Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Bertahun-tahun Langganan Banjir, Kini Pemkot Makassar Keruk Drainase di Tiga Titik Paccerakkang

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengintensifkan normalisasi saluran drainase dan pengerukan kanal di sejumlah wilayah rawan banjir.Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya.Kawasan ini dikenal sebagai salah satu titik rawan genangan, termasuk di Kompleks Mangga Tiga dan Kompleks Gubernur.Kepala Bidang Drainase Dinas PU Makassar, Lukmanul Hakim, mengatakan langkah antisipasi dilakukan lebih awal dengan membersihkan saluran, memperbaiki drainase di sisi jalan, serta mengecek kondisi pintu air.Menurutnya, normalisasi menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko genangan, terutama di kawasan yang selama ini kerap terdampak saat hujan dengan intensitas tinggi."Paccerakkang memang menjadi salah satu titik rawan banjir di Kota Makassar. Karena itu, kami melakukan normalisasi saluran untuk memastikan aliran air tidak terhambat," ujarnya, Kamis (15/10/2026).Proses pembersihan dan pengerjaan saluran drainase dilakukan beberapa hari lalu. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan menjelang musim hujan pada November dan Desember mendatang.Ia menyebutkan, melalui pengerjaan tersebut, Pemkot Makassar berupaya memastikan saluran air berfungsi optimal sehingga mampu menampung dan mengalirkan debit air hujan dengan lancar."Dalam pelaksanaan ini, kami Dinas PU mengerahkan sekitar 150 personel Satuan Tugas (Satgas) Drainase," tuturnya.Kawasan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, memang menjadi salah satu titik langganan banjir tahunan paling parah di Kota Makassar. Keluhan warga mengenai masalah yang terus berulang selama bertahun-tahun sejak pemerintahan sebelumnya.Kini, Dinas PU melakukan langkah konkret dengan melakukan normalisasi dan pengerukan drainase secara intensif di sepanjang Jalan Paccerakkang, Biringkanaya.Langkah ini merupakan wujud tindak lanjut dari komitmen dan janji Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), saat melakukan peninjauan langsung ke wilayah rawan banjir tersebut guna menghadirkan solusi permanen bagi warga.Lebih lanjut , Lukman menjelaskan, pengerjaan dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kecamatan setempat agar penanganan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.Dari hasil pengerjaan, petugas menemukan sejumlah saluran mengalami penyempitan akibat penumpukan sedimen."Selain itu, terdapat pula saluran yang tersumbat sampah sehingga menghambat aliran air," terangnya.Dia menyebutkan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kapasitas saluran yang berkurang dapat memperlambat aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat.Karena itu, normalisasi tidak hanya difokuskan pada pengangkatan sedimen dan pembersihan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi infrastruktur drainase."Kami mengajak masyarakat ikut mengambil peran dalam menjaga kebersihan saluran air di lingkungan masing-masing," imbuh Lukman.Ia menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menangani persoalan banjir perlu didukung kesadaran warga untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun.Masyarakat diimbau tidak membuang sampah ke selokan, tidak menutup jalur aliran air, serta rutin membersihkan saluran di sekitar rumah agar tidak terjadi penyumbatan.Lanjuta dia, budaya gotong royong juga diharapkan kembali diperkuat sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan dan keberlanjutan infrastruktur publik.Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, normalisasi drainase diharapkan memberikan manfaat lebih optimal dalam mengurangi risiko genangan saat musim hujan tiba."Tim Satgas di PU terus siaga langkah antisipatif sejak dini, agar membersihkan aliran air tetap lancar dan masyarakat dapat menjalani aktivitas saat hujan," tukasnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Aliyah Mustika Ilham: Selamat kepada Andi Herfida Attas sebagai Ketua PPM Sulsel Periode 2026-2031

MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031 yang berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang, Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (14/10/2026).Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Herfida Attas yang ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031 melalui rapat formatur yang dilaksanakan pada Selasa (13/10/2026) dan dihadiri 19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).“Selamat kepada saudariku Andi Herfida Attas atas amanah yang diberikan untuk memimpin Pemuda Panca Marga Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, membawa organisasi semakin solid, serta terus menjaga nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Aliyah Mustika Ilham.Aliyah Mustika Ilham berharap kepengurusan baru PPM Sulawesi Selatan dapat memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi antarkader, serta membangun kolaborasi yang positif dengan berbagai organisasi kemasyarakatan.Menurutnya, sinergi ant organisasi memiliki peran penting dalam merawat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.Sebagai Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keluarga besar purnawirawan TNI-Polri.Semangat persaudaraan dan nilai-nilai kebangsaan perlu terus diwariskan kepada generasi penerus agar tetap menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.“Harapan kita bersama, PPM Sulawesi Selatan dapat terus berkembang, menjaga persaudaraan, dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kepengurusan yang baru senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah organisasi,” tambahnya.Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PPM, Patriani Paramita Mulia, Ketua Dewan Paripurna PD PPM Sulsel, Agus Arifin Nu'mang, jajaran pengurus Pemuda Panca Marga, serta sejumlah pengurus FKPPI Sulawesi Selatan.Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarpengurus dan anggota organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan pengabdian bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya

Umum

Respons Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat, Sekda Makassar Instrukturkan Langkah Strategis ke SKPD

MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pencemaran Udara (PM2.5) dan Kabut Asap di Kota Makassar, Rabu (14/10).Dalam rapat tersebut, terungkap kualitas udara di Kota Makassar dan sekitarnya mengalami penurunan signifikan hingga masuk dalam kategori sangat tidak sehat.Diketahui PM2.5 adalah partikel udara atau materi partikulat (particulate matter) yang berukuran sangat kecil, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer (u m). Sebagai perbandingan, ukurannya sekitar 1/30 dari diameter rambu manusia.Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan berdasarkan laporan validasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemburukan kualitas udara disebabkan oleh polusi kendaraan serta asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bertiup dari luar wilayah. "Berdasarkan laporan BMKG dan Dinas DLH, kualitas udara kita saat ini sudah tervalidasi sangat tidak sehat," jelas Sekda Makassar, Andi Zulkifly.Identifikasi menunjukkan sumber pencemaran ini sebagian besar merupakan kiriman dari luar, kata Sekda Zulkifly, itu akibat kebakaran hutan di Pangkep sejak tanggal 30, lalu disusul kebakaran di Selayar, Soppeng, Bone, hingga Maluku dan Papua yang terbawa angin dari arah timur ke tenggara."Nah kondisi ini ditambah dengan volume transportasi kota yang tinggi," tukasnya. Kendati status kualitas udara berada pada level yang memprihatinkan, mantan Camat Ujung Pandang ini mengonfirmasi Dinas Kesehatan belum mencatat adanya lonjakan kasus penyakit respirasi secara signifikan. Oleh karena itu, Pemkot Makassar belum memberlakukan kebijakan meliburkan siswa sekolah maupun pegawai instansi.Sumber Utama PM2.5Emisi Kendaraan (Terutama mesin diesel) Asap Industri dan Pembangkit Listrik (Batu bara dan Bahan bakar fosil) Pembakaran Terbuka (Sampah, limbah pertanian dan Kebakaran hutan) Debu Konstruksi dan aktivitas rumah tangga (Memasak, merokok).PM2.5 dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia maupun sumber alami. Misal aktivitas manusia, Pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, emisi pembangkit listrik (seperti batu bara), proses industri, pembakaran sampah, serta asap rokok.Sumber alami seperti debu, jelaga, spora tanaman, serbuk sari, dan asap akibat kebakaran hutan, Reaksi kimia yaitu terbentuk dari reaksi gas-gas polutan di atmosfer seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida.Dampak bagi KesehatanKarena ukurannya yang sangat mikroskopis, PM2. 5 tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan sangat mudah terhirup masuk ke dalam saluran pernapasan bagian dalam hingga menembus ke aliran darah.Dampak jangka pendek, iritasi mata, hidung, tenggorokan, serta memperparah gejala asma. Dampak jangka panjang, Penyakit jantung, bronkitis, penurunan fungsi paru-paru, stroke, hingga risiko kanker paru-paru.Cara melindungi diri yakni menggunakan masker N95 atau masker khusus polusi saat berada diluar ruangan.Pantau indfeks kualitas udara secara berkala Kurangi aktivitas diluar ruang saat udara sedang buruk. Nyalakan penjernih udara (Air purifier) di dalam rumah. "Dampak kesehatan sejauh ini belum menunjukkan adanya kedaruratan medis, sehingga kita belum mengambil kebijakan meliburkan pegawai atau anak sekolah. Namun, langkah-langkah pencegahan harus segera berjalan," tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Sekda Makassar Andi Zulkifly menginstruksikan sejumlah langkah strategis. Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pemantauan harian di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Daya terkait perkembangan penyakit terdampak polusi, serta menyalurkan bantuan masker medis ke sekolah-sekolah dan masyarakat.Dinas Kominfo dan DLH berkoordinasi secara berkala dengan BMKG untuk memperbarui informasi kualitas udara harian melalui saluran aplikasi resmi pemerintah dengan penyampaian bahasa yang mudah dipahami publik.Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar): Mengagendakan sosialisasi pencegahan kebakaran secara masif di tingkat kecamatan dan kelurahan.Satpol PP dan Dinas Perhubungan: Memberikan imbauan penggunaan masker bagi pengguna jalan serta menjadi contoh kedisiplinan di lapangan. Sementara itu, Ketua Tim Bidang Meteorologi BMKG Wilayah IV Makassar, Rizky Yudha Pahlawan, mengimbau masyarakat—khususnya kelompok rentan—agar meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan. "Hari ini terjadi kenaikan status dari kategori tidak sehat menjadi sangat tidak sehat. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil, untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan serta selalu menggunakan masker," ujar Rizky Yudha. Rizky memperkirakan kondisi kualitas udara di wilayah Makassar dan sekitarnya masih akan berfluktuasi pada rentang kategori sedang hingga tidak sehat dalam beberapa hari ke depan. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Arahan Wali Kota, Sekda Boyong SKPD Turun ke Sekolah, Bagikan Masker Cegah Dampak Kabut Asap

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, bergerak melindungi anak-anak sekolah dari dampak kabut asap yang menyelimuti langit Kota Makassar.Pembagian masker gratis kepada siswa menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Makassar berada dalam kategori sangat tidak sehat.Pembagian masker dilakukan di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memulai kegiatan di SD Telkom melalui kolaborasi dengan pihak sekolah.Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar, Rabu (14/10/2026).Di hadapan para siswa, Zulkifly menjelaskan pentingnya menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap dan pencemaran.Ia mengingatkan bahwa udara yang terlihat cerah belum tentu memiliki kualitas yang baik. Karena itu, masyarakat perlu memahami kondisi udara dan mengambil langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan."Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena terjadi pencemaran udara," ujarnya."Kita melihat cuaca cerah dan tidak hujan, tetapi banyak asap. Setelah berkoordinasi dengan BMKG, kita mengetahui bahwa kualitas udara Makassar dalam dua hari terakhir masuk kategori sangat tidak sehat," tambah Andi Zulkifly.Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor bersama BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penurunan kualitas udara diduga dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah wilayah, serta polusi kendaraan bermotor di dalam kota.Selain membagikan masker, Pemkot Makassar meminta pihak sekolah mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk sementara waktu.Zulkifly meminta kepala sekolah dan guru memperbanyak kegiatan belajar di dalam kelas, termasuk membatasi olahraga dan aktivitas bermain di lapangan selama kualitas udara belum membaik."Kami mengimbau siswa menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan yang meningkatkan paparan terhadap udara tercemar," imbuh mantan camat Ujung Pandang.Zulkifly berharap seluruh warga ikut berperan menjaga lingkungan, menghindari pembakaran sampah, dan membiasakan perilaku yang mengurangi pencemaran udara."Mari kita jaga lingkungan dan kesehatan bersama. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat diperlukan, dan hindari membakar sampah," tutupnya.Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengambil langkah antisipatif untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Makassar.Salah satunya melalui kolaborasi pembagian masker kepada peserta didik di SD Telkom Makassar.Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pembagian masker merupakan upaya preventif untuk mengurangi risiko paparan udara yang kualitasnya sedang memburuk, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah."Pembagian masker ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk melindungi anak-anak kita dari paparan udara yang kualitasnya sedang tidak baik," ujarnya.Menurutnya, kondisi kualitas udara saat ini membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, perlindungan terhadap siswa harus menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman."Kita ingin memastikan anak-anak tetap terlindungi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini," jelas Achi.Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh peserta didik.Achi juga mengapresiasi kolaborasi pihak SD Telkom dalam pelaksanaan pembagian masker tersebut.Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan satuan pendidikan penting untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa."Ini menjadi komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun, khususnya bagi anak-anak kita di SD Telkom," tuturnya.Selain pembagian masker, pihak sekolah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan aktivitas pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik."Melalui langkah ini, kita berharap perlindungan kesehatan siswa tetap terjaga sekaligus memastikan lingkungan sekolah menjadi ruang belajar yang aman di tengah kondisi kabut asap," demikian pesan Achi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota Appi Berikan Solusi bagi PKL Terdampak Penertiban, 1.500 Pedagang Didata Dapat KUR

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, menghadirkan solusi melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang terdampak penataan ruang publik.Melalui program ini, sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL diakomodasi untuk mendapatkan pendampingan serta peluang akses permodalan. Langkah ini menjadi upaya Pemkot Makassar menjaga keseimbangan antara penataan kota yang tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program fasilitasi akses permodalan inkubasi pembiayaan merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro memperoleh dukungan modal.Menurutnya, program ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku usaha PKL dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki kesiapan untuk mengakses layanan perbankan."Program ini sesuai arahan pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiba, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR," ujarnya Rabu (14/10/2026).Melalui program fasilitasi akses permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pelaku usaha mikro dan PKL mendapatkan akses pembiayaan sekaligus pendampingan untuk mengembangkan usahanya.Arlin menyebutkan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penataan kota tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga mendapat perhatian."Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM kena dampak penertiban," jelas Arlin.Program tersebut dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar, perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.Disebutkan, hingga pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi yang berlangsung pada 12–16 Oktober 2026, namun, kini 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam program tersebut."Tentu, bagian dari jemput bola di 15 Kecamatan. Tahap pra-inkubasi berlangsung selama sepekan, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026, dengan sasaran seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar," tuturnya.Hadirnya solusi, memberikan bukti bahwa penataan ruang publik di Kota Makassar tidak hanya berfokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).Akan tetpaiz, Wali Kota Munafri Arifuddin, saat ini juga menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.Lebih lanjut Arlin membeberkan bahwa, pelaksanaannya menyasar sejumlah wilayah secara serentak, antara lain Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala, serta dilanjutkan di kecamatan lainnya.Melalui pendekatan jemput bola, tim Inkubasi Pembiayaan mendatangi wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, dan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan kebutuhan administrasi.Selain itu, pendampingan meliputi pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem transaksi digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses pengajuan KUR."Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, tetapi juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan," ungkapnya.Arlin menyebutkan, Pemerintah Kota menggeser pola fasilitasi yang sebelumnya cenderung konvensional menuju pendekatan berbasis pendampingan dan pengembangan usaha.Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif."Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan menjadi stimulus," terangnya.Dia menambahkan, penataan ruang publik dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan.Ia menilai, PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi usahanya, termasuk melalui akses modal, legalitas, dan pengembangan pasar.Karena itu, fasilitasi KUR diharapkan dapat membantu pedagang memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan ruang publik."Meski demikian, akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimis tetap terealisasi," katanya, penuh optimis.Mengakhiri keterangan, Arlin menyebutkan program Pemerintah Kota untuk pemberdayaan PKL berfokus pada pendampingan dan fasilitasi, bukan jaminan bahwa seluruh pengajuan kredit akan disetujui.Dengan pemerataan fasilitasi di 15 kecamatan, Dia menuturkan semakin banyak pelaku usaha mikro dan PKL yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan mandiri secara finansial."Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga, artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang," tutup Arlin. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Puluhan Ribu Aduan Tercatat, Roem Sebut Makassar Perkuat Layanan Publik Berbasis Digital di Forum Kemendagri

JAKARTA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, memaparkan strategi transformasi digital Pemerintah Kota Makassar.Paparan disampaikan di hadapan peserta Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).Dalam forum tersebut, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital Kota Makassar dibangun melalui integrasi sistem pemerintahan, pengelolaan data terpadu, peningkatan kualitas layanan masyarakat, dan penguatan sistem pemantauan kinerja pemerintah daerah.Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Super apps Lontara+, yang dikembangkan sebagai pintu akses digital bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan dan informasi pemerintahan.“Melalui Lontara+, Pemerintah Kota Makassar mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pengaduan inspektorat, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, informasi cuaca dan kebencanaan, informasi wisata dan kegiatan, hingga layanan ketenagakerjaan dan transportasi,” ucapnya.“Aplikasi ini juga mencakup berbagai program dan layanan lainnya, seperti Makassar Creative Hub, SPMB, Nikah Massal, informasi bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan,” sambung Roem.Melalui pendekatan satu platform, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan layanan tanpa harus berpindah-pindah sistem.Muhammad Roem juga memaparkan pengembangan tata kelola data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data.Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai OPD.Pemanfaatan data juga diperkuat melalui dashboard dengan empat lapisan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis.Tak hanya itu, aspek lain yang dipaparkan adalah pengelolaan pengaduan masyarakat. Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat 29.389 tiket pengaduan.Dari total pengaduan tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed atau selesai.Sementara itu, 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat berstatusDashboard tersebut mencatat keterlibatan 52 OPD dengan total 29.389 tiket pengaduan.Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan tercatat sekitar 5 hari 7 jam 28 menit. Data per OPD juga digunakan untuk melihat jumlah laporan dan rata-rata waktu penyelesaian, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi sektor pelayanan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi dalam dashboard, yakni 16.232 tiket.Data ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan, meningkatkan respons terhadap laporan warga, dan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.“Namun, tindak lanjut terhadap laporan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kita,” ungkapnya.Dia juga mengutarakan sistem penanganan pengaduan dirancang melalui enam tahapan, yaitu penerimaan laporan melalui aplikasi yakni pusat panggilan atau media sosial, validasi dan pencatatan, disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA) serta konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai.Melalui mekanisme tersebut, penanganan isu masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan terdokumentasi.“Untuk mendukung pengawasan dan koordinasi, Kota Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi 24 jam dengan sistem pergantian petugas,” pungkasnya.Dari inivasi tersebut, lahirlah sejumlah prestasi dan pengakuan, termasuk pilot nasional program “Pantau SPMB” yang melibatkan PANRB, Kemendikdasmen, dan Ombudsman.Apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan dan masuknya Pemerintah Kota Makassar dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025 serta penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.Penghargaan dan pengakuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan layanan digital yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.Roem berharap partisipasi dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi praktik pengembangan kota cerdas dan memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan perkotaan yang inovatif, responsif, dan berkelanjutan. (*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 13 141516 17 Selanjutnya