Ingin Genjot Serapan Anggaran, Iqbal Gelar Rakor Perdana

Makassarkota – Pasca dilantik menjadi Pj Wali Kota Makassar pada 13 Mei lalu, pertama kalinya Dr M Iqbal S Suhaeb menggelar rapat koordinasi penuh bersama seluruh jajaran SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota, Jalan Ahmad Yani No, 2 Makassar, Jumat (31/5/2019). Iqbal mengemukakan alasannya kenapa baru pertama kali melaksanakan rapat koodinasi penuh, karena menurutnya dia ingin mengevaluasi program pemerintah kota yang sedang berjalan, apakah semuanya bekerja walaupun tanpa ada arahan. “Kami sengaja menunda rapat ini karena kami ingin melihat progres. Ahamdulillah cukup banyak yang berubah, namun banyak juga yang tidak berubah, jujur saja banyak masyarakat komplain terkait pelayanan administrasi, banyak yang mempertanyakan hal tersebut,” ujarnya. Iqbal menekankan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi merespon cepat akan hal tersebut dan menyederhanakan proses prosedurnya. “Semua harus direspon cepat apalagi kalau suratnya bersifat penting secepatnya harus dibalas apalagi di pemerintahan bukan hanya saya saja, di sini ada sekda dan asisten,” ucapnya. Lebih jauh Iqbal menyampailan untuk semua pelayanan yang ada di SKPD masing – masing perlu merealisasikan apa yang sudah disepakati dalam RPJMD. Khususnya di administrasi keuangan juga masih ada kendala karena sudah masuk triwulan ke dua (Mei 2019) realisasi baru 18,46%, demikian pula dengan UPL di mana proses lelang yang baru selesai hanya sebesar 23% SKPD. “Semua harus memperhatikan hal ini, kalau belum selesai harus digenjot untuk kerja,”tegasnya. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Iqbal mengingatkan Kadis dan Camat agar dalam menjalankan pemerintahan bekerja secara profesional. “Semua harus bekerja sebagai tim, jangan karena Camat atau Kadis tak ada maka program yang sudah ada tidak berjalan sebagai mana mestinya,” ucapnya. Iqbal menginstruksikan Kadis Pemadam Kebakaran Muh Yasir untuk mengatur jadwal piket petugas Damkar dengan baik. “Hal ini harus kita perhatikan dan antisipasi bahaya kebakaran mengingat banyak warga yang mudik merayakan Idul Fitri ke kampungnnya,” tandasnya. (Dayat-Cammanga)

Transformasi Digital Mudahkan Pemerintah Capai Sasaran Prioritas

Makassarkota – Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb berada di Jakarta memenuhi undangan Bank Indonesia mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Selasa,(28/05/2019).   Rapat Koordinasi ini mengangkat tema “Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital”.   Pertemuan itu membahas bagaimana peran pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memajukan laju perekonomian di masing – masing daerah dengan bantuan transformasi digital yang kian berkembang pesat.   Menurut Iqbal dengan adanya transformasi digital ini dapat membantu pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas kerja pemerintah daerah.   “Tiap daerah tentunya memiliki sasaran dan target pencapaian kinerja. Nah, dengan adanya transformasi digital ini akan sangat membantu pemerintah baik pusat maupun daerah, utamanya dalam penyaluran dan perluasan Bantuan Sosial (Bansos) non tunai,” papar Iqbal.   Rakor menghadirkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.   Selain itu, hadir pula kepala daerah dari berbagai provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia. (Nana-Cammang)

Makassar Masih Butuh 1.7 Ha Lahan Untuk Bangun PLTSA

Makassarkota – Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Koordinator Kemaritiman terkait pelaksana proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ansar mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rusmayani Majid, Camat Manggala Syahruddin, dan dinas terkait lainnya, di Ruang Rapat Sekda Kota Makassar, Balaikota, Senin (27/5/19). Ansar mengatakan Rakor ini membicarakan ketersediaan lahan yang akan digunakan untuk mengeksekusi proyek PLTSA tersebut. “Sekarang itu jalannya sudah ada selain jalan yang dulu ada di TPA Antang. Nanti itu jalannya yang akan menuju tempat PLTSA. Kita harus mempersiapkan sebelum tim soundingnya datang meninjau usai lebaran,” ucap Ansar. Namun, Ia mengaku hingga saat ini pihaknya masih kekurangan lahan sebanyak 1,7 Ha dari total yang harusnya disiapkan Sebanyak 4 Ha. “Memang tidak mudah. Anggaran pun harus ada. Tapi ini tetap harus berjalan dan dipersiapkan. Biar bagaimana proses pengadaan lahan harus ada. Jangan tunggu anggaran dulu baru di eksekusi bisa -bisa kita telat sebelum tim mereka datang,” ungkapnya. Ansar menambahkan proyek PLTSA ini merupakan hasil pre feasibility study yang sudah dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2018 lalu oleh perwakilan dari KECC Korea. Menurutnya, pihak Korea telah sepakat memilih Kota Makassar sebagai tempat pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) karena dianggap telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang berjalan baik. Salah satunya berkat bank sampah, ditambah masyarakat yang aktif terhadap pengolahan sampah. (Dayat-Cammang)

Pemkot Makassar Bersama KOPEL Akan Gelar Pelatihan

Makassarkota –  Aspirasi dan pengaduan masyarakat kini lebih mudah disampaikan kepada pemerintah dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi LAPOR! menjamin hak masyarakat agar pengaduan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Tujuan dari kebijakan ini agar pengaduan masyarakat bisa diselesaikan secara mudah, tuntas, dan terpadu, serta memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Guna mengoptimalkan hal tersebut Pengurus Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Makassar bersama Kabag Humas Pemkot Makassar, Muhammad Roem, menemui Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suaeb membahas optimalisasi aplikasi SP4N LAPOR!. “Pelayanan publik yang cepat dan efisien tentu menjadi keinginan pemerintah, demikian pula dengan Pemerintah Kota Makassar,” ujar Kabag Humas Pemkot Makassar, Rabu (22/05/2019). Dengan hadirnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N Lapor diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. “Olehnya itu, dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara online, tentunya masyarakat sudah sangat mudah dalam mengakses dan menyampaikan keluhannya kepada kita sebagai penyelenggara layanan apabila terdapat ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan,” jelas Muh Roem. Diakhir pertemuan tersebut, KOPEL menyampaikan secara langsung akan diadakannya kegiatan pelatihan aplikasi, agar lebih mudah dalam penggunaannya. (Dayat-Cammang).

RPH Kota Makassar Berbenah Menuju RPH Modern

Makassarkota – Rumah Potong Hewan (RPH) Tamangapa yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala akan segera berbenah menuju RPH modern. Hal ini diutarakan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Muhammad Ansar saat memimpin rapat revitalisasi RPH Tamangapa di Ruang Rapat Sekda, Lantai 9, Senin (20/05). Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bappeda dr Andi Iriani, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Evi Apriliyati, Asisten II Pemkot Makassar Andi Irwan Bangsawan, Staf Ahli Andi Bukti Djufri, Dirut RPH Beni Iskandar, dan beberapa SKPD ini membahas tindak lanjut peninjauan Pj Wali Kota Makassar beberapa waktu lalu di RPH Tamangapa, Antang. “Berdasarkan tinjauan Pj wali kota Makassar, dan melihat kondisi saat ini yang ada di RPH maka akan dilakukan segera beberapa perbaikan sarana dan prasana,” ujar Sekda Makassar Muhammad Ansar. Ia melanjutkan ada banyak hal yang harus dibenahi diantaranya kondisi jalan masuk, cara penyembelihan hewan maupun peletakan daging sesaat setelah disembelih. Sekda Ansar juga mengatakan perlu diperhatikan ketersediaan air bersih yang ada di RPH agar daging bisa terjamin kebersihannya. Revitalisasi RPH yang mulai ramai di gulirkan sejak tahun 2015 silam ini kembali akan menjadi fokus Pemerintah Kota Makassar bersama SKPD terkait agar sertifikasi halal dari MUI kembali didapatkan, dan fungsi RPH bisa diefektifkan dengan baik agar dapat menjadi terminal pusat daging di Makassar. Permasalahan anggaran yang menjadi persoalan pokok dalam pengembangan RPH juga turut menjadi pembahasan penting dalam rapat yang di gelar siang tadi. (Dayat-Cammang)

Pemkot Makassar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Dan Kaum Duafa Empat Kecamatan

Makassarkota – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muhammad Ansar bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan buka puasa bersama anak yatim dan kaum duafa di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, Jalan Ahmad Yani, Sabtu (18/5). Buka puasa bersama yang dilaksanakan Pemkot Makassar merupakan agenda tahunan di bulan suci Ramadan, selain kegiatan safari Ramadan yang juga rutin dilaksanakan. Menurut Ansar sebagai umat muslim yang mempunyai kepeduliaan satu dengan yang lain, wajib membantu saudara-saudara kita dan berbagi kebahagiaan di bulan suci ini seperti menggelar buka puasa bersama. “Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka berbagi dengan umat muslim, terutama dari kalangan anak yatim, warga kurang mampu di empat wilayah kecamatan di kota Makassar,” ucapnya. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian Pemkot Makassar kepada anak-anak yatim piatu sehingga mereka mendapat kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini. Dalam kesempatan buka puasa turut pula petugas kebersihan dari empat kecamatan yakni Kecamatan Bontoala, Wajo, Mariso dan Tallo. Selain itu ikut mendampingi Sekda Ansar, tampak Kapala bagian Kesejahteraan rakyat Dahyal, Camat Mariso Juliaman, Camat Bontoala Arman Nursin, Camat Wajo Aulia Arsyad. (Dayat-Cammang)

Makassar Terdepan Dalam Inovasi Pelayanan Publik

Makassarkota – Inovasi pelayanan publik Makassar kembali mendapatkan pengakuan dari lembaga negara. Kali ini datang dari LAN RI yang memboyong peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat ll Angkatan IX bertemu Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb, di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota, Kamis, 16 Mei 2019. Rombongan dipimpin Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan (Puslatbang KMP) LAN RI di Makassar Dr Andi Taufik. Tujuannya untuk melihat dan mempelajari inovasi kota Makassar. “Kita memilih Makassar karena kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan yang terdepan dalam hal inovasi pelayanan publik kepada warganya,” terang Andi Taufik. Salah satu agenda dari Puslatbang KMP LAN RI adalah mengembangkan kepemimpinan kewirausahaan (Entrepreneur Leadership) sebagai bagian dari kepemimpinan strategis. “Inilah yang menjadi tujuan utama kami berkunjung ke Balai Kota Makassar khususnya ke War Room dan Sombere Galeri,” ujarnya. Pj Wali Kota Makassar Dr M Iqbal S Suhaeb dalam arahanannya di hadapan peserta PKN Tingkat ll Angkatan IX mengatakan sebagai pejabat setingkat eselon ll tentunya dituntut untuk siap memimpin di mana saja mereka ditempatkan. “Kenapa itu dilakukan, agar setiap PNS mampu memahami semua permasalahan di masyarakat khususnya mengenai layanan publik, jadi tidak hanya bertugas di tempat itu saja, perlu adanya perputaran tempat agar mampu memahami semua persolan yang ada,” terangnya. PKN Tingkat II Angkatan IX dimulai sejak tanggal 8 Mei hingga 6 September 2019 yang diikuti 57 pejabat pimpinan tinggi pratama dari 23 kabupaten/kota dan 5 kementerian/lembaga. (Dayat-Cammang)

Empat SKPD Pemkot Makassar Masuk Top 20 Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Se Sulawesi Selatan

Makassarkota – Jambore Inovasi Pelayanan Publik tingkat Propinsi Sulawesi Selatan menuju pusat inovasi dikawasan Timur Indonesia dilangsungkan di Four Point by Sheraton Hotel. Kamis 25 April 2019 Pemerintah Kota Makassar turut serta dalam Jambore Inovasi pelayanan Publik dan berhasil masuk dalam Top 20 Jaringan inovasi Pelayanan Publik (JIPP) diikuti Organisasi Perangkat Daerah dari seluruh Kabupaten kota se Sulawesi Selatan. Inovasi Pemeritah Kota Makassar yang berhasil masuk TOP 20 JIPP Prov Sulsel yang berhasil menerima oenghargaan diantaranya, Dinas Perhubungan dengan Inovasi Pasikola, Bappeda Inovasi Sikamase, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Inovasi Shelter Warga dan Dinas Perpustakaan Inovasi Kartu Perpustakaan Bisa Pede. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemerintah kota Makassar Benyamin B Turupadang mengatakan capaian Pemkot Makassar sehingga berhasil masuk dalam Top 20 JIPP merupakan kebanggan Menurutnya di bawah kepemimpinanan bapak Walikota Makassar Danny Pomanto yang selalu memotivasi seluruh jajaran SKPDnya berinovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada warga kota Makassar. “Sangat wajar bila SKPD pemerintah kota Makassar pada ajang Kompetisi Jaringan inovasi Pelayanan Publik masuk dalam top 20 JIPO,” ucap Benyamin. Penyerahan penghargaan diserahkan oleh bapak Wakil Gubernur Sulses, Andi Sudirman Sulaiman dan Deputi Bidang Pelayananl Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementrian PAN-RB), Prof.Dr.Diah Natalisa, MBA. (Dayat-Cammang).

Danny Pomanto Nyoblos Bersama Istri Dan Anak Sulungnya Di TPS 01 Maricaya, Ini Pesannya

Makassarkota – Wali Kota Makassar – Moh. Ramdhan Danny Pomanto bersama Istri Indira Jusuf Ismail, dan anak sulungnya Aura Aulia Imandara resmi menggunakan hak pilihnya di Pemilihan umum 2019. Danny yang mengenakan kemeja putih, bersama keluarga mencoblos di TPS 01 Kelurahan Maricaya Selatan, Keamatan Mamajang. “Selamat pagi, selamat melaksanakan pemilihan umum 2019. Pagi ini, saya bersama istri, Indira Yusuf Ismail dan anak sulung Aulia Imandara DP menggunakan hak konsitusional kami untuk memilih capres/cawapres caleg DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kota, dan DPD,” ucap Danny, Rabu (17/4). Usai memilih di TPS, Ia pun kembali meminta kepada masyarakat untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya untuk kualitas demokrasi yang jauh lebih baik. “Mariki’ seluruh masyarakat Kota Makassar untuk berbondong bondong ke TPS dan gunakan hak suara kalian, jangan sampai golput!” pinta Wali Kota berlatar belakang konsultan tata ruang ini. (Dayat-Cammang).

Berikut Kemudahan Program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Makassarkota –  Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar menggelar kegiatan Bimtek Standar Service Excellent 112 untuk operator NTPD 112 beserta organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini di gelar dalam rangka membahas program unggulan pemerintah kota Malassar yakni Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, dimana pada tahun ini akan menghadapi sebuah perubahan yang cukup strategis, yakni berjalan secara mandiri, di bawah kendali penuh Pemerintah Kota Makassar, baik secara pengelolaan maupun secara penganggaran. Dalam sambutannya Asisten ll Pemkot Makassar Irwan Bangsawan mengatakan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kominfo selama dua tahun terakhir ini telah memberikan support yang begitu besar, baik dalam hal penyedian perangkat, sarana prasarana, termasuk didalamnya tersedianya sumber daya manusia. “Perubahan ini, memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki SDM, demi terciptakan pelayanan yang berkelas dunia sebagai mana visi misi Pemerintah Kota Makassar,” ucapnya. Irwan Bangsawan menyebutkan NTPD 112 telah didukung oleh perangkat tekhnologi terbaru, sumber daya manusia terlatih, serta sistem integrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah di kota Makassar, Polisi dan perangkat keamanan lainnya yang bekerja 24 jam nonstop, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang diinginkan secara cepat. “112 bisa diakses secara mudah dengan menggunakan ponsel maupun telepon rumah, termasuk saat telepon seluler walaupun kita tidak punya pulsa, maupun ponsel dalam situasi terkunci. Apapun jenis provider seluler yang kita gunakan, 112 tetap bisa diakses secara gratis setiap saat selama 24 jam penuh,” jelasnya. Kepala Bidang IKP Diskominfo Kota Makassar Ade Ismar Gobel menjelaskan bahwa Warga Makassar saat ini akan semakin mudah dan cepat mendapatkan layanan publik dari Pemerintah Kota Makassar. ” Cukup menelepon layanan bebas pulsa 112, seluruh layanan publik, termasuk layanan darurat, seperti Home Care, Pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, termasuk kepolisian dapat dilaporkan di Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112,” ungkapnya. Menurut Ade, warga tidak perlu lagi mengingat puluhan nomor layanan publik yang tersedia, cukup menghubungi 112, maka semua kebutuhan layanan publik kegawatdaruratan bisa didapatkan. “NTPD 112 merupakan layanan bebas pulsa yang dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bukti cinta untuk seluruh warga Kota Makassar. Layanan ini dapat diakses menggunakan ponsel maupun telepon rumah. Termasuk saat ponsel kita tanpa pulsa atau saat ponsel dalam situasi terkunci. Apapun providernya, 112 tetap dapat diakses secara gratis tiap saat selama 24 jam penuh,” terangnya. (Dayat/Cammang).