Humas Makassar Gelar Koordinasi PPID Utama Dengan PPID Pembantu

Makassarkota – Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Pembantu di Hotel Santika, Makassar, Rabu (26/6/2019). Kabag Humas Pemkot Makassar, Muhammad Roem yang diwakili Kasubag Pengaduan Bagian Humas Pemkot Makassar, Nuri Triambodo mengatakan Koordinas PPID Utama dengan PPID Pembantu bertujuan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang berasal dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar yang mengusung tema “Transparansi Informasi untuk Demokratisasi Pemerintahan”. “Selain itu, kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pembantu,” ujarnya. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Kota Makassar, Muhammad Takdir Alim Bachrie dalam sambutannya mewakili Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb mengatakan di era digital saat ini pentingnya transparansi informasi agar tercipta demokratisasi pemerintahan. Ia mengatakan pasca reformasi, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah tidak bisa dibendung. Apalagi sejak adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat hak masyarakat mendapatkan informasi tidak bisa dihalangi. “Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Olehnya itu, UU Keterbukaan Informasi Publik dinilai sangat mendukug transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintahan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. “Sebelum ada UU ini, paradigma masyarakat adalah seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali yang terbuka kemudian bergeser menjadi seluruh informasi bersifat terbuka kecuali informasi yang dikecualikan,” tegasnya. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang)

DP 2 Kota Makassar Dorong Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura Dengan Tehnologi Ramah Lingkungan

Makassarkota – Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman serta Pembinaan Pengembangan Teknologi Hortikultura di Hotel Grand Asia Makassar, Rabu 26 Juni 2019. Kepala DP2 Kota Makassar, Evy Aprialty mengatakan sosialisasi yang di gelar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait jenis penyakit yang berdampak buruk terhadap ekologi, mendegradasi sifat biologi, fisik dan kimia tanah. “Sosialisasi kita gelar sebagai wadah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengelola dan mengolah lahan pertanian serta menerapkan budi daya aspek higienitas, ekologis dan kontinuitas produksi pertanian dengan maksud memenuhi kebutuhan hasil-hasil pertanian pangan secara lebih berkualitas,” kata Evy. Evy menambahkan, produksi komoditi cabai di Kota Makassar ditahun 2018, cabai rawit dan cabai besar mencapai 3552 ton dari total luas panen 444 hektar. secara keseluruhan, “Dengan produksi keterbatasan lahan, memberikan keuntungan para petani dan kelompok taninya, dengan memberikan multiplier efek bagi pedagang, industri olahan serta konsumen sehingga akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga dan stabilitas ekonomi di Makassar,” imbuh Evy. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ir. Ahmad Kafrawi hadir menjelaskan Saat ini Pemerintah Kota Makassar secara konsisten telah mengupayakan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan untuk menginisiasi dan mengembangkan sektor pertanian di Kota Makassar. Pengembangan sektor pertanian mengacu pada daya dukung yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi ekologis perkotaan, merespon dinamika pembangunan nasional, regional maupun lokal, serta melibatkan sebanyak mungkin warga dengan mengharapkan sebesar-besarnya manfaat bagi warga kota, “ucapnya. Menurutnya sebagai Kota Metropolitan yang padat penduduk yang telah mencapai lebih dari 1,7 juta jiwa, dengan luasan lahan yang terus berkurang sehingga perlu diimbangi dengan produksi yang berkali-lipat, teknologi dari waktu ke waktu telah memberi jalan keluar, “Untuk itulah teknologi dan inovasi harus dikembangkan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta sejalan tuntutan konsumen yang cenderung semakin memilih pangan yang dikembangkan secara organik,” jelasnya Kafrawi. Sosialisasi ini dihadiri oleh 450 orang, yang terdiri dari 300 peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Tanaman, 150 peserta kegiatan Pembinaan Pengembangan Teknologi Hortikultura. Dimana, peserta berasal dari petani, kelompok tani, kelompok wanita tani serta pengusaha toko dan kios pupuk pwstiaida di Kota Makassar. Untuk memberikan pemahaman kepada peserta panitia menghadirkan pemateri yakni Dr, Sudirman Numba, Dr. Netty. S. Said, Dr. Suriyanti H. Slama, Dr. Mais Islan ( akademisi), Ir. Yumarto, MSi ( BPPTPH Sulsel) , Nuralam, sp, MP (DKPTPH sulsel), Ir. Izra Sulyadi, MP (DKP Makassar) dengan dipandu Moderator Syamsu. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang)

Sekda Kota Makassar Terima 106 Mahasiswa KKN Tematik FH – UH

Makassarkota – Sebanyak 106 mahasiswa peserta KKN Tematik Gelombang 102 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar memenuhi ruang Sipakatau, Balai Kota, Selasa (25/06) siang. Mahasiswa ini didampingi oleh supervisor KKN Tematik Unhas Dr Ilham Arisaputra dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar, Staf Ahli Wali Kota Bidang III Ahmad Kafwari, Staf Ahli Bidang II Takdir Alim Bachri, juga Asisten I Bidang Pemerintahan Abdul Aziz Hasan. Dr Ilham Arisaputra berharap mahasiswanya mendapatkan bimbingan dari pihak terkait agar mampu mengaplikasikan di lapangan ilmu yang diperolehnya semasa kuliah. “Besar harapan kami menitipkan para mahasiswa ini yang tersebar di 12 kecamatan agar kiranya di bantu dalam pengaplikasian ilmunya,” harap Ilham. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar menyambut baik dan berpesan agar peserta KKN Tematik memanfaatkan masa KKN ini dengan menimba pengalaman sebanyak mungkin. “KKN dengan kurung waktu 3 bulan ini bisa digunakan untuk melihat beberapa hasil nyata dari program Pemerintah Kota Makassar diantaranya lorong garden, lorong sehat, lorong kb dan lainnya yang bisa dikoordinasikan dengan camat setempat agar pengaplikasian ilmu di bangku kuliah bisa tepat sasaran,” pesannya. (Sumber: Nana/Dayat – Editor: Cammang)

Tol Layang Petta Rani Meningkat 23%, Ini Harapan Sekda Kota Makassar

Makassarkota – Tol layang A.P Petta Rani nantinya akan menjadi jalan tol layang pertama di Makassar yang keberadaannya diharapkan dapat menjadi ikon kota Makassar yang juga sebagai pengatur distribusi lalu lintas untuk mendukung sistem transportasi di Makassar. Pembangunan tol layang sepanjang 4,3 Km inipun sudah mulai dilakukan sejak April 2018 yang kini mengalami percepatan pengerjaan yang cukup signifikan. Itu disampaikan oleh PT Nusantara Infrastruktur saat mengunjungi Balai Kota Makassar, Selasa (25/06) siang. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyertai PT NI saat pertemuan berlangsung. Mereka diterima Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar, Asisten II Irwan Bangsawan, Kepala Badan Pertahanan Kota Makassar Manai Sophian, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar M Iqbal Asnan. Dalam pertemuan ini membahas progres pengerjaan tol layang yang mengalami peningkatan sebesar 23% dan diupayakan tuntas sesegera mungkin agar masyarakat Makassar bisa segera menikmati bebas macet. “Saat ini peningkatan pengerjaan mencapai 23%, sudah ada beberapa titik yang bisa di liat pengerjaannya dan syukurnya dengan adanya marka jalan yang saat ini dibuat sangat membantu tahapan penyelesaian tol layang meski masih ditemukan ada titik macet di sekitar jalan tol,” tutur Danang Selain itu, Makassar New Port juga menjadi topik pembahasan kunjungan ini. Lokasi dan rencana pembuatan serta anggaran untuk Makassar New Port juga kini sedang dalam tahap pembahasan bersama PT Pelindo dan juga Pemerintah Kota Makassar. “Kami ingin meminta dukungan dari Pemerintah Kota Makassar selain proyek Tol Layang Pett Rani juga untuk Makassar New Port”, tambah Danang Menyikapi ini Sekda Ansar menyambut baik dan berjanji akan mendukung proyek ini untuk menjadikan Makassar lebih maju. “Kami dari Pemerintah Kota Makassar akan selalu memberikan dukungan untuk peningkatan kota Makassar, yang penting saat ini bagaimana proyek tol layang ini bisa berjalan sesuai rencana maupun Makassar New Port agar bisa menambah nilai Makassar di mata dunia,” kata Ansar. Dengan adanya kunjungan ini diharapkan masing – masing pihak terkait bisa menjalankan tugasnya dan warga Makassar kelak bisa menikmati sesuai target waktu. (Sumber: Nana/Dayat – Editor: Cammang)

Pemkot Makassar Dan GMTD Sepakati Penyerahan PSU

Makassarkota – Terkait belum adanya penyerahan fasum fasos dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, mendorong Pemkot Makassar memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk proses penyelamatan aset berupa PSU di perumahan tersebut. Hal ini menjadi dasar diadakannya rapat pembahasan terkait permohonan bantuan hukum non litigasi mengenai proses penyerahan PSU pada perumahan GMTD di Aula Baruga Adhyaksa Kejari Makassar, Selasa (25/06) siang. Rapat ini dihadiri oleh Sekda Kota Makassar M Ansar, Kejari Makassar Dicky Rahmat Raharjo, Kepala BPN Makassar Andi Bakti, Kadis Penataan Ruang Kota Makassar Nirman Miswan Mungkasa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Suhartini, Kadis Perhubungan Muh Iqbal Asnan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Firman Hamid Pagarra, Associate Director PT GMTD Tbk A Eka Firman Ermawan beserta tim juga para SKPD terkait lainnya. Sekda M Ansar berharap kisruh yang sudah lama ini segera menemukan jalan tengah agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan. “Kasus ini kurang lebih sudah 10 tahun berjalan namun sampai saat ini masih juga disoalkan. Kita mau tau apa yang menjadi alasan GMTD belum melakukan kewajibannya,” pungkas Ansar. Sementara itu A Eka Firman Ermawan selaku Associate Director PT GMTD Tbk menuturkan pihaknya sudah sejak lama menyerahkan beberapa lahan secara fisik namun diakuinya belum secara administrasi. “Kami punya bukti penyerahan lahan yang kini sudah digunakan oleh Pemkot namun memang secara administratif kami akui belum berjalan, namun kami berjanji dalam waktu dekat ini akan menyelesaikan segala persoalan administrasi berikut dengan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Makassar,” janjinya. Rapat berjalan dengan mendengarkan pendapat antara Pemkot Makassar dan PT GMTD Tbk ini memutuskan beberapa poin di antaranya : 1. Pihak Pemkot Makassar dan PT GMTD Tbk sepakat akan memulai penyerahan PSU termasuk jalan Metro Tanjung Bunga dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. 2. Akan membentuk tim serah terima PSU yang ditentukan oleh masing – masing pihak selambatnya 26 Juni 2019 yang akan membahas teknis dan administratif penyerahan PSU. 3. Setelah adanya serah terima PSU, Pemkot Makassar akan segera melakukan penyelesaian administratif pertahanan (BPN). 4. Masing – masing pihak sepakat untuk membantu pemberian data administratif terkait penyerahan PSU terkait. 5. Untuk efektifitas penyerahan PSU akan dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinan Kota Makassar. 6. Penyerahan PSU oleh PT GMTD Tbk difokuskan pada PSU yang tidak dalam keadaan sengketa. (Sumber: Dayat-Editor: Cammang).

Kadis Sosial Kota Makassar Buka Kegiatan Program Pemberdayaan Dan Pembinaan Lorong Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Makassarkota – Kepla Dinas Sosial Kota Makassar Akhmad Namsum membuka sosialisasi Pemberdayaan Dan Pembinaan Lorong Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi dengan tema Mendorong Kegiatan Kewirausahaan Skala Kecil Dalam Mengurangi Ketidaksetaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di d’maleo hotel selasa, 25/06/2019 Turut hadir, Sekretaris Dinas Sosial Ade Ismar Gobel , kabid Organisasi Sosial Riri Iman, Narasumber Drs. Aspian Noor, M.Si, Dr. Nurhayati Asis dan moderator Murni Rahman, S.Kesos dan seluruh kepala seksi bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Dalam sambutannya, Akhmad menyampaikan Menjadi kewajiban kita sebagai aparat maupun masyarakat untuk bersama-sama mengoptimalkan seluruh aspek pembangunan yang pada hakekatnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Program dari Dinas Sosial Kota Makassar dimana salah satu diantaranya adalah Program Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). “Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap masalah-masalah sosial di Indonesia. Berbagai kesenjangan terjadi antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Akibatnya, muncul berbagai masalah kesejahteraan, termasuk wanita rawan sosial ekonomi” ungkap Kadis Sosial Sementara itu kepala bidang Usaha Kesejahteraan Sosial Muliawati dalam laporannya menyampaikan bahwa Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. “Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut, Biasanya, wanita rawan sosial ekonomi mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, atau minimal tidak tamat pendidikan sekolah dasar. Wanita yang ditinggal oleh suaminya tanpa batas waktu tertentu juga dapat digolongkan ke dalam golongan wanita rawan sosial ekonomi”. Tutup uly sapaan akrabnya. Tujuan Kegiatan ini untuk Mengurangi jumlah WRSE yang berada dalam garis kemiskinan juga Meningkatkan taraf hidup WRSE, selain itu juga Mengembangkan keterampilan WRSE untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah PMKS di lingkungannya, khususnya masalah WRSE. kegiatan pemberdayaan dan pembinaan lorong bagi wanita rawan sosial ekonomi ini adalah perempuan berusia 19-59 tahun yang menjadi kepala keluarga tanpa memiliki mata pencaharian tetap dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarganya. (Sumber: 15mar-Editor: Cammang)

Bimbingan Sosial, Kadis Dinsos Ajak Para Penyelenggara Pengumpul Sumbangan Sosial Berhadiah Mengerti Aturan

Makassarkota – Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Akhmad Namsum mengajak para penyelenggara pengumpul sumbangan sosial berhadiah mengerti aturan baru di Pada Acara Bimbingan Sosial yang diadakan bidang Organisasi Sosial Dinsos Makassar. Mantan Plt. Kadis Kesbang ini menyampaikan, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan undian berhadiah tapi tidak berarti bahwa mereka sudah mendefinisikan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepedulian dan kepercayaan masyarakat untuk menyumbang harus diimbangi dengan asas transparansi dan akuntabilitas. “Sumbangan sosial dan undian berhadiah dilaksanakan mengingat kegiatan tersebut sering dilakukan oleh lembaga maupun organisasi seperti halnya pada saat adanya pertunjukan, bazar, lelang, penjualan kupon-kupon, Sumbangan sosial dan undian berhadiah mempunyai posisi yang strategis dan berpotensi besar pada masalah sosial mengingat banyaknya keluhan masyarakat akibat dari penipuan pengundian berhadiah,” jelas Akhmad Namsum dalam sambutannya saat Bimbingan Sosial penyelenggara pengumpul sumbangan sosial berhadiah di Hotel D’Maleo Makassar, Senin (24/6/2019). Pada kesempatan itu juga Kepala Bidang Organisasi Sosial Riri Irma Novriyanti Iman menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta Bimbingan mengenai mekanisme pengumpulan sumbangan sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Menurut Riri Iman, selain diatur dalam undang-undang tahun 1961 ada juga beberapa turunan dari undang-undang ini yang bertujuan untuk mewujudkan , membangun , membina atau memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur terutama kesejahteraan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan manusia baik perorangan ataupun organisasi. “Pada kesempatan kegiatan ini dihadiri para penggiat penyelenggara pengumpul sumbangan sosial berhadiah di Kota Makassar. Narasumber penyelenggara pengumpul sumbangan sosial berhadiah ini disampaikan langsung kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dinas sosial provinsi Sulawesi Selatan Ir. Hj Hermawati, M. Si dan Rasyita Mustafa, S.STP, M.Si Kepala Bidang Perizinan 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang di pandu moderator A. Fajriani Pertiwi Fajri, S. ST. (Sumber: Ismar – Editor: Buloa).

Terima Dubes India, Sekda Kota Makassar : Mereka Tertarik Kerja Sama Berbagai Sektor

Makassarkota – Dubes India untuk Indonesia Pradeef Kumar Rawat bertandang ke Balai Kota Makassar, Senin (24/6). Dalam kunjungan tersebut, Pradeef diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar M Ansar. Ansar mengatakan kehadiran Dubes Pradeef Kumar Rawat didampingi Konjen India R.O Sunil Babu. Menurutnya, pasca Festival Yoga Internasional yang diadakan Konjen India serentak di tujuh kota di Indonesia, Makassar dianggap paling sukses dalam pelaksanaannya. “Mereka senang sekali, sampai-sampai Dubesnya datang hari ini. Karena melihat kita serius sehingga mereka ingin menindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lain dalam berbagai sektor,” kata Ansar. Dalam kunjungan perdana di Balai Kota tersebut, kata Ansar, Dubes Pradeef menawarkan pengembangan kapasitas SDM bagi ASN Pemerintah kota Makassar dalam bentuk mengikuti short course (kursus singkat) di India. Menariknya, Pemerintah India tidak membatasi jumlah peserta. Selain itu, segala biaya yang diperlukan sepenuhnya ditanggung pemerintah India. “Saya tanya berapa orang yang bisa dikirim mengikuti short course ini, dia (Dubes) bilang, silahkan saja, kirim sebanyak-banyaknya. Biaya semua ditanggung mereka, gratis, jadi langsung berangkat saja untuk mengikuti short course berbagai disiplin keilmuan dan keterampilan,” pungkas Ansar. (Sumber: Humas/Idris-Editor: Cammang)

BPBD Kota Makassar Gelar Pelatihan Fasilitaor Penanggulangan Bencana

Makassarkota – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menggelar Pelatihan Fasilitaor Penanggulangan Bencana Tahun 2019 di Hotel Ramayana Makassar, Senin-Selasa (24-25/06/19). Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Nurhidayat Sukardin mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat membangun kapasitas personel BPBD dan potensi SAR dalam penanggulangan bencana (PB). “Kami berharap peserta mampu memahami konteks kebencanaan serta mengenali langkah-langkah strategis dalam mengurangi risiko yang mungkin bisa terjadi” katanya. Peserta pelatihan terdiri dari personel BPBD, relawan PB dan potensi SAR yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan kebencanaan di Kota Makassar. “Pelaku PB baik personel BPBD itu sendiri, relawan PB dan potensi SAR harus dapat memahami pola koordinasi penyelenggaraan PB. Pengurangan risiko bencana mendorong adanya sinergitas dan kerjasama antarpihak,” ungkap Nurhidayat selaku ketua panitia pelaksana. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD, Taufiek Rachman mengatakan keberhasilan PB tercermin dari meningkatnya ketahanan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Membangun ketangguhan mesti dimulai dari komunitas terkecil dalam masyarakat. Peran pemuda dan relawan sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi bagian dari upaya-upaya pengurangan risiko bencana,” katanya. Dia mengungkapkan, melalui kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan personel yang dapat menjadi pionir terdepan di masyarakat dalam menularkan pemahaman akan potensi dan ancaman Kota Makassar terhadap bencana. “Penyelenggaraan PB tidak akan sukses tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Tingginya partisipasi masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman bencana merupakan kondisi ideal yang kita cita-citakan dalam PB di Kota Makassar,” ungkap Taufiek saat membuka kegiatan Pelatihan Fasilitator PB, Senin (24/06/2019). (Sumber: HumasBPBD – Editor: Cammang).

Sekda Kota Makassar Resmi Lepas 1.185 JCH Asal Makassar

Makassarkota – Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar resmi melepas 1.185 Jamaah Calon Haji (JCH) 1440 H/2019 M asal Makassar di masjid Raya Makassar, Minggu (23/06/2019) siang, disaksikan Kabag Kesra Makassar Dahyal, dan Kepala Kanwil Kementrian Agama Sulsel H Anwar Abu Bakar. Dalam sambutannya, Sekda Ansar berharap JCH asal Makassar dapat beribadah dengan khusyuk dan tidak melakukan hal yang bisa merusak perjalanan ibadahnya nanti. “Semoga para jamaah calon haji asal Makassar selamat dari berangkat hingga kembali ke tanah air dan dapat fokus beribadah juga jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa merusak kegiatan haji karena tentunya juga akan berdampak pada daerah asal,” pesan Ansar. Ada 14 kloter dari kota Makassar dari 40 kloter yang siap diberangkatkan, dan rencananya kloter pertama akan mulai masuk ke Asrama Haji pada 6 Juli nanti dan diterbangkan keesokan harinya, 7 juli 2019. Untuk pemberangkatan haji tahun ini Sulawesi Selatan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 463 orang sehingga total JCH 2019 yang akan diberangkatkan sebanyak 7.759 orang dari sebelumnya berjumlah 7.296 orang. (Sumber: Humas/Nana-Editor: Cammang)