Makassar- Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah Kota Makassar menggelar kegiatan Disimansi Penelitian Kebijakan angkatan l di Hotel Whitzz Prime, Kamis 14 Februari 2019.
Disiminasi yang diselenggarakan oleh Badan Litbang bertujuan mewujudkan suatu kebijakan dalam kerangka meningkatkan pelayanan baik disektor pekerjaan umum, sektor pendidikan serta pelayanan birokrasi.
Diseminasi adalah wujud pertanggung jawaban pemerintah kota terkait kebijakan yang diambil, mengukur dan mengevaluasi efektifitas tersebut apakah berdampak positif atau tidak sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.
Menurut Kepala bidang Balitbang Ridha Rasyid ada empat sasaran yang ingin di capai pada diseminasi kali ini, yakni sistem penanganan banjir dengan penanganan infrastruktur, sinergitas komponen pendidikan keberhasilan pelaksanaan usaha lorong atau bulo terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat, serta efektifitas pelayanan diwilayah kecamatan.
Diseminasi membahas semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah, untuk itu Balibang mengkaji efektifitas kebijakan tersebut apakah bermanfaat atau tidak untuk kepentingan masyarakat luas ,” ucapnya.
Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dikaji lebih jauh menurut Ridha Rasyid adalah sistem penerimaan siswa pada tahun ajaran baru penerimaan peserta didik
“Untuk Tahun 2019 penerimaan peserta didik baru mengalami perubahan tidak sama tahu lalu dimana penerimaan tahun ini sistem zonasi menerima 90 persen , 5 persen prestasi dan 5 persen diluar prestasi,.sehingga sekolah dapat menampung lebih banyak siswa berdasarkan tempat tinggalnya,” tuturnya
Ridha menambahkan mengenai penanganan drainase dan kanal juga perlu mendapatkan perhatian, demikian pula dengan pelayanan diwilayah kecamatan perlu juga ditingkatkan
pelayanan publik kepada warganya.
“Hal inilah yang menjadi topik pembahasan pada diseminasi Hari ini semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya,” ujar Ridha mengakhiri penjelasannya
Hadir pada kegiatan desiminasi penelitian kebijakan antara lain Para Repala Sekolah SMP, NGO dan LPM sekota Makassar yang berjumlah 75 orang.(dayat/cammang)