Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Seluruh Fraksi DPRD Makassar Dukung Pembahasan Ranperda Perubahan PD Terminal Jadi Perseroda

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda).Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Jumat (6/11/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahap berikutnya.Persetujuan itu disertai sejumlah catatan dan masukan fraksi-fraksi terkait penguatan tata kelola perusahaan, profesionalisme manajemen, optimalisasi aset terminal, hingga kepastian status dan kesejahteraan tenaga kerja.“Pemandangan fraksi-fraksi tersebut diharapkan menjadi pembahasan kajian bapak Wali Kota Makassar atas ranperda,” kata Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman.Munafri menyampaikan apresiasi atas pandangan dan masukan yang diberikan seluruh fraksi. Menurutnya, pemandangan umum tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda agar regulasi yang disusun memiliki landasan dan pertimbangan yang komprehensif.“Berbagai masukan dan catatan yang diberikan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan Ranperda ini," kata Munafri.Sebelumnya pada pada Rapat Paripurna yang dihelat Senin (2/11), Munafri memaparkan usulan perubahan bentuk badan hukum PD Terminal Makassar Metro menjadi Perseroda. Langkah tersebut diambil Pemkot Makassar untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kapasitas perusahaan.Perubahan tersebut juga diarahkan agar status baru sebagai Perseroda dapat memberikan ruang pengelolaan bisnis yang lebih fleksibel, profesional, dan adaptif terhadap peluang investasi maupun kemitraan dengan berbagai pihak.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Melantai Tanpa Sekat, Appi Dialog Terbuka dengan Mahasiswa untuk Bahas Permasalahan & Solusi

MAKASSAR - Menanggalkan sekat formalitas, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memilih duduk melantai bersama mahasiswa.Bukan sekadar menemui massa aksi, tetapi membuka ruang dialog untuk mendengar langsung aspirasi, memahami keresahan, dan membicarakan solusi bagi Kota Makassar.Momen tersebut terlihat pada Jumat (6/11/2026), saat orang nomor satu Kota Makassar itu, hadir langsung menemui mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi dan keamanan Kota Makassar.Setelah mendengar aspirasi dari mahasiswa, pria yang akrab disapa Appi itu menyampaikan bahwa setiap aspirasi yang disuarakan mahasiswa memiliki arti dan setiap suara warga negara layak mendapatkan ruang untuk didengar."Sebab, membangun kota tidak cukup hanya melalui kebijakan dari balik meja, tetapi juga membutuhkan keterbukaan untuk mendengar langsung keresahan dan harapan mahasiswa maupun masyarakat," ujarnya.Semangat itulah yang ditunjukkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam merespons berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa.Munafri memperlihatkan bahwa kritik dan tuntutan bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, setiap masukan menjadi bahan evaluasi sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat."Disinilah ruang dialog menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar, para mahasiswa menyampaikan pandangan, membicarakan persoalan yang menjadi perhatian bersama. Tentu kami Pemerintah cari solusi lewat duduk bersama," jelasnya.Wali Kota Munafri dengan suasana santai, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta Kepala OPD turun ke pelataran Kantor Balai Kota Makassar untuk berdialog bersama mahasiswa.Pada kesempatan ini juga, Appi menjawab apa menjadi pokok inti tuntutan, ia kemudian memaparkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kewenangan, serta tanggung jawab yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.Appi juga menjelaskan sejumlah program pemberdayaan yang disiapkan lewat Makassar Creator Hub (MCH) untuk membuka ruang partisipasi dan pengembangan potensi generasi muda."Tak hanya itu, pembinaan anak muda di OPD, kami juga lakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian dan TNI, bagaimana menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk meningkatkan patroli di wilayah masing-masing, bagian dari langkah yang menjaga keamanan Kota," katanya.Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, bahwa perbedaan pandangan bukan penghalang untuk bersama-sama menjaga dan membangun Kota Makassar.Bagi Munafri, mendengarkan aspirasi harus diikuti dengan langkah nyata. Karena itu, ia berkomitmen mengakomodasi berbagai masukan mahasiswa dan kembali membuka ruang dialog untuk membahas persoalan serta merumuskan solusi bagi Kota Makassar Rabu, tanggal 11 November mendatang."Kita akan bertemu pada, hari Rabu tanggal 11 November mendatang, guna membicarakan berbagai persoalan sekaligus mencari solusi konkret bagi Kota Makassar," tutup Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Ketua Dewan Lingkungan Resmikan Sentra Tukar Sampah Berbasis Aplikasi di Kelurahan Layang

MAKASSAR – Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan Sentra Tukar Sampah berbasis aplikasi di Jalan Sibula Dalam, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Jumat (6/11/2026).Inovasi ini menjadi langkah baru dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih praktis sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.Sentra Tukar Sampah Kelurahan Layang hadir dengan sistem digital melalui aplikasi MuliaAsri. Aplikasi ini memudahkan warga dalam mengikuti kegiatan tukar sampah, sekaligus dilengkapi fitur mitra yang membuka peluang kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat.Dalam sambutannya, Melinda mengapresiasi inovasi Pemerintah Kelurahan Layang yang dinilai mampu menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan sampah.Menurutnya, penggunaan aplikasi menjadi nilai tambah karena belum ada kelurahan lain di Kota Makassar yang menghadirkan sistem serupa.Ia berharap inovasi tersebut tidak hanya menjadi program percontohan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.Melinda juga menekankan pentingnya pendataan warga yang akurat sebagai salah satu dasar dalam menjalankan program lingkungan.Ia meminta jajaran RT/RW, pemerintah kelurahan, serta kader PKK untuk memastikan data warga, termasuk data Dasawisma, benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.“Data yang kita miliki harus sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Karena itu, RT/RW dan kader PKK perlu memastikan pendataan dilakukan dengan baik, sehingga program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” pesannya.Lebih lanjut, Melinda mengungkapkan bahwa gerakan pemilahan sampah mulai menunjukkan hasil positif. Keaktifan bank sampah di sejumlah wilayah semakin meningkat, bahkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.Ia mencontohkan salah satu pengurus RT yang mampu membeli sepeda motor bekas dari hasil penjualan sampah anorganik yang dikumpulkan warga. Hal ini menunjukkan bahwa sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi.Menurutnya, sejak pemilahan sampah semakin digalakkan, volume sampah anorganik yang terkumpul juga terus bertambah. Warga mulai lebih bersemangat mengumpulkan sampah yang memiliki nilai jual.Namun, Melinda mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan kepada pemerintah kelurahan saja. Dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat, mulai dari lurah, RT/RW, kader PKK, hingga warga.“Pengelolaan sampah ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pak Lurah. Semua harus terlibat, mulai dari RT/RW, kader PKK, ibu-ibu pengurus PKK kelurahan, sampai masyarakat. Kalau semua bergerak bersama, hasilnya tentu akan lebih baik,” ujarnya.Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap sampah yang masuk ke tempat penampungan sementara (TPS) harus terus dilakukan. Pemerintah Kota Makassar secara rutin memantau agar sampah yang telah dipilah tidak kembali tercampur, termasuk menindaklanjuti laporan apabila ditemukan sampah dari wilayah lain yang kembali bercampur.Melinda menyebutkan, upaya pembenahan pengelolaan sampah yang terus dilakukan mulai memberikan dampak positif bagi lingkungan. Kondisi di sekitar TPA, termasuk kawasan Manggala dan Panaikang, kini menunjukkan perubahan dengan berkurangnya bau tidak sedap secara signifikan.Sementara itu, Lurah Layang, Ahdar Natsir menjelaskan bahwa Sentra Tukar Sampah MuliaAsri dirancang sebagai layanan berbasis digital yang menghubungkan masyarakat dengan kegiatan pengelolaan sampah. Selain memudahkan proses tukar sampah, fitur mitra di dalamnya juga menjadi ruang kolaborasi bagi UMKM lokal.Camat Bontoala, Patahulla dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa sentra tukar sampah berbasis aplikasi di Kelurahan Layang merupakan yang kedua di wilayah Kecamatan Bontoala. Sebelumnya, sentra serupa telah diresmikan oleh Ketua Dewan lingkungan di Kelurahan Gaddong.Ia berharap inovasi ini dapat diikuti kelurahan lainnya dengan berbagai pengembangan program. Terlebih, Kelurahan Layang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, tingkat kepadatan tertinggi, sekaligus wilayah terluas di Kecamatan Bontoala.Karena itu, gerakan pemilahan sampah di Kelurahan Layang dinilai sangat strategis. Camat Bontoala turut mengapresiasi peran aktif para ketua RT, RW, dan kader PKK yang selama ini konsisten mengedukasi masyarakat agar membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.Inovasi ini diharapkan tidak berhenti pada peluncuran aplikasi, tetapi terus berkembang melalui keterlibatan aktif masyarakat. Dengan kerja sama seluruh elemen, pengelolaan sampah dapat menjadi kebiasaan yang membawa manfaat bagi lingkungan dan kehidupan warga.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Pemkot Makassar Gandeng Polda Sulsel Perluas Konservasi RTH TPA Tamangapa

MAKASSAR,—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mendorong penataan kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala, menuju kawasan ruang terbuka hijau (RTH) atau hutan kota melalui program penghijauan.Langkah pemulihan lahan tersebut didorong Pemkot Makassar usai TPA Tamangapa sukses dibenahi dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill.Kali ini, Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) menanam 100 bibit pohon tabebuya di kawasan TPA Tamangapa, Jumat (6/11/2026) pagi.Penanaman pohon dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Kapolda Sulsel, Irjen Pol Awal Chairuddin, Wakapolda Sulsel, Bridgen Pol Gidion Arif Setyawan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dan jajaran Pejabat Utama Polda Sulsel.Sebanyak 100 bibit tabebuya ditanam secara bergotong royong di sepanjang akses jalan masuk menuju TPA Antang, guna memperluas penghijauan secara bertahap sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan di kawasan pengelolaan sampah tersebut.Munafri mengatakan pemilihan pohon tabebuya, selain untuk menambah pohon penghijauan, juga mempertimbangkan manfaat ekologisnya bagi lingkungan, yakni bisa membantu memperbaiki kualitas udara."Tabebuya ini bagus, dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen," katanya.Munafri berharap pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, menciptakan lingkungan TPA yang semakin asri, teduh, dan nyaman bagi kawasan tersebut dalam jangka panjang.Upaya ini juga melanjutkan kegiatan penghijauan sebelumnya. Pada Senin (5/10), Pemkot Makassar bersama Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan telah menanam sebanyak 285 bibit pohon beragam jenis di kawasan TPA Tamangapa.Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, Munafri mendorong keterlibatan berbagai pihak dan lembaga dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk mendorong transformasi hutan kota di lahan kawasan yang selama ini menjadi pusat sampah.Selain kegiatan penghijauan, Munafri bersama jajaran Polda Sulsel juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada para petugas TPA Antang.Bantuan tersebut menunjukkan bentuk kepedulian dan apresiasi pemerintah kepada para petugas yang setiap hari menjalankan tugas dalam mendukung kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Makassar.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Enam Inovasi DPPKB Antar Makassar Raih Penghargaan Tertinggi di Tingkat Nasional

JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, bertepatan momentum HUT Kota Makassar 2026.Kali ini, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Parasamya Karya Kencana Tahun 2026 kategori Pengelola Program Keluarga Berencana (KB) Terbaik I.Penghargaan bergengsi itu, diserahkan pada puncak acara GENTING Collaboration Summit 2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, diwakili Kepala DPPKB Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, yang hadir menerima langsung trofi penghargaan."Alhamdulillah, selamat dan sukses untuk Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin. Kota Makassar berhasil meraih Terbaik Pertama Parasamya Karya Kencana Tahun 2026," ungkap Irwan seusai menerima penghargaan.Penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan Pemkot Makassar.Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengelolaan program KB, serta menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.Andi Irwan menjelaskan, Parasamya Karya Kencana merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Kemendukbangga/BKKBN kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengelola dan mengembangkan program pembangunan keluarga serta keluarga berencana."Penghargaan ini, tidak hanya didasarkan pada capaian kepesertaan KB, tetapi juga mencakup mutu pelayanan, peningkatan kualitas penyelenggaraan program, kesehatan reproduksi, pelayanan kependudukan, hingga kemampuan daerah menghadirkan inovasi," tuturnya.Dalam proses penilaian oleh panelis independen dari pemerintah pusat, DPPKB Kota Makassar memaparkan enam inovasi unggulan yang dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan pelayanan di lapangan."Keenam inovasi tersebut meliputi Alokon Ekspres, Siked, Masiga, Mabarani, Simponi Keren, dan Belati," ungkap Plt. Asisten I Pemkot Makassar ini.Dijelaskan, Alokon Ekspres merupakan layanan respons cepat distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) untuk meminimalkan risiko kekosongan stok. Melalui sistem one-day service, kebutuhan alokon yang diterima langsung ditindaklanjuti dengan penyaluran.Selanjutnya, SIKED atau Sistem Informasi Kinerja Kader menjadi inovasi digital untuk mendokumentasikan sekaligus memantau kinerja kader secara lebih terukur.Sementara MASIGA atau Manajemen Sistem Informasi Keluarga menghadirkan pengelolaan data berbasis aplikasi guna mendukung proyeksi sasaran dan kebutuhan pelayanan keluarga berencana.Kemudian, pada aspek pembangunan generasi muda, DPPKB menghadirkan MABARANI, sebuah program edukasi yang mendorong remaja Makassar berani merencanakan masa depan secara lebih baik.Adapun SIMPONI KEREN difokuskan pada penguatan dan pendampingan keluarga orang tua tunggal atau single parent. Sedangkan BELATI atau Beranda Lansia Produktif menjadi inovasi yang mendorong peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, dan produktif."Alhamdulillah, ada enam inovasi yang kami paparkan dalam proses penilaian. Seluruhnya dirancang agar pelayanan lebih responsif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan keluarga," jelasnya.Tidak sekadar menghadirkan program baru, enam inovasi tersebut juga didukung capaian kinerja yang menunjukkan tren positif dalam pengelolaan program KB di Kota Makassar.Berdasarkan data DPPKB Kota Makassar, persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS) meningkat dari 64,52 persen pada 2023 menjadi 68,46 persen tahun 2025.Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) juga mengalami peningkatan signifikan, dari 27,75 persen menjadi 35,19 persen dalam periode yang sama.Selain itu, peningkatan juga terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam kelompok kegiatan pembangunan keluarga.Seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)."Capaian ini, memperlihatkan bahwa penguatan program KB tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga pada keterlibatan keluarga dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat," katanya.Andi Irwan menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama Pemerintah Kota Makassar melalui penguatan kualitas pelayanan, pemanfaatan data, inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak."Keberhasilan pengelolaan KB bukan hanya tentang capaian, tetapi tentang mutu layanan, pilihan yang sadar, data yang valid, dan inovasi yang benar-benar berdampak," tuturnya.Prestasi ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas melalui pelayanan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Makassar MULIAIa pun menyebut penghargaan nasional tersebut menjadi hadiah istimewa bagi Kota Makassar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar pada 9 November 2026."Alhamdulillah, Penghargaan Parasamya Karya Kencana ini menjadi kado dari DPPKB untuk HUT Kota Makassar 2026," pungkas Irwan. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota Makassar Ikuti Rakor Kemendagri Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah Cegah Korupsi

MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.Rakor pemerintah daerah bersama pemerintah pusat tersebut digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (5/11/2026).Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulsel serta Pemerintah Provinsi Sulsel dalam agenda koordinasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, hadir langsung memberikan pengarahan.Partisipasi Munafri dalam kegiatan tersebut menegaskan sinergi dan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.“Agenda ini menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek tata kelola dan pencegahan korupsi,” katanya.Wali kota yang akrab disapa Appi ini memandang penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.Ia menggaris bawahi, untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pimpinan daerah, tetapi juga seluruh jajaran perangkat daerah.Appi berharap melalui forum koordinasi ini, dapat terbangun kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.(*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 123 4 Selanjutnya