Makassar- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapoeda) kota Makassar menggelar Forum konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Bertempat
Karebosi Condotel. Jalan Jend. M Yusuf No 1 Makassar.
Kegiatan forum konsultasi RKPD dilaksanakan
berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dengan 6 Urusan wajib pelayanan dasar; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5038/Bangda tanggal 3 Oktober 2018 perihal Penyusunan RKPD 2020 Kota Makassar. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar TTahun 2005-2025; Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; dan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra SKPD Tahun 2014- 2018.
Asisten lll H. Baso Amiruddin mengatakan forum konsultasi publik rancangan awal, dilaksanakan untuk penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrembang kecamatan dengan Draft Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta saran dan masukan penyempurnaan RKPD tiap tiap SKPD.
“Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi hingga ke tingkat nasional, merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, secara teknis berbagai keputusan pelaksanaannya dirumuskan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan,” ucapnya dihadapan peserta
forum.
Asisten lll menegaskan bahwa permasalahan yang dijahapi pada saat penyusunan program acapkali tidak terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi keselarasan pada proses awal antara RKPD dengan Rencana kerja yang telah disusun.
“Pada tahapan Forum Konsultasi Publik rencana kerja yang sudah disusun sejak awal akan sangat strategis dan pentíng untuk perencanaan satu tahun kedepan dengan melalui berbagai program dan kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan pada masing-masing Urusan Wajib, agar
dopat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Baso Amirudin berharap diakhir sambutannya bahwa Forum ini dapat optimal menghasilkan rumusan yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir, dimana proses pembangunan yang akan berjalan tahun 2020 sesuai dengan RKPD yang sudah dirumuskan.
Peseta yang hadir pada Forum konsultasi Publik RKPD tahun 2020 diantaranya kepala SKPD, Perusda, NGO Asosiasi, perusahaan LPM serta pimpinan kepala perguruan baik negeri maupun swasta.(dayat/cammang)