Iqbal Suhaeb Hadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Makassarkota, MAKASAR,- Pj Walikota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb menghadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah se – Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertempat di Four Point by Sheraton Hotel, Jalan A Djemma No. 130, Makassar. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Naptalina Sipayung mengatakan evaluasi ini dilaksanakan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. “Program evaluasi dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana kemajuan implementasi sistem akuntabilitas di daerah kabupaten kota setelah melakukan evaluasi kami akan laporkan ke pemerintah pusat untuk rekomendasi dan tindak lanjutnya,”ujarnya. Naptalina menjelaskan ada dua fungsi yang dilakukan kemenpan RB dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah kota kabupaten yakni evaluasi dan pendampingan. “Silahkan jika ada yang belum dimengerti kami persilahkan untuk bertanya sebagaimana fungsi kami mendampingi mentransfer knowledge mengenai evaluasi pelaksanaan reformasi di daerah,” ucapnya. Dia menyebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo penataan reformasi khususnya pada birokrasi perlu dilaksanakan agar struktur organisasi tidak menghambat birokrasi pemerintahan. “Struktur organisasi perlu ditata secara sederhana agar semakin simple dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat” ujarnya. Iqbal menyampaikan apa yang dipaparkan oleh Naptalina merupakan acuan bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam mendorong serta menjalankan roda pemerintahan yang bersih. “Hasil evaluasi ini akan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, terpercaya, dan bersih,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu diserahkan hasil laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kota yang dilakukan KemenPan RB kepada tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan diantaranya Kabupaten Bulukumba, Gowa, Luwu Utara, Maros, Bantaeng, Pangkep, dan Luwu Timur disaksikan Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang)
Dinas Perpustakaan Kota Makassar Gelar Pelatihan Ibu Relawan Baca
Makassarkota, MAKASSAR, Dinas Perpustakaan Kota Makassar menyelenggarakan Pelatihan Ibu Relawan Baca di Hotel Prima Makassar, Rabu (17/07). Pelatihan yang diikuti 100 kader PKK Kecamatan se-Kota Makassar dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan, Muhyiddin Mustakim. Dalam sambutannya Kepala Dinas berharap agar Ibu-Ibu menjadi figur kegemaran membaca di keluarga dan masyarakat. Sebelum menjadi Ibu Relawan Baca, seluruh peserta diberikan pembekalan oleh Psikolog UNM, Eva Meizara Puspita Dewi dan pengarahan dari panitia. Tahun ini, Dinas Perpustakaan Makassar berkomitmen membentuk 1 lagi komunitas untuk ikut membantu perpustakaan membudayakan Kegemaran membaca masyarakat. Komunitas tersebut adalah Ibu Relawan Baca. Ibu Kartini Ismail yang juga Ketua Forum Kader Posyandu se-Kota Makassar akhirnya terpilih dengan suara terbanyak sebagai Ketua Ibu Relawan Baca Kota Makassar sedangkan Sekretarisnya terpilih Ibu Cince Isuwati Iwan, A.Md selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Tallo. Tugas pertama Ketua dan Sekretaris terpilih akan membentuk susunan pengurus Ibu Relawan Baca Kota Makassar dan membuat program kerja sambil menunggu pengukuhan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar. | Dinas Perpustakaan Kota Makassar selalu ingin lebih dekat dan bersahabat… (Sumber: HumasPerpustakaan – Editor: Cammang)
Ketua Dekranasda Tekankan Pelestarian Kue Tradisional
Makassarkota, MAKASSAR,- Ketua Dekranasda Kota Makassar, Murni Djamaluddin Iqbal, membuka secara resmi workshop pembuatan kue-kue tradisional yang digelar Dinas Pariwisata Kota Makassar di Hotel Regency, Kamis (18/07/2019). Dalam sambutannya, Murni Iqbal mengungkapkan pentingnya melestarikan kue-kue tradisional, selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, juga sebagai salah satu daya tarik pariwisata. “Kuliner menjadi salah satu destinasi di kota Makassar, ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan usaha, dan mempertahankan berbagai kue-kue tradisional khas Makassar,” ujarnya. Salah satu hal yang penting diperhatikan agar mampu bersaing, yakni kualitas produk. “Kualitas produk harus diperhatikan, dari segi gizi, maupun tampilannya,” lanjutnya. Demikian pula diungkapkan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Muh Dasysyara Dahyar, mengungkapkan tujuan dari workshop yang kedua ini untuk meningkatkan kualitas produk serta skill para pelaku usaha kuliner. “Dengan peningkatan kualitas dan skill diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” tuturnya. (Sumber: Humas/Fikri – Editor: Cammang)
Didapuk Jadi Pembicara, Iqbal Bakal Bahas Tata Kelola Pemerintahan
Makassarkota, MAKASSAR,- Alumni Ilmu Doktor Ekonomi Universitas Hasanuddin akan menggelar Seminar Nasional Ilmu Doktor sekaligus juga pemilihan Ketua Ikatan Alumni Doktor Ekonomi Unhas. Hal tersebut diungkapkan Ketua Program Pendidikan S3 Ilmu Ekonomi, Dr. Anas Iswanto Anwar Makkatutu sesaat usai menggelar pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jalan Penghibur No. 1, Kamis (18/07/2019). “Kami sengaja mengundang Pak Wali dalam acara ini karena beliau merupakan alumni Doktor dari program Doktor Ilmu Ekonomi Bisnis Unhas angkatan tahun 2013,” ucapnya. Menurutnya selain diadakan pemilihan ketua IKA, Iqbal juga akan didapuk sebagai pembicara pada seminar ini “Nantinya pak Iqbal akan tampil sebagai pembicara dalam seminar ini memberikan masukan dan ide-ide bagaimana mengelola pemerintahan kota dengan lebih baik,” jelasnya. Pj Walikota Iqbal mengapresiasi dengan terselenggaranya acara yang diadakan Prodi Ilmu Doktor Ekonomi Unhas. Iqbal menyatakan dirinya siap hadir pada seminar dan pemilihan ketua IKA. “Kami siap hadir pada kegiatan ini juga memfasilitasinya agar dapat terselenggara sebagaimana mestinya,” ujarnya. Rencana, seminar dan pemilihan ketua IKA akan dilangsukan pada bulan September mendatang yang akan dihadiri mantan menteri lingkungan hidup, dekan Universitas Sam Ratulangi Manado, serta Ketua STIE Banjarmasin. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang)
Persiapan HAN, Murni Iqbal Tekankan Keselamatan Anak-Anak
Makassarkota, MAKASSAR,- Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Murni Djamaluddin Iqbal, menekankan perhatian pada keselamatan serta kenyamanan anak-anak Indonesia, yang akan hadir dalam Forum Anak Nasional dalam rangka Hari Anak Nasional, pada 19 Juli – 23 Juli mendatang. “Penting untuk diperhatikan keselamatan anak-anak selama kegiatan,” ujarnya saat rapat pemantapan kegiatan HAN yang digelar di Baruga Anging Mammiri, Rabu (17/07). Beberapa poin yang menjadi perhatian Murni mewakili para ibu mulai dari segi keamanan tempat, hingga pencahayaan yang akan digunakan selama kegiatan. “Rencana penutupan digelar di Fort Rotterdam, sehingga penting memastikan pencahayaan di sana nantinya cukup memadai. Demikian pula di beberapa sisi perlu diberi batas-batas, agar anak-anak tidak memanjati wilayah yang cukup berbahaya,” lanjutnya. Sebagai seorang ibu, baginya sangat penting memastikan kondisi anak-anak tetap berada dalam wilayah yang aman dan terjaga. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang)
GMTD Resmi Serahkan Lahan Jalan Metro Tanjung Bunga
Makassarkota, Makassar,- PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) akhirnya secara resmi melakukan serah terima lahan yang sempat ramai di perbincangkan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan rabu (17/07) siang di kantor Gubernur Sulsel. Lahan dengan luas 3,35 hektar dari PT GMTD ini di antaranya Jalan Metro Tanjung Bunga dan juga lahan Stadion Barombong, Makassar. Penyerahan lahan ini diserahkan dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah, Sekprov Sulsel Abdul Hayat, Sekda Kota Makassar M Ansar, kepala dinas terkait dan juga perwakilan DPRD Kota Makassar dan DPRD Prov Sulsel serta para Muspida lainnya. Wakil Ketua Lippo Group James Riady sebagai perwakilan dari GMTD mengungkapkan lahan yang diserahkan ini memiliki nilai aset sebesar Rp 2,8 Triliun. “Kami serahkan 2 lahan dengan nilai Rp 2,8 Triliun berharap dapat dimanfaatkan dengan baik agar bisa membantu pertumbuhan PAD kota Makassar dan Sulawesi Selatan,” ungkap James. Gubernur Nurdin menyambut baik dan berharap agar semua stakeholder bersatu bersama para pengusaha membangun pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan. “Kita sangat senang dan ini menjadi momentum agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengelola lahan ini sebagai salah satu aset pendapatan daerah dan juga aset investasi yang harus dipikirkan perkembangannya,” tutur mantan Bupati Bantaeng tersebut. Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang mewakili Pj Wali Kota Makassar menuturkan turut berbahagia dengan adanya penyerahan lahan ini. “Pemerintah Kota Makassar menyambut baik langkah GMTD yang kini makin responsif terhadap keinginan pemerintah dan akhirnya pada hari ini telah dilakukan penyerahan lahan yang sudah sejak lama dinantikan,” kata Ansar. (Sumber: Nana/Dayat – Editor: Cammang)
Pemkot Makassar Sabet Penghargaan Tertinggi Parasamya Purnakarya Nugraha
Makassarkota, JAKARTA,- Pemerintah Kota Makassar menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/19). Penghargaan ini diterima Pj Wali Kota Makassar, Dr M Iqbal S Suhaeb yang diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Parasamya Purnakarya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang baik atau sempurna untuk (kepentingan) semua orang, adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan 5 tahun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. “Hari ini Pemerintah Kota Makassar mendapatkan penghargaan artinya semua komponen yang membantu Kota Makassar bisa maju saat ini wajib berbahagia dan bangga,” ujarnya. Kata Iqbal, penghargaan ini hasil dari evaluasi tiga tahun berturut-turut untuk 881 indikator yang dinilai langsung oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri. “Jadi selama tiga tahun sebelum penghargaan ini diterima, Kota Makassar masuk nominasi 10 besar terbaik LPPD atau Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu setiap tahunnya. Semoga tiga tahun kedepan hasil evaluasi Makassar bisa mendapatkan penghargaan seperti ini lagi,” ungkapnya. Menurut Iqbal, penghargaan ini merupakan sejarah yang harus tetap dipertahankan seterusnya. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 26/Tk/2019, Selain Kota Makassar, Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya diberikan juga kepada empat kepala daerah lainnya yakni pemerintah Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), dan Kota Gorontalo. Sementara tujuh kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keppres Nomor 27/Tk/2019 adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Periode 2013-2018, Muhammad Zainul Majdi, Bupati Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), Apri Sujadi, Bupati Kabuto (Provinsi Gorontalo), Syarif Mbuinga, Wali Kota Pekanbaru (Provinsi Riau), Firdaus, Wali Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat), Ajay Muhammad Priatna, Wali Kota Denpasar (Provinsi Bali), Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, dan Wali Kota Madiun (Provinsi Jawa Timur), Sugeng Rismiyanto. Hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dan Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. (Sumber: Inda/Dayat – Editor: Cammang)
Pemkot Makassar Ikuti Instruksi Kemendagri Dan KASN
Makassarkota, Makassar,- Sebanyak 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) pejabat struktural di lingkup pemerintah kota Makassar yang sempat dinonaktifkan kemungkinan besar akan kembali aktif mengabdi seperti semula. Hal ini dikemukakan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat memimpin upacara hari kedisiplinan nasional tingkat Forkopimda Kota Makassar yang dirangkaikan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)/masa orientasi siswa (MOS) tingkat SMP negeri dan swasta se kota Makassar di tribun lapangan karebosi rabu (17/7/2019) pagi. “Berdasarkan perintah surat Plt.Ditjen OTDA Kemendagri RI No 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan surat ketua komisi Aparatur Sipil Negara no B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 menegaskan bahwa sekitar 40 SK ASN yang sudah diteken oleh Pejabat Walikota saat itu yakni Moh Ramdhan “Danny” Pomanto resmi dibatalkan”,ungkap Nurdin. Hal ini terkait rekomendasi penataan pejabat atau jabatan ASN di lingkup pemkot Makassar untuk menginstruksikan pejabat Walikota Makassar segera mengembalikan sekitar 1.228 pejabat struktural berdasarkan 40 SK Walikota sejak 4 Juni 2018 hingga 8 Mei 2019 agar segera melakukan evaluasi dan penataan kembali. Dalam arahan ini,Kemendagri memberikan waktu hingga 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usul penggantian pejabat di lingkungan pemkot Makassar kepada Kemendagri melalui gubernur Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memaparkan pengumuman ini akan membuat resah namun tetap harus di lakukan segera. “Tentunya akan banyak ASN yang resah akan kepastian jabatan,posisi,serta tunjangan yang mungkin sudah diterima,tapi saya perlu tegaskan di sini agar BKD dan BPKAD Pemerintah Kota bersama Pj Walikota Makassar wajib mematuhi aturan ini dan segera melakukan perbaikan tanpa pilih kasih dan menempatkan posisi sesuai dengan kompetensi para ASN”,katanya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Makassar M Ansar yang mewakili Pj Walikota mengaku akan segera merealisasikan perintah tersebut. “Pemerintah Kota Makassar akan menaati segala instruksi yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri dan juga KASN,kami akan mencoba untuk melihat dan mengevaluasi kembali kinerja ASN terkait agar susunan struktural pejabat baru bisa segera direalisasikan sesuai porsinya”,pungkasnya. (Sumber: Nana/Dayat – Editor: Cammang)
Diskominfo Kota Makassar Gelar Bimtek Jaringan Komunikasi Sandi Menggunakan Email Sanapati
Makassarkota, MAKASSAR~ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan dan pemanfaatan jaringan komunikasi sandi dengan menggunakan Email Sanapati. Bertempat di Hotel Essential Makassar Jalan Sultan Hasanuddin No 43 Makassar ,Rabu 17/7/2019. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Pemerintah Kota Makassar Ir Ahmad Kafrawi mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tumbuh dengan pesat di era globalisasi sangat potensial pemanfaatannya dalam membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Menurutnya Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan (e-government) di Pemkot Makassar penerapannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan zaman. “Tentunya penerapannya harus menggunakan sistem informasi yang handal dengan memperhatikan aspek keamanan informasi meliputi kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan, dan nir penyangkalan,”ucapnya Dia menyebutkan sistem informasi yang digunakan perlu ditunjang oleh sistem persandian yang memadai seperti jaringan menggunakan sandi pada Email Sanapati. Sementata itu Kepala Bidang Persandian Diskominfo Kota Makassar Ridwan mengatakan Email Sanapati adalah email khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks dengan keamanan yang tinggi serta memiliki beberapa kelebihan. “Kelebihan dari Email Sanapati ini dapat memproteksi terhadap fake email, spam email, phising link, dan email bombing. Email ini juga sudah diuji dan terbukti berperan penting dałam mendukung penyelenggaraan pemerintahan antara jajaran Pemerintah Pusat, BUMN, TNI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten Kota,” terangnya. (Sumber: Dayat – Editor: Cammang).
Pj Walikota Hadiri Rapat Terbatas Bahas Penerapan PLTSa
Makassarkota, JAKARTA,- Pj Walikota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb menghadiri rapat terbatas yang digelar oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). Rapat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo membahas sejauh mana tindak lanjut dan perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kabupaten kota. Pj Walikota Iqbal usai menghadiri rapat terbatas tersebut mengatakan ada dua hal yang dibahas dalam rapat terbatas, khususnya terkait kendala yang dihadapi kabupaten kota dalam penerapan PLTSa. “Dalam rapat ini presiden menjelaskan mengenai per hitung yang mesti dilakukan PLN, yakni Rp 13 koma sekian per KWH, dalam pengoperasian PLTSa bukan berdasarkan keuntungan, melainkan untuk pembersihan sampah di kota dan kabupaten,” ucapnya. Demikian pula dengan tipping fee atau biaya pengelolaan sampah menurutnya banyak daerah tidak berani mengambil kebijakan karena takut persoalan hukum padahal payung hukumnya sudah diatur dalam Peraturan Presiden “Misalkan biaya pengelolaan sampah di Jawa Timur yang cukup hanya Rp 150 untuk daerah lain bisa menerapkan itu, karena biayanya cukup murah apalagi dasar hukum jelas yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018,” terangnya. (Sumber: Humas/Dayat – Editor: Cammang)