Pertegas Batas Wilayah Kelurahan Bagian Tata Kelola Pemerintahan Laksanakan Pembinaan Administrasi Wilayah

MAKASSAR – Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi wilayah diselenggarakan di Hotel Durian Condotel Suite, Jalan H.Ince Saleh No. 2 Makassar, Senin (11/3/2019). Dalam laporannya Muhammad Agus Genda Kasubag Otonomi Daerah Pemkot Makassar mengatakan kegiatan ini bertujuan mempertegas batas-batas wilayah antara kelurahan dalam wilayah kota Makassar. “Kegiatan ini kita laksanakan, untuk mengetahui lebih jelas serta melihat lebih jauh kondisi batas antar wilayah kelurahan dengan kelurahan lainnya, sehingga pelaksanaan roda pemerintahan baik itu di kecamatan maupun di kelurahan dapat berjalan tertib administrasi,” ucapnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muhammad Ansar mengungkapkan apresiasi kepada bagian tata kelola pemerintahan yang dari tahun ke tahun melakukan perbaikan untuk memastikan tata batas wilayah kelurahan dan kecamatan. “Dengan adanya kepastian batas wilayah masing-masing akan meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti pelayanan pertanahan, kependudukan, perencanaan dan pengembangan serta penglolaan pembangunan,” jelasnya. Sekda berharap agar penegasan tapal batas dari 153 kelurahan dan 15 kecamatan dapat rampung seluruhnya sehingga dapat segera dilakukan pemasangan pilar batas serta dibuatkan dalam bentuk pemetaan. Hasil dari kegiatan penegasan tapal batas jika sudah rampung selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Peserta pada kegiatan penegasan batas melibatkan aparat Kecamatan Kelurahan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat se kecamatan Makassar. Adapun pemateri dari topografi Kodam XIV Hasanuddin yang membidangi batas wilayah kecamatan,(dayat-cammang)

Sekda Kota Makassar Hadiri Knowledge Sharing Indeks Kualitas Kebijakan LAN RI

JAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar Muh. Ansar hadir pada kegiatan Knowledge Sharing yang diadakan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia. Bertempat di Aula Prof. Agus Dwiyanto Gd. A Lt. 2 LAN JI. Veteran No. 10 Jakarta Pusat. Rabu (6/3/2019). Dengan tema “Penguatan peran Analis Kebijakan dan Utilisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK),” Knowledge Sharing yang diselenggarakan LAN RI bertujuan menyediakan basis pengetahuan yang bermanfaat bagi setiap analisis kebijakan, sehingga pengambil kebijakan dapat memahami tugas dan jawabnya sebagai analisis kebijakan. Forum ini yang diadakan akan berbagi praktek baik dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan di seluruh Indonesia. Selain itu membangun tradisi evidence based policy making (penyusunan kebijakan berbasis bukti) di instansi analisis kebijakan melalui penggunaan indeks kualitas kebijakan secara efektif. Serta membangun dan memperkuat eksistensi analisis kebijakan di kalangan para pengambil keputusan di instansi pemerintah. “Yang lebih penting adalah memperkuat tali silaturahmi antara analis kebijakan yang berasal dari berbagai instansi kementerian dan pemerintah daerah,” ujar Andi Arfan kepala seksi analisis jabatan pada bagian Ortala Pemkot Makassar yang turut mendampingi Sekda Kota Makassar. Rangkaian acara IKK diisi dengan pemberian penghargaan, diskusi Panel serta tanya jawab mengenai peran analisis kebijakan didaerah pemerintahan masing masing. Kegiatan ini dihadiri Analisis Kebijakan dari kementerian dan beserta 24 Sekretaris daerah dari seluruh Indonesia ,(dayat/cammang)

Forkada 2019, Diskominfo Kota Makassar Percepat Integrasi Teknologi Layanan Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar mendorong percepatan integrasi layanan berbasis teknologi melalui Forum Perangkat Daerah (Forkada) yang di gelar di Hotel Lariz Withree Makassar, rabu (27/2/2019). Dalam forum ini, sejumlah stakholder yang terlibat dalam proses integrasi dan sinergitas peningkatan pelayanan informasi dan komunikasi di kota Makassar hadir memberikan masukan, diantaranya kelompok masyarakat, LPM, lurah, camat, organisasi perangkat daerah lingkup kota Makasar, serta perusahaan operator seluler yang ada di kota Makassar. “Kita berharap forum ini mampu menyatukan dan menyelaraskan berbagai keinginan antara stakholder dan masyarakat terkait penyesunan rencana awal Renja agar melahirkan sinergitas dan harmonisasi antar OPD. Tentu saja muaranya adalah peningkatan pelayanan publik di kota Makassar” Ujar Asisten Pemerintahan Kota Makassar, Azis Hasan saat membuka acara. Hadir sebagai narasumber dalam forum ini, yakni Kepala Bidang E-Gov Dinas Kominfo Propinsi Sulsel, Lukmanuddin, Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar, Imbang, serta Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kota Makassar, Denny Hidayat. Sementara itu ditempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Ichwan Yacub menjelaskan posisi strategis Dinas Kominfo dalam mengembangkan smart city di Kota Makassar. “Kita ingin mewujudkan kota yang cerdas namun tetap mengedepankan kearifan lokal. Olehnya itu, dengan hadirnya seluruh stakholder yang terkait, kita berharap layanan publik yang kita bangun benar-benar saling terintegrasi dengan sistem smart city yang sudah kita kembangkan, sehingga tidak terjadi overlapping antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya” ujar Ichwan Yacub. Selain itu, Ichwan juga berharap sistem layanan informasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.(hamzah/cammang)  

Tak Hanya Kebakaran, Damkar Makassar Sigap Siaga Bencana Alam

Makassar – Menjadi petugas pemadam kebakaran munkin bagi sebagian orang hanya berurusan dengan pemadam api apabila terjadi kebakaran. Namun jangan salah bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar. Petugas Damkar Makassar dituntut profesional dan disiplin selama bertugas, bahkan mereka sigap dan siaga bila terjadi bencana alam. Hal ini membuat kinerja Damkar Makassar mendapat acungan jempol. Sejumlah petugas Damkar Makassar bahkan terlihat langsung berada dilokasi bencana, seperti banjir dan lonsor, hebatnya, Damkar Makassar terjun langsung menjalani misi kemanusian saat tsunami dan gempa bumi di Palu beberapa waktu lalu. Hal ini dibenarkan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir. Menurutnya kerja profesional dan disiplin yang diterapkan saat ini membuat petugas Damkar Makassar respon cepat dalam setiap masalah kebencanaan, beberapa permasalahan bahkan dapat diselsaikan dalam waktu secepatnya. “Kita ada petugas damkar yang khusus juga, jadi bukan hanya kebakaran, tapi bencana alam juga kami hadir. Bahkan di Palu kemarin kita turunkan Damkar Makassar langsung berhari-hari tugas kemanusian dan luar biasa, mendapat respon bagus dari semua pihak,” kata Andi Yasir, Rabu (20/2/2019). Yasir sapaan akrabnya menyebut respon cepat dan kerja disiplin anggotanya membuatnya banga menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Pemadam Kota Makassar. Bahkan selama 3 bulan menjabat, Yasir telah banyak menyelesaikan permasalan kebencanaan khususnya penanganan banjir di Kota Makassar. “Alhamdullilah petugas kami tanpa lelah selalu ada dilokasi bencana. Kerja ikhlas dan disiplin bisa menjadi kunci keberhasilan setiap permasalahan dan penanganan bencana saat ini,” jelasnya. Yasir yang juga mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar ini menyebut Damkar Makassar juga sigap dan respon cepat dalam penenganan permasalahan masyarakat, baik penanganan saran tawon, hewan buas atau berbisa, hingga penanganan kucing yang terjebak juga membuat Damkar Makassar memberi penanganan. “Kemarin ada kucing terjebak di Fly Over, itu petugas kami kesana selamatkan, ada juga saran tawon, ada ular juga kami turun. Jangan sangka damkar hanya penanganan kebakaran, tapi sampai urusan kecil yanh dianggap biasa tapi bahaya juga damkar hadir demi masyarakat Makassar,” paparnta Yasir. Tercatat saat ini, ada sekitar 475 petugas Damkar Makassar, dibawa kendali Andi Muhammad Yasir. Petugas Damkar sendiri diharapkan bisa menjadi ujung tombak Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan kebencaan.(dayat/cammang)

Asisten III Baso Amiruddin Membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Untuk Tahun 2020

Makassar- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapoeda) kota Makassar menggelar Forum konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Bertempat Karebosi Condotel. Jalan Jend. M Yusuf No 1 Makassar. Kegiatan forum konsultasi RKPD dilaksanakan berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dengan 6 Urusan wajib pelayanan dasar; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/5038/Bangda tanggal 3 Oktober 2018 perihal Penyusunan RKPD 2020 Kota Makassar. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar TTahun 2005-2025; Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; dan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra SKPD Tahun 2014- 2018. Asisten lll H. Baso Amiruddin mengatakan forum konsultasi publik rancangan awal, dilaksanakan untuk penyelarasan usulan antara hasil-hasil Musrembang kecamatan dengan Draft Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta saran dan masukan penyempurnaan RKPD tiap tiap SKPD. “Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi hingga ke tingkat nasional, merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, secara teknis berbagai keputusan pelaksanaannya dirumuskan secara bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan dilakukan sesuai dengan hirarki perencanaan,” ucapnya dihadapan peserta forum. Asisten lll menegaskan bahwa permasalahan yang dijahapi pada saat penyusunan program acapkali tidak terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi keselarasan pada proses awal antara RKPD dengan Rencana kerja yang telah disusun. “Pada tahapan Forum Konsultasi Publik rencana kerja yang sudah disusun sejak awal akan sangat strategis dan pentíng untuk perencanaan satu tahun kedepan dengan melalui berbagai program dan kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang dijabarkan pada masing-masing Urusan Wajib, agar dopat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya. Baso Amirudin berharap diakhir sambutannya bahwa Forum ini dapat optimal menghasilkan rumusan yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir, dimana proses pembangunan yang akan berjalan tahun 2020 sesuai dengan RKPD yang sudah dirumuskan. Peseta yang hadir pada Forum konsultasi Publik RKPD tahun 2020 diantaranya kepala SKPD, Perusda, NGO Asosiasi, perusahaan LPM serta pimpinan kepala perguruan baik negeri maupun swasta.(dayat/cammang)

Sekda Kota Makassar Membuka Forum Perangkat Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar

Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Muhammad Ansar membuka acara Forum perangkat daerah lingkup sekretariat daerah kota Makassar tahun 2019 diselenggarakan diruang pertemuan Sipakalebbi kantor Walikota Makasar, Jalan A. Yani No 2 Makassar, Sabtu 23/2/2019. Forum yang digelar antar perangkat sekretariat daerah kota makassar tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah .Tentang RPJPD Dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dimana pasal 117 ayat 1 dinyatakan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan forum ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD pemerintah kota. Dengan menyelaraskan program dan kegiatan antar SLPD satu dengan yang lainnya, sehingga tepat sasaran. sesuai dengan kewenangan SKPD masing masing.Serta menyesuaikan penggunaan anggaran program prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah. Muhammad Ansar mencontohkan perencanaan program pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah, seperti pelaksanaan Musrembang harus betul betul dirembukkan bersama ,menghasilkan program skala prioritas dengan melibatkan unsur SKPD menjalin koordinasi dengan Bappeda. “Rencana kerja yang.disusun oleh SKPD wajib dikoordinasikan dengan Bappeda sehingga rencana program yang dijalankan tidak tumpang tindih dalam proses pelaksanaannya dengan SKPD lain,” jelasnya. Kepala Bagian organisasi dan tata laksana Pemkot Makassar Benyamin B Turupadang berharap forum perangkat daerah yang dilaksanakan, memberikan pemahaman bagi setiap unit kerjanya mengetahui tupoksinya masing-masing. “Forum rakerda ini akan menyelaraskan program kegiatan yang ada pada tingkat SKPD dengan program pada tingkat sekretariat daerah agar dapat di harmoniskan, sehingga kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya,”, terangnya.(dayat/cammang)

Dinas PM PTSP Maksimalkan Pelayanan Perizinan Dengan Berbagai Layanan Administrasi Dan Dokumen Kependudukan

Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu di Lt.1 Balaikota Makassar kini memberikan pelayanan bagi masyarakat kota Makassar mendapatkan layanan perizinan dengan mudah, dikarenakan beberapa keperluan administrasi serta dokumen dari instansi terkait sudah berada dalam satu ruangan. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Plt Kadis PM PTSP Firman H Pagarra. Ia pun langsung “tancap gas” dengan melakukan berbagai upaya demi memaksimalkan pelayanan baik yang bersifat perizinan maupun non perizinan. Saat digelar forum SKPD Dinas PM PTSP yang berlangsung di ruang Sipakalebbi, kantor Balaikota Senin 19/2/2019. Firman mengatakan tujuan pelaksanaan forum ini adalah untuk menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, dan transparan. “Selain itu kita berharap melalui forum ini ada solusi serta strategi yang ditemukan yang dapat memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan secara maksimal,” terang mantan Kabag Humas Makassar ini. Hal yang sama juga disampaikan, Asisten 1 kota Makassar yang membuka kegiatan. Ia mengatakan bahwa forum SKPD Dinas PM PTSP ini, agar menjadikan pelayanan publik di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan lebih baik dari tahun sebelumnya. “Kita berharap capaian-capaian di PM PTSP bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan indikator program yang terarah. Sehingga, kelak kegiatan dan output yang dihasilkan dapat meningkatkan perekonomian kota Makassar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dayat/cammang)

Gelar Forum Sektoral Antar SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Makassar Bahas Capaian Program Kependudukan

MAKASSSAR-Dinas Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar menggelar Forum Lintas sektoral antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar, di Hotel Grand Celino, Jalan Lanto Daeng Pasewang Makassar. Senin 18/2/2019. Pelaksana tugas dinas Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana kota Makassar Zulkifli mengatakan forum lintas sektor yang diadakan, merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan membahas prioritas program kegiatan pembangunan dan hasil musrenbang Kecamatan dengan penyempurnakan rencana kerja SKPD terkait. “Selain memantapkan program kerja setiap SKPD mengenai program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan Keluarga tingkat Kota Makassar, forum lintas sektoral juga membahas hasil- hasil program kerjasama dari kegiatan musrenbang ditingkat kecamatan yang sudah disepakati bersama,”ucapnya. Lebih jauh Zulkifli melaporkan bahwa pada tahun 2018 lalu pengendalian penduduk dan KB Kota Makassar ditargetkan sebanyak 46.432 pengguna akseptor KB baru. Berkat dukungan mitra kerja şerta kerja keras Penyuluh KB dilapangan, capaian akseptor sebanyak 43.758 akseptor, atau 94,2426. “Capaian ini memberi kontribusi terhadap keikutsertaan masyarakat ber KB secara aktif di Kota Makassar, yakni dari 192.984 Pasangan Usia Subur (PUS); yang ber KB aktif sebanyak 134.476 atau 69,6896 terhadap PUS, sebanyak 190.343 atau setiap sepuluh PUS yang ber KB sebanyak 6-7 pasangan,” jelasnya. Dalam sambutannya Asisten lll Baso Amiruddin mewakili wali kota Makassar menekankan pentingnya forum sektoral antar SKPD seperti yang dilaksanakan oleh dinas pengendali penduduk dan KB Kota Makassar sekarang ini. ” Dengan adanya forum seperti ini, koordinasi antar SKPD dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan program yang akan dijalankan dapat terencana dengan baik seperti yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kota Makassar,” terangnya. Selain kepala SKPD lingkup Pemerintah kota Makassar hadir dalam acara ini, hadir pula ketua komisi D DPRD Kota Makassar para Camat Se-Kota Makassar, Ka.Perwakilan BKKBN Prop. Sul-Sel, Ka.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Sulsel.(dayat/cammang)

Sekretaris Daerah Kota Makassar Hadiri Musrenbang Kecamatan Mariso

Makassar – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang ) se-kecamatan Mariso Kota Makassar digelar di Traveller Hotel Phinisi, Jumat 08 Februari 2019. Camat kecamatan Mariso Juliaman memaparkan musrenbang yang digelar di wilayahnya melalui proses dari bawah yakni mulai dari tingkat RW RT, pra musrenbang kelurahan hingga musrenbang kelurahan dan akhirnya masuk pada pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan. Untuk musrenbang tahun 2019 menurut Juliaman program diwilayahnya masih fokus pembangunan normalisasi saluran drainase untuk tahun ini. ” Normalisasi saluran drainase masih menjadi fokus di tiap tiap kelurahan, demikian pula untuk pemasangan lampu lorong atau singara’ lorongta menjadi prioritas pelaksanaan pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, normalisasi kanal jongaya yang melalui wilayah kecamatan Mariso juga ada dalam usulan,” ucapnya Juliaman menambahkan dari segi program non fisik, pihaknya akan bekerjasama dengan SKPD terkait khususnya DP3A kota Makassar untuk mengadakan kegiatan forum anak. Di samping itu pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba serta kegiatan penyuluhan kebersihan bagi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Sekretaris Daerah (Sekda) kota Makassar Muhammad Anshar dalam sambutannya mewakili wali kota Makassar, Moh Ramdhan “danny” Pomanto mengingatkan Musrenbang yang diselenggarakan betul-betul menjadi media konsultasi publik yang dapat menyerap aspirasi warga dengan skala prioritas, menyentuh dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. “Dari sekian program yang diusulkan di musrenbang, tentulah ada yang menjadi skala prioritas, dan menjadi kebutuhan utama semua elemen masyarakat di kecamatan, sehingga wujudnya dapat bermanfaat dan dirasakan bagi semua warga dan dilaksanakan secara efektif efesien, transparan dan akuntabel,” terangnya. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan musrenbang dikecamatan Mariso hadir para tokoh masyarakat, ketua LPM, para Lurah , Kapolsek, Danramil serta ketua RW RT se kecamatan Mariso. (Dayat/Cammank)

Musrenbang Kecamatan Mamajang Proyeksikan Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Selain Program Perbaikan Infrastruktur

Makassar- Kecamatan Mamajang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan kota Makassar, diselenggarakan di Traveller Hotel Phinisi, Rabu 6 Februari 2019. Camat mamajang Edward menjelaskan musrembang yang diadakan ditingkat kecamatan, merupakan agenda pembahasan musrenbang ditingkat kelurahan yang dibawa pada ditingkat musrenbang kecamatan. “Kami berharap apa yang menjadi kebutuhan dan prioritas program masyarakat di wilayah kami pada tahun 2018, dapat direalisasikan oleh SKPD teknis terkait pada tahun 2019 ini,” ucapnya. Menurut Edwar pada umumnya pokok pembahasan program musrenbang di wilayahnya membahas terkait masalah program pembangunan infrastruktur, berupa perbaikan jalan, peningkatan jalan di lorong lorong beserta drainasenya. “Selain perbaikan sarana infrastruktur, sisi pelayanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi perhatian utama pada musrembang kali ini, semuanya sudah dibahas pada tingkat bawah, kita tinggal menunggu realisasinya saja sesuai dengan skala prioritas,” jelasnya Tokoh tokoh masayarakat di wilayah kecamatan Mamajang hadir mengikuti musrenbang ini selain itu hadir pula unsur tripika, Ketua RW RT, LPM, ibu ibu Tim penggerak PKK baik tibgkat kecamatan maupun tingkat Kelurahan.(dayat/cammang)