pertanian, sekaligus tambak. “Kami ingin menjadikan pulau Lakkang sebagai desa binaan, lokasi pengembangan dan penelitian,” lanjutnya. Hal ini disambut baik oleh Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, dan melihat ini sebagai peluang bagi Pemkot Makassar untuk membangun kolaborasi antar lembaga, serta intervensi pembangunan di Kota Makassar. “Patut disambut baik, apalagi sudah ada MoU. Akan diberi ruang dan membuka akses, agar teman teman dari UNM dapat beraktifitas disana, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” ungkapnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Safari Subuh, Pjs Wali Kota Makassar Ajak Jamaah Berpilkada dengan Bijak

Safari Subuh, Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, laksanakan safari subuh perdana di Masjid Jami Al Abrar, Jl Sultan Alauddin No 82 Makassar, Rabu (2/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis mengajak seluruh jamaah Masjid Jami Al Abrar untuk bijak dalam berpilkada. Sebagai Pjs Wali Kota Makassar memikili beberapa tugas diantaranya menjaga ketentraman, ketertiban masyarakat. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta menjaga netralitas ASN. “Saya mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat dalam menjalankan tugas keseharian saya, meskipun banyak pilihan, tetap harus bijak menyikapi perbedaan,” ujarnya. Andi Arwin Azis pun menambahkan bahwa kontestasi politik seperti ini merupakan hal rutin setiap 5 tahun, adanya perbedaan adalah sebuah keniscayaan, yang tidak perlu disikapi secara berlebihan. “Kedepankan kebersamaan dan semangat kekeluargaan, ciptakan lingkungan yang aman dan tentram,” lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Andi Arwin Azis juga menyampaikan tentang netralitas ASN, mengamanahkan kepada seluruh ASN agar dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan seadil adilnya, dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas yang tinggi, tanpa membeda bedakan. Turut mendampingi, Kabag Kesra Kota Makassar, Camat Tamalate, Sekcam Tamalate, serta lurah di kecamatan Tamalate. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Sampaikan Faktor-Faktor Penting Ini untuk Mewujudkan Suksesnya Pilkada 2024

Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis menyampaikan beberapa faktor penting dalam mewujudkan terciptanya Pilkada yang aman, damai dan sukses di Kota Makassar. Setidaknya, kata dia, ada empat kunci yang menjadi faktor utama. “Pertama, faktor penyelenggara pilkada, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu agar selalu menjaga integritas yang adil, objektif dan profesional,” ucapnya pada sela-sela sambutannya di Rapat Koordinasi Stakeholder Doa Bersama Wujudkan Pilgub Sulsel dan Pilwalkot Makassar 2024 Damai dan Bermartabat di Hotel Four Points, Selasa, 1 Oktober 2024. Kedua, lanjut dia, faktor peserta pilkada, dalam hal ini pasangan calon kepala daerah dituntut memiliki integritas, patuh dan taat terhadap regulasi yang ada serta tidak memantik politik sara. Selain itu, faktor ketiga adalah faktor masyarakat atau pemilih yang juga harus memiliki integritas. Lantaran seorang pemilih memiliki hak konstitusional yang digunakan dengan penuh tanggung jawab. Dan keempat adalah faktor stakeholder seperti Kepolisian, TNI dan ASN yang harus menjaga netralitasnya. Olehnya, jelas dia, kepada semua pihak, baik itu dari penyelenggara, peserta, unsur TNI dan Polri serta satuan kerja perangkat daerah agar menjaga marwah Pilkada serentak. Ia mengajak semua elemen masyarakat mengawal seluruh proses tahapan kegiatan Pilkada dan bersama bertanggungjawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas wilayah di Kota Makassar. Apalagi, pilkada kerap rawan gesekan akibat polarisasi masyarakat, pendukung para kandidat dan terlebih lagi berita-berita hoax yang menyesatkan serta black campaign (kampanye hitam) Di samping itu, Arwin mengapresiasi Ketua Bawaslu Makassar beserta jajarannya yang telah menginisiasi rapat koordinasi stakeholder dirangkaikan doa bersama ini. Pasalnya, ia menilai semua pihak memiliki komitmen yang sama sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. “Ini merupakan bukti adanya semangat bersama-sama mewujudkan Pilkada damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Makassar yang kita cintai ini,” ajaknya. Pun, dia menegaskan sudah menyaksikan secara langsung Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN Pemkot Makassar untuk Pilkada 2024 Kasatpol PP Sulsel ini menyebut langkah itu termasuk inovasi bagi Pemkot Makassar yang mana mungkin saja di beberapa daerah belum melakukannya. “Langsung kita buat penandatanganan Pakta Integritas dirangkaikan dengan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Semua membaca ikrar deklarasi dan semua siap mengawal proses politik, demokrasi dengan menjunjung tinggi netralitas ASN,” tutupnya. ********* Sumber : Humas Kominfo Makassar

Andi Tenri Anna Terima SK Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar

Andi Tenri Anna Marzuki, menerima SK Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar. Penyerahan SK digelar di Aula Tudang Sipulung Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (1/10/2024). Penyerahan SK Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar, berbarengan dengan penyerahan SK Pjs kabupaten/kota lainnya, yakni Kabupaten Bulukumba, Luwu Timur dan Toraja Utara. Serta pelantikan Pj Ketua TP PKK Kota Pare Pare, Kota Palopo, Kabupaten Sinjai, serta Pengukuhan Dekranasda, Bunda PAUD, dan Pembina Posyandu Kota Pare Pare, Kota Palopo dan Kabupaten Sinjai. Dalam sambutannya secara daring, Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan menyampaikan pesan agar mereka yang baru saja dilantik dan dikukuhkan dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. “Lanjutkan program yang telah disusun, jika ingin melakukan penyempurnaan silahkan, namun tetap berfokus pada pelaksanaan program kerja unggulan di setiap kabupaten/kota,” ungkap Ninuk Triyanti. Selain itu, Pj Ketua TP PKK Ninuk Triyanti juga menyampaikan tentang sunnatullah dalam menjalankan tugas, yang pasti memiliki tantangan dan hambatan. “Bersinergi dengan pemerintah, berkomunikasi, berkolaborasi dengan instansi vertikal dan organisasi lainnya,” pesannya. Sementara itu, Pjs Ketua TP PKK Kota Makassar, Andi Tenri Anna, menyampaikan akan berusaha untuk melaksanakan sesuai amanah, melanjutkan program kerja yang telah ada sebelumnya. “Tentunya kita akan melanjutkan program yang telah disusun dan dilakukan sebelumnya, tanpa mengubah apapun itu ataupun mencanangkan hal baru,” ungkapnya. Andi Tenri Anna mengatakan amanah ini menjadi tantangan tersendiri baginya, setelah sebelumnya telah menjadi Pj Ketua TP PKK di Kota Palopo, “Saatnya kembali berusaha berbaur di Kota Makassar,” ungkapnya. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Tekankan OPD Mengedepankan Prinsip Kehati-hatian di Serapan APBD

Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengarahkan agar OPD lingkup Pemkot Makassar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan serapan APBD 2024. “Triwulan ketiga ini saya hadir untuk mendorong percepatan program yang belum terserap anggarannya. Tetapi tentu masing-masing OPD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Arwin usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan APBD Makassar sampai dengan Triwulan III 2024 di Kantor Balaikota, Selasa, 1 Oktober 2024. Olehnya, kata dia, anggaran tersebut tidak diserap begitu saja tetapi dipastikan semua anggaran yang terserap itu sudah dimitigasi. Dari situ, masing-masing perangkat daerah dapat mengantisipasi potensi masalah yang bakal timbul di kemudian hari. “Ini perlu kita tekankan agar teman-teman dalam menjalankan kegiatannya itu dengan aman dan tidak terjadi masalah,” ucapnya. Dalam rapat tadi, Arwin juga membeberkan Badan Kesbangpol Makassar menjadi OPD dengan serapan tertinggi yakni 94 persen. Selain itu, dia mengatakan beberapa program kerja masuk dalam APBD Perubahan sehingga realisasinya baru bisa terealisasi bulan ini. “Karena ada program strategis yang ada di OPD itu masuk di perubahan APBD. Praktis baru bisa dilaksanakan Oktober ini. Prinsipnya bisa jalan Oktober,” jelasnya. Begitu pula OPD masing-masing, kata dia, sudah menyampaikan kendalanya. Tetapi dia bersyukur karena mereka mengungkapkan dapat menyelesaikannya. Makanya, ia tak harus mengintervensi detail pasalnya semuanya menyanggupi apa yang terjadi di internalnya. Sejauh ini rata-rata realisasi anggaran Pemkot Makassar sudah mencapai 40 sampai 50 persen hingga triwulan III ini. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pj Sekda Makassr Deklarasi dan Tandatangani Pakta Netralitas ASN Pemkot Makassar

Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, deklarasi ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024. Ikrar tersebut dibacakan setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila oleh Pemkot Makassar yang diselenggarakan di halaman Balaikota Makassar pada Selasa, (1/10/2024). Dalam ikrarnya, Firman menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga netralitas agar tercipta Pilkada yang adil dan demokratis. Dalam ikrar yang dibacakan, Firman mengajak seluruh ASN untuk menjalankan empat poin penting. Pertama, ASN berjanji akan menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik, baik sebelum maupun sesudah Pilkada. “Kedua, para ASN juga berkomitmen untuk menghindari konflik kepentingan. Firman menegaskan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam praktik intimidasi atau ancaman kepada masyarakat, serta dilarang memihak kepada pasangan calon tertentu,” lanjutnya. Poin ketiga, Firman mengajak untuk menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong “Keempat menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun,” sebutnya. Firman menutup pembacaan ikrar dengan menyatakan jika ada ASN yang melanggar poin-poin dalam ikrar tersebut, mereka siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah deklarasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas netralitas ASN Pemerintah Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024. Penandatangan dilakukan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Andi Irwan Bangsawan, Staf Ahli Bidang I Pemerintahan Hukum dan Politik, Mario Said, Kepala BKPSDMD, Akhmad Namsum, Kepala Kesbangpol, Andi Bukti Djufrie, Kepala Bagian Kesra, Muhammad Syarief. Diikuti oleh Perwakilan Sekretaris DPRD Kota Makassar, Perwakikan Inspektur Kota Makassar, serta seluruh Camat dan Lurah se-kota Makassar. Penandatangan tersebut disaksikan Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis dan seluruh ASN Lingkup Pemkot Makassar. Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Wali Kota Makassar Arwin Saksikan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN

Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengingatkan sanksi tegas bagi ASN jika secara demonstratif menunjukkan keberpihakannya di Pilkada 2024. “Saya ingatkan kepada kita semua saya akan tegas dalam sikapi pelanggaran terutama dalam netralitas ASN. Karena sanksinya hingga pemecatan maka kiranya perlu dipertimbangkan dengan baik bagi ASN yang menunjukkan keberpihakannya,” kata Arwin pada sela-sela upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Balaikota, Selasa, 1 Oktober 2024. Dengan tegas, Arwin mengatakan jangan membuatnya terpaksa dan bersikap tega untuk memberi sanksi kepada ASN yang melanggar. “Saya minta jangan paksa saya untuk buat saya tega. Bersikaplah profesional, dewasalah dalam politik,” tekan Arwin. Pasalnya, dia mengaku tidak ingin ada ASN Pemkot Makassar yang menjadi korban dalam politik lima tahunan itu. Dia mengungkapkan memaklumi posisi ASN tetapi mengingatkan masa depan masih panjang apalagi masyarakat senantiasa menunggu pelayanan. Olehnya jangan sampai ASN sibuk kampanye paslon. Apalagi setiap kebijakannya berat sebelah dan mendukung Paslon tertentu. “Saya ingin kebaikan kita semua, saya tidak mau kita jadi korban politik,” ungkapnya. Lantaran, lanjut dia, siapapun terpilih nantinya itulah yang terbaik dan sudah menjadi takdir Allah. Ditambah lagi, ia ingin mengakhiri jabatan Pjs ini dengan baik sehingga tanpa ada orang yang harus dikorbankan. Meski begitu, secara umum, Arwin yang juga menjabat Kasatpol PP Sulsel ini membeberkan belum ada ASN Pemkot Makassar yang secara terang-terangan mendukung paslon tertentu dan melanggar netralitas. “Saya bangga karena sampai saat ini ASN di Pemkot Makassar belum ada yang terbukti secara nyata melakukan pelanggaran netralitas,” ujarnya. Usai upacara, Arwin juga menyaksikan secara langsung Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN Pemkot Makassar pada Pilkada 2024. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pjs Arwin Azis Ajak ASN-non ASN Pemkot Makassar Halau Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis mengajak ASN-non ASN lingkup Kota Makassar untuk memperkuat ideologi Pancasila. Senada, Arwin juga mengajak semua OPD Pemkot Makassar agar menghalau pemahaman atau ideologi yang bertentangan dengan falsafah negara yaitu Pancasila. “Saya ingatkan kepada peserta upacara agar meningkatkan kebersamaan untuk menghalau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Arwin saat memimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Balaikota, Selasa, 1 Oktober 2024. Dia menuturkan hari ini merupakan momentum kita semua dalam mengenang bangsa Indonesia yang telah dirongrong oleh PKI. Dan sebuah kesyukuran bahwa bangsa ini membuktikan masih memiliki kekuatan untuk menghalau pengaruh komunis agar tidak berkembang di Indonesia. Makanya, kata dia, semua pihak wajib waspada terhadap sisa-sisa gerakan dari PKI dengan memperkuat kebersamaan, rasa corsa di antara kita semua. “Agar paham yang bertentangan dengan ideologi tidak berkembang di negeri kita ini,” ucapnya. “Kita harus tetap dalam bingkai NKRI,” tekannya. Di samping itu, Arwin tak lupa untuk menyampaikan kepada ASN dan Non-ASN fokus dan tanggung jawab pada tugasnya. Apalagi ia menekankan bahwa akan mulai aktif pada kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Olehnya dia berharap, nantinya tiap perangkat daerah membuat minimal satu kegiatan yang melibatkan masyarakat dan komponen masyarakat selama dirinya menjabat. Pun memulai kegiatan kerja bakti dan bersih-bersih setiap hari Sabtu dan berolahraga tiap Minggu. Hal itu agar Makassar terhindar dari bencana banjir pada musim hujan datang dan masyarakatnya menjadi sehat. *** Sumber : Humas Kominfo Makassar

Pj Sekda Makassar Hadiri Persiapan Peluncuran Aplikasi INA-Pass oleh Kementerian PANRB RI

Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Pagarra, turut menghadiri rapat persiapan Implementasi Portal Administrasi Pemerintahan (PAP) yang diadakan oleh Kementerian PANRB RI secara virtual pada Senin, (30/9/2024). Tujuan rapat ini dalam mempersiapkan peluncuran PAP INA-Pass, sebuah portal layanan terintegrasi untuk digunakan oleh ASN menjadi platform satu pintu yang terintegrasi di bawah naungan INA Digital. Acara dibuka oleh Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja dalam sambutannya menjelaskan rapat ini merupakan salah satu langkah dalam mematangkan peluncuran aplikasi INA-Gov. “Aplikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat layanan ASN melalui satu portal layanan terintegrasi. Aplikasi ini sejalan dengan digitalisasi ASN yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, yang menekankan pelayanan publik yang lebih mudah dan efektif,” jelasnya. Subagja berharap, dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh daerah, implementasi dari aplikasi ini akan berjalan sukses dan akan optimalkan ASN dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Dalam rapat tersebut, Firman Pagarra mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB dalam perancangan aplikasi ini yang akan mengoptimalkan layanan ASN. Ia mengatakan Pemkot Makassar siap menyukseskan implementasi aplikasi ini. “Kami Pemerintah Kota Makassar siap berpartisipasi aktif dalam implementasi aplikasi ini. Dengan adopsi teknologi seperti aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di lingkup pemerintahan daerah,” jelasnya Lebih lanjut, Firman menyebut aplikasi ini juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi ASN. “Ini tidak hanya mendukung efisiensi kerja ASN, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik,” jelasnya. Untuk diketahui, INA Pass dilakukan secara terpadu antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kemendagri akan fokus pada peningkatan fitur liveness detection dan aplikasi INA Pass, serta mengakomodasi penggunaan PSrE sesuai konsep Kemenkominfo. Sementara itu, Kemenkominfo akan fokus pada Single Sign On (SSO) Nasional dan Portal Layanan Publik, serta mengakomodasi aplikasi INA Pass sesuai konsep Kemendagri. Sumber : Humas kominfo Makassar