Pemerintah Kota Makassar

Publikasi Terkini

Berita & Informasi

Umum

Wajah Baru TPA Tamangapa Mulai Terlihat, Munafri: Pembenahan Ramah Lingkungan

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali meninjau perkembangan pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang, Kecamatan Manggala, Rabu (16/9/2026). Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, Appi bahkan naik hingga ke puncak area TPA untuk melihat langsung progres penataan kawasan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah. Dari atas area TPA, perubahan wajah kawasan tersebut mulai terlihat. Area yang sebelumnya identik dengan tumpukan sampah, bau, dan kondisi yang tidak tertata, kini secara bertahap mulai dibenahi dan ditata. Pembenahan itu merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kota Makassar setelah menerapkan program pemilahan sampah dan penataan pengelolaan TPA sejak Agustus 2026. Appi mengatakan, perubahan tersebut menjadi bagian dari proses panjang untuk mengubah sistem pengelolaan TPA Tamangapa dari pola open dumping menuju sistem yang lebih terkendali. "Pembenahan ini masih kita tingkatkan dari open dumping ke controlled landfill atau menuju sanitary landfill, sampah harus ditutup dengan tanah urug," ujar Appi saat meninjau TPA Tamangapa. Selain area timbunan, pembangunan akses menuju TPA Tamangapa juga masih terus berjalan. Saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap pembuatan tiang pancang untuk mendukung pembangunan akses jalan utama. Penataan kawasan juga disiapkan dengan beberapa jalur akses. Selain akses utama dari sisi barat, terdapat jalan alternatif di sisi kanan kawasan TPA serta akses melalui poros Samata dari sisi selatan TPA, di sekitar kawasan Bintang Lima. Pembangunan sejumlah akses tersebut diharapkan mendukung kelancaran mobilitas armada sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan TPA secara keseluruhan. Dia mengatakan, persoalan persampahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kualitas kehidupan dan lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. "Kita tidak hanya bicara tentang teknis, tapi kita bicara tentang kelas. Kita tidak mau mewariskan generasi kita soal kotornya kota, persoalan joroknya kota, persoalan kota yang tidak sehat," terangnya. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan tertata. Ketua IKA FH Unhas itu menilai persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. "Hari ini pemerintah kota berkomitmen bagaimana mewariskan kota yang bersih, kota yang sehat, kota yang indah," katanya. "Sampah ini, menjadi sumber dari seluruh persoalan-persoalan hidup yang bisa berakibat fatal, kalau kita tidak kelola dengan baik," sambung Appi. Dalam peninjauan tersebut, Appi melihat langsung proses penutupan timbunan sampah menggunakan tanah urug atau tanah merah. Menurutnya, penggunaan tanah urug menjadi salah satu bagian penting dalam pembenahan TPA karena dapat membantu menutup timbunan sampah, mengurangi bau, serta mengendalikan keberadaan hama. "Di sini kelihatan proses menutupi penumpukan sampah. Ini masih dalam proses penutupan dan perbaikan," katanya. Penataan tersebut perlahan membuat kawasan TPA terlihat lebih rapi dibandingkan kondisi sebelumnya. Appi menyebut perubahan wajah TPA Tamangapa mulai menunjukkan hasil nyata. Namun, ia menegaskan pembenahan tidak berhenti pada aspek estetika kawasan. Sehingga, Pemerintah kota, kata dia, sedang menata keseluruhan sistem persampahan agar proses pengelolaan berlangsung secara terus menerus. Lebih jauh, Appi menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur maupun pembenahan TPA. Menurutnya, perubahan harus dibarengi dengan kesadaran seluruh masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya. "Soal pengelolaan sampah itu harus menjadi tanggung jawab bersama," tegasnya. Selain itu, pria kelahiran 20 September 1975 itu juga menyampaikan keberadaan pipa-pipa yang dipasang di area timbunan sampah untuk mengalirkan gas metana. "Kalau kita lihat pipa-pipa pembuangan ini adalah pipa-pipa untuk gas metan," jelas Appi. Pemanfaatan tersebut menjadi bagian dari konsep pengelolaan sampah yang tidak sekadar memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mengolah potensi yang dihasilkan dari proses penguraian sampah. Menurutnya, keberadaan pipa tersebut berfungsi sebagai jalur ventilasi agar gas yang berada di dalam timbunan dapat keluar melalui saluran yang telah disiapkan. "Di dalam tanah ini ada tumpukan sampah, sehingga harus dibuka rongga untuk bernapas. Kalau tidak, bisa meledak. Nah, ini harus dibuka rongga," ungkapnya. Sistem ventilasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan aspek keselamatan di kawasan TPA. Gas metana yang terakumulasi tanpa pengendalian dapat meningkatkan risiko kebakaran maupun ledakan. Namun, Appi mengatakan gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Gas Metana Bakal Dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar, kata Appi, telah menyiapkan proyek percontohan pemanfaatan gas metana di kawasan TPA Tamangapa. Ke depan, proyek tersebut akan dikembangkan secara lebih masif dengan membangun jaringan instalasi yang dapat menangkap dan menyalurkan gas metana secara lebih optimal. "Selain dibuka rongga, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar untuk memasak di rumah masing-masing," tuturnya. "Sudah ada proyek percontohan yang kita lakukan. Ke depan akan kita bangun secara masif untuk memastikan jaringan instalasi gas metan berfungsi dengan baik," lanjut Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Appi Hadiri Rakor Bersama Mensos dan Gubernur, Persiapan Kunjungan Presiden Prabowo Dimatangkan

MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi tersebut digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (15/9/2026), sebagai bagian dari persiapan agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Rakor tersebut dipimpin Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir pula para kepala daerah serta kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, termasuk Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie. Selain membahas persiapan kunjungan Presiden, rapat koordinasi juga dirangkaikan dengan penguatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat serta perlindungan dan pemberdayaan sosial di Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, koordinasi lintas pemerintahan tersebut penting dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam agenda kunjungan Presiden dapat dipersiapkan secara matang. Menurutnya, persiapan tidak hanya menyangkut aspek teknis pelaksanaan kunjungan, tetapi juga memastikan pemerintah daerah dapat mengambil bagian dalam mendukung program-program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. "Rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Gubernur, wali kota dan bupati, serta kepala dinas sosial kabupaten/kota ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya pada bulan Oktober," kata Appi. Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar siap mendukung agenda nasional tersebut bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. "Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik dan setiap kebutuhan di lapangan terkoordinasi dengan matang," ujarnya. Appi menyebut Makassar sebagai bagian dari Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan agenda kunjungan Presiden berjalan dengan baik. "Pemkot Makassar siap mendukung kelancaran agenda nasional ini. Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar," lanjutnya. Di sisi lain, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial. "Pemerintah membutuhkan pendekatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus membuka jalan agar keluarga miskin dapat meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan," katanya. Ia menjelaskan, terdapat tiga pendekatan utama dalam penanganan kemiskinan, yakni bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari strategi tersebut karena tidak hanya berorientasi pada akses pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan keluarga. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Pada saat yang sama, intervensi sosial juga diarahkan kepada orang tua agar keluarga penerima manfaat memiliki peluang meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dengan pendekatan ini, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi tempat anak-anak memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. "Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pilar-pilar sosial Kementerian Sosial menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif di daerah," tuturnya. (*)

Baca Selengkapnya

Umum

Hadiri Bursa Wirausaha Unggulan Sulsel, Aliyah Mustika Ilham Perkuat Dukungan bagi UMKM

MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri rangkaian kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Sulawesi Selatan yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia di Baruga A.P. Pettarani, Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Menteri UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, dan menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendorong pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan. Kehadiran Aliyah Mustika Ilham menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung penguatan UMKM, khususnya melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas produk, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Dalam kegiatan tersebut, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sejumlah pelaku UMKM. Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha agar dapat mengembangkan kapasitas dan meningkatkan daya saing. Usai penyerahan KUR, Aliyah Mustika Ilham meninjau langsung pameran UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan pelaku usaha dari Sulawesi Selatan. Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, Aliyah Mustika Ilham melihat berbagai produk yang dipamerkan serta berinteraksi dengan sejumlah pelaku UMKM. Aliyah Mustika Ilham menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, penguatan ekosistem usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, peningkatan kualitas produk hingga perluasan akses pasar. “UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi daerah. Pemerintah tentu terus mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang, naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” ujarnya. Aliyah Mustika Ilham juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. “Kita berharap bantuan pembiayaan seperti KUR benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Di sisi lain, pameran seperti ini juga penting karena membuka peluang promosi dan mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas,” lanjutnya. Bursa Wirausaha Unggulan Sulawesi Selatan yang digelar Kementerian UMKM RI menghadirkan sejumlah kegiatan, mulai dari lokakarya, ekspos produk, layanan usaha hingga inkubasi bisnis. Kegiatan tersebut menargetkan sekitar 1.000 peserta yang terdiri atas mahasiswa calon wirausaha dan pelaku UMKM yang telah melalui proses kurasi. Kegiatan turut dihadiri sejumlah jajaran Kementerian UMKM, di antaranya Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik, Staf Ahli Menteri Usaha Rintisan dan Ekonomi Digital Dr. Yulius, M.A., Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Dr. Sudaryono, M.A., Staf Khusus Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ahmad Zabadi, serta Direktur Utama LLP-KUMKM Dody Ahmadias. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulsel Ir. Andi Darmawan Bintang serta Bupati Maros Dr. H.A.S. Chaidir Syam. Pelaksanaan Bursa Wirausaha Unggulan Sulawesi Selatan diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, UMKM di Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Makassar, diharapkan semakin memiliki akses terhadap pembiayaan, pengembangan kapasitas, promosi, dan pasar yang lebih luas sehingga mampu berkembang dan naik kelas.

Baca Selengkapnya

Umum

Aliyah Mustika Ilham Buka Forum Kemitraan Penanggulangan HIV, TBC dan Malaria di Makassar

MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM). Hal tersebut disampaikan Aliyah Mustika Ilham saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan untuk Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) Bersumber Anggaran Dana Kelurahan, yang dilaksanakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), di Graha Pena, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (14/9/2026). Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham mengatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadapi persoalan kesehatan masyarakat. “Pemerintah Kota Makassar berkomitmen penuh untuk bersinergi dan berkolaborasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, NGO, organisasi masyarakat maupun seluruh pihak lainnya. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui program dan kegiatan yang bermanfaat,” ujar Aliyah Mustika Ilham. Menurutnya, sebagai kota metropolitan sekaligus pintu gerbang Indonesia Timur, Makassar memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung upaya pengendalian HIV/AIDS, TBC dan malaria yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Aliyah Mustika Ilham menekankan bahwa penanggulangan ketiga penyakit tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, organisasi masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi serta berbagai mitra lainnya. “Penanggulangan penyakit ATM tidak hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan. Diperlukan dukungan dari berbagai OPD, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, sektor perumahan dan pemberdayaan masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat,” katanya. Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar terus mengupayakan dukungan anggaran daerah untuk memperkuat berbagai program penanggulangan penyakit ATM, mulai dari kegiatan promotif dan preventif, penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan hingga peningkatan akses pelayanan kesehatan di puskesmas dan posyandu. Anggota DPR RI Komisi IX Periode 2014-2024 itu juga menekankan pentingnya penguatan data dan akuntabilitas anggaran. Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kita harus memastikan setiap rupiah untuk ATM benar-benar sampai kepada pasien, obat, tenaga kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. Lebih jauh, Aliyah Mustika Ilham mengatakan bahwa HIV/AIDS, TBC dan malaria bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dampaknya dapat menyentuh persoalan kemiskinan, produktivitas keluarga hingga masa depan generasi mendatang. Karena itu, diperlukan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Ketiga penyakit ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, kemiskinan, produktivitas dan masa depan bangsa. Karena itu, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan satu suara, satu data dan satu anggaran,” tambahnya. Aliyah Mustika Ilham berharap forum kemitraan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret, khususnya terkait strategi penganggaran bersama, pembiayaan inovatif serta pemanfaatan APBD, DAK dan sumber pembiayaan lainnya secara efektif dan efisien. Ia juga mengapresiasi keterlibatan unsur kecamatan, kelurahan dan puskesmas dalam forum tersebut. Menurutnya, penguatan program hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat menjadi penting karena kelurahan memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. “Kamiberharap dengan kegiatan ini, komitmen dari kecamatan, kelurahan dan puskesmas semakin kuat. Apalagi ini merupakan suasana baru dengan semangat baru. Mari kita sama-sama menyukseskan pemberantasan penyakit ATM di Kota Makassar,” tutupnya. Ketua ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, M. Ishak Iskandar, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa penanggulangan HIV/AIDS, TBC dan malaria membutuhkan keterlibatan seluruh sektor. Ia menilai pendekatan kesehatan semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena terdapat aspek sosial, perilaku, lingkungan hingga ekonomi yang turut memengaruhi. “Penanggulangan HIV/AIDS, TBC dan malaria bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan sektor kesehatan saja. Harus dilihat dari seluruh aspek, baik sosial, perilaku, lingkungan maupun ekonomi. Karena itu, kemitraan adalah kunci,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran kelurahan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi, literasi kesehatan, deteksi dini, pendampingan pasien, pemberdayaan masyarakat, penguatan kader dan pencegahan stigma. Menurutnya, forum tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan koordinasi administratif, tetapi harus menjadi ruang bersama untuk menyatukan data, program dan sumber daya. “Kita berharap forum ini menjadi forum aksi, bukan sekadar forum diskusi. Kita harus memastikan intervensi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Sementara itu, Program Koordinator RSSH ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan, Raden Muliati, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat kelurahan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Ia mengatakan, dukungan anggaran kelurahan dapat berperan dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan ATM sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, keterlibatan kader kesehatan, komunitas masyarakat, penggiat isu kesehatan, puskesmas, kecamatan dan kelurahan sangat diperlukan dalam membangun koordinasi berkelanjutan. “Penyelesaian ATM memerlukan kolaborasi, sinergi dan koordinasi berkelanjutan lintas sektor, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan kelurahan,” ujarnya. Raden menambahkan, dukungan terhadap penanggulangan ATM tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang berdiri sendiri. Program terkait dapat diintegrasikan dengan kegiatan kelurahan yang sudah berjalan, seperti sosialisasi, edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan ATM. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan dan komitmen bersama dalam mendukung prioritas kegiatan serta penganggaran untuk mencapai target Ending AIDS, TBC dan Malaria 2030. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin, Sekretaris Dinas Kesehatan Ahmad Asy'ari, Program Koordinator RSSH ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan Raden Muliati, Ketua ADINKES Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Asisten I Pemprov Sulsel M. Ishak Iskandar, para narasumber dari Bappeda, Dinas Kesehatan dan Tata Pemerintahan, 11 Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Makassar, ketua dan perwakilan OMS/CSO, serta sejumlah camat dan lurah. Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham mengajak seluruh peserta menjadikan forum tersebut sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi dan seluruh mitra. Ia berharap kolaborasi yang dibangun melalui forum tersebut mampu memperkuat penemuan kasus secara dini, memastikan pengobatan hingga tuntas, mencegah penularan, menghilangkan stigma serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan Makassar yang semakin sehat.

Baca Selengkapnya

Umum

Wali Kota Makassar Terus Perkuat Koordinasi, Antrean BBM di Makassar Perlahan Kembali Normal

MAKASSAR,—Meski antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar dalam beberapa hari terakhir mulai mereda, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, Pertamina, dan seluruh pihak terkait untuk memastikan penyaluran BBM kembali normal. Koordinasi tersebut dilakukan Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/09/2026). Rapat diikuti Forkopimda Sulsel, bupati dan wali kota se-Sulsel, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulsel Deni Sukendar, perwakilan SKK Migas, serta para pemilik SPBU Kota Makassar. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi penyaluran BBM dalam beberapa hari terakhir sekaligus menyusun langkah penanganan dan antisipasi agar persoalan antrean tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat. Munafri mengatakan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari antrean di sejumlah SPBU Makassar yang mulai berkurang. “Apa yang menjadi upaya kita beberapa hari ini sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik,” ujarnya. Pemerintah, kata Munafri, telah memaksimalkan pelayanan di hampir seluruh SPBU untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah kebijakan juga diterapkan untuk mengurai kepadatan, mulai dari pelaksanaan pembelajaran daring, work from home (WFH), pengaturan jadwal pengisian BBM, hingga permintaan penambahan kuota ke pemerintah pusat. “Makassar sudah memaksimalkan hampir semua SPBU, menambah jam operasional dan juga menambah tenaga. Terima kasih juga kepada pemilik SPBU,” katanya. Selain memperkuat koordinasi, pada rapat evaluasi tersebut Munafri juga mendorong agar disparitas harga BBM menjadi bagian dari evaluasi Pertamina. Menurutnya, perbedaan harga yang cukup jauh menjadi salah satu alasan yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat yang memilih beralih ke jenis BBM yang harganya lebih murah. Ia pun berharap disparitas harga BBM dapat dikaji dna di evaluasi. Sehingga pola konsumsi masyarakat di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian pasokan. Di sisi lain, Munafri meminta penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Ia menilai berbagai regulasi khusus yang telah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala seiring membaiknya kondisi antrean. Sehingga, Masyarakat Kota Makassar dapat segera kembali beraktivitas dalam kondisi yang normal. Seperti siswa yang saat ini belajar daring padahal musim ujian hingga para ojol dengan mobilitas tinggi akan kesulitan jika hanya bisa mengisi BBM mengikuti aturan isi bensin ganjil-genap. “Ini kita butuh masuk ke dalam kondisi yang normal untuk memastikan bahwa proses ini sudah bisa berjalan normal lagi, dan kita harus menentukan tenggat waktu supaya ini tidak berlangsung terlalu lama,” tegasnya.(*)

Baca Selengkapnya

Umum

Gas Melon Mulai Langka di Makassar, Appi Desak Pertamina Investigasi Total Pangkalan

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, merespons persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dikeluhkan masyarakat di Kota Makassar. Ia meminta PT Pertamina segera memastikan ketersediaan pasokan sekaligus memperketat pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut. "Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan," tegas Appi, Senin (14/9/2026). Karena itu, ia meminta Pertamina tidak hanya menambah pasokan dan kuota LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap jalur distribusinya. Menurut Appi, persoalan kelangkaan tidak boleh hanya dilihat dari sisi ketersediaan barang. Distribusi hingga tingkat pangkalan resmi juga perlu diperiksa untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar dijual kepada kelompok masyarakat yang berhak dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). "Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak," tutur Appi. Orang nomor satu Kota Makassar itu, bahkan mendesak pihak PT Pertamina untuk segera turun ke lapangan dan melakukan investigasi total terhadap pangkalan-pangkalan resmi yang menyalurkan LPG 3 kg. Ketua IKA FH Unhas itu mengatakan, pengawasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses distribusi, terlebih LPG 3 kg merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi pemerintah. "Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka," ujarnya. Persoalan LPG 3 kg tersebut, kata Appi, juga telah dibahas bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan pihak Pertamina dalam pembahasan mengenai solusi persoalan kebutuhan energi masyarakat, termasuk masalah antrean dan ketersediaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia menilai, penanganan LPG 3 kg membutuhkan langkah bersama dan pengawasan yang kuat agar persoalan di tingkat distribusi tidak berujung pada beban tambahan bagi masyarakat. "Ini memang butuh Satgas yang sangat kuat, secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan ketersediaan bagi kebutuhan masyarakat," katanya. "Karena ini menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari. Ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat," sambung Appi. Lebih lanjut, Munafri menekankan, pemerintah Kota akan terus mendorong agar kebutuhan energi dasar masyarakat dapat terpenuhi. Di sisi lain, ia menekankan tata kelola distribusi berjalan sesuai ketentuan, mulai dari ketersediaan pasokan, penyaluran, hingga penjualan di tingkat pangkalan. "Yang penting agar LPG 3 kg yang merupakan bersubsidi, tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran," harap Appi. (*)

Baca Selengkapnya

Sebelumnya 2 345 6 Selanjutnya