Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Walikota Makassar Buka Bimtek Bagi Penasehat Walikota

Makassarkota – Walikota Makassar Moh. Ramadhan Danny Pomanto membuka kegiatan bimbangan teknis Penasehat Walikota Bidang Kinerja RT/RW Tahun 2019 Angakatan I untuk Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya dan Panakkukang di Karebosi Condotel Hotel di jalan Jendral M. Yusuf No. 1 Makassar, Selasa (02/04/19). Acara ini dihadiri Walikota Makassar Bpk Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto beserta Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Bpk H.A. Bukti Djufrie, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Camat Tamalanrea, Camat Biringkanaya, Camat Panakkukang dan para lurah pada kecamatan tersebut. Dalam sambutan bapak Walikota Makassar menekankan bahwa esensi Penasehat Walikota Makassar adalah sebagai kontrol sosial serta mediator dalam wilayah RT/RW, ucap Danny sapaan akrab walikota makassar.   Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Bagian Pemberdayaan Masyararat Kota Makassar untuk meningkatkan kinerja penasehat walikota dalam bekerja di wilayahnya. (HumasBpm/Cammang).

Pemerintah Kota Makassar Ajak Pelaku Usaha Hiburan Taat Bayar Pajak

Makassarkota – Staf Ahli Wali Kota Makassar Bidang II, Ahmad Kafrawi membuka Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk Pajak Hiburan yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar di Hotel Asyira, Jalan Maipa Selasa 2 April 2019. Ahmad Kafrawi mengungkapkan bahwa Kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar untuk memungut sendiri pajak dan retribusi daerah. Karena daerah sendiri yang mengetahui potensi dan kepentingan pembiayaan rumah tangganya. “Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” jelas Kafrawi. Secara umum, Kafrawi menambahkan, upaya upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengoptimalkan pemungutan pajak, dengan memperbesar basis penerimaan tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. “Cara lain dengan memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam proses pemungutan salah satunya dengan meningkatkan pengawasan,” imbuh mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Makassar ini. Kafrawi menjelaskan, Kota Makassar yang juga merupakan pusat perekonomian di Indonesia Timur, sudah sepatutnya mengandalkan pajak hiburan sebagai salah satu sumber pajak daerah yang potensial, artinya pajak tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Pemkot Makassar terus berupaya untuk menggali potensi pajak yang ada, khususnya pajak hiburan,” Pungkasnya. (Dayat-Cammang).

Danny Lantik Pejabat Eselon II Dan Badan Pengawas

Makassarkota,- Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Danny Pomanto melantik dua pejabat Pemkot Makassar di Baruga Angin Mammiri Rujab Walikota Jalan Penghibur Makassar, Selasa (2/3/2019). Pejabat yang dilantik yakni H. Basri Rahman sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar, menjadi Kepala Dinas Kearsipan Kota Makassar. Basri Rahman sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar. Pada kesempatan yang sama Walikota melantik pula Hj. Nadjmah Emma, sebagai anggota dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. Wali kota mengatakan dalam sambutannya bahwa pelantikan ini merupakan sebuah bukti lelang jabatan di Kota Makassar itu dilaksanakan secara keterbukaan dan transparansi serta asas keadilan. “Ini memang pelantikan spesial dan darurat. Karena pak Basri Rahman ini tanggal 4 April 2019 ini sudah masuk usia pensiun. Apalagi beliau masuk 3 besar dalam proses lelang jabatan kemarin,” ucap Danny. Olehnya itu Danny mengatakan pelantikan yang dilaksanakan merupakan sebuah bukti lelang jabatan di Kota Makassar itu dilaksanakan secara terbuka dan transparansi serta asas keadilan. Basri merupakan pejabat pertama yang dilantik dan lolos dalam lelang 15 jabatan eselon II/b lingkup Pemkot Makassar. Danny menegaskan bahwa dia memiliki rapor dan rekam jejak terhadap setiap kandidat yang sudah mengikuti lelang jabatan. “Saya memiliki semua rekapan masa lalu hingga sekarang. Jadi yang terpilih seperti pak Basri ini saya akan panggil dan berikan rapornya dan langsung saya jelaskan apa yang perlu ditingkatkan. Ini cara di Jepang dan pertama diterapkan di Kota Makassar,” terang Danny. Ia berharap pelantikan ini bisa membawa Kota Makassar menjadi lebih maju. Apalagi pelantikan bulan ini merupakan reshuffel terakhir yang ia bisa lakukan sebelum masa jabatannya habis. (Dayat-Cammang).

Kadis kominfo Kota Makassar Komitmen NTPD 112 Terus Dibenahi

Makassar – Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar, Ichwan Jacub mengungkapkan pengelolaan Nomor Telepon Panggilan Darurat (NTPD) 112 di tahun 2019 ini sepenuhnya telah dikelola oleh pemerintah kota. Olehnya NTPD 112, jelas dia, harus sepenuhnya dibiayai dan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar. “Tahun 2019 ini sudah dialihkan ke pemerintah kota, 112 sebelumnya dikelola Kemenfo pusat dan Jasnita. Kita betul-betul kawal 112 dan berharap ada perbaikan infrastrukturnya,” kata Ichwan saat ditemui di Hotel Aerotel Smile Makassar, Senin 1 April 2019. Perbaikan infrastruktur yang dimaksud Ichwan, yakni pembenahan beberapa jaringan yang belum selesai sewaktu ditangani Kementerian Pusat dan Jasnita. “Basis 112 ini pelayanan cepat. Warga menelepon ke 112, operator merespon, kemudian menyampaikan keluhan warga ke pihak yang berwenang menangani keluhan warga,” imbuhnya. Lanjut Ichwan, dirinya berharap 112 pengelolaannya tidak kembali ke Jasnita dan tetap dikelola Pemerintah Kota. Pasalnya, pihaknya sendiri telah berkomitmen untuk mengembangkan fasilitas dan infrastruktur NTPD 112. Ditanya terkait kendala teknis yang dihadapai Diskominfo Makassar dalam mengelola NTPD 112, Ichwan menegaskan, selama ini dari segi jaringan, operator dan layanan tidak menemui kendala yang berarti. “Saat ini ada 35 operator NTPD 112 pemkot Makassar yang bertugas bergantian 24 jam non stop melayani keluhan warga yang menelfon, sementara tiap harinya ada kurang lebih 300 aduan warga yang masuk,” tukasnya. (Makassarinfo/Cammang)

Perkuat Keamanan Informasi, Diskominfo Kota Makassar Libatkan Badan Siber Dan Sandi Negara

Makassar – Menyusul rentangnya kebocoran informasi di era digital ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar melakukan berbagai upaya perlindungan, termasuk menggelar Bimbingan Teknis pengembangan sandi terkait penerapan dan penilaian mandiri indeks keamanan informasi yang digelar selama dua hari di Hotel Aerotel Smile Makassar, senin-selasa (1-2/3/2019). Pada kegiatan ini, tampil memberikan materi dari Badan Siber dan Sandi Negara serta Mohammad Nur Afif, Sandiman Muda serta J. tri Wulandari, Analisis Keamanan Siber pada Direktorat proteksi Pemerintah, Deputi Bidang Proteksi, Badan Siber dan Sandi Negara. Selain juga tampil Kepala Bidang Persandian, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianus Sonda. “Salah satu instrument bagi kami untuk menganalisas tingkat kesiapan pengamanan informasi di setiap organisasi atau pemerintah daerah, yakni indeks keamanan Informasi (KAMI). Perangkat ini memberikan gambaran kondisi kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi disetiap daerah” ujar Mohammad Nur Afif. Menurut Afif, Indeks KAMI bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penguasaan sumber daya tentang pentingnya manajemen informasi dalam menjaga kelancaran dan keberlangsungan layanan publik, serta memetakan profil resiko keamanan informasi secara umum. Sementara itu, Kepala Bidang Persandian, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Yulianus Sonda saat tampil berbicara memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar selalu pemda pertama di Sulawesi Selatan yang melakukan inisiatif audit keamanan informasi. “Kami mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkot Makassar. Mudah-mudahan pemda lain segera menyusul mengingat pentingnya sistem pengamanan informasi di era pelayanan digital ini”ujarnya. Bimtek pengembangan sandi diikuti oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah lingkup kota Makassar. Kegiatan ini di buka oleh Staf ahli bidang ekonomi,keuangan dan pembangunan, A.Ahmad Kafrawi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ichwan Jacob berharap kegiatan ini semakin meneguhkan sistem keamanan data dan informasi sebagai aset penting pemerintah kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga kota Makassar. (Hamzah/Cammang).

Iskandar Lewa : Berbeda-Beda Namun Satu Jua

Makassar – Dinas Sosial Kota Makassar Memperingati hari budaya di Kota Makassar, yang jatuh pada 1 April 2019. Dinas Sosial Kota Makassar kompak mengenakan pakaian adat.Seluruh ASN, Staff serta Pilar-Pilar Sosial di Dinas Sosial terlihat mengenakan baju adat asal berbagai daerah di Sulawesi Selatan dengan dengan berbagai ragam warna. “Jadi Semua pegawai ASN serta Pilar-Pilar Sosial mengenakan baju adat, semua bidang dan seluruh staf tanpa terkecuali di Dinas Sosial,” ucap Iskandar Lewa, Senin (1/4/2019). Plt.Kadis Sosial Kota Makassar juga menambahkan, pentingnya pencanangan hari kebudayaan ini, agar masyarakat makin mencintai kearifan lokal yang ada di kota makassar dan menganut asas Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua. “Pencanangan Hari Kebudayaan ini sangat penting, sebagai wujud dari kecintaan kita terhadap NKRI dan kearifan lokal di kota makassar serta Budaya menganut asas Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu,” tambahnya. Sebelumnya, Walikota Makassar, Danny Pomanto telah menetapkan bahwa tanggal 1 April merupakan peringatan Hari Kebudayaan dan Bulan Budaya Kota Makassar. Tahun ini merupakan tahun pertama peringatan ini dilaksanakan. Selain mengenakan pakaian adat, Perwali ini juga mewajibkan kantor, mal, restoran, hingga bioskop untuk memutar musik dan lagu tradisional. (Humadinsos/Cammang)

Skip to content