MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus berbenah untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.

Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Danny Pomanto mengatakan, pihaknya telah melakukan ragam upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satu caranya, yakni dengan merevitalisasi birokrasi dan mendesain sistem yang meminimalisir ruang penyelewengan, melalui Smartcity.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, Rabu (20/3/2019).

“Sudah menjadi komitmen kita untuk menjaga pemerintahan ini dari berbagai sisi dari perilaku korupsi. Usaha pertama dengan pembenahan sistem melalui Smartcity yang transparan dan terbuka, dan revitalisasi birokrat dengan berbagai macam sub-sub usaha lainnya,” ungkap Danny Pomanto.

Pemerintah Kota Makassar tidak bekerja sendiri. Danny Pomanto mengatakan pihaknya terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK.

“Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi ini, Pemkot Makassar lah yang sangat berbahagia. Karena komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, asistensi BPK dan KPK,” katanya.

Dia memaparkan bentuk kerja sama dengan kepolisian yakni dengan link langsung untuk memonitor pelanggaran hukum secara real time.

“Dengan Kejaksaan, melalui program Smart TP4D, kita bekerja sama mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Bisa dimonitor progresnya. Jadi tidak ada penumpukan Maslah di akhir tahun,” pungkasnya.(dayat-cammang)